BONTANG – Persoalan antrean panjang hingga kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga saat ini masih terjadi di wilayah Kota Bontang. Sehingga kembali mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menilai kondisi tersebut merupakan fenomena yang memalukan. Terlebih, Bontang dikenal sebagai salah satu daerah industri dan memiliki fasilitas penunjang distribusi energi.
“Menurut saya ini adalah fenomena yang sangat memalukan buat kita semua. Kalau saya mendengar Bontang kehabisan BBM, rasanya sangat tidak masuk akal kita. Seperti kita mati di lumbung padi,” ujar Rustam, Senin (31/8/2026).
Ia mempertanyakan bagaimana persoalan distribusi BBM, hingga menyebabkan masyarakat harus mengantre berjam-jam, bahkan sampai ada kendaraan yang terpaksa bermalam di sekitar SPBU.
Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi apabila seluruh pihak, termasuk Pertamina dapat memastikan pasokan BBM berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Yang paling parahnya lagi Pertamina merasa tidak bersalah. Sebenarnya hal seperti ini tidak usah buat sistem-sistem, maunya hal seperti ini tidak terjadi,” tegasnya.
Rustam meminta Pertamina ikut membantu menyelesaikan persoalan antrean BBM di Bontang. Ia tidak ingin kondisi kendaraan mengular hingga harus menginap di lokasi SPBU kembali terjadi.
“Teman-teman Pertamina, bantu kitalah di Bontang. Saya tidak mau sampai lagi ada antre-antrean di SPBU. Apalagi yang parkir mobil buat antre BBM sampai bermalam di sana,” katanya.
Ia menilai antrean seharusnya hanya berlangsung dalam batas kewajaran, bukan sampai kendaraan berjejer dan ditinggalkan semalaman demi mendapatkan BBM.
“Ngantre itu berjejer, bahkan sampai kendaraan bermalam di sana. Saya tidak habis pikir hal seperti ini,” ungkapnya.
Sehingga Rustam mengatakan pihaknya akan kembali membahas persoalan tersebut dalam rapat bersama, asosiasi pelaku usaha yang berkaitan dengan distribusi BBM.
Ia juga menyinggung istilah yang digunakan para pelaku yang selama ini melakukan pembelian BBM untuk dijual kembali. Menurutnya, para pelaku tersebut tidak ingin disebut sebagai pengetap, melainkan menyebut diri mereka sebagai pejuang.
“Kita lihat saja nanti siang ini, rapat bersama dengan asosiasi mereka. Ingat, mereka tidak mau dibilang pengetap, maunya pejuang,” ujarnya.
Rustam menegaskan DPRD Bontang akan tetap berada di pihak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terkait persoalan BBM. Ia meminta Pertamina siap menerima berbagai aspirasi maupun kritik yang muncul, dari masyarakat melalui DPRD.
“Bagaimanapun hasilnya, mohon maaf, kami pun lahir dari rakyat. Mereka bersuara, siap-siap saja Pertamina. Sebab saya hanya menyampaikan aspirasi. Bila mereka menyurat, maka kami terima,” pungkasnya.
Pewarta: Dwi S
Editor: Yusva Alam
