SAMARINDA – Penunjukan Kepala SMK Negeri 8 Samarinda menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan adanya kepentingan tertentu di balik keputusan tersebut.

Isu ini berkembang di media sosial seiring beredarnya informasi mengenai kedekatan personal antara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur dengan pejabat yang ditunjuk sebagai kepala sekolah.

Spekulasi semakin menguat setelah keduanya disebut-sebut tinggal berdekatan, sehingga memunculkan pertanyaan publik terkait objektivitas dalam proses penunjukan.

Di tengah polemik tersebut, nama Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikbud Kaltim, Surasa, turut disebut dalam informasi yang beredar.

Menanggapi hal itu, Surasa memberikan klarifikasi dan membantah adanya keterlibatan dirinya dalam proses pengangkatan kepala sekolah.

“Dalam pengangkatan kepala sekolah, ada pihak lain yang memiliki kewenangan khusus untuk menangani hal tersebut,” ujarnya kepada awak media, Rabu (6/5/2026).

Ia menegaskan bahwa bidang yang dipimpinnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap penunjukan kepala sekolah di lingkungan SMK.

“Secara langsung, kami tidak memiliki keterkaitan maupun kewenangan untuk mengintervensi proses pengangkatan kepala sekolah di SMK mana pun,” tegasnya.

Surasa menjelaskan, fokus tugas Bidang Pembinaan SMK lebih diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan kejuruan serta pemerataan akses pendidikan di Kalimantan Timur.

Ia juga memastikan seluruh mekanisme pengangkatan kepala sekolah telah mengacu pada regulasi resmi pemerintah.

“Semua mekanisme sudah diatur dalam Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025. Kami di bidang Pembinaan SMK tetap berpegang pada profesionalisme aparatur,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Hadi Winata
Editor: Agus S

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membantah informasi yang beredar di media sosial terkait kehadiran Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dalam agenda debat publik yang disebut digelar oleh BEM KM Universitas Mulawarman.

Klarifikasi tersebut disampaikan langsung Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal. Ia menegaskan flyer yang beredar tidak pernah dikonfirmasi kepada pihak Pemprov maupun gubernur.

“Flyer itu tidak benar dan tidak pernah dikonfirmasi kepada kami,” tegas Faisal di Samarinda, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, hingga saat ini Gubernur Kaltim tidak pernah memberikan konfirmasi kehadiran dalam agenda debat sebagaimana tercantum di flyer tersebut. Bahkan saat ini Rudy Mas’ud diketahui sedang berada di Jakarta untuk menjalankan agenda lain.

Flyer yang ramai beredar diketahui merupakan materi publikasi dari BEM KM Universitas Mulawarman. Dalam flyer itu tertulis narasi “Gubernur Kaltim Menerima Tantangan Debat” dengan tema “Inkompetensi Pemerintah dalam Menentukan Skala Prioritas”.

Agenda tersebut direncanakan berlangsung di Teras Samarinda pada Rabu (6/5/2026) pukul 15.00 WITA sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional.

Selain Ketua BEM KM Unmul, kegiatan itu juga disebut menghadirkan Ketua BEM UGM 2025, Tiyo Ardianto.

Faisal menegaskan, informasi publik yang mencatut nama kepala daerah seharusnya terlebih dahulu dikonfirmasi kepada pihak terkait agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak langsung mempercayai informasi yang belum memiliki sumber resmi.

“Pandai-pandailah dalam bermedia sosial. Pastikan informasi berasal dari sumber resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Hadi Winata
Editor: Agus S

SAMARINDA – Pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman, Saiful Bachtiar, menyoroti dinamika politik di DPRD Kalimantan Timur terkait rencana penggunaan hak angket yang belakangan mulai mengalami perubahan arah di internal fraksi.

Menurut Saiful, DPRD Kaltim sebelumnya telah menyepakati penggunaan hak angket sebagai respons atas tuntutan massa dalam aksi demonstrasi 21 April 2026 lalu. Kesepakatan tersebut bahkan telah dituangkan secara tertulis dan ditandatangani unsur pimpinan maupun ketua fraksi.

“Yang disepakati dan ditandatangani itu adalah hak angket. Jadi secara tekstual, DPRD sudah menyepakati untuk menggunakan hak angket,” ujarnya.

Ia menilai, berbagai isu yang menjadi sorotan publik sebenarnya telah melalui proses penjabaran dan klarifikasi, termasuk persoalan sewa maupun isu lain yang sebelumnya dipersoalkan massa aksi.

“Masalah yang ada itu sudah dijabarkan, termasuk klarifikasinya soal sewa dan segala macam. Artinya DPRD sudah tidak ada alasan lagi untuk menunda,” katanya.

Namun dalam perkembangannya, muncul dinamika baru di internal DPRD Kaltim. Sejumlah fraksi mulai mempertimbangkan penggunaan hak interpelasi sebagai opsi lain sebelum melangkah lebih jauh.

Fraksi Partai Golkar menjadi salah satu yang mendorong penggunaan hak interpelasi guna meminta penjelasan resmi dari pemerintah daerah terkait berbagai kebijakan yang dipersoalkan.

Saiful menilai, secara hukum DPRD memang memiliki beberapa instrumen pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Dalam undang-undang itu opsional. Mau interpelasi, mau angket, atau menyatakan pendapat, itu bisa dipilih salah satunya,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa hak angket memiliki tingkat kewenangan lebih tinggi karena memungkinkan DPRD melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap bermasalah.

Sementara hak interpelasi lebih bersifat meminta penjelasan resmi kepada kepala daerah terkait kebijakan strategis yang diambil pemerintah.

Saiful juga mengingatkan pentingnya memperhatikan syarat formil dan materiil sebelum menentukan instrumen pengawasan yang akan digunakan DPRD.

“Harus dilihat dulu syarat formil dan materiilnya, kemudian objek kebijakan yang akan diuji. Dari situ baru ditentukan hak apa yang digunakan,” tegasnya.

Di tengah perbedaan pandangan antarfraksi tersebut, Saiful meminta DPRD tetap menjaga komitmen awal yang telah dibangun bersama agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

“Mestinya sudah bisa ditindaklanjuti. Tinggal bagaimana DPRD menjaga komitmennya,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Hadi Winata
Editor: Agus S

SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menyoroti kesiapan tenaga pendidik dalam menghadapi penerapan kurikulum baru yang mulai mengarah pada pembelajaran berbasis teknologi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya bergantung pada konsep pembelajaran, tetapi juga kesiapan guru dan dukungan sarana prasarana pendidikan.

Menurutnya, ada tiga komponen utama yang harus berjalan seimbang, yakni kurikulum, kualitas tenaga pengajar, dan fasilitas pendukung. Jika salah satu tidak optimal, maka proses pembelajaran akan mengalami hambatan di lapangan.

“Keberhasilan kurikulum itu bergantung pada kesiapan guru dan dukungan fasilitas. Kalau salah satunya tidak siap, tentu implementasinya tidak akan maksimal,” ujarnya.

Novan juga menyoroti penerapan muatan lokal, khususnya Bahasa Kutai, yang dinilai belum dapat diterapkan secara merata di sekolah-sekolah Samarinda karena keterbatasan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

“Masih banyak sekolah yang belum bisa mengajarkan bahasa daerah karena gurunya belum menguasai,” katanya.

Selain itu, perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan menjadi tantangan baru bagi tenaga pengajar. Materi pembelajaran seperti coding dan AI disebut membutuhkan kemampuan khusus yang belum dimiliki seluruh guru.

Ia mengungkapkan, beberapa sekolah bahkan mulai menggandeng pihak luar untuk membantu proses pembelajaran berbasis teknologi sebagai solusi sementara.

“Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Tidak semua tenaga pengajar siap dengan materi berbasis teknologi,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Samarinda, Ibnu Araby, mengakui bahwa kesiapan sumber daya manusia dan sarana pendukung masih menjadi kendala utama dalam penerapan kurikulum berbasis digital.

Menurutnya, program pembelajaran digital sebenarnya sudah mulai dijalankan sejak tahun lalu, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal.

“Kami sudah mulai sejak tahun sebelumnya, tetapi memang masih terkendala pada kesiapan guru dan sarana pendukung,” jelasnya.

Ia menambahkan, peningkatan kompetensi guru akan menjadi fokus utama pemerintah daerah agar transformasi pendidikan berbasis teknologi dapat berjalan efektif di seluruh sekolah.

“Kalau gurunya belum siap, tentu pembelajaran seperti coding dan AI tidak bisa berjalan optimal,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Hadi Winata
Editor: Agus S

SAMARINDA – Menjelang akhir tahun ajaran 2025/2026, isu pungutan biaya perpisahan sekolah kembali menjadi perhatian publik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda pun menegaskan larangan segala bentuk pengumpulan uang untuk kegiatan perpisahan siswa.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Disdikbud Kota Samarinda, Ibnu Araby, meminta seluruh kepala sekolah agar tidak membebani orang tua murid dengan iuran acara kelulusan maupun perpisahan.

Menurutnya, momen kelulusan seharusnya menjadi bentuk apresiasi atas perjuangan siswa selama menempuh pendidikan, bukan justru menjadi tekanan finansial bagi keluarga.

“Saya hanya mengingatkan dengan para kepala sekolah, bahwa tidak dilarang perpisahan. Tapi itu dilaksanakan di sekolah dengan suasana yang sangat sederhana,” tegas Ibnu usai hearing bersama DPRD Samarinda, Selasa (5/5/2026).

Ia menilai kegiatan perpisahan tetap dapat dilaksanakan tanpa harus mengeluarkan biaya besar, dengan memanfaatkan fasilitas sekolah yang tersedia.

Ibnu juga menyoroti praktik pengumpulan dana yang sering dikemas melalui berbagai cara agar terlihat legal atau atas dasar kesepakatan bersama.

Namun menurutnya, seluruh bentuk pungutan tetap tidak dibenarkan apabila diperuntukkan bagi kegiatan perpisahan sekolah.

“Yang tidak dibenarkan adalah memungut uang perpisahan dengan cara apa pun. Apakah itu melalui arisan, apakah itu melalui urunan, apalagi itu edaran seperti itu, apakah itu melalui paguyuban atau komite, nah itu tidak dibenarkan. Itu pesan saya,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menutup celah praktik pungutan yang selama ini kerap dilakukan melalui komite sekolah maupun paguyuban orang tua murid dengan dalih sukarela.

Disdikbud Samarinda juga melibatkan Inspektorat dalam pengawasan terhadap sekolah-sekolah guna memastikan instruksi tersebut dipatuhi.

Pengawasan diperketat mengingat saat ini sekolah juga tengah bersiap menghadapi agenda Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran baru.

Ibnu berharap suasana kelulusan tahun ini tetap berjalan khidmat tanpa adanya tekanan iuran yang memberatkan orang tua siswa.

“Jangan sampai ada orang tua murid yang merasa terbebani atau terintimidasi karena pungutan-pungutan yang tidak semestinya,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Abdi
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan di Ballroom Hotel Platinum Balikpapan, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Turut hadir para gubernur se-Kalimantan, termasuk Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, serta seluruh bupati dan wali kota dari lima provinsi di Pulau Kalimantan.

Dalam ajang tersebut, Kemendagri memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dengan kinerja terbaik pada sejumlah kategori, di antaranya penanggulangan kemiskinan dan stunting, entrepreneur government atau creative financing, penurunan tingkat pengangguran, pengendalian inflasi, hingga tata kelola pemerintahan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat mendorong peningkatan kinerja kepala daerah melalui persaingan yang sehat.

“Sebagai kepala daerah yang dipilih rakyatnya, metode terbaik adalah menciptakan iklim kompetitif sehingga mereka bisa saling bersaing secara sehat,” ujarnya.

Menurut Tito, total terdapat 24 pemerintah daerah di Kalimantan yang menerima apresiasi pada tahun ini.

Ia berharap penghargaan tersebut dapat memacu daerah penerima untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja pemerintahan.

“Daerah yang menerima penghargaan akan lebih terpacu, sementara yang belum akan berusaha untuk bisa menjadi pemenang dalam aspek lainnya,” jelasnya.

Adapun indikator penilaian meliputi pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, pengentasan kemiskinan dan stunting, hingga inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tito menyebut tingkat inflasi nasional saat ini berada di kisaran 2,4 persen yang dinilai cukup ideal dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional.

Meski Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum berhasil meraih penghargaan dalam ajang tersebut, dua kota di Kaltim berhasil membawa pulang penghargaan bergengsi.

Kota Samarinda meraih Terbaik Pertama kategori Entrepreneur Government/Creative Financing serta Terbaik Pertama Pengendalian Inflasi.

Sementara Kota Bontang berhasil meraih penghargaan Terbaik Pertama kategori Penurunan Tingkat Pengangguran.

Capaian tersebut dinilai menjadi bukti bahwa daerah di Kaltim mampu bersaing dalam aspek inovasi, pengelolaan ekonomi daerah, dan pelayanan publik di tingkat regional Kalimantan. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, melakukan kunjungan kerja ke Kota Balikpapan untuk meninjau langsung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Selasa (5/5/2026).

Program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kunjungan itu, Maruarar didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Kalimantan Timur, serta Wali Kota Balikpapan. Peninjauan dilakukan guna memastikan program bedah rumah berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Maruarar mengatakan pemerintah terus bergerak cepat menyediakan hunian layak sebagai bagian dari komitmen nasional yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, program BSPS menjadi bukti nyata kehadiran negara bagi masyarakat, khususnya warga miskin ekstrem.

“Program ini adalah bentuk nyata negara hadir untuk rakyat. Target nasional tahun ini meningkat sangat signifikan, dari 45 ribu unit pada tahun lalu menjadi 400 ribu unit rumah yang akan dibedah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, khusus untuk Kalimantan Timur, kuota BSPS pada 2026 juga mengalami peningkatan signifikan. Jika sebelumnya hanya sekitar 600 unit, kini meningkat menjadi 3.000 unit rumah.

Peningkatan tersebut dinilai sebagai respons pemerintah terhadap tingginya kebutuhan hunian layak di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di Balikpapan sendiri, program BSPS telah berjalan di sejumlah kelurahan dengan menyasar rumah tidak layak huni milik warga berpenghasilan rendah. Pemerintah kota melalui dinas terkait juga terus melakukan verifikasi dan pendampingan agar bantuan tepat sasaran serta sesuai standar pembangunan.

Salah satu penerima manfaat, Nur, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Selama enam tahun terakhir, ia bersama keluarganya tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan.

“Alhamdulillah sangat terbantu. Dulu kondisi rumah kami sangat memprihatinkan, sekarang sudah jauh lebih baik dan aman untuk keluarga,” ujarnya.

Selain program bedah rumah, pemerintah juga mendorong pertumbuhan sektor perumahan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan guna mempermudah akses pembiayaan hunian bagi masyarakat.

Program tersebut diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh rumah layak, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi dan perekonomian daerah.

Pemerintah Kota Balikpapan menilai program BSPS turut membantu mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.

Sejalan dengan itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti drainase dan jalan lingkungan juga terus diintegrasikan guna mendukung kawasan hunian yang lebih layak dan berkelanjutan.

Dengan peningkatan kuota dan dukungan lintas sektor, pemerintah berharap program BSPS dapat mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

PENAJAM PASER UTARA — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menerima gelontoran anggaran lebih dari Rp13 miliar pada sektor pendidikan melalui program revitalisasi sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2025.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga PPU, Ricci Firmansyah, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam workshop pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Qubika Boutique Hotel, IKN, Selasa (5/5/2026).

“Ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya atas bantuan yang telah diberikan kepada kami melalui program revitalisasi tahun 2025,” ujar Ricci.

Ia menjelaskan, pada tahap kedua program revitalisasi, PPU menerima alokasi anggaran sekitar Rp4,2 miliar untuk delapan sekolah prioritas yang terdiri dari satu PAUD, lima SD, dan dua SMP.

Selanjutnya, pada tahap ketiga, PPU kembali memperoleh tambahan anggaran hampir Rp10 miliar untuk sejumlah sekolah lainnya.

“Alhamdulillah di tahap ketiga kami mendapatkan penambahan lagi hampir Rp10 miliar untuk sejumlah sekolah. Jadi totalnya tahun 2025 itu ada sekitar Rp13 miliar lebih,” jelasnya.

Menurut Ricci, program revitalisasi tersebut menyasar pembangunan baru, penambahan ruang kelas, ruang guru, laboratorium, perpustakaan, fasilitas sanitasi, hingga penataan halaman dan pagar sekolah.

Pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan agar setara dengan standar fasilitas di kawasan IKN.

Untuk tahun 2026, Pemkab PPU telah mengusulkan sekitar 60 sekolah dari jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP yang tersebar di empat kecamatan agar kembali mendapatkan bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat.

Program tersebut turut didorong Komisi X DPR RI bersama Pemkab PPU guna memastikan sekolah-sekolah di wilayah penyangga IKN, khususnya Sepaku dan sekitarnya, memiliki fasilitas pendidikan yang layak dan merata.

Melalui revitalisasi ini, pemerintah berharap kualitas lingkungan belajar siswa semakin meningkat sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Penajam Paser Utara. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S