SAMARINDA – Anggaran pendidikan Kalimantan Timur dalam pembahasan KUA-PPAS 2027 disebut telah mencapai sekitar 27 persen. Namun, DPRD Kaltim mengingatkan angka tersebut belum otomatis menunjukkan anggaran pendidikan sudah berkualitas.
Anggota Komisi IV sekaligus Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry meminta Pemprov membedah kembali isi anggaran pendidikan tersebut. Setiap rupiah yang dialokasikan harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan pendidikan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah provinsi.
“Komitmen 27 persen itu kalau di-breakdown isinya apa? Kalau isinya ternyata tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan yang kita alami selama ini dan juga sudah menjadi catatan BPK untuk kita selesaikan, berarti tidak ada progres dalam penanganan persoalan pendidikan kita,” kata Sarkowi, Kamis (20/8/2026).
Menurut Sarkowi, ketentuan minimal 20 persen anggaran pendidikan tidak seharusnya dipahami sebatas memenuhi persentase mandatory spending.
“Mandatori itu minimal 20 persen, itu mengandung pembobotan. Bobot yang pertama adalah bobot yang terkait dengan kewenangan dan bobot yang terkait dengan menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan pendidikan yang ada. Bukan hanya asal lebih 20 persen,” tegasnya.
Sebelumnya, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan belanja pendidikan dalam pembahasan KUA-PPAS 2027 telah mencapai sekitar 27 persen.
Anggota Banggar DPRD Kaltim Baba pada 14 Agustus 2026 juga menyebut angkanya mencapai 27,12 persen. Total anggaran pendidikan sekitar Rp3,2 triliun, dengan sekitar Rp1,1 triliun di antaranya merupakan belanja gaji dan tunjangan ASN.
Komposisi tersebut menjadi perhatian Sarkowi. Menurutnya, tingginya persentase belum cukup jika sebagian besar anggaran terserap untuk belanja rutin sementara persoalan pendidikan belum terselesaikan.
“Jadi 20 persen yang berkualitas,” ujarnya.
Sorotan tersebut semakin relevan karena kemampuan fiskal Kaltim pada 2027 diproyeksikan turun. Dalam RKPD 2027, APBD Kaltim diproyeksikan sekitar Rp12,1 triliun.
Angka itu jauh di bawah APBD 2026 dengan belanja sekitar Rp15,15 triliun dan pendapatan Rp14,25 triliun.
Dengan ruang fiskal yang semakin sempit, Sarkowi meminta belanja pendidikan difokuskan pada urusan yang memang menjadi kewenangan Pemprov Kaltim, terutama SMA, SMK dan SLB.
Salah satu yang dapat diperkuat adalah pemenuhan perlengkapan siswa. Ia mencontohkan bantuan seragam yang selama ini hanya satu setel dapat dievaluasi sesuai kemampuan anggaran dan kebutuhan siswa.
“Kalau selama ini bajunya cuma satu setel, kenapa tidak bisa tiga setel? Itu juga aspirasi dari para orang tua. Selama ini hanya putih abu-abu. Kenapa tidak Pramuka? Kenapa tidak ditambah dengan batik, misalnya, atau baju olahraga,” ungkapnya.
Selain kebutuhan siswa, kondisi infrastruktur sekolah juga harus menjadi prioritas. Sarkowi menyebut masih terdapat SMA, SMK dan SLB yang membutuhkan perbaikan.
“Di kita ini masih ada sekolah-sekolah yang masih kondisi rusak yang menjadi kewenangan kita. SMA, SMK, SLB. Itu harusnya diprioritaskan,” katanya.
Perhatian juga harus diberikan terhadap proyek pendidikan yang sebelumnya mengalami putus kontrak.
“Baik yang dari awal mau kita renovasi maupun yang putus kontrak, itu harus menjadi prioritas,” lanjutnya.
Persoalan berikutnya adalah sekolah baru yang belum memiliki fasilitas sendiri dan masih menumpang di sekolah lain. Sarkowi meminta kebutuhan tersebut masuk dalam prioritas anggaran 2027.
“Pendidikan lagi terkait dengan infrastruktur yang berhubungan dengan sekolah-sekolah baru yang sekarang menumpang. Ini kan harus kita prioritaskan,” ujarnya.
Menurut Sarkowi, pembahasan anggaran pendidikan akhirnya tidak boleh berhenti pada apakah alokasinya 20 persen atau sudah mencapai 27 persen. Ukurannya adalah kemampuan anggaran tersebut menyelesaikan persoalan nyata di lapangan.
Terlebih, dengan proyeksi APBD 2027 sekitar Rp12,1 triliun, setiap program harus semakin terukur dan memiliki manfaat yang jelas.
“Jadi 20 persen itu benar-benar akan bisa menyentuh kepada solusi mengatasi persoalan-persoalan dunia pendidikan selama ini,” tutup Sarkowi.
Pewarta: K Irul Umam
Editor: Agus S.
