Hingga akhirnya lanjut Sigit, karena tidak ada kesepakatan antara legislatif dan eksekutif terkait APBD-P 2021 ini. Ternyata Sekda Kaltim HM Sa’bani mengkomunikasikan ini dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Pak Sekda kontak ke Dirjen Keuangan Daerah dan ternyata ada dua daerah yang belum mengesahkan termasuk Kaltim. Saya juga belum kontak dengan Kemendagri apakah memang betul, tapi tadi penyampaian dari pihak pemerintah kepada kita seperti itu,” terangnya.
Politikus PAN itu menjelaskan, sebenarnya bukan DPRD menerima atau tidak jika APBD-P 2021 ini tidak disahkan. Hanya saja, kuncinya ada di Kemendagri. “Bukan menerima atau tidak, namun karena itu dari Kemendagri. Kan saat ini kita masih berkonsultasi dengan Kemendagri,” tegasnya. (adv/hms7)
