BONTANG – Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu catatan fraksi-fraksi DPRD Bontang, dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Fraksi PKS bersama Nasdem mencatat PAD turun Rp9,98 miliar atau sekitar 2,6 persen. PAD yang sebelumnya sekitar Rp371,07 miliar menjadi Rp361,08 miliar.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi evaluasi Pemerintah Kota Bontang, untuk memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah.
Fraksi PKS – Nasdem mendorong peningkatan PAD melalui inovasi, digitalisasi pelayanan, dan perbaikan tata kelola pemungutan. Pengawasan terhadap potensi kebocoran serta pengelolaan aset daerah juga dinilai perlu diperkuat.
“Penurunan PAD harus menjadi bahan evaluasi serius Pemerintah Kota Bontang, untuk memperkuat inovasi dan optimalisasi sumber-sumber PAD yang tetap menjaga iklim usaha dan tidak membebani masyarakat,” hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi PKS-Nasdem, Muhammad Sahib dalam penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD terhadap rancangan Perda perubahan APBD 2026.
Catatan serupa disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Fraksi PKB meminta pemerintah mengevaluasi kembali sumber-sumber PAD, dan mengoptimalkan potensi daerah tanpa menambah beban masyarakat.
Di sisi lain, struktur pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Tambahan pendapatan antara lain berasal dari transfer pemerintah pusat dan hibah sebesar Rp4 miliar.
Kedua fraksi tetap menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026, untuk ditetapkan menjadi Perda, dengan catatan rekomendasi perbaikan terhadap pendapatan daerah ditindaklanjuti pemerintah.
Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam
