Beranda blog Halaman 92

Pemuda Kutim Tampil Percaya Diri di Festival Halal Kaltim 2026

0
Tim Habsy KNPI Kutim bersama pengurus saat mengikuti Kaltim Halal Festival 2026 di Islamic Center Samarinda. (Dok. KNPI Kutim)

SAMARINDA – Komite Nasional Pemuda Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembinaan generasi muda melalui bidang seni religi. Hal itu terlihat lewat keikutsertaan tim Habsy binaan KNPI Kutai Timur pada lomba Habsy tingkat Provinsi Kalimantan Timur dalam ajang Kaltim Halal Festival 2026 di Islamic Center Samarinda, Jumat (8/5/2026).

Kaltim Halal Festival 2026 atau Kala Fest 2026 diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah pada 8–10 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan ekonomi dan ekosistem halal di Kalimantan Timur, sekaligus menghadirkan ruang kreativitas bagi pelaku UMKM, komunitas, hingga generasi muda daerah.

Keikutsertaan tim Habsy KNPI Kutim tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum memperkenalkan identitas daerah melalui seni islami di tingkat provinsi.

Dalam ajang tersebut, tim Habsy binaan Komite Nasional Pemuda Indonesia berhasil meraih prestasi dan membawa nama Kutai Timur bersaing dengan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.

Tim Habsy turut didampingi langsung Bendahara Umum KNPI Kutai Timur, Syamsul Arief. Kehadiran pengurus KNPI disebut menjadi bentuk dukungan moral sekaligus komitmen organisasi dalam pengembangan potensi anak muda daerah.

Syamsul Arief mengatakan KNPI Kutai Timur akan terus hadir dalam berbagai kegiatan positif kepemudaan, termasuk di bidang seni dan keagamaan. Menurutnya, generasi muda membutuhkan ruang untuk menunjukkan kemampuan dan prestasi mereka.

“KNPI Kutai Timur berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan positif kepemudaan,” ujarnya.

Ia menilai pembinaan pemuda tidak hanya terbatas pada kegiatan organisasi formal. Seni religi seperti Habsy juga dinilai mampu melatih kekompakan sekaligus menjaga minat generasi muda terhadap budaya dan syiar Islam.

“Kami ingin anak-anak muda Kutim berani tampil dan mampu membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi,” tambahnya.

Menurut Syamsul, keikutsertaan pemuda dalam ajang tingkat provinsi penting untuk membangun rasa percaya diri sekaligus memperluas pengalaman dan jejaring antardaerah.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, yang dinilai konsisten mendukung aktivitas kepemudaan di Kutai Timur.

“Terima kasih kepada Bapak H. Mahyunadi yang selama ini terus mensupport pemuda-pemudi Kutim dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Alhamdulillah, kami juga bisa meraih prestasi dan membawa nama baik Kutai Timur,” katanya.

Komite Nasional Pemuda Indonesia berharap keterlibatan tim Habsy dalam ajang tingkat provinsi dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus aktif dalam kegiatan positif, kreatif, serta mampu mengembangkan potensi diri di bidang seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan. (MK)

Penulis: Nuzul Saputra
Editor: Agus S

Guru Honorer Dibatasi hingga 2026, JPPI Nilai Negara Tak Adil

0
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. (Ist)

JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mengkritik terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang membatasi masa tugas guru non-ASN di sekolah negeri hanya sampai 31 Desember 2026.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji menilai kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan negara yang hanya terfokus pada guru ASN, sementara jutaan guru non-ASN masih hidup dalam ketidakpastian status dan kesejahteraan.

“Kebijakan ini menunjukkan negara semakin berpihak hanya kepada guru ASN, sementara jutaan guru non-ASN yang selama ini menopang layanan pendidikan justru dibiarkan hidup dalam ketidakpastian,” tegas Ubaid dalam keterangan tertulis, Kamis (8/5/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mendorong pengurangan guru honorer secara sistematis di sekolah negeri. Meski pemerintah menyebut tidak ada pemecatan mendadak, JPPI menilai penghentian bertahap terhadap guru non-ASN tengah disiapkan tanpa solusi yang jelas.

“Pemerintah boleh berdalih tidak ada pemecatan mendadak, tetapi faktanya negara sedang menyiapkan penghentian sistematis terhadap guru non-ASN tanpa solusi yang jelas dan adil bagi semuanya,” ujarnya.

JPPI menilai selama ini guru honorer justru menjadi penopang utama pendidikan nasional akibat kurangnya penyediaan tenaga pendidik oleh negara, terutama di berbagai daerah yang masih kekurangan guru.

Selain itu, organisasi tersebut juga menyoroti minimnya perhatian terhadap guru non-ASN di sekolah swasta dan madrasah swasta yang dinilai terus diabaikan meski menjalankan fungsi pendidikan nasional.

“Negara seperti sedang mengatakan bahwa hanya guru ASN yang pantas hidup sejahtera, sementara guru honorer cukup menjadi tenaga darurat yang dipakai lalu disingkirkan,” kata Ubaid.

Berdasarkan data JPPI yang diolah dari Emis GTK Kementerian Agama dan Dapodik Kemendikdasmen tahun ajaran 2025/2026, terdapat sekitar 2,3 juta guru berstatus non-ASN di sekolah dan madrasah negeri maupun swasta di Indonesia.

JPPI juga menilai persoalan tersebut berkaitan dengan tata kelola anggaran pendidikan yang dinilai belum menyentuh persoalan mendasar sektor pendidikan.

Organisasi itu menyoroti besarnya anggaran pendidikan yang diarahkan pada berbagai program populis, sementara masalah kesejahteraan dan kepastian status guru belum terselesaikan.

“Negara sibuk membiayai program makan-makan MBG, sementara jutaan guru masih hidup dengan upah tidak layak dan status kerja yang tidak pasti,” tegasnya.

Menurut Ubaid, persoalan utama pendidikan nasional saat ini bukan hanya soal pemenuhan konsumsi siswa, tetapi kegagalan negara dalam menyediakan guru yang cukup, berkualitas, dan sejahtera di seluruh wilayah Indonesia.

Karena itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mendesak pemerintah menghentikan pendekatan diskriminatif dalam tata kelola guru nasional dan segera menyusun peta jalan pengangkatan serta perlindungan bagi seluruh guru non-ASN, baik di sekolah negeri maupun swasta.

“Jika negara terus membiarkan 2,3 juta guru non-ASN hidup dalam ketidakpastian, baik status maupun kesejahteraan, maka sesungguhnya negara sedang mengkhianati amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkas Ubaid. (MK)

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

Pertamina dan BPH Migas Evaluasi Kuota Solar Subsidi di Balikpapan

0
Petugas SPBU saat melakukan pengisian BBM subsidi jenis Biosolar. (Ist)

BALIKPAPAN – PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan terus memperkuat penyaluran BBM subsidi jenis Biosolar di wilayah Balikpapan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan distribusi berjalan tepat sasaran.

Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan aliansi sopir truk dan mahasiswa pada Senin (4/5/2026) lalu. Audiensi bersama DPRD Kota Balikpapan, mahasiswa, perwakilan sopir truk, dan BPH Migas selaku regulator telah digelar pada Rabu (6/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, dibahas kondisi penyaluran Biosolar di Kota Balikpapan sekaligus langkah-langkah evaluasi agar distribusi BBM subsidi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Kalimantan, Edi Mangun, mengatakan BPH Migas akan melakukan evaluasi terhadap kuota penyaluran Biosolar di SPBU 6476119 KM 13 dan SPBU 6476110 KM 15 yang saat ini beroperasi selama 24 jam.

Selain itu, usulan penambahan SPBU penyalur Biosolar dari Pemerintah Kota Balikpapan juga tengah dievaluasi dan diproses secara administratif.

“Pertamina pada prinsipnya mendukung langkah-langkah evaluasi yang dilakukan bersama para pemangku kepentingan agar penyaluran Biosolar di Kota Balikpapan dapat semakin optimal, kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, dan penyaluran berjalan lebih tepat sasaran,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).

Sebagai upaya menjaga kelancaran distribusi, Pertamina sejak Senin (4/5/2026) telah meningkatkan penyaluran Biosolar di atas kuota harian yang ditetapkan pemerintah.

Untuk SPBU KM 13, penyaluran ditingkatkan menjadi 64 kiloliter per hari atau sekitar 160 persen dari kuota harian. Sedangkan di SPBU KM 15, distribusi meningkat menjadi 40 kiloliter per hari atau sekitar 162,5 persen dari kuota normal.

Meski demikian, Pertamina menegaskan penambahan distribusi tetap dilakukan secara terukur agar kuota BBM subsidi tetap mencukupi hingga akhir tahun dan tepat sasaran sesuai ketentuan pemerintah.

“Kami terus berupaya menjaga ketersediaan stok dan kelancaran penyaluran di lapangan agar aktivitas masyarakat, khususnya sektor transportasi dan logistik, tetap berjalan optimal,” jelasnya.

PT Pertamina Patra Niaga juga mengajak seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, sopir truk, mahasiswa, hingga masyarakat umum untuk bersama-sama mengawasi distribusi Biosolar subsidi agar tidak disalahgunakan.

Melalui penerapan QR Code Subsidi Tepat, penyaluran diharapkan dapat lebih terkontrol dan benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak menerima subsidi BBM. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

Proyek 88 Plaza Balikpapan Diserbu Investor, Unit Tahap Awal Ludes

0
CEO Paradise Indonesia, Anthony P. Susilo bersama Direktur PT Mitra Gemilang Mahacipta, Dr. Andri Hadi.

BALIKPAPAN – Paradise Indonesia melalui entitas anak usahanya, PT Mitra Gemilang Mahacipta, resmi meluncurkan proyek kawasan komersial dan gaya hidup modern bertajuk 88 Plaza Balikpapan, Jumat (8/5/2026).

Peluncuran proyek yang digelar di salah satu hotel di pusat Kota Balikpapan tersebut diresmikan langsung oleh Rahmad Mas’ud dan dimeriahkan penampilan penyanyi nasional Delon Thamrin.

Antusiasme masyarakat dan investor terlihat tinggi dalam peluncuran perdana tersebut. Seluruh unit Business Loft ASHTON tahap pertama yang ditawarkan langsung habis terpesan.

Berlokasi di persimpangan Jalan Syarifuddin Yoes dan Jalan Ruhui Rahayu, kawasan 88 Plaza Balikpapan dibangun di atas lahan seluas 8 hektare. Lokasinya disebut strategis karena hanya berjarak sekitar 10 menit dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan serta berada di koridor utama akses Tol 1B IKN–Balikpapan–Samarinda.

CEO Paradise Indonesia, Anthony P. Susilo, mengatakan proyek tersebut tidak hanya difokuskan sebagai kawasan komersial, tetapi juga dirancang sebagai ekosistem bisnis dan gaya hidup terintegrasi.

“Melalui 88 Plaza Balikpapan kami tidak sekadar membangun kawasan komersial, tetapi merancang ekosistem terintegrasi yang menggabungkan bisnis, gaya hidup, dan komunitas. Kami optimistis 88 Plaza Balikpapan akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi dan ruang bagi para kreator serta investor untuk tumbuh bersama,” ujarnya.

Konsep yang diusung adalah low-density development dengan ruang usaha yang lebih eksklusif, nyaman, dan modern. Kawasan tersebut juga dirancang memiliki ruang terbuka lebih luas serta sirkulasi yang mendukung aktivitas bisnis dan gaya hidup masyarakat urban.

Nama “88” dipilih sebagai simbol kemakmuran, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam pengembangan proyek. Nantinya, kawasan ini akan dibagi dalam tiga komponen utama yakni Business Hub, Lifestyle Hub, dan kawasan residensial.

Sebagai pusat bisnis modern, 88 Plaza Balikpapan akan dilengkapi business loft, hotel bintang empat internasional, fasilitas MICE, co-working space, virtual office, hingga jaringan internet berbasis serat optik berkecepatan tinggi.

Sementara pada sisi gaya hidup, kawasan ini menghadirkan 88 Yard sebagai pusat kuliner, 88 Park berupa taman terbuka ramah pejalan kaki dan area bermain anak, serta 88 Arena yang difokuskan sebagai pusat olahraga dan kebugaran.

Direktur PT Mitra Gemilang Mahacipta, Dr. Andri Hadi, menilai Balikpapan memiliki prospek ekonomi yang sangat kuat untuk pengembangan properti komersial, terutama dengan posisinya sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara.

“Balikpapan memiliki fundamental ekonomi yang sangat kuat dengan PDRB per kapita di atas Rp233 juta pada tahun 2025 dan daya beli masyarakat yang tinggi. 88 Plaza Balikpapan dirancang dengan perencanaan matang untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang melalui strategi kurasi tenant yang selektif dan manajemen kawasan yang profesional,” jelasnya.

Pada tahap awal, proyek ini menawarkan 49 unit ruko eksklusif yang menyasar profesional muda, komunitas kreatif, keluarga, hingga wisatawan bisnis. Kehadiran 88 Plaza Balikpapan diharapkan menjadi salah satu magnet investasi baru di tengah pesatnya perkembangan kawasan Balikpapan dan IKN. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

Janji Tinggal Janji, Vendor Ngamuk Tagihan Miliaran di Proyek IKN Tak Dibayar

0
Sejumlah vendor lokal melakukan aksi pemortalan jalan masuk Bendungan Sepaku Semoi untuk menuntut pembayaran tagihan proyek. (Atmaja R./Media Kaltim)

NUSANTARA – Persoalan tunggakan pembayaran proyek di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mencuat. Sejumlah vendor lokal yang mengaku belum menerima pembayaran jasa dan material dari proyek yang dikerjakan PT Brantas Abipraya (Persero) melakukan aksi pemortalan jalan masuk Bendungan Sepaku Semoi di Kecamatan Sepaku, Sabtu (9/5/2026).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tunggakan tagihan yang nilainya disebut mendekati Rp10 miliar. Para vendor menutup akses jalan menggunakan dump truck 10 roda dan membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan pembayaran.

Owner PT Borneo Rent Nusantara (BRN) Balikpapan, Rinif Ade Saputra, mengungkapkan pihaknya masih memiliki tagihan sebesar Rp1,4 miliar lebih kepada Brantas Abipraya Divisi 2 terkait penyewaan kendaraan operasional proyek Bendungan Sepaku Semoi.

“Tepatnya divisi dua. Ada senilai Rp1,4 miliar lebih yang masih menggantung,” ujarnya di lokasi aksi.

Menurut Rinif, aksi serupa sebenarnya pernah dilakukan pada Januari 2026 lalu. Saat itu, pihak vendor mengaku mendapat janji pembayaran dalam waktu sekitar dua bulan. Namun hingga Mei 2026, pembayaran disebut belum juga direalisasikan.

“Ternyata kita tunggu tidak ada pembayaran walaupun sudah dikasih surat keterangan pembayaran. Sampai sekarang belum dilakukan. Akhirnya hari ini kami aksi gelombang kedua,” tegasnya.

Ia mengaku sebelumnya telah mendatangi kantor Brantas Abipraya di Jakarta dengan membawa dokumen tagihan lengkap. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil.

Tak hanya PT BRN, vendor lain asal Balikpapan, PT Lio Pelindo Perkasa, juga mengklaim mengalami tunggakan pembayaran hingga Rp8 miliar lebih untuk jasa rental alat berat di proyek yang sama.

Direktur PT Lio Pelindo Perkasa, Sonny, mengatakan aksi pemortalan bukan kali pertama dilakukan pihaknya.

“Kami sudah melakukan pemortalan dua kali. Bahkan sempat melakukan cor jalan di pintu masuk bendungan pada Agustus tahun lalu,” ujarnya.

Para vendor menegaskan akan membawa persoalan tersebut ke kantor pusat Brantas Abipraya di Jakarta apabila tuntutan pembayaran kembali tidak direspons.

Selain vendor dari Balikpapan, sejumlah vendor lokal Sepaku juga ikut bergabung dalam aksi tersebut. Mereka mengaku mengalami nasib serupa akibat tagihan material proyek yang belum dibayarkan.

Vendor material alam asal Sepaku, Jufriansyah, menyebut masih memiliki tagihan sekitar Rp168 juta untuk suplai pasir proyek bendungan.

“Material alam. Pasir,” singkatnya.

Sementara vendor lainnya, Rollibis Tobir, mengaku tagihan untuk proyek Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku mencapai lebih dari Rp300 juta.

“Di bendungan ini masih nyangkut Rp144 juta, di Intake Sepaku Rp219 juta. Tahun lalu sempat dibayar Rp100 juta,” katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Brantas Abipraya (Persero) melalui Senior Vice President Divisi Operasi 2, Ince Suil Febryan Maulana, belum memberikan jawaban atas konfirmasi yang disampaikan melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Wali Kota Lepas 112 Calon Jemaah Haji

0

Pembaca Setia Radar Bontang!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com

👉 Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb9mei2026/mobile/

Kasus Dugaan Pencurian Mangga di Jalan KS Tubun Berujung Saling Lapor, Polisi Lakukan Penyelidikan

0
Sejumlah massa mendatangi rumah pemilik pohon mangga. (Tangkapan Layar).

BONTANG – Kasus dugaan pencurian mangga, tepatnya di Jalan KS Tubun, Gang Bersama 7, RT 32 Kelurahan Api-Api, berujung ricuh, hingga memicu aksi penyerudukan massal ke rumah pemilik pohon mangga.

Kapolres Bontang, AKBP Widho Ariano, melalui KBO Reskrim Polres Bontang, Ipda Ardiansyah mengatakan bahwa kasus tersebut masih dalam tahapan proses penyelidikan, dimana pihanya memeriksa sejumlah saksi terkait insiden tersebut.

“Saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (9/5/2026).

Sebelumnya, polisi diketahui melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) terkait dugaan pencurian mangga tersebut. Namun, persoalan kemudian berkembang setelah adanya aksi massa yang mendatangi rumah pemilik pohon mangga.

Berdasarkan informasi di lokasi, sejumlah warga sempat merusak beberapa fasilitas rumah dan memotong pohon mangga yang menjadi sumber persoalan.

Menanggapi hal itu, Ipda Ardi menyebutkan saat ini kedua pihak saling melapor ke kepolisian, sehingga penyidik masih mengumpulkan barang bukti, serta meminta keterangan para saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

“Posisinya sekarang saling lapor, jadi masih kami lidik dulu dan kumpulkan barang bukti, serta periksa saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut,” jelasnya.

Hingga kini, polisi masih mendalami kronologi lengkap kejadian untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Perlu diketahui, tepat di Selasa (5/5/2026) lalu, sekitar pukul 03.20 Wita, seorang pria yang diduga hendak mencuri mangga mengalami insiden nahas, setelah terjatuh dari pohon dan sempat tak sadarkan diri.

“Pelaku pun sempat menjalani masa pemulihan di Rumah Sakit (RS) Amalia dan sempat kembali ke rumahnya,” ucap Bhabinkamtibmas Kelurahan Api-Api, Brigpol Edo Olo Vrenson.

Akan tetapi tak berselang lama kemudian, akibat mengalami benturan yang cukup kuat di bagian kepalanya saat terjatuh dan terbentur ke pagar beton, pelaku dinyatakan meninggal dunia.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Muncul di Dalam Rumah, Ular Piton Dua Meter meter Berhasil Diamankan

0
Disdamkartan Bontang mengevakuasi ular piton di perumahan BSD. (Ist).

BONTANG — Warga di Jalan Gunung Agung, No.4, RT.29, kawasan Perumahan BSD, dikejutkan dengan kemunculan seekor ular jenis piton sepanjang kurang lebih dua meter di dalam rumah, Sabtu (9/5/2026).

Ular tersebut ditemukan saat pemilik rumah hendak membongkar lantai rumah. Kemunculan reptil itu sontak membuat penghuni rumah panik dan segera meminta bantuan petugas.

Laporan kemudian diterima Tim Rescue Regu 3 Mako Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang melalui pesan WhatsApp. Setelah menerima informasi, petugas langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.

“Ada laporan yang masuk ke tim penjagaan piket mengenai munculnya ular piton, maka petugas langsung bergerak cepat menuju lokasi,” ucap Kepala Disdamkartan Bontang, Amiluddin.

Setibanya di lokasi, petugas melakukan pencarian dan penanganan ular dengan hati-hati, agar tidak membahayakan penghuni rumah maupun petugas. Proses evakuasi berlangsung lancar dan ular berhasil diamankan, tanpa menimbulkan korban jiwa maupun luka.

Mengenai hal ini, petugas Disdamkartan turut mengimbau ke masyarakat agar tetap waspada terhadap kemunculan hewan liar, terutama saat melakukan pembongkaran bangunan atau membersihkan area yang jarang tersentuh.

“Jika menemukan hewan yang berbahaya, warga diminta segera melapor kepada petugas terkait, jadi jangan coba-coba menangani sendiri apalagi tanpa pengaman. Kita hindari kejadian yang tak diinginkan,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Warga Keluhkan Tarif Masuk di Kawasan Bontang Kuala

0
Tiket masuk ke Bontang Kuala. (Ist).

BONTANG – Penerapan tarif masuk di kawasan Bontang Kuala (BK) mulai menuai keluhan dari sejumlah warga. Saat ini, distribusi penarikan retribusi di kawasan wisata tersebut, telah berjalan dengan tarif Rp 5 ribu untuk orang dewasa, sedangkan Rp 2 ribu untuk anak-anak.

Sejumlah masyarakat di Bontang khususnya, menilai biaya masuk tersebut cukup membebani, terlebih lagi jika datang bersama keluarga. Mereka mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan, sebelum menikmati fasilitas di kawasan wisata tersebut.

Selvi, salah seorang pengunjung mengungkapkan, untuk tiga orang pengunjung saja sudah harus membayar Rp 15 ribu selama berada di lokasi tersebut.

“Kalau datang bersama keluarga tentu lumayan juga. Belum lagi untuk beli makan atau minuman di sana. Tapi katanya bayar disini, sudah termasuk dengan gratis parkir di dalam,” ucapnya, Sabtu (9/5/2026).

Keluhan lainnya juga muncul, karena masyarakat menilai kawasan BK selama ini merupakan ruang publik yang sering dikunjungi warga lokal untuk bersantai maupun menikmati suasana laut.

Meski demikian, sebagian warga juga memahami penerapan retribusi tersebut dilakukan, untuk mendukung pemeliharaan kawasan wisata dan kebersihan lingkungan.

Namun mereka berharap, pemerintah dapat memberikan kebijakan khusus bagi warga lokal, atau melakukan evaluasi terhadap besaran tarif yang diterapkan.

Diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang sebelumnya mulai menerapkan retribusi di sejumlah kawasan wisata sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mendukung perawatan fasilitas umum dan lingkungan wisata.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Warga RT 11 Tanjung Laut Indah Keluhkan Jembatan Mulai Terasa Goyang, Balok Penyangga Hilang Sebagian

0
Lurah Tanjung Laut Indah, Elis Biantoro saat meninjau jembatan yang goyang. (Ist).

BONTANG – Sebuah jembatan yang menjadi akses utama bagi warga di RT.11, Kelurahan Tanjung Laut Indah, dilaporkan mengalami kerusakan dan diduga kehilangan sejumlah balok penyangganya. Kondisi tersebut membuat warga merasa khawatir, karena jembatan disebut mulai bergoyang saat dilewati.

Menindaklanjuti informasi yang beredar, Lurah Tanjung Laut Indah, Elis Biantoro langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Dari hasil penelusuran awal, diketahui jembatan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Kemarin kami sudah ke lokasi jembatan yang isunya hilang beberapa bagian. Sebelum ke lapangan kami telusuri dulu, ternyata jembatan tersebut aset provinsi,” ucapnya, Sabtu (9/5/2026).

Saat melakukan pengecekan langsung di lapangan, ditemukan adanya bekas baut yang terlepas pada bagian balok penyangga jembatan. Selain itu, di beberapa titik juga masih ditemukan baut yang masih utuh terpasang.

Pihak kelurahan menyebut terdapat dua kemungkinan terkait kondisi tersebut, yakni adanya komponen penyangga yang memang belum dipasang secara lengkap atau kemungkinan sudah benar-benar hilang.

“Setelah saya lihat langsung di balok penyangga ada bekas baut bolong dilepas. Kedua, beberapa meter juga ada baut yang masih terpasang. Jadi ada dua kemungkinan, apakah memang belum dipasang siku atau memang hilang,” katanya.

Ia menjelaskan, panjang bagian yang diduga hilang mencapai sekitar 36 meter, sehingga membutuhkan banyak balok penyangga. Namun, warga sekitar mengaku kecil kemungkinan terjadi pencurian, karena lingkungan tersebut dinilai cukup aman dan rutin dilakukan penjagaan di pos siskamling.

“Saya sempat tanya warga, mereka merasa lingkungan aman dan ada pos siskamling. Jadi kemungkinan hilang juga masih tanda tanya,” lanjutnya.

Untuk sementara waktu, warga diimbau membatasi penggunaan jembatan, khususnya kendaraan roda empat saat keadaan urgent. Saat ini akses jembatan masih diperbolehkan untuk kendaraan roda dua, sambil menunggu koordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait.

“Kami tindak lanjut awal hanya dilewati roda dua. Tetap saya imbau dibatasi untuk roda empat. Sebab jembatan ini seperti di Bontang Kuala, kalau ada urgent bisa masuk untuk roda empat,” ujarnya.

Pihak kelurahan juga berencana berkoordinasi dengan dinas terkait, termasuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim), guna memastikan kondisi konstruksi jembatan serta penyebab hilangnya bagian penyangga tersebut.

Selain itu, warga diminta meningkatkan penjagaan lingkungan terutama pada malam hari. Dugaan sementara, jika memang terjadi kehilangan material, pengambilan dilakukan saat kondisi air pasang.

Diketahui, tidak ada laporan resmi warga yang masuk ke pihak kelurahan. Informasi awal justru diperoleh melalui pemberitaan media dan keluhan masyarakat sekitar.

“Tidak ada warga yang melapor langsung, mereka lapor ke media. Karena itu lingkungan saya, maka saya harus lihat langsung,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam