BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menemukan persoalan sosial saat melakukan peninjauan di RT.18, Kelurahan Tanjung Laut Indah. Dalam kunjungannya, ia mendapati salah satu anak penyandang disabilitas yang seharusnya menerima bantuan sosial bulanan sebesar Rp300 ribu, belum mendapatkan haknya akibat kendala sinkronisasi data.

Temuan tersebut langsung mendapat perhatian serius. Sehingga Neni langsung menginstruksikan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) Bontang, untuk melakukan perbaikan data secara cepat dan akurat, agar bantuan dapat segera disalurkan kepada yang berhak.

“Tidak boleh ada yang terlewat. Semua anak kategori disabilitas wajib menerima bantuan. Program harus berbasis data yang akurat dan terukur,” tegasnya beberapa waktu lalu.

Ia menekankan bahwa validitas data menjadi kunci utama, dalam keberhasilan program bantuan sosial. Oleh karena itu, koordinasi antara perangkat daerah, kelurahan, hingga tingkat RT harus diperkuat, guna memastikan tidak ada lagi warga yang terabaikan.

Selain menyoroti persoalan bantuan sosial, Neni juga mendorong peran aktif masyarakat dalam memperkuat kepedulian sosial di lingkungan sekitar. Ia mengarahkan Ketua RT untuk mengaktifkan program “Tengok Tetangga”, sebagai upaya memantau kondisi warga secara langsung.

Menurutnya melalui program tersebut, setiap permasalahan sosial dapat lebih cepat terdeteksi dan ditangani secara bersama-sama, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

“Jangan lupa juga untuk terus menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan, melalui kegiatan kerja bakti rutin. Sebab kebersihan itu bagian terpenting dalam kehidupan,” tambahnya.

Langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya mendukung program pemerintah, dalam menciptakan lingkungan yang sehat, tertata, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi di tengah masyarakat.

“Kami sangat berharap seluruh program sosial dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, meninjau langsung progres pelaksanaan program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Senin (4/5/2026).

Peninjauan difokuskan di kawasan Jalan KS Tubun, di wilayah RT.29 dan Jalan Sultan Syahrir di RT.18. Program RTLH ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam mewujudkan target zero kawasan kumuh, sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Di Kelurahan Tanjung Laut Indah, ada sebanyak 19 warga tercatat sebagai penerima bantuan stimulan, masing-masing senilai Rp50 juta per unit yang dialokasikan, melalui anggaran 2025 lalu.

Saat kunjungannya, Neni meninjau langsung tiga rumah penerima bantuan, yakni milik Kajab, Noor Sahibah, dan Saparli. Ia melihat kondisi rumah yang telah direnovasi, serta mendengarkan langsung pengalaman warga setelah mendapatkan bantuan tersebut.

Sejumlah warga mengaku merasakan perubahan signifikan, mulai dari kondisi bangunan yang lebih kokoh hingga lingkungan rumah yang lebih sehat dan nyaman. Bahkan, beberapa di antaranya menyebut rumah mereka kini tidak lagi terdampak banjir seperti sebelumnya.

“Program ini bukan hanya memperbaiki fisik rumah, tetapi juga kualitas hidup masyarakat. Melalui renovasi ini, rumah warga kini jauh lebih layak dan sehat. Rumah yang sehat harus dijaga kebersihannya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar warga penerima bantuan, dapat menjaga dan merawat rumah yang telah diperbaiki, sehingga manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Maka pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program RTLH, agar berjalan sesuai target, baik dari sisi kualitas pembangunan maupun ketepatan sasaran penerima,” pungkasnya.

Dengan adanya program ini, Pemkot Bontang berharap dapat terus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kunjungan kerja yang dilakukan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, difokuskan pada upaya sinkronisasi program sosial, khususnya dalam menangani kasus penyalahgunaan zat adiktif pada anak yang masih ditemukan di sejumlah wilayah.

Dalam pertemuan ini melibatkan Kepala BNN Kota Bontang, Satpol PP, serta lurah setempat, terungkap adanya tiga lokasi yang menjadi perhatian khusus, karena dinilai rawan terhadap praktik penyalahgunaan zat adiktif di kalangan anak-anak.

Sehingga Neni menegaskan bahwa penanganan persoalan ini tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui langkah terpadu lintas sektor. Ia meminta agar Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), untuk segera diaktifkan kembali di seluruh kelurahan sebagai garda terdepan, dalam pencegahan dan penanganan di tingkat masyarakat.

“Saya minta IBM segera diaktifkan kembali di seluruh kelurahan. Penanganan harus terintegrasi antara DSPM dan Dinkes, hingga PPA-TP2A. Kita arahkan anak-anak ini ke Rumah Singgah untuk mendapatkan rehabilitasi yang lebih terstruktur dan pendampingan secara langsung,” jelasnya, Senin (4/5/2026).

Selain fokus pada rehabilitasi, Neni juga menekankan akan pentingnya langkah preventif melalui penguatan pengawasan lingkungan, serta penegakan regulasi terhadap penjualan zat yang berpotensi disalahgunakan.

“Pasang CCTV dan lampu penerangan di titik-titik rawan. Saya juga instruksikan Satpol PP dan Dinkes untuk melakukan razia penjualan obat batuk, di warung kecil yang kerap disalahgunakan. Kita harus memutus aksesnya dari hulu,” tegasnya.

Selain itu ia turut menambahkan, keberhasilan penanganan kasus ini sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, hingga masyarakat.

Lebih lanjut, Neni mendorong penguatan kolaborasi antar lembaga melalui integrasi sistem data dan pengawasan berbasis teknologi. Menurutnya, satu data yang akurat dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas akan mempermudah koordinasi dan pengambilan kebijakan.

“Kita perlu satu data dan SOP yang jelas, termasuk pemanfaatan Rumah Singgah sebagai pusat rehabilitasi, serta dukungan sistem monitoring berbasis spasial oleh Diskominfo,” bebernya.

Maka dengan langkah terpadu dan dukungan berbagai pihak, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berharap upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan zat adiktif, pada anak dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyoroti tingginya angka stunting di Kelurahan Tanjung Laut yang mencapai 17 persen, atau sebanyak 151 anak. Kondisi ini dinilai memerlukan perhatian serius dan langkah cepat, dari seluruh pihak terkait guna menekan angka stunting.

Dalam kunjungannya, Neni menegaskan bahwa stunting bukan hanya persoalan kesehatan semata, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan.

“Angka ini cukup tinggi dan tidak bisa dianggap biasa. Kita harus bergerak bersama, memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang cukup sejak dalam kandungan hingga usia balita,” ucapnya, Senin (4/5/2026).

Selain itu, Neni juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis, untuk menekan angka stunting, mulai dari pendataan secara by name by address, pemantauan rutin terhadap ibu hamil dan balita, hingga pemberian intervensi gizi yang tepat.
“Maka di dalam program ini akan melibatkan tenaga kesehatan, kader posyandu, hingga dengan dukungan lintas sektor,” tambahnya.

Neni turut menekankan akan pentingnya peran keluarga dalam pencegahan stunting. Edukasi mengenai pola makan sehat, pemberian ASI eksklusif, serta sanitasi lingkungan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk instansi vertikal dan sektor swasta, guna mempercepat penanganan stunting. Intervensi tidak hanya difokuskan pada anak yang sudah terindikasi stunting, tetapi juga pada upaya pencegahan sejak dini.

“Kita menargetkan penurunan signifikan bahkan menuju zero stunting. Ini membutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat,” tegasnya.

Dengan langkah-langkah yang terarah dan dukungan bersama, pemerintah optimistis angka stunting di Kelurahan Tanjung Laut dapat ditekan, sehingga anak-anak dapat tumbuh sehat dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam