BONTANG – Pemadaman listrik bergilir di Bontang masih berlangsung, akibat pasokan listrik dalam sistem kelistrikan Kalimantan Timur yang belum kembali normal.
Manager UP3 PLN Bontang, Luddie Wied Hardono, menyebut kondisi tersebut dipengaruhi gangguan dan pemeliharaan pada empat pembangkit yang terhubung dalam sistem interkoneksi Kaltim.
Empat pembangkit tersebut yakni PLTU Cahaya Fajar Kaltim (CFK) di Kutai Kartanegara, PLTU Kaltim Prima Coal (KPC) di Kutai Timur, PLTU Teluk Balikpapan, serta PLTMG Bangkanai.
“Sekarang ada empat pembangkit yang kondisinya terganggu maupun sedang menjalani pemeliharaan. Itu yang membuat suplai kita belum optimal,” kata Luddie dalam RDP bersama Komisi B DPRD Bontang, Selasa (15/9/2026).
Dari empat pembangkit tersebut, PLTMG Bangkanai menghadapi persoalan pasokan gas. Sementara PLTU Teluk Balikpapan tengah menjalani planned outage, setelah ditemukan kelainan pada bagian boiler yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Sedangkan CFK dan KPC merupakan pembangkit milik Independent Power Producer (IPP). Karena berada di luar pengelolaan langsung PLN, kondisi teknis kedua pembangkit itu tidak dapat dijelaskan secara detail oleh PLN Bontang.
Luddie mengatakan, gangguan pada beberapa pembangkit sekaligus membuat kemampuan sistem memenuhi kebutuhan listrik ikut menurun. Kondisi itu semakin terasa ketika konsumsi mencapai beban puncak pada kisaran pukul 18.00-22.00 WITA.
Untuk mencegah sistem mengalami blackout, PLN kemudian melakukan pengaturan beban. Sebelum pemadaman bergilir diterapkan, upaya pengurangan konsumsi juga dilakukan melalui pelanggan dengan penggunaan daya besar.
PLN meminta pelanggan tegangan tinggi membatasi konsumsi listrik. Koordinasi juga dilakukan dengan sejumlah industri, agar menggunakan captive power yang mereka miliki.
Upaya tersebut antara lain dilakukan bersama Badak dan sejumlah pelanggan industri lainnya. Dengan begitu, daya yang tersedia dapat lebih banyak dialirkan untuk kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, pengurangan beban dari pelanggan besar belum mampu mengatasi seluruh kekurangan pasokan. Pemadaman bergilir akhirnya tetap diberlakukan, dengan durasi rata-rata sekitar tiga jam untuk setiap wilayah.
“Kami atur supaya satu pelanggan tidak terkena pemadaman sampai dua kali dalam sehari. Polanya kami buat sekitar tiga jam,” ujarnya.
Dalam kondisi tertentu, durasi pemadaman bisa mencapai empat jam. Informasi mengenai jadwal dan wilayah yang terdampak disampaikan PLN melalui kanal WhatsApp.
PLN memperkirakan kondisi kelistrikan mulai membaik secara bertahap hingga pekan keempat September, seiring sejumlah pembangkit kembali beroperasi.
Selain mengandalkan pembangkit yang kembali normal, PLN juga menyiapkan tambahan pembangkit sewa. Kapasitas tahap pertama sekitar 158 megawatt (MW), disusul tahap kedua sebesar 120 MW.
Komisi B Pertanyakan Dasar Pemadaman
Kondisi pemadaman tersebut mendapat perhatian Komisi B DPRD Bontang. Wakil Ketua Komisi B, Winardi, meminta PLN menyampaikan kondisi kelistrikan secara lebih terbuka kepada publik.
Menurut Winardi, masyarakat perlu mengetahui hubungan antara kebutuhan listrik Bontang, daya yang tersedia, dan besaran beban yang harus dikurangi hingga pemadaman dilakukan.
“Kalau memang ada kekurangan, sampaikan angkanya. Bontang membutuhkan berapa megawatt, tersedia berapa, lalu yang harus dikurangi berapa. Itu yang harus diketahui masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan mekanisme pengambilan keputusan ketika pengurangan beban diterapkan. Bagi Winardi, persoalan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga tidak cukup dijelaskan hanya dari sisi teknis.
Winardi menilai dampak pemadaman juga dirasakan pelaku usaha kecil yang membutuhkan listrik untuk berjualan. Masyarakat yang telah membeli token listrik pun tetap tidak dapat memanfaatkan listrik, ketika wilayahnya masuk jadwal pemadaman.
“Orang sudah beli token, misalnya Rp200 ribu, karena mau dipakai untuk memasak atau jualan. Ketika listrik dipadamkan, mereka tetap tidak bisa menggunakan listriknya,” katanya.
Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam
