BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mulai mematangkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah menekankan efisiensi anggaran dan tetap memprioritaskan pelayanan publik, serta pembangunan yang dinilai penting bagi masyarakat.
Tema pembangunan 2027 yakni “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Ekonomi Kerakyatan, dan Infrastruktur yang Mendukung Investasi”.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp1,953 triliun. Angka itu terdiri dari PAD Rp390,13 miliar, pendapatan transfer Rp1,534 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp28,81 miliar.
Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,003 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi Rp1,554 triliun, belanja modal Rp442,58 miliar, dan belanja tidak terduga Rp6 miliar.
Selain itu, penerimaan pembiayaan sebesar Rp50 miliar bersumber dari penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan kondisi fiskal Bontang saat ini membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program yang masuk dalam anggaran, yang dimana keterbatasan anggaran tidak menghentikan arah pembangunan.
“Jadi yang berubah adalah cara kita menentukan prioritas dan cara kita menggunakan anggaran,” ujar Neni saat penyampaian nota keuangan dalam Rapat Paripurna, Sabtu (12/9/2026).
Sejumlah pembangunan fisik tetap menjadi prioritas, di antaranya pembangunan Rumah Sakit Taman Sehat, peningkatan Jalan Kapten Piere Tendean di kawasan Bontang Kuala, pembangunan trotoar di koridor jalan nasional, perbaikan drainase, serta penguatan tebing sungai untuk pengendalian banjir.
“Pembangunan sarana dan prasarana olahraga juga tetap masuk dalam agenda prioritas,” tambahnya.
Selain pembangunan fisik, tujuh program unggulan daerah tetap dipertahankan, yakni Bontang Sehat untuk Semua, Bontang Pintar, Gerakan Ekonomi Bontang, Digitalisasi Pelayanan, Menata Bontang, Komitmen Bontang, dan Inovasi Bontang.
Maka untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Pemkot Bontang juga akan mengoptimalkan sumber pendanaan di luar APBD, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), hibah, bantuan keuangan, program kementerian dan lembaga, serta dukungan dunia usaha melalui TJSL.
Neni menegaskan postur RAPBD 2027 masih dapat berubah, karena pemerintah daerah masih menunggu penetapan definitif Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Dalam rancangan tersebut juga telah diperhitungkan, kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) pun sekitar Rp402,58 miliar.
Sementara itu, efisiensi akan diarahkan pada belanja pendukung pemerintahan, seperti ATK, percetakan, souvenir, sewa, kegiatan seremonial, perjalanan dinas, konsumsi rapat, seminar, jasa konsultansi, honor kegiatan, hingga berbagai peralatan pendukung.
“Pada akhirnya, kualitas APBD tidak hanya dilihat dari besarnya angka yang kita belanjakan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari kemampuan keuangan yang tersedia,” pungkasnya.
Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam
