Emirza, M.Pd (Pemerhati Sosial)

Kementerian Agama (Kemenag) Bontang hingga kini masih menunggu keputusan sah dari pemerintah pusat, mengenai kenaikan biaya haji pada tahun 2023 ini. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Kemenag Bontang, Izzat Solihin.

Diketahui kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah diusulkan pemerintah sebesar Rp 69,1 juta untuk tahun 2023. Hal ini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. (radarbontang, 25/1/2023)

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief membenarkan bahwa Arab Saudi menurunkan paket layanan haji 1444 H sekitar 30% dari harga yang mereka tetapkan tahun 2022. Menurutnya, penurunan paket haji itu juga sudah diperhitungkan dalam usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M yang disusun pemerintah.

Kemenag telah mengusulkan BPIH tahun ini naik dibanding 2022. Kenaikannya sebesar Rp514.888,02. Ini karena rata-rata BPIH yang diusulkan tahun ini adalah Rp98.893.909,11. Sedangkan, rerata BPIH 2022 sebesar Rp98.379.021,09.

Hilman menjelaskan,  itu terjadi karena perubahan skema prosentase komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan nilai manfaat. Pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan dengan komposisi 70% BPIH dan 30% nilai manfaat.

Pada 2023 dari total BPIH Rp98.893.909, diusulkan 30% atau Rp29 juta diambil dari komponen nilai manfaat (optimalisasi) dana haji BPKH. Sedangkan, sisanya 70% atau Rp 69 juta dari uang jemaah haji. Jika jemaah sudah membayar setoran awal Rp 25 juta saat pendaftaran, maka Rp69 juta dikurangi Rp25 juta, atau Rp44 juta yang wajib dilunasi.

Kapitalisme membuat Penguasa Menjadi Pengusaha

Mahalnya biaya haji di Indonesia tidak terlepas dari sistem hidup atau ideologi yang diterapkan hari ini, yakni kapitalisme sekularisme. Dampaknya, akan memengaruhi pola pikir dan pola sikap penguasa negeri-negeri muslim. Asasnya adalah materi, standar kebahagiaannya adalah materi. Maka, pelayanan publik juga dikomersilkan, seperti pendidikan, kesehatan, bahkan ibadah haji.

Penguasa yang seharusnya menjadi pelayan rakyat, berubah menjadi pengusaha yang pertimbangannya untung rugi. Mahalnya biaya haji, misalnya, hanyalah dampak dari rantai kepentingan kapitalis dalam urusan haji.

Ibadah haji dalam pandangan kapitalisme adalah peluang bisnis dan peluang pasar yang kemudian dieksploitasi, mulai dari bisnis transportasi, perhotelan, katering, sampai jasa perizinan, termasuk jasa pembimbingan, dan lainnya yang serba komersil.

Begitu juga tentang panjangnya antrian haji. Sejak lembaga perbankan berbisnis dana talangan haji, masyarakat yang belum punya uang dengan mudah mendapatkan nomor porsi.

Sistem Islam

Dibandingkan dengan sejarah penyelenggaraan haji dalam sistem Islam. Betapa besar perhatian dan pelayanan antara kepala negara kepada jemaah haji dari berbagai negara. Mereka dilayani sebaik-baiknya sebagai tamu-tamu Allah tanpa ada unsur bisnis. Hanya untuk melayani, jauh dari konteks investasi atau mengambil keuntungan dari ibadah haji. Semua merupakan kewajiban yang harus dijalankan negara.

Ada beberapa langkah yang dilakukan Kepala Negara Islam dalam melayani jemaah haji. Pertama, Amirul Mukminin (Kepala Negara) menunjuk pejabat khusus untuk memimpin dan mengelola pelaksanaan haji dengan sebaik-baiknya. Mereka dipilh dari orang-orang bertakwa dan cakap dalam memimpin.

Kedua, jika negara harus menetapkan biaya penyelenggaraan haji, maka nilainya akan disesuaikan dengan biaya yang dibutuhkan oleh para jamaah berdasarkan jarak wilayahnya dengan Tanah Haram (Makkah-Madinah), serta akomodasi yang dibutuhkan selama pergi dan kembali dari tanah suci.

Dalam penentuannya, paradigma Negeri Islam adalah mengurus urusan jamaah haji dan umrah. Bukan paradigma bisnis, untung dan rugi. Kepala Negara Islam juga akan membuka opsi, yakni rute darat, laut, dan udara. Masing-masing dengan konsekuensi biaya yang berbeda.

Ketiga, kepala negara berhak mengatur kuota haji dan umrah. Dengan itu, keterbatasan tempat tidak menjadi kendala bagi para calon jamaah haji dan umrah. Dalam hal ini, kepala negara memperhatikan, kewajiban haji hanya berlaku sekali seumur hidup dan hanya berlaku bagi mereka yang memenuhi syarat dan berkemampuan. Bagi calon jamaah yang belum pernah haji, sedangkan sudah memenuhi syarat dan berkemampuan, maka mereka akan diprioritaskan.

Keempat, kepala negara akan menghapus visa haji dan umrah. Karena, di dalam sistem Islam, kaum Muslim berada dalam satu kesatuan wilayah. Tidak tersekat-sekat oleh batas daerah dan negara, seperti saat ini.

Seluruh jamaah haji yang berasal dari berbagai penjuru dunia Islam bisa bebas keluar masuk Makkah-Madinah tanpa visa. Mereka hanya perlu menunjukkan kartu identitas, bisa KTP atau paspor. Visa hanya berlaku untuk kaum muslim yang menjadi warga negara kafir, baik kafir harbi hukman maupun fi’lan.

Kelima, kepala negara akan membangun berbagai sarana dan prasarana untuk kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan para jamaah haji. Dengan begitu faktor-faktor teknis yang mengganggu, atau menghalangi pelaksanaan ibadah haji dapat disingkirkan sehingga dapat tercapai.

Pada masa Khilafah Utsmaniyah, Sultan ‘Abdul Hamid II membangun sarana transportasi massal dari Istanbul, Damaskus, hingga Madinah untuk mengangkut jamaah haji yang dikenal sebagai Hijaz railway.

Sebelum Khilafah Utsmaniyah, Khalifah ‘Abbasiyyah, Harun ar-Rasyid, membangun jalur haji dari Irak hingga Hijaz (Makkah-Madinah), termasuk membangun saluran air yang menjamin jamaah haji tidak kekurangan air sepanjang perjalanan. Di masing-masing titik dibangun pos layanan umum, yang menyediakan logistik, termasuk dana zakat bagi yang kehabisan bekal.

Keenam, pada masa pandemi atau wabah, kepala negara berusaha tetap menyelenggarakan haji dengan melakukan penanganan sesuai protokol kesehatan seperti menjamin sanitasi, menjaga protokol kesehatan selama pelaksanaan haji, pemberian vaksin bagi para jamaah haji, sarana kesehatan yang memadai, juga tenaga medis yang memadai.

Kepala Negara tidak akan menutup pelaksanaan ibadah haji, tetapi akan melakukan 3T (testing, tracing, treatment/pengetesan, pelacakan dan perlakuan) sesuai protokol kesehatan pada warga.

Mereka yang terbukti sakit akan dirawat sampai sembuh. Mereka yang sehat tetap diizinkan beribadah haji. Menutup pelaksanaan haji dan umrah adalah tindakan yang keliru karena menghalangi orang yang akan beribadah ke Baitullah.

Prinsip Pelayanan

Semua aktivitas itu dilakukan dengan prinsip ri’ayah (pelayanan), bukan bersifat komersil atau mengambil keuntungan dari jamaah. Berbeda dengan hari ini. Pengurusan haji diurus oleh negara masing-masing tanpa ada kesatuan pelayanan karena tiada kesatuan kepemimpinan. Akibatnya, sering muncul konflik kepentingan seperti pembagian kuota, komersialisasi hotel, tiket, katering, dan lainnya.

Maka, penjagaan terhadap rukun Islam dan aturan lainnya secara sempurna akan terjadi dalam Sistem Islam yang merupakan kepemimpinan umum kaum muslim yang menerapkan syariat Islam dan mengemban dakwah ke seluruh dunia.

Wallahualam

Emirza, M.Pd
(Pemerhati Sosial)

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah permasalahan yang serius saat ini. Masih banyak korban yang tak mau melapor. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang, Aji Erlynawati saat menghadiri seminar keluarga oleh Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Bontang (Kapasisbon), beberapa waktu lalu.

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah masalah yang sangat serius di seluruh dunia. Kekerasan dapat datang dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Ini adalah masalah yang harus ditangani dengan serius oleh pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait,” ucapnya dalam seminar bertema ‘Antisipasi dan Penanganan Kekerasan sebagai Ruang Aman pada Perempuan dan Anak di Kota Bontang.’ (radarbontang.com, 23/1/2023)

Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), pada 1 Januari hingga 9 Desember 2021, terdapat 7.693 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 73,7% merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Ada 10.832 kasus kekerasan terhadap anak yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual, yaitu sebanyak 59,7%.
Direktur LBH APIK Jakarta Siti Mazuma mengungkapkan, berdasarkan catatan akhir tahun (Catahu) LBH Apik Jakarta, sepanjang 2021 terdapat 1.321 aduan kasus yang masuk. Ini meningkat drastis daripada 2020 (1.178 kasus).

“Dari total pengaduan yang masuk, kekerasan berbasis gender online (KBGO) menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan, yakni 489 kasus. Disusul kasus kekerasan dalam rumah tangga 374 kasus, tindak pidana umum 81 kasus, kekerasan dalam pacaran 73 kasus, dan kekerasan seksual dewasa 66 kasus,” ungkap Zuma. (11/12/2021).

Darurat Kekerasan
Negeri ini sudah darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Banyak pihak berusaha menyelesaikan permasalahan ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga meminta semua pihak mendukung upaya KPPPA terkait kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tidak akan mencapai hasil optimal tanpa adanya payung hukum (11/12/2021).

Fenomena seks bebas berujung kehamilan lalu berakhir kekerasan menjadi persoalan yang harus di perhatikan. Terlebih jumlahnya bukan menurun melainkan terus bertambah. Hal ini menimbulkan keresahan bersama.

Fenomena seks bebas ibarat ‘gunung es’ yang hanya terlihat sedikit tetapi faktanya generasi di Indonesia karena gaya pacarannya bebas dan ternyata banyak yang melakukan seks bebas. Sebuah hasil survei lengkap Durex Reckitt Benkinser RB Indonesia menyatakan pada responden anak muda usia 18-20 tahun, 33 persen telah melakukan aktivitas seksual.

Ini menunjukkan pergaulan bebas remaja bebas kebablasan dan tidak peduli dengan syariat dianggap hal yang biasa. Artinya betapa rusak moral generasi muda saat ini padahal zina adalah perbuatan dosa besar tetapi dianggap remeh. Kurangnya kontrol dan komunikasi orang tua, lingkungan pergaulan, gaya hidup, dan kurangnya sosialisasi dianggap menjadi penyebab maraknya zina.

Sistem pendidikan sekuler yang diterapkan saat ini juga ada pengaruhnya. Diakui atau tidak, sistem pendidikan saat ini berusaha menjauhkan Islam dari kehidupan. Jadi walaupun pendidikan agama diajarkan, itu hanya sebatas formalitas saja. Sehingga, Islam dipelajari tetapi tidak dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Justru agama dianggap sebagai penghambat kemajuan.

Masyarakat juga kurang mengontrol pergaulan saat ini. Hukum yang berlaku di negeri ini memandang seks bebas bukan tindakan kriminal yang bisa diperkarakan selama dilakukan suka sama suka, tanpa paksaan dan selama tidak ada pengaduan. Akibatnya, meski berbagai program dan solusi telah diupayakan untuk menghentikan seks bebas tetapi faktanya adalah kegagalan. Seks bebas masih ada di tengah remaja.

Akar Masalah
Semua pihak menginginkan persoalan seks bebas segera dihentikan. Tetapi sayangnya, solusi yang ditawarkan berpijak pada ide kebebasan dan ide hak reproduksi. Maka ide ini menuntun siapa saja untuk memandang bahwa aktivitas seksual adalah hak yang tak bisa dilarang.

Akibatnya, seks di luar nikah tidak dianggap salah. Maka melahirkan solusi yang menyesatkan seperti ‘pacaran sehat’, ‘pekan kondom nasional’, ‘setia kepada pasangan’ (termasuk pasangan bebas), menerapkan strategi edukasi kesehatan reproduksi (kespro) kepada anak-anak sejak usia dini, menempel iklan tata cara aborsi yang benar di jalan raya dan lain lain. Jangankan menghentikan seks bebas, malah menimbulkan permasalahan baru yaitu kekerasan dalam pacaran dan kasus lainnya.

Seks bebas di kalangan remaja tidaklah terjadi dengan sendirinya. Penyebab utama maraknya seks bebas adalah karena penerapan sistem kapitalisme sekuler yang mengagungkan kebebasan individu dalam hal berperilaku dan beragama. Kebebasan individu lahir dari pemahaman sekularisme yang meniadakan peran Sang Pencipta untuk mengatur kehidupan. Manusialah yang berhak membuat peraturan.

Pemikiran mendasar inilah yang menjadi dasar hukum seseorang berperilaku bebas semau yang diinginkan, seperti seks bebas tanpa batas.

Maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan karena tidak adanya perlindungan terhadap perempuan, baik dalam negara, masyarakat, maupun keluarga. Ini karena minimnya pemahaman tentang kewajiban negara, masyarakat, ataupun anggota keluarga, dan tidak berlakunya aturan baku di tengah-tengah umat. Ini karena umat Islam berada dalam cengkeraman sistem sekuler kapitalisme yang mengakibatkan kaum muslimin kehilangan gambaran nyata tentang kehidupan Islam yang sesungguhnya.

Islam yang seharusnya menjadi landasan berpikir dan bertingkah laku, tergantikan oleh pemikiran sekuler kapitalistik. Maka, saat ini yang mendominasi umat adalah kehidupan sekuler kapitalistik.

Corak kehidupan ini membuat kaum muslimin tidak mampu menyelesaikan dengan tuntas segala permasalahan. Jika kaum muslimin mau memahami Islam, hanya Islam yang memberikan jawaban tuntas terhadap permasalahan apa pun, termasuk permasalahan kekerasan terhadap remaja.

Solusi dalam Islam
Sistem Islam memiliki aturan yang lahir dari Yang Maha Mengetahui maka seluruh persoalan makhluk-Nya dapat diselesaikan dengan memuaskan. Karena aturan Islam sesuai fitrah manusia dan memuaskan akal sehingga akan menenteramkan jiwa. Dengan menerapkan aturan-aturan Allah, manusia akan mendapatkan kebahagiaan dan terhindar dari bahaya.

Dalam Islam, Negara bertanggung jawab menerapkan aturan Islam secara utuh untuk mengatur seluruh urusan umat. Umat akan mendapatkan jaminan keamanan dan kesejahteraan secara adil dan merata. Semua ini bisa terlaksana jika aturan Islam diterapkan secara keseluruhan dalam sebuah institusi Negara yang menjadikan akidah dan syariat Islam sebagai dasarnya .

Negara akan mencegah segala hal yang melemahkan akidah dan kepribadian kaum muslimin. Dengan menerapkan tiga pilar, yaitu ketakwaan individu, kontrol masyarakat, dan peran negara, umat manusia akan tercegah dari perbuatan maksiat, termasuk pelecehan dan kekerasan seksual.

Islam menetapkan bahwa “terjaganya kehormatan perempuan” bukan hanya tanggung jawab keluarganya. Masyarakat dan negara juga memiliki tanggung jawab. Maka, upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan bisa terwujud dengan tiga pilar ini.

Pilar pertama, ketakwaan individu dan keluarga. Ketakwaan akan mendorong seseorang untuk selalu terikat aturan Islam secara keseluruhan. Keluarga juga wajib menerapkan aturan di dalamnya, seperti memisahkan tempat tidur anak sejak usia tujuh tahun, membiasakan menutup aurat dan tidak mengumbar aurat, tidak berkhalwat, dan sebagainya. Aturan ini akan membentengi individu umat dari bermaksiat. Berbekal ketakwaan juga, seseorang akan tercegah dari bermaksiat.

Pilar kedua, kontrol masyarakat. Ini akan menguatkan individu dan keluarga. Kontrol ini diperlukan untuk mencegah berbagai rangsangan di lingkungan masyarakat. Jika masyarakat beramar makruf nahi mungkar, tidak memfasilitasi dan dijauhi semua bentuk kemungkaran, tindakan asusila, pornoaksi, dan pornografi, maka rangsangan dapat dicegah.

Pilar ketiga, peran negara. Islam mewajibkan negara menjamin kehidupan yang bersih dari kemungkinan berbuat dosa. Negara menjaga agama dan moral, juga menghilangkan hal yang dapat merusaknya, seperti pornoaksi atau pornografi, minuman keras, narkoba, dan sebagainya.

Dalam Islam, negara adalah satu-satunya institusi yang dapat melindungi perempuan dan mengatasi persoalan kekerasan terhadap perempuan secara sempurna. Rasulullah saw. bersabda terkait tanggung jawab pemimpin negara, “Imam adalah pengurus dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad)
Negara adalah pelaksana utama penerapan syariat Islam. Maka, negara berwenang memberikan sanksi tegas bagi pelaku tindak kejahatan dan kekerasan seksual.

Negara akan menerapkan aturan sosial yang bersih melalui aktivitas dakwah dan pendidikan sehingga setiap anggota masyarakat memahami tujuan hidup dan makna kebahagiaan hakiki.

Maka, secara otomatis semua ini akan menghindarkan ummat manusia melakukan berbagai tindakan kemaksiatan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Sudah seharusnya kita sebagai muslim menyandarkan penyelesaian kepada aturan Islam saja.

Syariat Islam akan melindungi perempuan, bahkan siapa pun dari segala bentuk kekerasan. Dengan tiga pilar penegakan hukum Islam tersebut, aturan Islam dapat terwujud secara sempurna. Wallahualam. (**)