BONTANG – Mewakili warga Selambai, Kelurahan Loktuan dan sekitarnya, Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal mengeluhkan kondisi macet di Pelabuhan Loktuan saat kapal bersandar kepada Wali Kota Bontang.

Hal itu disampaikannya saat Rapat Pengesahan Perubahan-APBD Bontang Tahun 2023 melalui rapat paripurna ke-16 masa sidang 3, Jumat (18/8/2023) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Diungkapkan Politisi dari Partai Nasdem ini, setiap ada kapal bersandar di Pelabuhan Loktuan, maka kondisi macet tidak terelakkan. Lantaran lalu lintas penjemput penumpang maupun penumpang kapal itu sendiri yang berlalu lalang di pelabuhan menimbulkan kemacetan.

Aktivitas kemacetan di jalanan menuju pelabuhan dikatakannya luar biasa macet. Sehingga membuat warga sekitar pelabuhan terganggu.

“Setiap ada kapal kami merasa terganggu. Warga sekitar kesulitan keluar masuk wilayahnya. Bahkan toko-toko di pinggir jalan pun terimbas,” keluh Faisal.

Wali Kota Bontang menanggapi keluhan tersebut dengan mengatakan, pihaknya akan berusaha melakukan pembebasan lahan di sekitar pelabuhan. Hal itu menjadi solusi kemacetan yang terjadi saat kapal bersandar.

“Parkiran pelabuhan di perubahan ini kami akan lakukan apraisal pembebasan lahan. Ada beberapa yang akan kita apraisal untuk pembebasan lahan di pelabuhan. Lainnya seperti perbaikan folder, sekolah, pemakaman, dsb. Mudahan tahun depan bisa dibebaskan. Kalau sudah dibebaskan semoga parkirannya semakin bagus,” jelas Basri. (adv/al)

BONTANG – Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking menyoroti pendataan warga miskin yang dirasa kurang maksimal. Khususnya pendataan warga miskin yang berada di kawasan pesisir Bontang.

Hal itu diungkapkannya saat Pengesahan Perubahan-APBD Bontang Tahun 2023 melalui rapat paripurna ke-16 masa sidang 3, Jumat (18/8/2023) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Dijelaskan Raking, mengapa pendataan di kawasan pesisir dirasa kurang, lantaran masih banyaknya warga pesisir yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Pendataan warga di kampung-kampung pesisir tidak maksimal. Bantuan-bantuan pemerintah yang seharusnya bermanfaat buat masyarakat miskin belum terlalu dirasakan oleh warga pesisir,” ungkapnya.

Menurut Wali Kota Bontang menanggapi sorotan tersebut, bahwa masalah kemiskinan selalu jadi perhatian bagi Pemkot Bontang. Namun begitu, pemkot menemui kendala terkait pendataan warga miskin ini. Lantaran data yang dipakai pemkot merupakan data dari Kementerian Sosial RI.

“Masalahnya kita gak punya kewenangan untuk pendataan secara objektif dan riil di lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa kriteria kemiskinan ini juga terkadang menjadi permasalahan sendiri. Karena menurutnya masih banyak orang yang sebenarnya mampu namun mengaku miskin.

“Coba lihat di kantor pos kalau ada yang antri bantuan pakai hape, pakai motor, karena ingin dapatkan bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan lain sebagainya,” ucap Basri. (adv/al)

BONTANG – Kondisi sarana dan prasarana (sapras) di SDN 007 Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara bisa dikatakan cukup memperihatinkan. Lantaran banyak sekali permasalahan yang membuat aktivitas belajar mengajar terganggu.

Beberapa permasalahan yang ada di sekolah ini di antaranya sebagian bangunannya masih menggunakan kayu, kondisi WC yang tidak layak, keterbatasan ruang kelas dan bau amoniak pabrik yang kerap mengganggu aktivitas belajar mengajar. Serta sering menjadi daerah langganan banjir.

Selain itu diungkapkan Kepala Sekolah SDN 007 Guntung, Nurmiani ruang kelasnya terbatas, tidak tidak punya pagar dan security, khususnya yang di bagian belakang sekolah.

“Kadang guru lepas pengawasan terhadap anak-anak. Hujan 10 menit langsung banjir. WC sangat tidak memadai kalau hujan airnya meluap dan jadi sarang ular,” ujarnya, Selasa (22/8/2023).

Ditambahkan Nurmiani, bahwa sekolah ini terpaksa menerapkan proses belajar mengajar harus secara bergiliran, lantaran kondisi ruang kelas yang terbatas. Sekolah merupakan satu-satunya sekolah yang menampung 18 RT di Kelurahan Guntung, mencapai 589 siswa.

“Kami berharap kepada pemerintah agar bisa dibuatkan sekolah yang lebih layak. Bau amoniak sangat menyengat dan mengganggu proses belajar mengajar. Banyak anak-anak tidak kuat sampai tidak masuk sekolah. Semoga bisa relokasi ke tempat yang lebih bagus,” harapnya.

Sekretaris Daerah Aji Erlynawati menanggapi permasalahan itu dengan segera menindaklanjuti usulan itu, dan kemungkinan akan merelokasi sekolah.

“Memang fasilitasnya kurang representatif, baik WC, ruang UKS-nya, ruang belajar terbatas. Ditambah tengah-tengah sekolah ada rumah warga, juga bau amoniak yang cukup mengganggu. Mungkin memang solusinya akan kita lakukan relokasi,” ujarnya saat meninjau sekolah.

Namun begitu, sebelum merelokasi pihaknya tetap akan membuat masterplan rencana pembangunan sekolah terlebih dahulu, yang lengkap dan detail sesuai standar sembari menyiapkan lahan.

“Rencananya tahun 2024 buat masterplan dulu. Tahun 2025 baru bisa proses pembangunan. Lokasi sudah pernah kami tinjau bersama Disdik, di dekat Rusunawa Guntung. Luas lahannya 1,5 hektare,” bebernya.

Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris yang hadir dalam tinjauan lapangan tersebut, turut mendesak agar usulan tersebut bisa segera terealisasi. Paling tidak segera dibuat tahap perencanaan terkait relokasi sekolah tersebut

“Harus ditunjang sapras yang baik, agar mencapai pembelajaran yang baik. Maka itu saya mendesak pemerintah harus segera merealisasikan permintaan para guru-guru di sekolah ini, untuk segera mungkin buat masterplan secepatnya. Jadi 2025 bisa segera dibangun,” imbuhnya. (adv/al)

BONTANG – Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal menyarankan agar dibangun sebuah penangkaran buaya di Bontang. Hal ini sebagai solusi mengatasi banyaknya kasus buaya yang muncul ke pemukiman warga beberapa tahun belakangan ini.

Hal itu diungkapkan Faisal saat Rapat Paripurna Penandatangan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 di Pendopo, Rujab Wali Kota, Jumat (18/8/2023).

Dikatakannya, kondisi habitat buaya saat ini dan dahulu jauh berbeda. Saat ini dengan semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan di Bontang, maka habitat buaya juga ikut tergeser. Alhasil, semakin banyak buaya yang keluar dari habitatnya untuk mencari mangsa.

Tentunya hal ini menjadi suatu permasalahan, lantaran kehadiran buaya di pemukiman warga akan mengganggu warga yang tinggal di lokasi tersebut. Bahkan seringkali terjadi penerkaman buaya kepada warga.

“Semoga Dinas Pariwisata bisa juga jadikan penangkaran buaya itu sebagai tempat wisata ke depannya. Biar Pak Ambo bisa kasih makan Buaya Riska dan jadi objek wisata pengunjung,” ungkapnya.

Dikatakan Wali Kota Bontang bahwa usulan penangkaran buaya juga pernah diajukannya sewaktu dirinya menjadi Anggota DPRD Bontang Komisi III. Namun usulan tersebut selalu tertolak, lantaran ada aturan yang mengatur terkait buaya.

“Kita terbentur aturan. Buaya ini ranahnya BKSDA Kaltim. Kalau kita yang membuat penangkaran buaya itu justru kita bisa kena sanksi, karena buaya hewan yang dilindungi,” ucapnya.

Ia berharap dari OPD terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) bisa mengusulkan ke BKSDA Kaltim karena ada juga aturan terkait penangkaran buaya di sungai.

“Kalau BKSDA yang minta bantuan ke kita baru bisa kita bantu. Namun ranahnya tetap di BKSDA,” imbuhnya.

Ditambahkannya, ide yang dahulu pernah ingin dilakukan adalah bukan penangkaran permanen melainkan, penampungan sementara atau tempat singgah bagi buaya.

“Sementara saja. Jadi buayanya masuk di tempat singgah terus dilepas lagi ke alamnya,” pungkasnya. (adv/al)

BONTANG – Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking meminta Wali Kota Bontang agar lebih memperhatikan UMKM di Kota Taman, sebutan Kota Bontang. Lantaran meningkatnya perekonomian di Bontang salahsatunya dipengaruhi kondisi UMKM nya.

Hal itu diungkapkan Raking saat Rapat Paripurna Penandatangan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 di Pendopo, Rujab Wali Kota, Jumat (18/8/2023).

Dikatakannya, saat ini APBD-P Bontang cukup besar mencapai Rp 2,6 Triliun. Karenanya ia meminta agar anggaran besar tersebut bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan perekonomian Bontang. Setidaknya bantuan dapat diberikan kepada para pelaku UMKM pemula.

Menurutnya, para pelaku UMKM pemula sangat membutuhkan bantuan pemerintah, khususnya dalam hal permodalan. Lantaran, permodalan dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka.

“Tolong betul-betul dimaksimalkan untuk bantuan modal UMKM. Agar ekonomi kerakyatan di Bontang bisa meningkat, paling tidak di semester terakhir di tahun 2023 ini, sehingga Bontang menghasilkan peningkatan ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bontang menanggapi masukkan tersebut dengan mengatakan bahwa pihaknya tak bosan-bosannya terus mensosialisasikan kepada pelaku UMKM, bahwa industri migas di Bontang ini akan habis. Karenanya perlu transformasi agar tidak lagi berharap pada industri migas, namun beralih ke bidang lainnya seperti perdagangan.

“Kami terus sosialisasi ke masyarakat agar jangan lagi berpikir untuk mencari kerja, tapi mulai berpikir bagaimana menyediakan pekerjaan,” kata Basri.

Selain itu pihaknya juga sudah menjembatani para pelaku UMKM dengan perusahaan. Agar difasilitasi pelatihan-pelatihan hingga permodalan. Namun begitu menurutnya, upaya tersebut masih belum membuahkan hasil.

“Sudah difasilitasi bantuan modal tapi masih begitu-begitu aja. Belum ada peningkatan UMKM,” pungkasnya. (adv/al)

BONTANG – Salahsatu sarana prasarana yang masih dirasa kurang di Pasar Citra Mas Loktuan adalah parkiran. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal saat Rapat Paripurna Penandatangan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 di Pendopo, Rujab Wali Kota, Jumat (18/8/2023).

Dikatakan Faisal, saat ini kondisi parkiran Pasar Citra Mas belum terlalu bagus dan tidak terlihat rapi, sehingga perlu diperhatikan untuk perbaikannya.

Ditambah lagi luas parkiran masih dirasa minim. Menyebabkan banyak kendaraan baik pengunjung maupun pedagang yang terparkir semrawut. Sehingga lalu lintas kendaraan yang akan keluar masuk pasar menjadi terhambat.

“Kondisi ini perlu diperhatikan pak wali, agar pengunjung yang ingin mencari kebutuhan di Pasar Citra Mas semakin bersemangat berbelanja,” ujarnya.

Sementara ini status lahan parkir Pasar Citra Mas, pemerintah masih menggunakan lahan KIE dengan sistem pinjam pakai. Waktunya pun hanya berlangsung selama setahun.

Menjawab masukkan tersebut, Wali Kota Bontang mengatakan akan berkoordinasi dengan  Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP). Ia akan meminta DKUKMP untuk melengkapi dan membenahi kekurangan yang ada pada parkiran pasar.

Menurutnya, tak hanya parkiran di Pasar Citra Mas yang butuh pembenahan. Masih banyak sisi lainnya yang butuh dibenahi, seperti talang, WC, dan lain sebagainya.

“Semoga di perubahan nanti DKUKMP sudah memasukkan usulan itu. Nanti saya akan koordinasikan,” pungkasnya. (adv/al)