TENGGARONG – Penantian panjang ribuan guru honorer di Kutai Kartanegara (Kukar) akhirnya mendekati titik terang. Setelah tertunda sejak awal tahun 2026, pemerintah daerah memastikan insentif yang dinanti para tenaga pendidik non-ASN segera dibayarkan dalam waktu dekat.

Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah. Ia menyebut proses pencairan kini telah memasuki tahap akhir setelah seluruh hambatan regulasi berhasil diselesaikan.

Salah satu tahapan penting yang baru rampung ialah keluarnya pendapat hukum dari pihak kejaksaan. Dokumen tersebut menjadi dasar pemerintah daerah dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Pendapat hukum dari kejaksaan sudah keluar. Selanjutnya akan kami koordinasikan dengan Sekda dan bagian hukum untuk proses lanjutan,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Sebelumnya, pencairan insentif sempat tertunda karena pemerintah daerah harus memastikan seluruh aspek legalitas dan administrasi terpenuhi secara menyeluruh.

Proses tersebut turut melibatkan pendampingan aparat penegak hukum guna menghindari potensi pelanggaran dalam penggunaan anggaran daerah.

Selain faktor legalitas, validasi data penerima juga menjadi salah satu penyebab proses berjalan lebih lama. Pemerintah daerah melakukan pengecekan secara rinci agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh guru honorer yang berhak.

Persoalan keterlambatan pembayaran ini bahkan sempat menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kukar, dinas terkait, serta perwakilan guru honorer pada akhir April lalu.

Dalam forum tersebut, percepatan pencairan insentif menjadi salah satu tuntutan utama para tenaga pendidik yang telah menunggu lebih dari empat bulan.

Kini, setelah seluruh tahapan administrasi dan legal dinyatakan selesai, Disdikbud Kukar optimistis proses pembayaran dapat segera direalisasikan.

“Paling lambat minggu depan sudah bisa dibayarkan. Namun kami upayakan bisa lebih cepat,” pungkas Heriansyah. (MK)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Agus S

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersiap menggulirkan Program RT Ku Terbaik dengan total anggaran mencapai Rp450 miliar pada tahun 2026.

Melalui program tersebut, setiap rukun tetangga (RT) di Kukar akan menerima alokasi dana sebesar Rp150 juta atau meningkat tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp50 juta per RT.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, memastikan program unggulan pemerintah daerah itu akan mulai dijalankan dalam waktu dekat.

“Bulan depan, insya Allah kita akan mulai kick off Program RT Ku Terbaik dengan alokasi Rp150 juta per RT. Ini program unggulan pemerintah daerah,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Meski demikian, di balik besarnya anggaran yang digelontorkan, Aulia turut menyoroti potensi risiko penyimpangan yang harus diantisipasi sejak awal pelaksanaan program.

Menurutnya, program tersebut memiliki dua sisi yang dapat memberikan dampak positif maupun sebaliknya apabila tidak dikawal secara serius.

“Program ini ibarat pisau bermata dua. Jika tidak diawasi dengan benar, justru bisa menjadi bumerang bagi pemerintah daerah,” tegasnya.

Aulia mengungkapkan pemerintah daerah telah memetakan sejumlah potensi persoalan yang mungkin muncul di lapangan, termasuk risiko laporan fiktif hingga penyalahgunaan anggaran.

Karena itu, ia mengingatkan seluruh pihak agar menjaga integritas dan tidak membiarkan praktik yang melanggar aturan terjadi dalam pelaksanaan program.

“Kami sudah memahami berbagai modus penyimpangan yang berpotensi terjadi,” ujarnya.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, Pemkab Kukar menyiapkan sistem pengawasan berlapis dengan melibatkan lurah, perangkat desa, hingga pendamping program.

Pendampingan dinilai penting agar setiap musyawarah dan perencanaan penggunaan dana benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat di tingkat RT.

Menurut Aulia, perbedaan karakteristik dan kebutuhan setiap wilayah menjadi alasan program ini dirancang fleksibel sesuai kondisi masing-masing RT.

Selain pengawasan administratif, pemerintah daerah juga akan melakukan pemantauan langsung di lapangan guna memastikan dana yang digelontorkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia kembali mengingatkan bahwa keuntungan dari tindakan menyimpang tidak akan sebanding dengan konsekuensi yang harus ditanggung, baik secara moral maupun hukum.

“Manfaat yang didapat dari penyimpangan tidak seberapa, tetapi beban moral dan dampaknya akan sangat besar. Integritas harus dijaga,” tutupnya. (MK)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Agus S

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mendorong penguatan ekonomi daerah melalui program hilirisasi komoditas unggulan lokal.

Salah satu fokus utama yang disiapkan yakni pengembangan industri pengolahan keratom dan tanaman khas seperti teratai agar memiliki nilai tambah lebih tinggi dibanding hanya dijual dalam bentuk bahan mentah.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan saat ini komoditas keratom asal Kukar sebenarnya sudah menembus pasar ekspor, khususnya ke India. Namun, produk tersebut masih dipasarkan dalam bentuk bahan baku sehingga nilai ekonominya dinilai belum optimal.

“Keratom ini sebenarnya punya nilai yang jauh lebih tinggi ketika sudah diolah menjadi ekstrak, bukan lagi dalam bentuk bahan mentah,” ujarnya.

Selain keratom, Pemkab Kukar juga mulai melirik potensi tanaman lokal lain yang dinilai memiliki peluang besar di pasar global, salah satunya teratai.

Menurut Aulia, tanaman tersebut memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikembangkan melalui proses hilirisasi dan pengolahan berbasis industri.

“Tidak hanya keratom, ada juga tanaman khas seperti teratai yang punya nilai tinggi ketika sudah dalam bentuk ekstrak,” katanya.

Ia menegaskan, pengembangan komoditas daerah ke depan tidak bisa lagi hanya berhenti pada tahap produksi bahan baku. Pemerintah daerah ingin mendorong lahirnya industri pengolahan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Kukar menggandeng kalangan akademisi, khususnya dari Fakultas Farmasi dan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.

Kolaborasi tersebut dilakukan guna memastikan proses pengembangan dan pengolahan berjalan berbasis riset ilmiah dan memiliki standar yang jelas.

“Ini bukan hanya melibatkan badan usaha, tetapi juga akademisi agar pengembangannya bisa berjalan dengan baik dan terarah,” sebutnya.

Sebagai langkah awal, Pemkab Kukar menargetkan penyelesaian studi kelayakan atau feasibility study pada tahun 2026.

Kajian tersebut nantinya menjadi dasar untuk memetakan potensi komoditas, kebutuhan teknologi, kesiapan pasar, hingga arah pengembangan industri hilirisasi di Kukar.

Aulia menegaskan tujuan utama program ini adalah meningkatkan nilai ekonomi komoditas lokal sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Harapan kita, bahan baku yang ada di Kukar ini bisa kita olah sehingga memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi,” terangnya.

Setelah studi kelayakan selesai, pemerintah daerah berencana melanjutkan program ke tahap pengadaan mesin dan pembangunan infrastruktur pendukung industri pengolahan.

“Tahun ini target kita feasibility study selesai, dan tahun depan kita sudah bisa masuk ke tahap pengadaan mesin,” pungkasnya. (MK)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Agus S

SAMARINDA – Sidang gugatan terhadap Surat Rekomendasi Kementerian Agama (Kemenag) Kota Samarinda terkait rencana pembangunan Gereja Toraja kembali bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, Rabu (6/5/2026).

Agenda persidangan kali ini menghadirkan Lurah Sungai Kledang, Rahmadi, sebagai saksi guna mendalami proses administrasi dukungan warga yang menjadi syarat pembangunan rumah ibadah.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting untuk menguji keabsahan proses verifikasi dukungan masyarakat sebagaimana diatur dalam SKB 2 Menteri terkait pendirian rumah ibadah.

Namun, tim kuasa hukum penggugat menilai terdapat sejumlah keterangan dalam persidangan yang dianggap tidak berdasar secara hukum.

Perwakilan Bidang Hukum Aliansi Advokasi Beragam dan Berkeyakinan Kalimantan Timur, I Kadek Indra KW, menyebut kesaksian lurah terkesan dipengaruhi tekanan dari pihak yang menolak pembangunan gereja.

“Menurut kami, ada keberpihakan. Beberapa keterangan terkesan dibuat karena tekanan dari pihak yang menolak pembangunan gereja,” ujarnya usai persidangan.

Kadek juga menyoroti dokumen berkode P44 yang memuat dugaan cacat prosedural terkait manipulasi data dukungan warga.

Menurutnya, tuduhan tersebut tidak memiliki dasar hukum karena tidak pernah disertai laporan kepolisian maupun putusan pengadilan yang menyatakan adanya pemalsuan data.

“Dalam persidangan, lurah mengakui surat itu dibuat hanya untuk menenangkan masyarakat. Tidak ada proses verifikasi atau rekonsiliasi yang memadai sebelumnya,” tambahnya.

Ketua Aliansi Advokasi Beragam dan Berkeyakinan Kaltim, Hendra Kusuma, turut menyampaikan bahwa sebagian keterangan lurah justru memperkuat posisi pihak gereja.

Ia menyebut, berdasarkan fakta persidangan, dukungan administrasi masyarakat sebenarnya telah memenuhi syarat yang ditentukan.

“Lurah menyatakan bahwa syarat administrasi sebenarnya sudah terpenuhi. Total ada 105 dukungan warga asli Sungai Kledang yang telah diverifikasi, jumlah ini sudah melebihi syarat minimal yang ditentukan,” jelas Hendra.

Sementara itu, Gembala Gereja Toraja, Asni, memastikan seluruh proses pengumpulan tanda tangan dilakukan secara terbuka dan langsung mendatangi warga.

“Tidak ada pemalsuan. Kalau ada data yang belum lengkap, itu tidak kami masukkan dalam hitungan. Jadi yang diajukan benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Sidang sengketa rekomendasi pembangunan rumah ibadah tersebut kini memasuki tahap akhir. Majelis Hakim PTUN Samarinda menjadwalkan agenda penyampaian kesimpulan dari para pihak dalam 10 hari ke depan sebelum putusan dibacakan terkait kelanjutan pembangunan Gereja Toraja di Sungai Kledang. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah memastikan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Triwulan I tahun 2026 masih berjalan sesuai target dan dalam kondisi terkendali.

Meski terdapat peningkatan beban pengeluaran di awal tahun, kondisi keuangan perusahaan daerah dinilai tetap aman dan belum mengganggu performa operasional secara keseluruhan.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Samarinda, Nadya Turisna, mengatakan evaluasi terhadap seluruh BUMD dilakukan secara rutin setiap triwulan sebagai bagian dari pengawasan pemerintah daerah.

“Setiap triwulan kita memang mengadakan monitoring dan evaluasi untuk semua BUMD. Jadi, mulai dari kinerja, laporan keuangan, maupun laporan operasional mereka sampaikan di setiap triwulannya sesuai amanat Permendagri Nomor 118 Tahun 2018,” ujarnya saat diwawancarai awak media, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan hasil evaluasi hingga Maret 2026, Nadya mengungkapkan terdapat beberapa BUMD yang mencatat pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan.

Namun, menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya beban belanja pegawai, terutama akibat pembayaran gaji ke-13 pada awal tahun.

“Memang di bulan Maret kemarin ada sedikit belanja yang lebih tinggi daripada pendapatan karena ada pembayaran gaji ke-13, jadi beban di belanja pegawai itu agak meningkat di Triwulan I ini,” jelasnya.

Ia memastikan kondisi tersebut bukan merupakan indikasi kerugian permanen, melainkan bagian dari siklus pengeluaran rutin perusahaan daerah.

“Insyaallah nanti di Triwulan II sudah kembali normal lagi,” tambah Nadya.

Selain melakukan evaluasi kinerja, Pemkot Samarinda juga tengah menyiapkan strategi penguatan sektor perbankan daerah, khususnya untuk Badan Perkreditan Rakyat (BPR).

Menurut Nadya, saat ini sedang disusun pola kolaborasi antara BPR dengan sejumlah perangkat daerah guna memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan jumlah nasabah.

“Kami juga sedang merancang strategi bagaimana BPR ini bisa menjaring nasabah lebih banyak lagi. Nanti akan ada kolaborasi, mungkin dengan dinas-dinas terkait, agar penyaluran kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga bisa lebih maksimal,” ungkapnya.

Hingga saat ini, Pemkot Samarinda menilai seluruh BUMD masih berada di jalur yang sesuai dengan target tahunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

“Kalau secara umum, semua masih on progress. Target-target yang sudah ditetapkan di rencana kerja anggaran perusahaan masing-masing BUMD masih bisa terkejar hingga akhir tahun nanti,” tutupnya. (MK)

Penulis: Abdi
Editor: Agus S

PASER – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur mengingatkan pentingnya keterlibatan aktif generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi menuju Pemilu 2029.

Komisioner Bawaslu Kaltim, Daini Rahmat, menegaskan bahwa melemahnya partisipasi pemuda dapat membuka ruang terhadap berbagai persoalan serius dalam pelaksanaan pemilu, mulai dari manipulasi suara, politik uang, hingga konflik horizontal.

“Jika partisipatif tidak kita perkuat hari ini menuju Pemilu 2029 maka jangan heran jika terjadi manipulasi suara, hilangnya hak pilih, money politik merajalela, bahkan konflik antar calon akan marak terjadi,” ujarnya saat mengisi kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif di Aula Kantor Kecamatan Long Ikis, Rabu (6/5/2026).

Kegiatan bertema “Merawat Demokrasi Menuju Pemilu 2029” tersebut diikuti sekitar 120 peserta dari kalangan pelajar.

Dalam kesempatan itu, Daini menekankan bahwa pemuda memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu secara sistematis.

“Peran partisipatif teman-teman pemuda sangat krusial. Mereka adalah garda terdepan dalam mencegah konflik, menghadirkan pemilu yang berintegritas, hingga membentuk kesadaran politik di tengah masyarakat,” katanya.

Menurutnya, pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda yang dinilai lebih adaptif terhadap perkembangan informasi dan teknologi.

Melalui sosialisasi tersebut, Bawaslu Kaltim juga berupaya membangun kesadaran politik masyarakat agar tidak hanya menjadi objek yang diperebutkan suaranya setiap momentum pemilu.

“Dengan ruang dialog yang terbuka, warga harus menjadi subjek yang paham hak, kritis terhadap informasi dan berani menyuarakan aspirasi,” tambahnya.

Selain itu, Bawaslu Kaltim berharap kolaborasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas kepemudaan dapat melahirkan pemilih yang lebih cerdas dan berintegritas.

Generasi muda juga diingatkan untuk tidak mudah terpengaruh hoaks, propaganda politik, maupun praktik politik uang yang berpotensi merusak kualitas demokrasi.

“Tujuannya satu, agar Pemilu 2029 berjalan jujur, adil, dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat untuk Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Nash
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) mulai menyiapkan langkah strategis menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi tahun ini.

Direktur Utama PTMB, Yudhi Saharuddin, mengatakan berbagai skenario mitigasi telah disiapkan sejak dini dengan mengacu pada informasi BMKG serta hasil koordinasi lintas instansi.

“Begitu kami menerima informasi awal, kami langsung menggelar rapat direksi dan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas serta pemerintah kota untuk menyusun langkah penanganan bersama,” ujarnya saat menggelar konferensi pers bersama awak media, Rabu (5/5/2026).

Menurut Yudhi, pengalaman menghadapi El Nino pada akhir 2023 hingga awal 2024 menjadi bahan evaluasi penting dalam menyusun langkah antisipasi tahun ini. Saat itu, kondisi pasokan air baru kembali normal pada Mei 2024 setelah terjadi penurunan curah hujan yang cukup signifikan.

Ia menjelaskan, berdasarkan prediksi, puncak El Nino di wilayah Kalimantan diperkirakan berlangsung pada Juni hingga Oktober 2026. Meski intensitasnya diprediksi dalam kategori normal, dampaknya tetap perlu diantisipasi secara serius.

Berdasarkan analisis Balai Wilayah Sungai (BWS), penurunan curah hujan diperkirakan dapat mencapai 40 persen. Kondisi tersebut berpotensi membuat pasokan air baku ke Waduk Manggar dan Waduk Teritip turun hingga di bawah 50 persen.

“Karena itu, saat puncak El Nino nanti, kami kemungkinan hanya akan berproduksi maksimal 75 persen. Ini bukan pengurangan layanan semata, tetapi langkah untuk menjaga keberlanjutan air hingga awal 2027,” jelasnya.

Sebagai bagian dari mitigasi, PTMB juga mulai mengoptimalkan sumber air alternatif, salah satunya melalui pemanfaatan bendali atau bendungan pengendali di sejumlah titik.

Selain itu, PTMB menyiapkan Instalasi Pengolahan Air (IPA) mobile yang dapat dipindahkan sesuai kebutuhan untuk mengolah air dari berbagai sumber alternatif.

“IPA mobile ini bisa berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, sehingga produksi air tetap berjalan dan distribusi ke masyarakat tetap terjaga, meski dengan sistem bantuan tangki di wilayah tertentu,” tambah Yudhi.

Koordinasi dengan pihak kecamatan juga diperkuat untuk memetakan kawasan yang berpotensi terdampak paling besar. Pendekatan berbasis pengalaman tahun sebelumnya dinilai efektif dalam menentukan prioritas distribusi air bersih.

Saat ini, PTMB masih beroperasi dengan kapasitas penuh sambil terus memantau perkembangan kondisi waduk dan cuaca.

Tambahan sumber air baku dari sumur bantuan Pemerintah Provinsi Kaltim serta potensi pemanfaatan Sungai Sepaku juga mulai disiapkan sebagai penopang pasokan air bersih di Balikpapan.

“Kami berharap dengan kesiapan ini, masyarakat tetap mendapatkan layanan air bersih secara optimal meski di tengah tantangan iklim. Ini bukan hanya soal distribusi air, tetapi tentang menjaga keberlangsungan hidup bersama,” tutupnya. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah menggelar rapat evaluasi bersama manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harapan Insan Sendawar (HIS).

Rapat tersebut membahas evaluasi triwulan I Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), meliputi kinerja pelayanan, keuangan, operasional, hingga pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan itu dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kutai Barat, Kamius Junaidi, Ketua Dewan Pengawas RSUD HIS dr. Waluyo, Direktur RSUD HIS dr. I Nyoma Sumahardika, serta jajaran manajemen rumah sakit.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Pengawas RSUD HIS, dr. Waluyo, menegaskan pihaknya siap mendampingi manajemen rumah sakit guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Kami sebagai dewan pengawas selalu siap mendampingi manajemen agar pelayanan di RSUD HIS dapat menjadi lebih baik lagi sesuai harapan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Pj Sekda Kutai Barat, Kamius Junaidi, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan berkualitas merupakan kebutuhan utama masyarakat sehingga diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja RSUD HIS.

Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan berbagai unit layanan, khususnya dari sisi operasional yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan.

“Melalui evaluasi yang dilaksanakan, kita bisa mengetahui bersama hal-hal yang masih kurang dan perlu dilakukan penataan, baik dari segi sistem, sumber daya maupun sarana penunjang lainnya agar proses pelayanan dapat berjalan lebih baik,” ujarnya saat memimpin rapat di Ruang Diklat Lantai III Kantor Bupati Kutai Barat, Senin (4/5/2026).

Menurut Kamius, hasil evaluasi menjadi dasar penting dalam menentukan langkah perbaikan ke depan agar target pelayanan dan pendapatan dapat tercapai secara optimal.

“Hasil evaluasi itu menjadi gambaran langkah apa yang akan dilakukan dan diperbaiki ke depan. Secara bersama-sama kita bisa melakukan proses penataan sesuai mekanisme yang ada,” katanya.

Di akhir arahannya, Kamius berharap penerapan sistem BLUD tidak hanya diterapkan di rumah sakit, tetapi juga dapat dikembangkan hingga ke tingkat puskesmas guna memperluas peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kutai Barat.

“Rapat evaluasi ini diharapkan menjadi tolok ukur dalam memperbaiki berbagai kendala pada triwulan pertama sekaligus meningkatkan kinerja RSUD HIS pada triwulan berikutnya,” tandasnya. (MK)

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S

SENDAWAR – Polres Kutai Barat menggelar turnamen Fun Tenis dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Tenis Kejaksaan Kutai Barat, Jalan Sendawar Raya, Kecamatan Barong Tongkok.

Turnamen tersebut secara resmi dibuka Kapolres Kutai Barat, AKBP Boney Wahyu Wicaksono, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri Kajari Kutai Barat Yon Yuviarso, Ketua Pengadilan Agama Erik Aswandi, Wakapolres Kompol Subari, serta Komandan Brimob Kompi 2 Batalyon B Pelopor Kutai Barat Iptu Abdullah Hadi.

Dalam sambutannya, Kapolres Boney Wahyu Wicaksono mengatakan turnamen Fun Tenis diikuti sebanyak 53 peserta yang terdiri dari personel Polres Kutai Barat dan jajaran.

Peserta terbagi dalam dua kategori, yakni 35 peserta laki-laki dan 18 peserta perempuan.

“Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, namun juga sebagai sarana mempererat soliditas dan sinergitas antar personel serta instansi terkait,” ujar Kapolres.

Menurutnya, momentum tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kebugaran fisik sekaligus membangun semangat kebersamaan dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Kapolres menambahkan, turnamen Fun Tenis akan berlangsung selama tiga hari mulai Selasa hingga Kamis, 5–7 Mei 2026, dengan pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di dua lapangan.

“Melalui kegiatan turnamen Fun Tenis ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam memperkuat kekompakan di lingkungan Polres Kutai Barat,” tandasnya. (MK)

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S