NUSANTARA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2027 membutuhkan anggaran Rp22,5 triliun. Namun, pagu indikatif yang tersedia baru sekitar Rp6,7 triliun. Otorita IKN pun mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp15,8 triliun untuk membiayai pembangunan tahap kedua dan ketiga.
Kebutuhan tersebut disampaikan Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Bimo menjelaskan tambahan anggaran yang dibutuhkan terdiri atas Rp7,22 triliun untuk pembangunan IKN tahap kedua dan Rp8,57 triliun untuk tahap ketiga.
“Masih terdapat kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp15,8 triliun yang terdiri dari pembangunan IKN batch ke-2 sebesar Rp7,22 triliun dan pembangunan IKN batch ke-3 sebesar Rp8,57 triliun,” ungkap Bimo.
Dengan demikian, pagu indikatif Rp6,7 triliun baru mencakup sekitar 30 persen dari total kebutuhan anggaran Otorita IKN pada 2027.
Tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk membiayai berbagai pekerjaan fisik dan infrastruktur pendukung di Nusantara. Kebutuhannya antara lain penataan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan kompleks perkantoran legislatif dan yudikatif, jaringan perpipaan air minum, gedung perkantoran, hunian aparatur sipil negara (ASN), hingga sarana dan prasarana persampahan.
Untuk program pengembangan kawasan strategis, Otorita IKN memaparkan alokasi yang tersedia sekitar Rp6,12 triliun atau sekitar 91 persen dari pagu indikatif Rp6,7 triliun.
Meski kebutuhan pendanaan belum seluruhnya terakomodasi dalam pagu indikatif, Otorita IKN menyebut pembangunan Nusantara tetap masuk agenda strategis pemerintah pusat.
Percepatan pembangunan IKN telah dimasukkan dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dan menjadi bagian dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Pembangunan IKN termasuk dalam salah satu dari 29 Proyek Strategis Nasional untuk mendukung pengembangan kawasan di Pulau Kalimantan,” kata Bimo.
Skema pembiayaan pembangunan Nusantara sendiri tidak sepenuhnya mengandalkan APBN. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sebelumnya menyebut pembangunan IKN ditopang tiga sumber utama, yakni APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta.
Basuki, saat menghadiri rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di IKN pada 17 Agustus 2026, menyebut dukungan APBN untuk kelanjutan pembangunan IKN mencapai sekitar Rp48,8 triliun atau 19 persen dari kebutuhan pembiayaan yang disampaikan saat itu.
“Dari APBN, ada lagi dari KPBU, ada juga dari investasi swasta. Selain itu, ada juga investor luar negeri, mereka bangun sarana prasarana pendukungnya untuk IKN,” ujar Basuki.
Dengan pagu indikatif 2027 yang masih berada di angka Rp6,7 triliun, Otorita IKN masih menunggu pemenuhan usulan tambahan Rp15,8 triliun agar rencana pembangunan tahap kedua dan ketiga dapat dibiayai sesuai kebutuhan. (MK)
Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S.
