BONTANG – Wawali Bontang, Najirah menegaskan, masih fokus mengemban amanah di masa jabatan yang tersisa. Belum memikirkan geraknya di pilkada tahun 2024 yang kian mendekati hari.

Ia mengatakan belum memutuskan untuk memikirkan pilkada ke depannya.

“Nantilah, selesaikan dulu masa kepemimpinan kami berdua (Wali Kota dan Wakil Wali Kota), untuk selanjutnya nanti dipikirkan,” kata Najirah kepada awak media, Selasa (14/2/2023).

Lanjutnya, masih banyak program dan permasalahan yang harus diselesaikan keduanya.

“Jangan sampai terkotak-kotakan. Ini memang tahun politik, namun kami akan fokus bersama-sama menjalankan pekerjaan,” ungkap Najirah. (yah)

BONTANG – KPU Bontang bersama Forkopimda Bontang ikut menyaksikan Kirab Pemilu 2024 yang dilaksanakan di 7 titik di Indonesia, Selasa (14/2/2023).

Kirab Pemilu akan mengelilingi Indonesia, dilepas langsung oleh Komisioner KPU RI. Sebanyak 7 titik yang akan dilintasi, yakni di KPU Papua, KPU Kupang, KPU Maluku Utara, KPU Tanjung Selor, KPU Pontianak, KPU Banda Aceh dan KPU Batam.

Ketua KPU Bontang, Erwin menjelaskan, kirab dilaksanakan di tujuh titik dikarenakan ada 7 komisioner KPU yang nantinya kirab akan berakhir di KPU RI.

“Kirab dilepas di masing-masing daerah, dengan disaksikan Komisioner KPU RI,” kata Erwin kepada Mediakaltim.com (jaringan Radarbontang.com), Selasa (14/2/2023).

Nantinya peserta kirab di masing-masing daerah, lanjut Erwin akan mengelilingi daerah di Indonesia dan finish di Kantor KPU RI.

“Untuk di Bontang dari Kaltara ke Berau lalu Kutim dan masuk ke Bontang. Jadi masing-masing kabupaten/kota di Kaltim akan menyambut di perbatasan, dan dilepas di perbatasan. Saat ini masih belum tahu jadwal di Bontang,” kata Erwin.

Erwin menambahkan, dalam kirab tersebut akan membawa bendera partai politik peserta pemilu. Tujuan kirab dimaksudkan sebagai sosialisasi dalam tahapan pemilu, hingga membangun integritas bangsa.

“Kirab kan untuk sosialisasi juga kepada masyarakat, bahwa KPU sudah siap melaksanakan tahapan pemilu. Kesiapan penyelenggara yang disampaikan ke masyarakat,” jelas Erwin.

Sementara, Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari saat membacakan pakta integritas yang diikuti seluruh KPU Kabupaten/kota se-Indonesia melalui live streaming dan disaksikan dan diikuti forkopimda Bontang.

“Seluruh pemangku kepentingan pemilu menyatakan akan berkomitmen untuk mewujudkan pemilu tahun 2024, sebagai sarana integrasi bangsa. Melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Melaksanakan pemilu  yang berintegritas dan bertanggung jawab terhadap proses dan hasil,” jelasnya. (yah)

BONTANG – Puskesmas Bontang Selatan (BS) I melaksanakan pencanangan zona integritas. Hal ini dalam rangka mendukung terwujudnya unit kerja birokrasi yang bersih dan bebas korupsi, serta melayani dengan sepenuh hati.

Irmawati, Kepala Puskesmas BS I bersama para staf melaksanakan ikrar pembangunan zona integritas, Rabu (15/02/23).

Beragam upaya dilakukan Puskesmas BS I untuk memberikan pelayanan publik yang bersih, cepat, dan baik melalui penerapan antrian online. Program pencegahan korupsi bebas pungli, dengan cara mengadakan pembayaran non tunai menggunakan Qris yang dikeluarkan oleh Bankaltimtara.

“Mekanisme pembayaran akan dijelaskan untuk pasien yang nantinya akan membayar melalui Qris,” jelas Irmawati.

Wakil Wali Kota (Wawali) Bontang, Najirah berharap seluruh aparatur sipil di Bontang, terkhusus di wilayah Puskesmas BS I dapat senantiasa menjaga komitmen integritas, dalam mewujudkan tujuan mulia yaitu wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani.

“Karena ini bagian dari reformasi birokrasi, penguatan serta pengawasan tentu akan dilakukan pengawasan oleh pemerintahan,” tegasnya.

Hal ini dilakukan agar terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas, dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

“Saya berharap tenaga kesehatan tidak ada yang membeda-bedakan pasien, apalagi dari segi ekonomi,” tegas Najirah. (sya)

BONTANG – Bontang berhasil masuk nominasi anugerah Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Tahun 2023.

Lantaran itu diadakan penilaian standarisasi di Ruang Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan PTSP, Senin (13/2/23) oleh tim penilai dari Kementerian PPPA.

“Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh tim penilai yang hadir,” ujar Wawali Bontang, Najirah mengawali sambutannya.

Najirah mengharapkan agar RBRA Taman Adipura Bontang yang telah lolos pendampingan pengisian borang secara online tahun 2020-2021 bersama 20 kabupaten/kota lain di Indonesia, mampu dinyatakan layak menerima standarisasi dan anugerah RBRA Kementerian PPPA Tahun 2023.

Diketahui, keberadaan RBRA merupakan salah satu indikator kabupaten/kota layak anak. Hal ini untuk memenuhi hak bermain anak.

Tidak hanya itu, fasilitas ruang bermain anak juga harus mengantongi sertifikat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Untuk memenuhi standar tersebut, tentu membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah serta lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kami pun memohon arahan dari tim penilai agar kami dapat meningkatkan infrastruktur publik yang ramah anak melalui penyediaan ruang bermain,” bebernya.

Selain Wawali Bontang kegiatan ini dihadiri pula Kepala DPPKB, Kepala Bapelitbang, beberapa pejabat dari OPD. (hms)

BONTANG – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun Anggaran 2024 Tingkat Kecamatan Bontang Barat digelar pada Selasa (14/02/2023) pagi, di Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU), Kecamatan Bontang Barat.

Musrenbang kali ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang sebelumnya telah dilakukan oleh masing-masing kelurahan.

Terdapat 4 usulan prioritas, di antaranya pembuatan parit di Kelurahan Gunung Telihan, pengaspalan jalan di Kelurahan Belimbing, pembangunan jembatan di Kelurahan Kanaan, serta pembangunan gedung kantor Kecamatan Bontang Barat.

Basri Rase, Wali Kota Bontang mengatakan, musrenbang 2024 akan dimaksimalkan pembangunan infrastruktur sehingga dapat mengurangi volume terjadinya banjir.

“Ke depannya, dampak yang ditimbulkan banjir akan berkurang. Karena, usulan kegiatan infrastruktur senilai Rp 1 miliar bisa dimaksimalkan untuk penanganan banjir di Kota Bontang,” ungkapnya

Dilanjutkan Camat Bontang Barat, Anwar Sadat mengatakan, usulan prioritas musrenbang  masih soal penanganan banjir.

“Pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas, karena banjir yang kerap terjadi di dua kelurahan di Bontang Barat, yaitu Kelurahan Gunung Telihan dan Kelurahan Kanaan,” jelasnya.

Anwar juga menjelaskan banjir dengan ketinggian hingga pinggang orang dewasa kerap terjadi di 5 RT di wilayah Gunung Telihan.

“Di lima RT di Gunung telihan tersebut akan dibangun parit, jadi kalau hujan, air sungai yang meluap tidak sampai ke pemukiman warga,” lanjut Anwar.

Untuk infrastruktur lain, tetap akan berjalan sesuai yang sudah diputuskan dalam Musrenbang Kecamatan Bontang Barat ini.

“Sambil menangani banjir, pembangunan infrastruktur yang lain akan tetap berjalan menyesuaikan kebutuhan warga,” tutup Anwar. (sya)