BONTANG – Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Bontang beberapa waktu lalu, diharapkan dapat segera merealisasikan peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina.

Menurutnya, yang paling utama adalah masalah infrastruktur penanggulangan banjir di Jalan Protokol Bontang Kuala. Lantaran selama ini langganan dikeluhkan masyarakat, bahkan belum tersentuh perbaikan.

Menurut pria yang akrap disapa Atos ini, masalah banjir rob di Bontang Kuala (BK) sudah menjadi masalah klasik dan berlarut-larut. Karenanya dibutuhkan peningkatan jalan untuk mengurangi banjir.

“Kami selalu usulkan itu, agar jadi prioritas. Apalagi BK sebagai ikon utama wisata Kota Bontang,” ujarnya, Kamis (10/8/2023).

Politisi Partai Gerindra ini mendorong masalah ini terus disuarakan, agar bisa diakomodir oleh pusat. Karena membutuhkan biaya cukup besar untuk menyelesaikannya.

“Estimasi anggarannya kurang lebih Rp 40 miliar. Kalau pakai anggaran daerah tidak cukup. Dulu pernah diusulkan lewat bankeu dan pusat, dan  sudah pernah dievaluasi, tapi lepas,” timpalnya.

Ia meminta kepada pemerintah melalui dinas terkait, agar kembali membuat perencanaan ulang, sehingga penanganan banjir di Bontang Kuala dapat teratasi dengan tepat.

“Kalau jalannya cuman dicor atau ditinggikan itu tidak maksimal, maka itu harus buat perencanaan yang tepat dan matang. Kalau tidak bisa tahun ini, paling lambat tahun depan semoga terealisasi lah,” tandasnya.

Diketahui, Pemkot Bontang mengajukan 8 usulan mega proyek pembenahan infrastruktur ke Pemerintah Pusat melalui Komisi V DPR RI.  Usulan prioritas ialah pembangunan Kampung Selambai, perbaikan jalan, revitalisasi Waduk Kanaan untuk penanganan banjir, pengembangan Pelabuhan Tanjung Laut Indah, pemangkasan Jalan S Parman depan RSUD, peningkat jalan Bontang Kuala, Rumah Susun Sewa (Rusunawa) ASN, dan pengembangan Pantai Harapan Kelurahan Tanjung Laut Indah.  (adv/al)

BONTANG – Anggota legislatif kembali menyuarakan upaya pengoptimalan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang saat rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, setiap OPD di lingkup Pemkot Bontang perlu diakomodir dari sekarang, lantaran sangat berpotensial untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Mulai dari sektor pariwisata, pembangunan berkelanjutan, tata ruang, hingga pendidikan dan sektor lain juga bisa dimanfaatkan. Jangan hanya pajak kecil-kecil saja,” ujarnya saat menyampaikan intrupsi, Senin (7/8/2023).

Pria yang akrab disapa BW ini meminta Pemkot Bontang segera berkoordinasi bersama bawahannya, guna berinovasi di tiap-tiap OPD.

“Diharapkan nantinya setiap OPD bisa memaksimalkan potensinya untuk menghasilkan retribusi daerah sebagai bentuk kemandirian fiskal ini,” bebernya.

Diketahui, Dua  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  inisiatif Pemerintah Kota Bontang, kini telah masuk dalam proses pandangan fraksi-fraksi DPRD Bontang.

Dua raperda inisiatif ini yaitu, raperda pajak daerah dan retribusi daerah, dan raperda tentang pencabutan peraturan daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2016 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Tahun 2016-2036.

Diharapkan raperda ini, terkhusus untuk raperda pajak daerah dan retribusi daerah bisa memaksimalkan PAD.

Karena, raperda ini dibentuk sebagai upaya penyederhanaan regulasi keuangan daerah, yang dinilai bisa memberikan manfaat dalam peningkatan PAD. (adv/al)

BONTANG – Fraksi PKB bersama PPP dan PDI-P menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang inisiatif Pemerintahan Kota Bontang Tahun 2023, Senin (7/8/2023) di Gedung Sekretariat DPRD Bontang.

Pertama, pandangan umum terhadap raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Dijelaskan Abdul Haris selaku Sekretaris Fraksi, setelah disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini, mengharuskan jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkannya dalam 1 perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Kota Bontang.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah.

“Berdasar hal tersebut di atas maka, Pemkot Bontang dalam menjalankan amanat dari UU dan peraturan pemerintah tersebut berinisiatif untuk membuat raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berorientasi terhadap penyederhanaan regulasi, sehingga nantinya akan menyatukan sistem penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai amanat UU dan peraturan pemerintah yang berlaku. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya payung hukum legal dalam melaksanakan aturan UU tersebut dalam bentuk peraturan daerah Bontang,” bebernya.

Kedua, pandangan umum terhadap raperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2016 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi tahun 2016 -2036.

Dipaparkan Haris, berkaitan dengan peraturan tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi tahun 2016 – 2036 yang menjadi acuan operasional untuk pemanfaatan ruang dan pemberian izin untuk melakukan pembangunan perlu ditinjau ulang kembali dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi UU dan Pasal 91 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang.

“Disebutkan bahwa wali kota wajib menetapkan rancangan peraturan wali kota tentang rencana detail tata ruang paling lama 1 bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka perlu dilakukan penyesuaian regulasi sebagai pedoman baru untuk rencana detail tata ruang Kota Bontang dalam bentuk peraturan wali kota tentang rencana detail tata ruang Kota Bontang yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) perizinan berusaha secara elektronik.

“Sehingga pemberlakuan perda tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi tahun 2016-2036 dapat diberlakukan sampai pengesahan pencabutan perda tersebut, yang kemudian sebagai pengganti dasar petunjuk operasional peraturan wali kota,” pungkasnya. (adv/al)

BONTANG – Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking mendukung program sanitasi pengurangan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Hal itu disampaikannya saat diwawancarai redaksi beberapa waktu lalu.

Dukungan tersebut dibuktikkan dengan dorongan percepatan pembangunan untuk penuntasan BABS pada musrenbang Kelurahan Tanjung Laut beberapa waktu lalu. Dikatakannya, DPRD dan pemerintah sudah sepakat akan segera mungkin membangun wadah Mandi Cuci Kakus (MCK) di masyarakat pesisir.

Menurutnya, pengadaan MCK tersebut tidak perlu ditenderkan, namun di swakelolakan kepada masyarakat, agar memudahkan percepatan pembangunan.

“Harusnya kalau bisa diawali di anggaran perubahan. Mudahan pemerintah bisa wujudkan, kalau tidak di tahun 2024,” ujarnya.

Diketahui saat ini Pemkot Bontang tengah menuntaskan rumah tangga yang masih BABS. Persentase kelurahan di Bontang yang sudah stop BABS mencapai 60 persen.

Berdasarkan data sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) pilar 1 tahun 2022, sebanyak 2.123 rumah atau 2.345 KK masih BABS. Dengan jumlah terbanyak berada di wilayah Kelurahan Loktuan. Yakni 728 rumah atau 906 KK. Adapun mayoritas wilayah yang masih BABS berasal dari permukiman pesisir.

Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Kota Bontang Dasuki mengatakan, pengentasan BABS di ribuan rumah tersebut akan dilakukan tahun ini.

Diharapkan, perilaku BABS di Bontang bisa benar-benar dituntaskan. Juga agar menghindari permasalahan kesehatan lain yang ditimbulkan karena BABS. (adv/al)

BONTANG – Rencana Pemkot Bontang untuk meminta setiap OPD menyumbang telur, sebagai bagian dari agenda menekan angka stunting mendapat sorotan anggota dewan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking menyarankan kepada pemkot agar permintaan sumbangan telur itu bisa dianggarkan dalam anggaran perubahan. Sehingga tidak perlu menggunakan uang pribadi.

Menurutnya, saat pembahasan anggaran perubahan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, sangat tepat untuk memasukkan ide tersebut dalam perencanaan anggaran.

“Saya yakin pemerintah mendorong ide tersebut agar masuk di anggaran perubahan. Agar tahun depan bisa menekan angka stunting,” ujar Raking saat diwawancarai redaksi.

Namun begitu menurutnya, kalaupun wali kota tetap menekankan agar ide sumbangan telur tersebut menggunakan uang pribadi dari ASN di setiap dinas-dinas, dirinya mempersilahkan.

“Wali Kota yang punya OPD. Kalau wali kota menekankan untuk menyumbang telur, susu, daging, atau buah ya monggo (baca: silahkan) saja,” ungkapnya.

Diketahui, Wawali Bontang Najirah beberapa waktu lalu membeberkan skema penyaluran program sumbang telur. Setiap OPD diwajibkan menyumbang dua piring telur, nantinya telur tersebut dibagikan langsung kepada anak yang telah didata.

Telur yang disumbang tiap OPD akan langsung disantap oleh anak-anak yang telah didata, dalam program gerakan makan telur tiap sekali sebulan.

Sasaran pertama dari program ini adalah fokus pada kelurahan di Kecamatan Bontang Selatan. Yakni Kelurahan Tanjung Laut dan Kelurahan Tanjung Laut Indah. Sebab, dua wilayah tersebut memiliki risiko balita atau anak gizi kurang. (adv/al)