BONTANG – Untuk mewujudkan komitmen penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Bontang, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang menggelar rapat koordinasi SPBE pada Kamis (9/6/2022) siang di ruang rapat Diskominfo.
Rakor diselenggarakan menyusul hasil Rakor SPBE se-Kalimantan Timur, yang telah terselenggara pada 24-25 Mei 2022 di Balikpapan. Plt Diskominfo Dasuki yang memimpin rakor menegaskan kesempatan itu adalah momentum bagi semua pihak untuk bersama meningkatkan kesadaran akan urgensi penerapan SPBE di lingkungan pemerintahan Kota Taman.
Dalam paparannya, Dasuki menuturkan pada hasil evaluasi SPBE tahun 2021, Kota Bontang mengalami banyak kemunduran. “Di Rakor SPBE se-Kaltim kemarin, Bontang banyak kelemahannya. Nanti kita bisa lihat data, kaitannya dengan capaian SPBE kita yang anjlok,” ungkapnya.
Tercatat pada tahun 2021 status evaluasi SPBE Bontang berada di angka 2,11. Capaian tersebut mengalami penurunan dari tahun 2020 yakni di angka 3,28. Menurut Dasuki yang juga sebagai Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang, hal ini buntut dari belum terbentuknya kesadaran dan kerja sama antar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kita ini melihatnya hanya berbasis elektronik (baca: dari singkatan SPBE), padahal disini adalah sistem pemerintahannya yang kita bangun. Kalau dulu manual, sekarang mengarah ke elektronik. Kalau sistem pemerintahannya yang kita bangun, maka semua OPD terlibat,” tegasnya.
Jika integrasi dan komitmen antar instansi sudah terjalin, Dasuki optimistis capaian SPBE Kota Bontang tahun 2022 ini dapat meningkat dan menyentuh angka 2,5.
Tata kelola pemerintah yang masih silau dalam penerapan SPBE katanya, berdampak pada tidak terintegrasinya sistem aplikasi milik instansi pemerintah maupun lembaga dan berakibat pada pemborosan anggaran. Dengan integrasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi.
Oleh karena itu, Dasuki mendorong terjadinya akselerasi penerapan SPBE di setiap instansi. Nantinya, implementasi SPBE yang terpadu juga akan berpengaruh besar terhadap birokrasi dan sektor pelayanan publik yang berkinerja tinggi untuk masyarakat. (kmf/rose)
