Beranda blog Halaman 954

Berdiri Januari 2015, Forum OSIS Bontang Jadi Wadah Pelajar Gali Potensi

0

Forum Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Kota Bontang (Fosbon) berdiri pada 31 Januari 2015 diinisiasi oleh para pengurus OSIS setelah mengetahui adanya Forum OSIS di tiap daerah. Dengan berbekal semangat, Fosbon akhirnya terbentuk.

Ketua Umum Fosbon, Nur Nabila Aulia Salim mengatakan, bergabung ke dalam Fosbon merupakan membanggakan dan sesuatu yang baru baginya. Dari organisasi ini, dia dapat belajar hal lain diluar akademik.

“Jadi waktu itu tahun 2020, saat awal pandemi, jadi pengen gitu aktif dan punya kegiatan. Akhirnya tahun itu saya memutuskan untuk gabung ke Fosbon. Alhamdulillah dari situ saya banyak belajar dan dapat pengalaman baru, ” ucapnya dalam Podcast “MejaTamu” dengan tema “Selangkah Lebih Dekat Dengan Forum OSIS Kota Bontang” yang tayang di kanal youtube Praja TV, Rabu (9/2/2022) kerjasama Media Kaltim dengan Diskominfo Bontang.

Kegiatan yang paling ditunggu, lanjut Nabila, yaitu HUT Fosbon yang selalu dirangkai dengan berbagai acara yang menarik dan meninggalkan kesan tersendiri. Kegiatan tahunan yang selalu dia nantikan.

“Kegiatan yang paling kami tunggu dan seru itu kalo HUT Fosbon, biasanya diawal kegiatan ada pengurus Ikatan Alumni Fosbon yang mendeklarasikan Fosbon itu apa, lalu dirangkaikan dengan penampilan dari masing-masing divisi,” jelasnya.

Ini merupakan kali pertama dalam sejarah kepengurusan Fosbon diketuai oleh perempuan. Hal ini tentu punya tantangan tersendiri bagi Nabila dalam mengemban amanah. Baginya, menjadi ketua umum di tengah kesibukannya sebagai pelajar di SMA Negeri 2, tak lantas membuatnya unggul pada salah satunya. Keduanya harus berimbang antara kewajibannya sebagai pelajar dan amanahnya dalam organisasi.

“Jadi pintar-pintar manajemen waktunya kak. Yang saya lakukan biasanya saya membangun komunikasi dengan pengurus lain. Bahkan dengan alumni juga, jadi bisa saling membantu jika ada kegiatan atau undangan yang tidak bisa dihadiri,” katanya.

Forum ini terbentuk bukan tanpa alasan. Perjalanan Fosbon hingga 7 tahun ini tentunya menjadi harapan bagi para pelajar khususnya pengurus OSIS dalam meningkatkan kemampuan diluar akademik. Karena dalam berorganisasi, mereka ditempa untuk bisa saling bertukar pendapat, berpikir kreatif, mandiri, dan menambah wawasan.

“Ini merupakan forum yang menjadi tempat bagi pengurus OSIS di sekolah SMP sampai SMA/SMK/sederajat untuk menggali potensi kak. Jadi siapapun boleh bergabung dengan kami dengan syarat sudah bergabung ke dalam pengurus OSIS di sekolah masing-masing, ” paparnya.

Sementara, narasumber lainnya, pengurus Ikatan Alumni (Ika) Fosbon, Andi Muhammad Awaluddin, mengungkapkan banyak hal yang ia dapatkan saat menjadi pengurus Fosbon. Ia menjadi semakin percaya diri dan bisa memiliki banyak relasi.

“Bergabung di Fosbon ini merupakan titik balik untuk saya. Saya mulai percaya diri ketika berbicara di depan umum. Saya jadi punya banyak relasi karena tugas saya mengantar surat, proposal, maupun undangan. Bahkan saya bisa ketemu pejabat-pejabat penting di Bontang karena Fosbon, “ucapnya.

Dalam Fosbon, alumni juga memiliki peranan penting terhadap jalannya organisasi ini. Awaluddin mengatakan, yang Ika lakukan ini berbeda dengan organisasi setara lainnya.

“Di Fosbon ini, kami sebagai Ika tidak meninggalkan kepengurusan begitu saja. Adik-adik yang menjadi pengurus tiap periodenya punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan Ika, untuk konsultasi hal apapun, jadi kami tidak meninggalkan kepengurusan dengan tangan kosong, ” terangnya.

Awaluddin yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman mengatakan, dalam berorganisasi kita tidak hanya dituntut untuk bisa berpikir kreatif, namun juga harus bisa menentukan skala prioritas, karena harus membagi waktu antara sekolah dan kegiatan-kegiatan organisasi.

“Di Fosbon itu tak hanya belajar soal bagaimana kita buat suatu event, tapi juga bagaimana kita bisa menentukan skala prioritas dalam hal belajar dan berorganisasi, jadi keduanya seimbang, ” pungkasnya. (ahr)

Perkuat Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi, Pupuk Kaltim Tandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Kejati Kaltim

0
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Direktur Utama PKT Rahmad Pribadi, dengan Kepala Kejati Kaltim Deden Riki Hayatul Firman, disaksikan Plt. Sekdaprov Kaltim Riza Indra Riadi di Samarinda, pada Selasa (8/2/2022).

SAMARINDA – Tingkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim/PKT) turut menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, guna memastikan proses distribusi berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Kerjasama dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Direktur Utama PKT Rahmad Pribadi, dengan Kepala Kejati Kaltim Deden Riki Hayatul Firman, disaksikan Plt. Sekdaprov Kaltim Riza Indra Riadi di Samarinda, pada Selasa (8/2/2022).

Dijelaskan Rahmad Pribadi, kerjasama PKT dengan Kejati Kaltim sebagai kesinambungan langkah pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani di daerah, mengingat alokasinya ditentukan sesuai Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK), sehingga wajib mendapatkan perhatian khusus agar berjalan tepat sasaran sesuai prinsip 6T.

PKS dengan Kejati Kaltim juga merupakan tindaklanjut upaya pendampingan pengamanan proses distribusi hingga ke petani yang sebelumnya terjalin dengan Polda Kaltim. Adanya pengawasan dan identifikasi oleh Kejaksaan, diharap makin memperkuat langkah penegakan hukum untuk mengantisipasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi.

“Melalui kerjasama dengan Polda dan Kejati Kaltim, PKT yakin pengawasan dan pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani akan semakin baik dengan sasaran yang jelas. Terlebih Kaltim merupakan basis operasi PKT, sehingga kepastian pupuk bersubsidi untuk seluruh wilayah Kaltim menjadi prioritas utama yang kita laksanakan,” ujar Rahmad.

Penjajakan kerjasama serupa akan turut dilakukan PKT di wilayah tanggungjawab distribusi lainnya, sebagai langkah aktif Perusahaan mengamankan proses distribusi pupuk bersubsidi bagi penerima yang berhak dan tercantum dalam E-RDKK.

Apalagi ketersediaan pupuk yang mencukupi menjadi salah satu faktor penentu tercapainya ketahanan pangan nasional, sehingga PKT sebagai anak usaha BUMN wajib memastikan hal tersebut dengan penyaluran yang tepat sasaran sesuai alokasi Pemerintah.

“Pupuk bersubsidi merupakan hak petani yang harus teralokasi sesuai ketentuan, maka dari itu PKT harus meyakinkan potensi penyelewengan pupuk bersubsidi bisa ditekan dan diantisipasi secara optimal. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, PKT berkomitmen untuk terus memperkokoh posisi sebagai salah satu pilar penegak ketahanan pangan nasional,” tambah Rahmad.

Kepala Kejati Kaltim Deden Riki Hayatul Firman, mengatakan kerjasama ini juga merupakan tindaklanjut instruksi Jaksa Agung RI terkait operasi intelijen untuk pemberantasan mafia pupuk melalui Kejaksaan Tinggi di setiap daerah, dengan melakukan identifikasi potensi penyelewengan ataupun praktik kecurangan dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari produsen hingga petani.

Dirinya meyakinkan optimalisasi kerjasama pengawasan dan identifikasi akan dimaksimalkan hingga daerah, sehingga potensi penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi dapat ditekan dan diantisipasi dengan baik. “Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan PKT kepada Kejati Kaltim, untuk kerjasama pemberantasan mafia pupuk dan potensi penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi sesuai amanah Jaksa Agung,” kata Deden.

Ditambahkannya, kerjasama dan nota kesepahaman ini tak hanya terkait pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di daerah, tapi juga bantuan hukum terkait urusan perdata dan tata usaha negara dalam aktivitas bisnis PKT sebagai salah satu anak usaha BUMN.

Kejati Kaltim akan hadir sebagai jaksa pengacara negara, untuk memberikan pendampingan yang mencakup bidang perdata, tata usaha negara, hingga penegakan serta bantuan dan pertimbangan hukum. “Kejati Kaltim siap memberikan pendampingan dan bantuan hukum bagi PKT secara maksimal melalui tata kerja yang efektif, efisien dan terukur sehingga sasaran kerjasama ini dapat tercapai dan mendapatkan manfaat bagi perusahaan maupun masyarakat pada umumnya,” tandas Deden.

Gubernur Kaltim melalui Plt. Sekdaprov Riza Indra Riadi, berharap kerjasama antara PKT dengan Kejati Kaltim dapat langsung ditindaklanjuti melalui langkah konkret dan realisasi yang optimal, sehingga tugas Perusahaan dalam menjalankan amanah negara untuk pemenuhan pupuk bersubsidi bagi petani berjalan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

Dirinya menilai PKT sebagai salah satu anak BUMN yang menjadi Objek Vital Nasional (Obvitnas) di Kaltim, sudah sepatutnya mendapatkan pendampingan serta perlindungan secara maksimal, agar Perusahaan dapat terus meningkatkan kontribusi bagi daerah, bangsa dan negara.

“Kerjasama ini sangat penting dan strategis untuk menjaga kelangsungan PKT dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga ke depan dapat terus berkontribusi positif terhadap pembangunan pertanian di Kaltim melalui penyaluran pupuk bersubsidi secara optimal,” tutur Riza.

Dirinya optimis Kejati Kaltim dapat memaksimalkan fungsi dan peran dalam mendukung operasional PKT melalui pendampingan hukum, baik secara litigasi maupun non litigasi guna mengantisipasi berbagai kemungkinan penyimpangan ataupun kekeliruan terkait persoalan hukum yang bisa saja dihadapi Perusahaan di masa datang. “Semoga langkah baik ini dapat terus berjalan sesuai tujuannya, dengan saling dukung dalam memahami bidang tugas masing-masing,” pungkas Riza. (*/rez)

Tahun Depan Dikucur Rp 3 Miliar, Bontang Barat Fokus Penanganan Banjir

0
Suasana Musrenbang Kecamatan Bontang Barat, Selasa (8/2/2022)

BONTANG – Kecamatan Bontang Barat akan mendapat anggaran Rp 3 miliar untuk program kegiatan tahun 2023. Anggaran tersebut akan dibagi di tiga kelurahan yaitu Belimbing, Kanaan, dan Gunung Telihan, sehingga masing-masing mendapat Rp 1 miliar.

Pagu anggaran Rp 3 miliar itu ditetapkan dalam agenda Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan, di BPU Kantor Kecamatan Bontang Barat, Selasa (7/2/2022). Musrenbang Bontang Barat ini mengusulkan 22 kegiatan yang dihimpun dari 3 kelurahan, yakni Belimbing, Kanaan, dan Gunung Telihan.

Camat Bontang Barat, Anwar Sadat mengatakan, 22 usulan dari tiga Kelurahan itu didominasi pengerjaan fisik untuk penanggulangan banjir. Kegiatan ini merupakan prioritas utama yang memang perlu ditindaklanjuti karena sejumlah wilayah di tiga kelurahan itu merupakan langganan banjir saat curah hujan tinggi.

Camat Bontang Barat, Anwar Sadat

Adapun beberapa kegiatan fisik yang diusulkan berupa perbaikan drainase, pembuatan saluran pembuangan lingkungan perumahaan, pembangunan gorong-gorong (box culvert), pemeliharaan sungai, dan penurapan.

“Usulan dari masing-masing Kelurahan Kanaan, Belimbing dan Telihan didominasi pengerjaan fisik khususnya penanganan banjir,” kata Anwar saat dijumpai di sela-sela kegiatan Musrenbang, Selasa (8/2/2022).

Anwar menjelaskan, pagu anggaran yang telah ditetapkan itu akan dibagi di tiga kelurahan dengan besaran nilai masing-masing sebesar Rp 1 miliar. “Untuk pengelolaannya diserahkan sepenuhnya ke kelurahan sesuai kebutuhan,” pungkasnya. (ahr)

Beri Semangat Percepatan Vaksinasi, Danramil Tinjau Vaksinasi Anak

0

BONTANG – Komandan Koramil (Danramil) 0908-02/Muara Badak Kapten Inf Norkem meninjau pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun di SD Negeri 014 Desa Sei Bawang, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai kartanegara, Rabu (9/2/2022). Peninjauan untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi anak berjalan lancar dan aman.

Norkem mengatakan, percepatan vaksinasi terhadap anak-anak ini menjadi penting karena telah dimulai kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah. Dengan percepatan proses vaksinasi, diharapkan bias meminimalisasi risiko penyebaran Covid-19.

Norkem juga menyampaikan bahwa percepatan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun juga merupakan kunci untuk mengantisipasi dan meminimalisasi risiko dari terpaparnya varian baru Omicron.

“Kenapa kita lakukan percepatan vaksinasi ini, karena kita tahu bahwa saat ini varian baru Covid-19 yaitu Omicron sudah masuk ke Indonesia. Ada risiko bagi masyarakat pelaku perjalanan luar negeri dan antar daerah membawa varian baru ini. Saat ini varian Omicron sedang meningkat penyebarannya,” tutur Norkem.

“Kita juga akan laksanakan evaluasi secara rutin agar pelaksanaan vaksinasi bisa segera terselesaikan, dan kami dari Koramil 02/Muara Badak Kodim 0908/Bontang akan selalu mendukung semua pelaksanaan vaksinasi yang telah direncanakan pemerintah dan sekolah,” pungkasnya. (Pendim Btg)

Bontang Job Fair Buka 117 Lowongan, Inilah 14 Perusahaan yang Membutuhkan Tenaga Kerja

0
Sebanyak 14 perusahaan tengah membuka lowongan kerja melalui Bontang Job Fair.

BONTANG – Bontang Job Fair yang diselenggarakan selama 3 hari, mulai 9 sampai 11 Februari 2022 di Auditorium Tiga Dimensi membuka 117 lowongan kerja dari 14 perusahaan. Lowongan pekerjaan ini terbuka untuk umum. Mulai jenjang pendidikan SMA hingga sarjana.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang Abdu Safa Muha mengungkapkan, 14 perusahaan yang membuka lowongan kerja beragam, mulai dari pabrik minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), otomotif, akuntan, hingga karyawan rumah sakit.

“Ini hanya 14 perusahaan karena sebelumnya sudah banyak perusahaan yang membuka lowongan kerja, tapi tetap satu pintu lewat Disnaker,” ungkapnya. Job fair ini tambahnya, diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim dan bekerja sama dengan Disnaker Bontang.

Kegiatan ini katanya, sebagai upaya mengurangi angka pengangguran di Bontang. Ditambahkan, Bontang termasuk daerah tertinggi angka pengangguran se-Kaltim. “Ini bagian dari upaya mengurangi angka pengangguran, selain pelatihan-pelatihan kerja,” ucapnya.

Adapun daftar 14 perusahaan yang membuka lowongan kerja di antaranya, RS Amalia Bontang, PT Segar Harum Kalimantan, Astra Motor, PT EUP, RS LNG Badak, RS Islam Bontang, PT YUM, PT KB Finansia Multi Finance, FIF Group, PT Marga Dinamik Perkasa, CV Novita Nansilius Sejahtera, Sekolah Bintang Harapan, Wika Fortuna KSO, dan Alfamidi. (ahr)

4 Waralaba Belum Berizin Gara-gara Terbentur Zonasi dalam Perwali

0
Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (Diskop-UKMP), Kamilan

BONTANG – Dari delapan toko waralaba yang ada di Bontang ternyata hanya empat yang memiliki izin. Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (Diskop-UKMP), Kamilan menyebut 4 waralaba itu sebenarnya sudah mengajukan izin, namun ditangguhkan karena tidak sesuai dengan Perwali Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perizinan Toko Modern atau Minimarket.

Rata-rata toko waralaba terkendala pada izin zonasi dan jumlah yang telah ditentukan pada satu kawasan. Antara toko waralaba satu dan yang lainnya dengan jarak minimal 300 meter. Kamilan mengatakan, teguran sudah dua kali dilayangkan Diskop-UKMP kepada para pemilik warabala terkait aturan zonasi jika mengacu kepada Perwali.

“Kalau enggak sesuai ya harusnya ditutup. Karena tidak sesuai zonasinya. Kalau enggak begitu percuma dong pemerintah keluarkan aturan kalau tidak ada tindakannya,” tegasnya.

Namun, Diskop-UKMP masih melakukan pertimbangan untuk mengambil langkah penutupan toko waralaba yang belum berizin. Diskop-UKMP akan mewacanakan melakukan revisi perwali tersebut. Terutama pada poin zonasi dan jumlah.

“Rencana saya mau direvisi dulu ini perwali. Kalau saya pribadi, intinya nanti bakal diatur kalau waralaba enggak boleh dibangun di dekat pasar tradisional. Biar tidak ganggu pendapatan pedagang lokal kita,” jelasnya.

Dia juga mengakui, kemajuan sebuah kabupaten atau kota, tidak bisa dipungkiri karena kehadiran toko waralaba. Keberadaan waralaba ini bisa menjadi acuan dan penilaian. (ahr)

Thermo Gun Bekas Pilkada Dihibahkan KPU Bontang ke Disdikbud

0
Foto Bersama KPU Bontang dan Disdikbud Bontang saat penyerahan aset thermogun, Selasa (8/2/2022).

BONTANG – Aset sebanyak 388 unit thermo gun bekas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 telah dihibahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang, Selasa (8/2/2022). Hal itu sesuai instruksi dari KPU RI untuk seluruh KPU di Indonesia.

“Hari ini kami baru bisa melaksanakan MoU (Memorandum of Understanding/nota kesepahaman, Red.) pemberian aset berupa thermo gun sebanyak 388 unit. Aset ini nantinya berguna bagi seluruh sekolah,” jelas Sekretaris KPU Bontang Bambang Rahmadhany, saat ditemui mediakaltim.com di Kantor KPU Bontang.

Dia mengatakan aset alat mengukur temperatur tubuh itu akan lebih bermanfaat jika dihibahkan, dibandingkan hanya disimpan. Apalagi tren Covid-19 yang semakin tinggi dan status pembelajaran di sekolah adalah tatap muka 50 persen. Thermo gun ini bisa menjadi upaya meningkatkan prokes.

Dia mengatakan, Disdikbud dipilih sebagai penerima aset setelah KPU berdiskusi bersama Pemkot yang membidang aset. “Kami berkoordinasi dengan Pemkot Bontang di bagian aset, dan ternyata mereka belum membutuhkan. Lalu kami berkoordinasi dengan OPD. Alhamdulillah Disdikbud yang berhasil mendapat aset ini,” ucapnya.

Sementara Kepala Disdikbud Bontang, Bambang Cipto Mulyono sangat berterima kasih atas aset yang dihibahkan oleh KPU. Ia mengatakan aset yang diberikan akan langsung diserahkan kepada sekolah yang membutuhkan.

“Terima kasih untuk KPU Bontang, saya yakin di sekolah ini banyak yang membutuhkan. Nanti setelah dicatat di bagian aset kami, langsung kami sebar ke sekolah. Ini suatu langkah yang baik disamping jumlah sekolah di Bontang yang relatif banyak,” tandasnya. (ahr)

Boba Bags Jadi Produk Unggulan Bontang Baru, Wali Kota: Patut Dicontoh

0

BONTANG – Kelurahan Bontang Baru mengeluarkan produk unggulan “Boba Bags” yang dilaunching Wali Kota Bontang Basri Rase, Senin (7/2/2022) di Pendopo Rujab Wali Kota. Produk ini mendapatkan apresiasi yang membanggakan dan sejalan dengan salah satu visi Pemkot Bontang meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Boba Bags yang diinisiasi Lurah Bontang Baru Rully Adi Putra ini berhasil menggaet perhatian para tamu undangan. Pasalnya, tas yang dibuat para rerajin dari Kelurahan Bontang Baru ini memiliki kualitas baik, variatif, dan dibandrol dengan harga terjangkau.

Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Bontang Baru Nikita Adriyani, mengungkapkan, kehadiran Boba Bags menjadi suatu kebanggaan bagi para anggota PKK. Ia berterima kasih kepada stakeholder yang selama ini telah mendukung ide ini.

“Ini suatu upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi Kelurahan Bontang Baru. Kami berdayakan seluruh elemen yang dapat mewujudkan ide ini. Rasa syukur dan terima kasih saya ucapkan kepada PT Pupuk Kaltim yang selama ini terus mendukung dalam bentuk apapun,” ungkapnya.

Lurah Bontang Baru Rully Adi Putra mengatakan, produk unggulan ini menyasar ke berbagai segmen pasar, baik pelajar, ibu-ibu, dan lainnya. Soal harga, sesuai dengan kualitas dan tingkat kesulitan dalam proses pembuatan. Selain variatif, Boba Bags juga bisa dipesan dengan keinginan pembeli. “Tas ini dapat dipesan sesuai dengan keinginan pembeli, dan untuk harga kami bandrol dengan harga Rp 149 ribu saja, ” katanya.

Wali Kota Bontang Basri Rase dalam sambutannya mengatakan produk ini merupakan langkah dari Kelurahan Bontang Baru dalam berbenah menghadapi ibu kota negera (IKN) 2024. Berbenah agar nantinya Kota Bontang dapat menjadi central UMKM.

“2024 kita perlu berbenah, dan saya yakin ketika kita siap menyambut IKN, nantinya Kota Bontang akan menjadi central UMKM seperti yang saya harapkan, ” ucapnya.

Dana stimulan tiap tahun, diharapkan dapat digunakan dengan sebaik mungkin dengan memberdayakan masyarakat. Seperti pembelian alat menjahit, alat pembuat sepatu, dan alat-alat pendukung lainnya.

“Ini perlu menjadi contoh bagi kelurahan lain. Gunakan dana stimulan itu untuk membeli alat yang bisa menghasilkan produk, agar tiap daerah nanti punya segmen UMKM masing-masing, ” tandasnya. (ahr)

Korbankan Aset untuk Bangun Mall Pelayanan Publik, DPRD Sebut Buang-buang Duit

0
Faisal, Anggota Komisi III DPRD Bontang

BONTANG – Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal mempertanyakan urgensi pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP), sehingga harus mengorbankan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan).

Secara pelayanan ke masyarakat, MPP dinilainya baik. Namun ia menyayangkan mengapa harus ada kantor perangkat daerah dikorbankan. Apabila itu terjadi, pastinya akan banyak aset Disdamkartan yang dikorbankan.

“Setelah dibongkar, baru bangun lagi. Buang-buang duit ini. Sudah banyak OPD (organisasi perangkat daerah) tidak punya kantor. Ini malah yang sudah punya kantor mau digusur. Jangan paksakan diri,” ucapnya dalam rapat antara Komisi III DPRD Bontang bersama Pemkot Bontang. Senin (7/2/2022).

Ia menyarankan agar pembangunan MPP mencari lokasi lain selain di lahan Disdamkartan. Apabila pembangunan MPP tidak terlalu mendesak, Faisal minta dilakukan penundaan pembangunan. Meski rencana gedung 4 lantai senilai Rp 17 miliar itu telah dianggarkan.

“Kenapa tidak bangun di lahan lain. Carikan tempat lain dulu kalau mau bangun di sana. Banyak lahan Pemkot kosong. Kalau belum dilelang kan masih bisa ditunda dulu. Atau sekalian batalkan kalau memang tidak urgen,” katanya.

Asisten II Sekretaris Kota (Sekkot) Bontang, Zulkifli menyampaikan, berbagai lokasi telah ditinjau. Salah satunya lahan Pemkot Bontang yang berada tidak jauh dari Kantor KPU di Jalan Awang Long. Namun dinilai kurang representatif untuk dibangun MPP.

Luasan lahan Pemkot Bontang yang berada di Disdamkartan Bontang memiliki luas sekitar 4 hektare. Selama ini penataan kantor di lokasi itu kurang tertata.

Adapun tiga OPD yang berada di lokasi itu ialah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Disdamkartan dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan).

“Jadi kami ingin sekalian melakukan penataan sebenarnya. Itulah kenapa lokasi itu dipilih untuk MPP,” ujarnya.

Kata Zulkifli, Disdamkartan bersedia pindah, asalkan dibangunkan kantor baru. Rencananya lokasi pembangunan Disdamkartan bakal dilakukan di atas lahan yang sama. Tetapi, pembangunan gedungnya digeser sedikit ke bagian belakang. Zulkifli mengakui untuk akses jalan pada lokasi tersebut memang sedikit lebih kecil.

Namun, akses jalan tersebut bakal dilakukan pelebaran nantinya. Sehingga tidak menggangu akses mobilitas Disdamkartan. Ia menegaskan tidak ada maksud untuk menggusur kantor Disdamkartan.

“Jadi proses pembangunan MPP berjalan, akses Damkar juga tetap jalan dalam bekerja. Memang akan ada beberapa ruangan kepala bidang yang harus dibongkar. Tapi bangunan depan dari Damkar akan tetap kami pertahankan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, pembangunan MPP merupakan kesepakatan Pemkot Bontang bersama Kemenpan-RB dan sifatnya wajib. “Perencanaannya MPP ini sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya (Neni-Basri),” ujarnya. (ahr)

Kasus Covid-19 Naik Lagi, Wali Kota Basri Batasi Perjalanan Dinas

0
Walikota Bontang Basri Rase

BONTANG – Tingginya penambahan angka kasus Covid-19 membuat Pemkot Bontang membatasi aktivitas di lingkungan pemerintahan.

Wali Kota Bontang, Basri Rase, meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah untuk melakukan evaluasi seluruh kegiatan, bahkan bila dimungkinkan untuk menghentikan, demi mencegah tersebarnya Covid-19.

“Kita sudah memasuki gelombang Covid-19 ketiga. Ini perlunya kesadaran dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Dan saya akan membatasi perjalanan dinas bagi yang tidak terlalu urgent (mendesak),” ucapnya kepada awak media, Senin (7/2/22) di Pendopo Rujab.

Basri berpesan agar masyarakat, dan pemerintah terus berupaya menekan angka kasus Covid-19 dengan cara selalu mematuhi protokol kesehatan (prokes) dalam setiap kegiatan.

Terlebih Kota Bontang sudah masuk dalam wilayah kategori PPKM level 2. “Saya akan rapat lagi dengan Bu Sekda terkait hal ini, terutama yang menjadi perhatian pula yaitu save house yang ada di Guntung,” tandasnya.

Menurut data dari Promkes Kota Bontang Per tanggal 7 Februari 2022 kasus aktif Covid-19, kini telah mencapai 70 kasus aktif, yang sebelumnya per tanggal 6 Februari 2022 sebanyak 52 kasus aktif. (ahr)