SENDAWAR – Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat hingga akhir semester pertama 2026 baru mencapai Rp914,863 miliar atau 25,51 persen dari total anggaran Rp3,585 triliun.
Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menargetkan seluruh anggaran belanja dapat terserap hingga 100 persen pada akhir tahun, dengan catatan dana transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diterima tepat waktu.
Data tersebut disampaikan Frederick dalam Nota Pengantar Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna XII Masa Sidang II DPRD Kutai Barat, Rabu (29/7/2026).
Frederick mengatakan laporan realisasi semester pertama merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Regulasi tersebut mewajibkan pemerintah daerah menyusun laporan realisasi APBD semester pertama beserta prognosis enam bulan berikutnya sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran.
“Laporan ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan APBD selama Januari hingga Juni 2026, termasuk berbagai kendala yang dihadapi serta proyeksi pelaksanaan anggaran pada semester kedua,” ujar Frederick.
Menurutnya, laporan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk melakukan monitoring dan evaluasi, sekaligus mempertimbangkan perubahan APBD apabila diperlukan.
“Perubahan tersebut dapat berupa penambahan, pengurangan maupun pergeseran antarpos belanja sesuai kebutuhan pelaksanaan program,” katanya.
Berdasarkan laporan yang disampaikan, target pendapatan daerah dalam APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp2,968 triliun. Hingga akhir semester pertama, realisasinya mencapai Rp1,293 triliun atau 43,57 persen.
Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp247,407 miliar, dengan realisasi Rp104,379 miliar atau 42,18 persen.
Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp28,903 miliar, tetapi baru terealisasi Rp460,397 juta atau 1,59 persen.
Di sisi belanja, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,585 triliun. Hingga 30 Juni 2026, realisasinya baru mencapai Rp914,863 miliar atau 25,51 persen.
Belanja operasi terealisasi Rp779,442 miliar atau 34,75 persen dari pagu Rp2,242 triliun.
Serapan terendah terjadi pada belanja modal. Dari anggaran Rp1,002 triliun, realisasinya baru Rp21,103 miliar atau 2,10 persen.
Sementara belanja transfer terealisasi Rp114,317 miliar atau 34,45 persen, sedangkan belanja tidak terduga belum digunakan.
Pada sektor pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan ditargetkan Rp622,390 miliar. Namun, realisasinya telah mencapai Rp1,624 triliun atau 260,93 persen.
Adapun pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp5 miliar belum terealisasi.
Frederick menegaskan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan mengoptimalkan pendapatan daerah dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan pada semester kedua.
“Pemerintah daerah akan terus bekerja keras meningkatkan penerimaan pendapatan dan mempercepat realisasi belanja sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai sampai akhir tahun,” tegasnya.
Ia optimistis daya serap belanja daerah dapat mencapai 100 persen hingga akhir 2026, sepanjang penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi berjalan sesuai jadwal.
“Kami berharap prognosis enam bulan ke depan, daya serap anggaran belanja Tahun Anggaran 2026 dapat mencapai 100 persen dari nilai belanja, dengan asumsi dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi diterima sesuai jadwal,” pungkasnya. (MK)
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.
