spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Syarifah: Disdukcapil Harus Dukung Suksesnya Pemilu 2024!

BONTANG – Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) forum penyelenggaraan adminduk provinsi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2023 dilaksanakan di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Kamis (16/3/23).

Dalam hal ini, Wali Kota Bontang Basri Rase diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan, Syarifah Nurul Hidayati mengungkapkan apresiasinya kepada jajaran Dinas Kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) se-Kaltim, atas capaiannya menata administrasi kependudukan.

Hal tersebut dikhususkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah yang selalu mengawasi kinerja disdukcapil di daerah, sehingga semua program yang terkait dengan penataan administrasi kependudukan, dapat terlaksana dengan baik.

“Hal ini tidak terlepas dari perintah tegas satu komando dari ditjen disdukcapil kementrian dalam negeri, yang berwenang menyelenggarakan pemeriksaan dan pelaksanaan kebijakan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” jelasnya.

Diungkapkan pula, Kepala Disdukcapil Bontang telah menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dengan baik, dalam membantu wali kota melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil, bahkan telah berhasil mendapatkan penghargaan dari direktorat kependudukan pencatatan sipil.

Baca Juga:   Gelar Pesta Laut Bontang Kuala, Najirah Minta Budaya Terus Dilestarikan

Tahun ini menjadi tahun yang berat untuk disdukcapil daerah, karena selain disibuki dengan pelayanan yang sesuai target secara nasional.

Disdukcapil juga diminta mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu 14 Februari dan pilkada serentak tanggal 27 November 2024 mendatang, melalui sinkronisasi data pemilih dengan data penduduk dan menyediakan akses pemanfaatan data kependudukan untuk KPU.

“Jadi KPU akan memverifikasi data kependudukan atau NIK, jangan sampai nanti orangnya sudah tidak ada tapi namanya masih mencoblos,” tandasnya.

Diharapkan juga, seluruh disdukcapil provinsi dapat mendukung percepatan penggunaan kependudukan digital. Dalam hal ini, target 2023, seluruh ASN di Bontang harus sudah menggunakan Kartu Tanda Kependudukan digital tersebut. (adv/sya)

Most Popular