JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen negara dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menjamin keuangan negara tetap menjadi penopang utama proyek strategis ini, sejalan dengan target IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.
Hal tersebut disampaikan usai pertemuannya dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Rabu (1/10/2025). “Pak Basuki melaporkan progres program pembangunan IKN setelah terbitnya Perpres No. 79 tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028,” ujar Purbaya, Kamis (2/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Purbaya menegaskan keberlanjutan pembangunan akan dijamin melalui tiga skema pembiayaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta Foreign Direct Investment (FDI).
Data Otorita IKN mencatat realisasi investasi hingga September 2025 mencapai Rp65,3 triliun, bersumber dari 52 perjanjian kerja sama dengan 49 investor swasta. Sementara itu, dukungan APBN sejak 2022 hingga 2024 telah mencapai Rp89 triliun.
Pada tahap pertama pembangunan (2022–2024), sejumlah infrastruktur utama telah berdiri, di antaranya Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP. Pembangunan ini ditopang oleh investasi swasta dan diperkuat dengan penerapan standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC). Progresnya dipantau melalui Command Center berbasis CCTV, drone, dan Internet of Things (IoT).
Beberapa proyek multiyears tahap pertama masih berlanjut hingga akhir 2025, seperti pembangunan Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan tol Balikpapan–IKN.
Memasuki tahap kedua (2025–2028), fokus pembangunan bergeser pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, infrastruktur konektivitas, ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, serta investasi di bidang pendidikan. Pemerintah berharap tahap ini dapat memperkuat IKN sebagai pusat politik dan administrasi negara dengan standar modern dan berkelanjutan.
Pewarta: Fajri
Editor: Agus S
