Nasional

Rocky Nilai Jaksa Gagal Bangun Konstruksi Tuduhan terhadap Nadiem

redaksi
By redaksi
0
Foto: Nadiem Makarim, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Foto: Fajri/Media Kaltim MediaKaltim: Nadiem Akui Nombok Gaji 5 Stafsus Pakai Uang Pribadi RadarBontang: Dicecar Jaksa, Nadiem Sebut Rugi Finansial Selama Jadi Menteri RadarKubarMahulu: Sidang Chromebook: Nadiem Klaim Tambah Gaji Stafsus dari Kantong Pribadi Koranusantara: Nadiem Mengaku Tambah Rp15-20 Juta per Bulan untuk Staf Khusus RadarSamarinda: “Saya Kerja Bukan untuk Gaji,” Kata Nadiem di Sidang Tipikor RadarKukar: Nadiem Sebut Stafsus Bisa Turun Penghasilan hingga 80 Persen RadarPaser: Eks Mendikbudristek Akui Bantu Biaya Hidup Staf Khusus RadarKutim: Nadiem Klaim Gunakan Uang Pribadi demi Pertahankan Tim Profesional RadarBerau: Sidang Korupsi Chromebook Ungkap Tambahan Gaji Stafsus Menteri MediaKaltimTara: Nadiem Mengaku Penghasilannya Justru Turun Selama Jadi Menteri RadarBalikpapan: Jaksa Pertanyakan Aliran Dana Tambahan untuk Stafsus Nadiem RadarIbukota: Nadiem Sebut Tak Ingin Staf Khusus Kehilangan Penghasilan Besar EventNusantara: Sidang Chromebook: Nadiem Akui Nombok Gaji Timnya Tiap Bulan JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, mengaku menggunakan uang pribadinya untuk membantu membayar tambahan penghasilan lima staf khususnya ketika masih menjabat di kabinet. Pernyataan itu disampaikan Nadiem saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2026). Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menanyakan mekanisme pembayaran terhadap para staf khusus menteri yang direkrut Nadiem dari kalangan profesional nonbirokrat. Menjawab pertanyaan tersebut, Nadiem menjelaskan posisi staf khusus berbeda dengan pejabat struktural seperti direktur jenderal yang masih memiliki tambahan pendapatan dari berbagai kegiatan kedinasan. “Staf khusus tidak punya kesempatan itu karena bukan posisi struktural. Jadi saya menghadapi suatu situasi di mana kalau saya tidak menomboki gaji mereka, mereka akan mengalami penurunan pendapatan 70 sampai 80 persen,” ujar Nadiem di hadapan majelis hakim. Ia mengatakan sebagian besar staf khusus yang dibawanya berasal dari sektor swasta dengan tingkat penghasilan jauh lebih tinggi sebelum masuk pemerintahan. Karena itu, ia merasa perlu memberikan tambahan penghasilan agar kondisi ekonomi mereka tetap terjaga selama bekerja di kementerian. “Saya menggunakan uang pribadi saya untuk memberikan tambahan setiap bulan kepada SKM tersebut untuk memastikan bahwa anak-anak mereka, sewa apartemen mereka, dan lain-lain, kehidupan mereka masih bisa oke,” katanya. Jaksa kemudian menanyakan nominal uang tambahan yang diberikan kepada salah satu mantan staf khususnya, Jurist Tan. Menurut Nadiem, jumlah tambahan yang diberikan berkisar Rp15 juta hingga Rp20 juta per bulan untuk masing-masing staf khusus. “Saya tidak ingat persisnya. Mungkin kisaran antara Rp15 sampai 20 juta per bulan,” ucapnya. Dalam persidangan tersebut, jaksa juga sempat mempertanyakan besaran gaji yang diterima Nadiem selama menjabat sebagai menteri. Namun, Nadiem mengaku tidak mengingat nominal penghasilannya sebagai pejabat negara. “Karena saya bekerja bukan untuk gaji,” ujarnya. Nadiem menyebut sumber kekayaannya selama ini berasal dari kepemilikan saham di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB). Ia bahkan mengaku secara finansial justru mengalami penurunan pemasukan selama menjabat sebagai menteri. “Yang sudah jelas saya tiap bulan rugi waktu menjadi menteri. Tidak ada penghasilan. Jadi uang saya pasti turun terus,” katanya. Dalam perkara ini, Nadiem didakwa terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kemendikbudristek yang disebut menimbulkan kerugian negara hingga Rp2,1 triliun. Selain Nadiem, perkara tersebut juga menyeret sejumlah nama lain, termasuk mantan pejabat kementerian serta eks staf khususnya, Jurist Tan, yang hingga kini masih berstatus buron. (MK) Penulis: Fajri Editor: Agus S

JAKARTA — Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menghadiri sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2026).

Rocky tampak hadir mengenakan kemeja putih dan membawa ransel hitam. Saat sidang memasuki masa skors, ia sempat memberikan komentar kepada wartawan terkait jalannya persidangan.

Dalam keterangannya, Rocky menilai tim jaksa penuntut umum mengalami kesulitan dalam menghubungkan fakta persidangan dengan unsur pidana yang dituduhkan kepada Nadiem.

“Saya kira jaksa pintar tetapi dia kelelahan untuk menghubungkan fakta untuk jadi bukti, bukti untuk jadi tuduhan. Di situ saya kira dia gagal,” ujar Rocky kepada awak media.

Ia juga menanggapi soal perekrutan staf khusus dari luar kementerian yang dilakukan Nadiem ketika masih menjabat Mendikbudristek.

Menurut Rocky, langkah tersebut merupakan hal lazim dalam pemerintahan dan tidak dapat langsung dianggap sebagai tindakan pidana.

“Sebetulnya seorang menteri kalau dia lihat kementeriannya bodoh, ya dia bawa yang pintar kan. Kan mudah aja, dan itu bukan kriminal,” katanya.

Baca Juga:  LSI Denny JA Paparkan Tiga Faktor Utama Penolakan Pilkada Lewat DPRD

Selain itu, Rocky turut mengkritik upaya pembuktian jaksa yang menggunakan percakapan WhatsApp dalam perkara tersebut.

Ia menilai percakapan dalam grup pesan instan tidak cukup membuktikan adanya tindak pidana tanpa didukung konstruksi penalaran hukum yang kuat.

“Nah itu dia gagalnya tuh ya. WhatsApp ya WhatsApp, What’s wrong itu adalah pembuktian nalar. Nah nalarnya enggak, mungkin belum nyampe,” ucap Rocky.

Dalam perkara ini, Nadiem Makarim didakwa terlibat dalam dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019–2022 yang disebut merugikan negara mencapai Rp2,18 triliun.

Kasus tersebut berkaitan dengan pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) yang dinilai tidak sesuai kebutuhan serta tidak memberikan manfaat optimal bagi program pendidikan nasional.

Jaksa menyebut dugaan korupsi dilakukan bersama sejumlah pihak lain, yakni Ibrahim Arief, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, serta Jurist Tan yang hingga kini masih berstatus buron.

Kerugian negara disebut berasal dari pengadaan program digitalisasi pendidikan senilai Rp1,56 triliun ditambah pengadaan CDM sebesar 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp621,39 miliar.

Baca Juga:  Negara Turun Tangan, Aplikasi Grok Diblokir Sementara Demi Cegah Deepfake Seksual

Selain itu, Nadiem juga diduga menerima aliran dana sebesar Rp809,59 miliar yang disebut berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia, dengan sebagian sumber dana perusahaan tersebut berasal dari investasi Google. (MK)

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

Disclaimer

Redaksi Radarbontang.com tunduk pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Setiap berita yang dipublikasikan adalah hasil kerja jurnalistik. Hak jawab dan hak koreksi dapat diajukan melalui email: redaksi@radarbontang.com.

KOLOM PEMRED