SANGATTA – Polres Kutai Timur (Kutim) mematangkan kesiapan operasional Dapur Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Yayasan Kemala Bhayangkari di Jalan Jenderal Sudirman, Sangatta Utara.

Kesiapan itu ditandai dengan simulasi operasional dapur. Simulasi dilakukan sebagai tahapan akhir sebelum dapur resmi beroperasi pada 11 Mei 2026 mendatang.

Dalam tahap awal operasional, dapur SPPG ditargetkan mampu melayani 1.410 penerima manfaat. Kegiatan simulasi dipimpin langsung Wakapolres Kutim, Ahmad Abdullah bersama jajaran pejabat utama Polres Kutim, pengurus Bhayangkari Cabang Kutim, serta perwakilan Badan Gizi Nasional.

Seluruh tahapan operasional diuji dalam simulasi tersebut. Mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pencucian, pengolahan makanan, pengemasan hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Tak hanya itu, aspek higienitas dan keamanan pangan juga menjadi perhatian utama. Seluruh petugas diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap demi menjaga kualitas makanan yang diproduksi.

Wakapolres Kutim Ahmad Abdullah mengatakan simulasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh sistem berjalan optimal sebelum dapur resmi beroperasi.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari kesiapan teknis sekaligus evaluasi awal agar seluruh sistem berjalan optimal. Kami ingin memastikan dapur SPPG Polres Kutim benar-benar siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam simulasi tersebut, jajaran Polres Kutim bersama Bhayangkari juga melakukan food testing guna memastikan makanan yang akan disalurkan memenuhi standar gizi dan aman dikonsumsi.

Ke depan, SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari Polres Kutim diproyeksikan mampu memproduksi hingga 2.500 sampai 3.000 porsi makanan per hari. Kapasitas itu didukung fasilitas dapur modern dan sistem pengelolaan yang terstandarisasi.

Menurut Ahmad Abdullah, keberadaan dapur SPPG merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui pemenuhan gizi.

“Program ini bukan hanya tentang penyediaan makanan, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan gizi yang sehat, aman, dan layak konsumsi,” tegasnya.

Ia berharap sinergi antara Polri, Bhayangkari, dan Badan Gizi Nasional terus diperkuat agar pelayanan gizi dapat berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan keberadaan SPPG benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Timur,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, melantik 19 pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Jumat (8/5/2026).

Pelantikan yang berlangsung di Pendopo Odah Etam itu terdiri dari 18 pejabat struktural dan satu pejabat fungsional.

Dalam sambutannya, Aulia menegaskan jabatan bukan sekadar penghargaan ataupun fasilitas birokrasi, melainkan amanah yang harus dibayar dengan kerja nyata untuk masyarakat.

“Kami menjamin, naiknya jabatan Bapak-Ibu sekalian, tidak ada satupun kompensasi yang kami harapkan selain pengabdian Bapak-Ibu sekalian kepada masyarakat,” tegasnya.

Aulia juga mengingatkan seluruh pejabat agar tidak menjadikan pelantikan sebagai seremoni biasa. Ia meminta para ASN yang baru dilantik benar-benar menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab terhadap pelayanan publik.

Menurutnya, masa efektif pemerintahan saat ini hanya tersisa sekitar empat tahun sehingga seluruh perangkat daerah diminta bergerak cepat menjalankan program dan turun langsung melihat kebutuhan masyarakat.

Ia bahkan secara tegas mempersilakan pejabat yang merasa tidak mampu bekerja optimal untuk mundur dari jabatan.

“Kalau Bapak-Ibu sekalian tidak sanggup untuk jadi piawai, silakan lambaikan tangan dan mengundurkan diri. Jangan menjadi beban untuk organisasi pemerintah daerah Kukar,” ujarnya.

Peringatan keras itu menjadi penekanan utama dalam pelantikan pejabat kali ini. Aulia mengaku tidak ingin ada aparatur yang hanya menikmati jabatan tanpa memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Saya tidak akan menolerir pegawai-pegawai yang hanya mau dilayani. Tugas kita sekarang adalah bagaimana kita melayani masyarakat,” katanya.

Ia juga meminta pejabat kecamatan dan aparatur di wilayah lebih aktif turun langsung ke lapangan karena masyarakat kini dinilai semakin kritis terhadap kerja pemerintah.

“Masyarakat sekarang sudah sangat melek dengan kerja-kerja kita. Mereka tidak harus menunggu hasil kinerja kita, akan tetapi masyarakat hari ini mereka ingin melihat kerja-kerja,” lanjutnya.

Selain itu, Aulia turut menyinggung dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menurutnya tidak bersifat mutlak dan masih dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Dokumen perencanaan kita bukanlah kitab suci yang tidak bisa diubah dan kita bisa ubah jika tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat,” tegasnya.

Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat strategis turut bergeser. Di antaranya Mauritz Silalahi yang dilantik sebagai Direktur RSUD AM Parikesit Kukar dan Ismi Mufiddah sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kukar.

Selain itu, Muhammad Iryanto dipercaya menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kukar.

Beberapa pejabat lain yang turut dilantik di antaranya Slamet Hadiraharjo, Erry Suparjan, serta Ahmad Husaeni.

Pelantikan juga mencakup sejumlah pejabat teknis di lingkungan Pemkab Kukar sebagai bagian dari penguatan birokrasi dan percepatan pelayanan publik di daerah. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

SAMARINDA – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) memperkuat komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik melalui audiensi bersama Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Rabu (6/5/2026).

Pertemuan tersebut dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana PLN UIP KLT sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola informasi publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Audiensi itu juga menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat standar pelayanan informasi publik, pengelolaan dokumentasi, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam pertemuan tersebut, PPID Pelaksana PLN UIP KLT yang juga Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi, Raditya Kuntoro, berdialog langsung dengan Ketua Komisi Informasi Kaltim, Sencihan.

Raditya memaparkan sejumlah langkah dan inovasi yang telah diterapkan PLN UIP KLT dalam mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan perusahaan.

“Keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban badan publik, tetapi juga bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat. Melalui audiensi ini, PLN UIP KLT ingin memastikan pengelolaan informasi publik berjalan semakin baik, sesuai ketentuan, serta mampu mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.

Sementara itu, General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, menegaskan penguatan layanan informasi publik menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan.

“Informasi yang dikelola dengan baik akan membantu masyarakat memahami program, kebijakan, dan proses pembangunan yang dilakukan PLN UIP KLT. Karena itu, kami terus memperkuat koordinasi dengan Komisi Informasi agar pelaksanaan PPID semakin optimal dan mampu menjawab kebutuhan informasi publik,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Komisi Informasi Kaltim, Sencihan, mengapresiasi langkah PLN UIP KLT yang aktif memperkuat pengelolaan informasi publik melalui fungsi PPID.

Menurutnya, keterbukaan informasi bukan hanya sebatas memenuhi aspek penilaian, tetapi juga bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan publik.

“PLN harus dapat menjadi contoh badan publik yang menghadirkan pelayanan informasi secara transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Penguatan fungsi PPID juga sangat penting karena menjadi ujung tombak dalam memastikan layanan informasi publik berjalan cepat, tepat, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Pertemuan tersebut berlangsung konstruktif dan diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara PLN UIP KLT dan Komisi Informasi Kaltim dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi publik yang lebih optimal di Kalimantan Timur. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menanggapi santai wacana pengguliran hak angket di DPRD Kaltim yang disebut-sebut turut bisa menyeret dirinya sebagai bagian dari pasangan kepala daerah.

Alih-alih menunjukkan ketegangan, Ketua DPD Gerindra Kaltim itu justru merespons dengan nada ringan saat dimintai tanggapan awak media seusai menghadiri kegiatan Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Budisatrio Djiwandono, di Hotel Haris Samarinda, Jumat (8/5/2026).

“Hihihi, mana ada. Urusan DPRD itu,” ujar Seno Aji sembari tersenyum.

Pernyataan tersebut muncul setelah Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, dalam Rapat Pimpinan DPRD pada 4 Mei lalu menegaskan bahwa hak angket tidak bisa hanya diarahkan kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, secara personal.

Menurut Sarkowi, secara konstitusional gubernur dan wakil gubernur merupakan satu pasangan kepala daerah yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks hak angket.

“Hak angket ini tujuan dan sasarannya bukan hanya untuk Pak Gubernur, tetapi gubernur dan wakil gubernur karena mereka adalah satu pasangan,” tegas Sarkowi dalam forum tersebut.

Ia juga meminta Fraksi Gerindra DPRD Kaltim memberikan penjelasan lebih terbuka terkait dinamika politik yang berkembang.

Polemik hak angket sendiri mencuat setelah aksi massa “214” yang menyoroti sejumlah kebijakan dan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov Kaltim.

Sebagai tindak lanjut, sebanyak 21 anggota DPRD dari enam fraksi telah menandatangani usulan hak angket terhadap Pemerintah Provinsi Kaltim. Hingga kini, Fraksi Golkar menjadi satu-satunya fraksi yang secara terbuka lebih memilih opsi hak interpelasi dibanding hak angket.

Meski isu tersebut terus berkembang dan menjadi perhatian publik, Seno Aji menegaskan dirinya tidak ingin terlalu jauh mencampuri dinamika internal legislatif.

Baginya, seluruh proses pembahasan hak angket merupakan kewenangan DPRD Kaltim sebagai lembaga politik dan pengawasan daerah.

“Ya itu ranah DPRD,” katanya singkat. (MK)

Penulis: Hadi Winata
Editor: Agus S

SAMARINDA – Jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda melakukan kunjungan resmi ke Gedung PWI Kalimantan Timur pada Jumat (8/5/2026).

Kehadiran Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, Misnal Ariyanto, beserta rombongan disambut langsung Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin, bersama jajaran pengurus harian dalam suasana penuh keakraban.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga, khususnya dalam mendukung keterbukaan informasi publik di Kalimantan Timur.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak juga saling bertukar informasi strategis terkait pelayanan keimigrasian, dinamika informasi publik, hingga peran media dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat.

Misnal Ariyanto menegaskan media memiliki peran penting dalam mendukung transparansi pelayanan publik, termasuk dalam menyosialisasikan berbagai kebijakan dan program kerja keimigrasian.

“Kami ingin membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan rekan-rekan pers. Sinergi ini penting agar informasi mengenai kebijakan dan pelayanan keimigrasian dapat tersampaikan ke masyarakat secara akurat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, hubungan yang baik antara instansi pemerintah dan insan pers menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi publik yang sehat dan terpercaya.

Sementara itu, Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin, mengapresiasi langkah Kantor Imigrasi Samarinda yang aktif membuka ruang komunikasi dengan organisasi pers.

Ia menilai keterbukaan informasi dari instansi vertikal sangat membantu kerja jurnalistik dalam menghadirkan pemberitaan yang akurat, edukatif, dan berimbang kepada masyarakat.

“PWI Kaltim menyambut baik ajakan kerja sama ini. Kami siap menjadi mitra strategis dalam mendiseminasikan informasi keimigrasian, sehingga masyarakat mendapat edukasi yang jelas dan benar melalui pemberitaan yang kredibel,” katanya.

Pertemuan tersebut juga diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antara Imigrasi Samarinda dan insan pers di Kalimantan Timur, khususnya dalam mendukung penyebaran informasi pelayanan publik yang lebih luas dan transparan. (MK)

Editor: Agus S