BONTANG – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun 2027 diperkirakan turun menjadi sekitar Rp1,6 triliun.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, penurunan tersebut dipengaruhi tidak lagi dianggarkannya bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta adanya informasi dana kurang salur sekitar Rp402 miliar yang belum akan disalurkan.
Pernyataan itu disampaikan Neni usai Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan III DPRD Kota Bontang terkait penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, nilai APBD masih akan dibahas lebih lanjut. Namun, informasi terbaru menunjukkan dana kurang salur sekitar Rp402 miliar, belum akan disalurkan sehingga memengaruhi kemampuan fiskal daerah.
“Ada info terakhir dana kurang salur tidak akan disalurkan kurang lebih Rp402 miliar. Jadi kemungkinan APBD Kota Bontang pada posisi sekitar Rp1,6 triliun,” ujarnya.
Neni menjelaskan, penyebab utama menurunnya proyeksi APBD adalah tidak adanya lagi alokasi Bankeu dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 2027.
“Kalau tidak ada Bankeu dari provinsi, pasti nilai APBD kita tidak bertambah. Prediksi saya sekitar Rp1,6 triliun saja,” katanya.
Ia mengaku telah menyampaikan keberatan kepada Gubernur Kalimantan Timur. Sebab sebelumnya Pemkot Bontang mengusulkan Bankeu sekitar Rp200 miliar. Namun, dalam rapat koordinasi terakhir disampaikan bahwa Bankeu tidak lagi dialokasikan pada 2027.
Meski demikian, Neni memastikan program yang sebelumnya diusulkan melalui Bankeu tetap dapat diajukan melalui skema bantuan langsung pemerintah provinsi, seperti penanganan banjir, kawasan kumuh, hingga pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi.
“Kalau dulu Bankeu masuk ke batang tubuh APBD Kota Bontang. Sekarang menjadi bantuan langsung dari provinsi, sehingga tidak lagi menambah postur APBD kita,” jelasnya.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
