SANGATTA – Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diserbu peserta. Sebanyak 26 pendaftar ambil bagian dalam proses perebutan kursi strategis kepala perangkat daerah.
Di tengah dinamika tersebut, isu kepentingan politik ikut mencuat. Namun, Bupati Kutim memilih tidak larut dalam polemik. Ia menegaskan, yang terpenting adalah kemampuan kandidat dalam menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program nyata.
“Saya tidak ingin masuk pada apakah ini terkait kepentingan politik atau tidak. Yang jelas, bupati membutuhkan kepala perangkat daerah yang mampu menerjemahkan visi dan misi,” tegasnya saat diwawancara Media Kaltim, Rabu (4/4/2026).
Menurutnya, visi-misi kepala daerah merupakan hasil dari proses politik yang sah dan harus diwujudkan dalam kerja pembangunan. Karena itu, pejabat yang terpilih nantinya dituntut memiliki kapasitas dan komitmen kuat.
“Itu sudah menjadi tanggung jawab. Apa jadinya kalau ada kepala satker yang tidak mampu menerjemahkan visi tersebut?” ujarnya.
Ia mengingatkan, jabatan bukan sekadar posisi administratif. Lebih dari itu, jabatan adalah amanah yang harus dijawab dengan kinerja dan inovasi.
Bupati juga menekankan pentingnya percepatan kerja bagi pejabat yang terpilih. Tidak boleh ada waktu terbuang hanya untuk beradaptasi tanpa hasil.
“Yang penting sekarang, mereka yang terpilih harus segera bekerja dan menjalankan tugas dengan baik,” tandasnya.
Melalui seleksi ini, diharapkan lahir figur-figur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah, sejalan dengan visi besar Kutai Timur ke depan.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
