TENGGARONG – Lapas Kelas IIA Tenggarong menegaskan komitmennya memberantas peredaran handphone ilegal, pungutan liar dan narkoba (Halinar) hingga praktik penipuan yang mencatut nama petugas maupun warga binaan.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui apel ikrar Zero Halinar yang melibatkan aparat penegak hukum di halaman lapas, Kamis (8/5/2026).

Apel diikuti seluruh petugas pemasyarakatan. Hadir pula unsur Kodim 0906 Kutai Kartanegara, Polres Kutai Kartanegara hingga organisasi masyarakat LPADKT.

Dalam apel tersebut, seluruh peserta membacakan ikrar bersama sebagai bentuk penolakan terhadap masuknya alat komunikasi ilegal, praktik pungli dan peredaran narkotika di lingkungan lapas.

Selain itu, petugas juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang kerap memanfaatkan nama instansi pemasyarakatan maupun warga binaan.

Kalapas Kelas IIA Tenggarong, I Wayan Nurasta Wibawa, menegaskan pengawasan terhadap potensi pelanggaran tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan aparat penegak hukum dan masyarakat sebagai bentuk transparansi.

Ia menyebut langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga marwah pemasyarakatan sekaligus memastikan lingkungan lapas tetap aman dan bersih dari pelanggaran.

“Hari ini kita tidak hanya sekadar berbaris dan berikrar, tapi kita menanamkan janji pada diri sendiri dan instansi,” ujarnya.

Menurutnya, komitmen Zero Halinar bukan sekadar slogan seremonial. Pihaknya memastikan tidak ada ruang bagi praktik penipuan maupun barang terlarang di dalam lapas.

“Saya berkomitmen penuh mendukung program Zero Halinar dan memastikan tidak ada celah bagi penipuan dengan modus apa pun di dalam Lapas ini,” katanya.

Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan koordinasi bersama unsur TNI dan Polri. Pembahasan difokuskan pada langkah preventif dan penguatan deteksi dini terhadap gangguan keamanan serta ketertiban di lingkungan lapas.

Pihak Lapas Kelas IIA Tenggarong juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan petugas lapas untuk meminta uang maupun melakukan penipuan daring.

Lapas memastikan seluruh layanan kepada masyarakat maupun warga binaan berjalan sesuai prosedur hukum dan tidak dipungut biaya.

Kalapas menegaskan sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bukti keseriusan pihaknya dalam menjaga integritas lembaga pemasyarakatan.

“Sinergi bersama TNI, Polri, dan elemen masyarakat adalah bukti bahwa kami tidak main-main dalam menjaga marwah pemasyarakatan,” tutupnya. (MK)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Agus S

TENGGARONG – Lapas Kelas IIA Tenggarong langsung bergerak melakukan tes urine mendadak terhadap warga binaan dan petugas usai menggelar Apel Ikrar Zero Handphone Ilegal, Pungutan Liar dan Narkoba (Halinar), Kamis (8/5/2026).

Tes urine tersebut digelar bekerja sama dengan Badan Narkotika Kabupaten Kutai Kartanegara dan Satresnarkoba Polres Kutai Kartanegara.

Pemeriksaan dilakukan secara acak terhadap 30 warga binaan pemasyarakatan dan 10 petugas lapas. Proses pengambilan sampel dikawal Satops Patnal guna memastikan pemeriksaan berjalan transparan dan sesuai prosedur.

Dari hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan tim BNK Kukar dan Satresnarkoba Polres Kukar, seluruh sampel dinyatakan negatif narkotika dan zat adiktif lainnya.

Hasil tersebut disebut menjadi indikator bahwa lingkungan internal lapas masih terjaga dari penyalahgunaan narkoba.

Kalapas Kelas IIA Tenggarong, I Wayan Nurasta Wibawa, menegaskan tes urine mendadak akan terus dilakukan secara rutin tanpa pemberitahuan sebelumnya sebagai langkah deteksi dini.

Ia mengatakan ikrar Zero Halinar yang digelar sebelumnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata.

“Tes urine ini adalah bukti konkret bahwa ikrar yang kami ucapkan pagi tadi bukan sekadar seremonial,” tegasnya.

Menurutnya, pihak lapas tidak akan memberi ruang sedikit pun terhadap penyalahgunaan narkoba, baik yang melibatkan warga binaan maupun petugas.

“Komitmen saya jelas Zero Halinar adalah harga mati. Jika ada petugas atau warga binaan yang terbukti bermain-main, sanksi tegas sudah menanti,” katanya.

Selain tes urine, pihak lapas juga menggelar sosialisasi pencegahan narkoba dan penipuan di aula lapas yang diikuti 80 warga binaan sebagai perwakilan setiap kamar hunian.

Materi sosialisasi berfokus pada bahaya penyalahgunaan narkoba serta berbagai modus penipuan yang memanfaatkan akses komunikasi ilegal di dalam lapas.

Warga binaan juga diminta ikut berperan menjaga situasi hunian tetap tertib dan kondusif.

Kehadiran BNK Kukar dan Satresnarkoba Polres Kukar dalam kegiatan tersebut disebut menjadi bentuk penguatan sinergi antar aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan lapas.

Pihak lapas berharap langkah kolaboratif itu mampu menekan potensi gangguan keamanan dan memastikan proses pembinaan berjalan lebih bersih serta berwibawa.

“Kami tidak akan memberikan ruang sekecil pun bagi narkoba di sini,” tutup Kalapas. (MK)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Agus S

SAMARINDA – Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola badan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sebagai hak asasi manusia sekaligus ciri negara demokratis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, KIP memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan, program, serta proses pengambilan keputusan badan publik.

Sejalan dengan semangat tersebut, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melaksanakan audiensi bersama Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur di Kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, pada Rabu, 6 Mei 2026.

Audiensi ini menjadi langkah PLN UIP KLT untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam pengelolaan informasi publik. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang bagi PLN UIP KLT untuk memperoleh arahan terkait standar pelayanan informasi publik, pengelolaan dan pendokumentasian informasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pertemuan tersebut, PPID Pelaksana PLN UIP KLT, Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi, Raditya Kuntoro berdialog langsung dengan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, Sencihan. Pada kesempatan itu, Ia turut memaparkan komitmen serta berbagai inovasi yang telah diterapkan dalam mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan perusahaan.

Raditya menegaskan bahwa pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terus dioptimalkan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban badan publik, tetapi juga bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat. Melalui audiensi ini, PLN UIP KLT ingin memastikan pengelolaan informasi publik berjalan semakin baik, sesuai ketentuan, serta mampu mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar Raditya.

Ditempat terpisah, Atasan PPID Pelaksana, General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo menambahkan bahwa penguatan layanan informasi publik menjadi wujud komitmen PLN UIP KLT dalam menghadirkan pelayanan yang responsif, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan.

“Informasi yang dikelola dengan baik akan membantu masyarakat memahami program, kebijakan, dan proses pembangunan yang dilakukan PLN UIP KLT. Karena itu, kami terus memperkuat koordinasi dengan Komisi Informasi agar pelaksanaan PPID semakin optimal dan mampu menjawab kebutuhan informasi publik,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, Sencihan, mengapresiasi langkah PLN UIP KLT dalam memperkuat pelayanan informasi publik melalui pengelolaan PPID yang aktif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, menjaga keterbukaan informasi tidak semata-mata untuk memenuhi aspek penilaian, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap badan publik.

“PLN harus dapat menjadi contoh badan publik yang menghadirkan pelayanan informasi secara transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Penguatan fungsi PPID juga sangat penting karena menjadi ujung tombak dalam memastikan layanan informasi publik berjalan cepat, tepat, dan sesuai ketentuan,” ujar Sencihan.

Pertemuan berlangsung lancar dan menjadi ruang koordinasi yang konstruktif antara PLN UIP KLT dan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dalam memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik. Melalui audiensi ini, PLN UIP KLT menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good governance) , transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Bom)

BALIKPAPAN – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) bersama PLN Grup Kaltimra yang terdiri dari PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (PLN UID Kaltimra) serta PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan (PLN UIP3B Kalimantan), melaksanakan audiensi dengan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro, di Kantor Polda Kaltim, Kamis (7/5/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi pengamanan objek vital ketenagalistrikan di wilayah Kalimantan Timur.

Audiensi tersebut dihadiri oleh General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, General Manager PLN UID Kaltimra M. Chaliq Fadli, serta General Manager PLN UIP3B Kalimantan, Riko Ramadhano Budiawan. Dari pihak Polda Kaltim, audiensi diterima langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, bersama jajaran.

Pertemuan ini membahas penguatan sinergi antara PLN dan kepolisian dalam menjaga keamanan aset serta infrastruktur kelistrikan yang memiliki peran vital bagi keandalan pasokan listrik masyarakat. Melalui koordinasi ini, PLN Grup Kaltimra menegaskan pentingnya dukungan lintas sektor agar pembangunan dan operasional infrastruktur ketenagalistrikan dapat berjalan aman, lancar, dan berkelanjutan.

General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo menyampaikan bahwa keamanan objek vital kelistrikan merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat berjalan sesuai rencana.

“Melalui sinergi bersama Polda Kaltim, PLN berharap seluruh aset dan infrastruktur kelistrikan dapat terlindungi dengan baik. Keamanan objek vital menjadi fondasi penting untuk menjaga keandalan listrik bagi masyarakat,” ujar Basuki.

Ia menambahkan, PLN Grup Kaltimra terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keberlanjutan pembangunan ketenagalistrikan.

Sementara itu, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, menyambut baik audiensi tersebut dan menegaskan dukungan Polda Kaltim dalam menjaga keamanan objek vital nasional, termasuk infrastruktur kelistrikan PLN.

“Polda Kaltim siap mendukung upaya pengamanan objek vital kelistrikan. Koordinasi yang baik antara PLN dan kepolisian menjadi kunci agar potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini,” jelasnya.

Melalui audiensi ini, PLN Grup Kaltimra berharap sinergi dengan Polda Kaltim dapat semakin kuat, baik dalam aspek pencegahan, pengamanan, maupun penanganan potensi gangguan terhadap aset kelistrikan.

Kolaborasi ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga keandalan listrik sebagai penopang aktivitas masyarakat, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. (Bom)

SANGATTA – Kebijakan pemerintah pusat terkait penataan guru non-ASN di sekolah negeri hingga Desember 2026, mulai memunculkan kekhawatiran di daerah. Di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), pemerintah daerah memastikan tidak akan tinggal diam mencari solusi agar kebutuhan tenaga pengajar tetap terpenuhi.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengatakan pihaknya masih mendalami aturan tersebut sekaligus membuka komunikasi dengan pemerintah pusat agar ada kebijakan yang tidak merugikan sekolah maupun tenaga honorer.

“Ini yang akan kita coba dalami, apa maksudnya. Ataukah mungkin ada solusi lain dari kementerian. Mereka tidak mungkin kita keluarkan dari dunia sekolah karena mereka dibutuhkan oleh sekolah,” ujar Ardiansyah saat diwawancara, Jum’at (8/5/2026).

Menurutnya, keberadaan guru non-ASN hingga kini masih menjadi penopang utama di sejumlah sekolah, terutama untuk memenuhi kekurangan tenaga pengajar.

Karena itu, Pemkab Kutim berharap ada jalan tengah agar para guru honorer tetap bisa mengajar tanpa berbenturan dengan regulasi pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan ada solusi lain dan mereka tetap bisa mengajar dengan lebih baik lagi. Ini yang akan kita coba komunikasikan nantinya,” katanya.

Ardiansyah menjelaskan, selama ini gaji guru honorer tidak sepenuhnya dibebankan ke APBD. Sebagian besar pembiayaan berasal dari sekolah masing-masing, termasuk dukungan melalui dana BOS. Meski demikian, pemerintah daerah tetap memberikan insentif tambahan bagi tenaga honorer.

“Insentif tetap kita berikan kepada guru honorer. Ada juga dukungan melalui dana BOS, meskipun nilainya tidak terlalu besar,” jelasnya.

Pemkab Kutim kini tengah menyiapkan sejumlah opsi untuk mengantisipasi dampak kebijakan tersebut. Salah satu yang mulai dipertimbangkan adalah pola outsourcing, sebagaimana diterapkan pada petugas Satpol PP dan pemadam kebakaran.

“Ini mungkin solusi terakhir yang akan kita ambil. Karena tidak mungkin mereka akan kita keluarkan dari sekolah,” ujarnya.

Ardiansyah menegaskan, persoalan utama bukan sekadar aturan administratif, melainkan kebutuhan nyata sekolah terhadap tenaga pengajar. Ia menilai, jika guru non-ASN dihentikan, proses belajar mengajar berpotensi terganggu.

“Bukan masalah mereka tidak boleh mengajar, tetapi sekolah yang butuh. Kalau mereka keluar, siapa yang mengajar anak-anak?” tegasnya.

Ia pun memastikan pemerintah daerah akan terus mencari formulasi terbaik agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan optimal, khususnya pada jenjang SD dan SMP yang membutuhkan guru sesuai bidang mata pelajaran.

“Tidak mungkin orang yang tidak punya latar belakang pendidikan disuruh mengajar. Apalagi di SD dan SMP yang sudah mengarah ke mata pelajaran tertentu,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA—Jalur pengalihan permanen Simpang Perdau, Kecamatan Bengalon menuju Kecamatan Batu Ampar segera bisa dilalui masyarakat. Sebelum resmi dibuka, Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman turun langsung mengecek kondisi terkini proyek jalan tersebut.

Didampingi sejumlah pihak terkait, Ardiansyah meninjau kesiapan jalur yang dibangun sebagai akses penghubung utama antarwilayah di Kutai Timur itu. Total panjang jalan mencapai 22,05 kilometer. Rinciannya, jalan pengalih sementara sepanjang 3,45 kilometer dan jalan utama permanen sepanjang 18,6 kilometer yang kini telah rampung dikerjakan.

Menurut Ardiansyah, keberadaan jalur tersebut bukan sekadar membuka akses transportasi baru. Lebih dari itu, jalan tersebut diharapkan mampu memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan Bengalon dan Batu Ampar yang terus berkembang.

“Pembangunan jalan ini bukan hanya soal akses transportasi, tetapi bagaimana manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” ujarnya saat ditemui, Jum’at (8/5/2026).

Proyek peningkatan jalan itu merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah bersama pihak swasta. PT Kaltim Prima Coal (KPC) turut mendukung pembangunan, sedangkan pekerjaan teknis di lapangan ditangani PT Wijaya Karya (WIKA).

Saat ini proses semenisasi jalan disebut telah mencapai 100 persen. Dengan konstruksi permanen, jalur tersebut diharapkan lebih awet dan nyaman dilalui pengguna jalan.

Meski begitu, Ardiansyah masih memberi sejumlah catatan sebelum jalan resmi difungsikan. Salah satu yang paling disorot ialah sistem drainase dan kemiringan badan jalan. Ia tak ingin genangan air mempercepat kerusakan jalan yang baru selesai dibangun tersebut.

“Saya meminta kemiringan jalan benar-benar diperhatikan supaya air tidak menggenang. Jika drainase buruk, kerusakan jalan bisa lebih cepat terjadi,” tegasnya.

Selain itu, faktor keselamatan pengguna jalan juga menjadi perhatian serius. Ardiansyah meminta kontraktor segera melengkapi fasilitas pendukung seperti rambu lalu lintas dan tanda peringatan di titik rawan.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Rambu peringatan, terutama di area tanjakan dan tikungan, harus dipasang sebelum jalan ini dibuka,” tandasnya.

Pemkab Kutim optimistis keberadaan jalur alternatif tersebut akan berdampak besar terhadap kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Terutama dalam menopang aktivitas sektor industri dan perkebunan di kawasan Bengalon hingga Batu Ampar.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam