BONTANG – Upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi persoalan banjir di Kota Bontang, mendapat apresiasi positif dari Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris.

Dikatakannya, upaya tersebut telah berhasil secara signifikan. Terutama, mengenai debit air yang mulai menyusut di beberapa wilayah rawan banjir.

“Bisa kita lihat fakta di lapangan, sudah mulai ada beberapa perubahan. Mulai dari debit air dan lama genangan air,” ujarnya, Rabu (23/8/2023).

AH sapaan akrabnya terus mendorong pemerintah agar memaksimalkan kinerjanya, mulai dari kegiatan normalisasi sungai, pembuatan turap dan pelebaran drainase.

“Walaupun masih ada banjir tapi sudah berkurang. Sudah banyak progres yang dilakukan pemerintah. Kita apresiasi ini dan semoga terus dimaksimalkan,” timpalnya.

Selain itu, Politikus Partai Gerindra ini berharap, di tahun 2025 mendatang seluruh program pengentasan banjir ini dapat terealisasi sepenuhnya. Karena sudah menjadi visi pemkot.

“Kita dukung itu, kita liat faktanya juga sudah banyak dikerjakan, tinggal lebih maksimalkan lagi karena masa jabatannya juga tinggal 2 tahun. Mudah-mudahan tim teknis bisa kejar itu,” terangnya.

“Bagian teknis bisa buat sodetan-sodetan mulai dari alur Kanaan, Gunung Elai, Api-Api dan Bontang Kuala untuk mengurai air sungai. Biar tidak terkonsentrasi di satu alur. Jadi bisa tambah turun volume airnya,” imbuhnya.

Diketahui, Wali Kota Bontang Basri Rase sebelumnya mengaku berhasil mengurangi dampak banjir. Bahkan presentase tingkat keberhasilannya sudah mencapai 40 persen.

“Luas genangan banjir di Bontang menurun secara bertahap sejak 2019 hingga 2022. Pada 2019 terdapat 515 hektare lahan di Bontang yang terendam banjir. Dua tahun berikutnya, yakni pada 2021 angka itu menyusut menjadi 353 hektare. Lalu, pada 2022 menurun menjadi 283 hektare lahan,” ujarnya dalam forum Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bontang 2025-2045 beberapa waktu lalu. (adv/al)

BONTANG – Upaya persuasif harus ditempuh Pemkot Bontang kepada 2 Kepala Keluarga (KK) di bantaran Sungai Guntung, yang masih enggan direlokasi lantaran tidak memiliki lahan. Solusi tersebut ditujukan Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris kepada Pemkot Bontang.

“Dua KK itu menolak karena tidak punya lahan untuk pindah. Sementara anggaran yang disediakan pemkot untuk proyek pembangunan turap senilai Rp 1,5 miliar, tapi tidak dengan pembebasan lahannya. Makanya kita minta bantuan CSR perusahaan untuk membantu pembebasan lahan dua warga itu,” ujarnya, Selasa (22/8/2023).

Selain itu, Politisi Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa upaya persuasif ini bisa dilakukan dengan melibatkan aparat pemerintahan dan tokoh adat Guntung agar negosiasi bisa berjalan lancar. Apalagi, persoalan banjir ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama. Sehingga percepatan pembangunan turap untuk meminimalisir banjir perlu segera dilakukan.

“Saya serahkan sepenuhnya ini kepada Pemkot Bontang, agar bisa bernegosiasi. Serta berkomunikasi dengan CSR perusahaan, agar bisa memberikan kepastian secepatnya untuk membantu pembebasan lahan,” timpalnya.

Apabila hingga September ini belum ada kejelasan, maka AH sapaan akrabnya mengaku akan memanggil pihak perusahaan maupun pemerintah, untuk meminta kejelasan terkait masalah ini.

“Kita tunggu sampai akhir September. Kalau belum ada pergerakan, akan kami panggil pemerintah dan perusahaan untuk cari solusinya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bapelitbang Bontang Amirudin mengatakan, apabila pembangunan turap tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat, maka dengan terpaksa anggaran yang ada akan dialihkan ke APBD-Perubahan. Dengan proses pengerjaannya yang akan dirancang memakan waktu tiga bulan saja dan ditarget mulai pada Oktober mendatang.

“Jadi, anggarannya tidak sampai masuk SiLPA. Karena kita alihkan. Diharapkan dalam tiga bulan itu selesai,” terangnya.

Menurut AH, upaya persuasif merupakan solusi terbaik agar pembangunan turap sepanjang 85 meter di RT 11, Kelurahan Guntung bisa segera dikerjakan.

Pasalnya, dari 9 KK yang terdampak relokasi, dua KK di antaranya menolak direlokasi lantaran tidak memiliki lahan untuk pindah. Sedangkan 7 KK lainnya bersedia pindah dan akan dibangunkan rumah di lahan mereka masing-masing. (adv/al)

BONTANG – Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking menyesalkan masih adanya beberapa lurah yang acuh tak acuh terhadap permasalahan stunting. Hal itu ditunjukkan dengan tak adanya respon saat anggota dewan menanyakan progres perkembangannya.

Hal itu diungkapkan Raking saat Pengesahan Perubahan-APBD Bontang Tahun 2023 melalui rapat paripurna ke-16 masa sidang 3, Jumat (18/8/2023) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Dijelaskan Raking, bahwa pihaknya selaku bidang terkait masalah stunting ini kerap saat ingin berkoordinasi dengan beberapa kelurahan, namun lurahnya acuh tak acuh. Pihaknya hanya ingin mengetahui bagaimana perkembangan masalah stunting tersebut. Apakah ada kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi.

“Ditelpon pun kadang sulit. Mohon disampaikan ke lurah-lurah ini, kami ini DPRD bukan sekedar menanyakan, tetapi sama-sama cari solusi. Bagaimana program stunting di daerah masing-masing khususnya di Bontang Selatan bisa turun secepatnya. Sesuai program pemerintah pusat,” keluhnya kepada Wali Kota Bontang.

Wali Kota Bontang pun menanggapi masalah tersebut dengan berencana mengadakan rapat besar. Tidak hanya unsur forkopimda, namun juga dengan DPRD dan perusahaan. Untuk menyikapi masalah stunting dan masalah-masalah kemiskinan lainnya.

“Selama ini kan kita hanya bahas antar forkopimda saja, itupun unsur pimpinannya saja. Nanti kita bikin rapat besar. Kita minta masukan dari semua yang hadir,” ujarnya. (adv/al)

BONTANG – Visi Kampung Selambai, di Kelurahan Loktuan menjadi kampung wisata ke depannya terus mendapat dukungan, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal pasca Pengesahan Perubahan-APBD Bontang Tahun 2023 melalui rapat paripurna ke-16 masa sidang 3, Jumat (18/8/2023) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Dijelaskan anggota dewan yang berdomisili di Selambai ini, bahwa dukungan nyata sudah ditunjukkan oleh pemerintah daerah dan pusat.

Untuk pemerintah pusat terbukti dengan kehadiran Anggota Komisi V DPR RI beberapa waktu lalu. Bahkan dikatakan Faisal, bantuan pembangunan jalan cor tersebut sudah sampai tahap review DED. Diharapkan bulan 8 ini tahapan tersebut sudah selesai. Pasca Review DED di bulan 9 dan 10 memasuki proses lelang.

“Ini bukti keseriusan pemerintah pusat bantu Bontang, khususnya Selambai. Semoga sebelum Juni Tahun 2024 pembangunan jalan cor itu sudah kelar. Sebelum masa jabatan presiden berakhir,” bebernya.

Bantuan dari pusat ini akan diwujudkan di sepanjang pesisir Kampung Selambai. Mulai dari RT 03 ke RT 02, dan ke RT 01. Dimana rute ini memang rute yang sudah direncanakan sebagai akses wisata ke depannya.

Tak hanya itu, pemerintah daerah pun ikut mendukung pembenahan kampung di ujung Loktuan ini. perbaikan-perbaikan jembatan kayu ulin terus dilakukan, lalu penataan bak sampah, hingga APAR.

“Kami terus kawal pembenahan di Kampung Selambai. Semoga ke depannya kampung wisata benar-benar terwujud di Selambai,” pungkasnya. (adv/al)

BONTANG – Wacana jalan tembus di wilayah Kelurahan Loktuan pernah dilontarkan Wali Kota Bontang, Basri Rase. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal pasca mengikuti Pengesahan Perubahan-APBD Bontang Tahun 2023 melalui rapat paripurna ke-16 masa sidang 3, Jumat (18/8/2023) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Dijelaskan Faisal, beberapa waktu yang lalu wali kota pernah mewacanakan ide membuat jalan tembus dari Masjid Terapung menuju Kantor Kelurahan Loktuan. Rutenya menyusuri sepanjang wilayah pesisir Loktuan dimulai dari Kampung Selambai.

Ide tersebut menurut wali kota bisa menjadi salahsatu solusi untuk kasus-kasus emergency yang terjadi di Loktuan. Apabila sewaktu-waktu terjadi musibah kebakaran dan semacamnya, ataupun kondisi jalanan macet, warga bisa menggunakan jalan tembus tersebut sebagai akses keluar.

Ide itu dibutuhkan lantaran wilayah Loktuan dikelilingi oleh lautan, sehingga dibutuhkan akses alternatif bagi warga Loktuan sebagai langkah pengamanan apabila terjadi sesuatu.

“Walaupun baru sebatas wacana, saya mendukung ide tersebut. Semoga saja ke depan dapat benar-benar terwujud,” ujar Faisal. (adv/al)