BALIKPAPAN – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) berupaya memperkuat pengamanan aset perusahaan melalui penyelesaian sertifikasi tanah di wilayah kerjanya. Hingga akhir Juni 2026, PLN UIP KLT telah menyelesaikan 47 sertifikat hak atas tanah dan 16 bidang perjanjian kerjasama pinjam pakai lahan sebagai bagian dari perwujudan pengelolaan aset yang tertib administrasi dan memiliki kepastian hukum guna mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Penyelesaian sertifikasi tersebut merupakan hasil sinergi PLN dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya, mulai dari pemberkasan hingga diterbitkannya sertifikat hak atas tanah.

General Manager PLN UIP Kalimantan Bagian Timur, Dewanto, mengatakan bahwa sertifikasi aset memiliki peran penting dalam rangka menjaga keberlangsungan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap aset negara.

“Proses pensertifikasian tanah merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mewujudkan tata kelola aset yang baik. Kepastian hukum atas aset yang telah dibebaskan menjadi fondasi penting terwujudnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berkelanjutan, sekaligus memastikan aset negara terlindungi dengan baik,” ujar Dewanto.

Menurutnya, keberhasilan penyelesaian sertifikasi aset merupakan hasil kolaborasi yang baik antara PLN dengan berbagai pihak yang selama ini memberikan dukungan dalam proses administrasi pertanahan.

“Kami mengapresiasi dukungan Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi bersama PLN. Kolaborasi ini menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan aset yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel,” tambah Dewanto.

PLN UIP Kalimantan Bagian Timur berkomitmen memperkuat tata kelola aset sebagai bagian dari penerapan Good Corporate Governance (GCG), sehingga diharapkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. (Bom)

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, di Ruang Diklat Lantai III Kantor Bupati Kubar, Senin (29/6/2026).

Rakor menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Barat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPKPP Kutai Barat, Florensius Steven, mengatakan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kutai Barat telah terbentuk sebagai tim lintas sektoral. Namun, tindak lanjut terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan mengenai pelepasan sejumlah kawasan hutan yang bersinggungan dengan hak pengelolaan masyarakat masih memerlukan langkah konkret.

“Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman seluruh anggota gugus tugas agar pelaksanaan reforma agraria dapat diwujudkan melalui aksi bersama yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Nanang Adriani menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan rakor. Ia menegaskan komitmen Pemkab Kubar untuk terus mendukung pelaksanaan reforma agraria sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum atas tanah, mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, menyelesaikan konflik agraria, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pertanahan yang tertib dan berkeadilan.

Menurut Nanang, reforma agraria memiliki arti penting bagi Kutai Barat yang memiliki karakteristik wilayah berupa kawasan hutan, wilayah adat, lahan pertanian, serta kawasan yang berpotensi dikembangkan sebagai investasi.

“Karena itu diperlukan pengelolaan pertanahan yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat,” katanya.

Ia juga menyoroti peran Badan Bank Tanah sebagai instrumen penting dalam penyediaan lahan untuk kepentingan umum, pembangunan nasional, dan pemerataan ekonomi.

“Pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat,” tegasnya.

Melalui rakor tersebut, Pemkab Kutai Barat berharap tercipta kesamaan persepsi dan penguatan koordinasi antarinstansi. Selain itu, diharapkan lahir rekomendasi strategis untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan agraria, penataan aset, serta penetapan potensi tanah Hak Pengelolaan Badan Bank Tanah di Kabupaten Kutai Barat.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyambut dimulainya kembali produksi gas dari lapangan yang kini dikelola Indosino, sebelumnya dikenal sebagai Blok Pandawa. Produksi perdana tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor migas di daerah sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian PPU.

Bupati PPU, Mudyat Noor, mengaku bersyukur setelah proses yang cukup panjang akhirnya lapangan tersebut kembali berproduksi.

“Alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya Indosino yang dulu namanya Blok Pandawa mulai berproduksi lagi. Kita berharap kegiatan ini bisa berjalan lancar dan kapasitas produksinya terus meningkat,” ujarnya.

Menurutnya, keberlanjutan produksi gas akan memberikan berbagai manfaat bagi daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan penerimaan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), hingga bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Yang pertama tentu membuka lapangan kerja. Kedua, menaikkan DBH. Ketiga, memberikan tambahan pendapatan daerah. Karena itu fasilitas ini harus kita jaga bersama agar operasionalnya berjalan baik dan berkelanjutan,” katanya.

Mudyat berharap produksi gas dari lapangan tersebut menjadi dasar perhitungan baru terhadap besaran DBH yang diterima PPU, di tengah kebijakan pemerintah pusat yang sedang melakukan penyesuaian penyaluran dana bagi hasil.

“Dengan produksi yang berjalan, otomatis ada perhitungan baru terhadap DBH yang diterima PPU. Kita berharap ini bisa memberikan nilai tambah, baik untuk meningkatkan DBH maupun PAD, khususnya di Kalimantan Timur,” jelasnya.

Selain Indosino, Pemkab PPU juga menaruh harapan terhadap pengembangan Lapangan Wailawi. Menurut Mudyat, wilayah tersebut memiliki karakteristik yang mirip dengan Blok Pandawa karena berada dalam satu hamparan kawasan migas.

Ia berharap Lapangan Wailawi dapat mengikuti jejak keberhasilan produksi yang kini berlangsung sehingga potensi migas di PPU dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Terkait keterlibatan pemerintah daerah, Mudyat menjelaskan saat ini pengelolaan lapangan masih sepenuhnya berada di bawah operator. Namun, Pemkab berharap dapat memperoleh manfaat melalui skema Participating Interest (PI) sebagai bagian dari hak daerah atas kegiatan usaha hulu migas.

“Nantinya kita berharap melalui PI itu juga bisa ikut meningkatkan PAD. Intinya kita ingin bersama-sama memperkuat ketahanan energi sekaligus ketahanan fiskal di PPU,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mudyat menilai PPU masih memiliki potensi migas yang besar untuk dikembangkan. Namun, pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mempromosikan potensi tersebut karena kewenangan sektor hulu migas berada di pemerintah pusat.

Karena itu, ia berharap SKK Migas membuka lebih banyak data dan hasil kajian mengenai cadangan migas di PPU agar dapat menarik minat investor.

“Kita berharap SKK Migas membuka sebesar-besarnya potensi hasil riset yang mereka miliki. Berapa sebenarnya cadangan dan potensi migas di PPU. Kalau data itu terbuka, saya yakin akan semakin banyak investor di sektor oil and gas yang tertarik berinvestasi di Penajam Paser Utara,” pungkasnya.

Pewarta: Deddypz
Editor: Agus S.

PPU – Cuaca terik yang melanda Kecamatan Sepaku dalam beberapa pekan terakhir mulai berdampak pada ketersediaan air baku. Minimnya curah hujan menyebabkan debit air baku di Sungai Tengin mengalami penurunan, meski distribusi air bersih kepada pelanggan hingga kini masih berjalan normal.

Kepala Unit Sepaku Perumda Air Minum Danum Taka, Jalil Ardiansyah, mengatakan penurunan debit air dipicu musim kemarau yang mulai dirasakan di wilayah tersebut.

“Untuk debit memang ada penurunan di air baku karena curah hujan sangat kurang. Untuk pelayanan kepada pelanggan sementara ini masih lancar,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (29/6/2026).

Ia mengatakan kondisi tersebut terus dipantau agar tidak mengganggu pelayanan apabila musim kemarau berlangsung lebih lama.

Sebagai perbandingan, pada Agustus 2023 lalu debit air baku di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sepaku sempat turun hingga 50 sentimeter. Penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah lain, seperti Sotek sekitar 5 sentimeter, Waru dan Maridan 10 sentimeter, serta Lawe-Lawe mencapai 25 sentimeter.

Selain penurunan debit air, Perumda juga masih menghadapi kendala berupa kebocoran jaringan pipa distribusi yang dapat mengganggu pelayanan kepada pelanggan.

“Adapun kendala kecil seperti adanya kebocoran pada pipa kami sehingga mengganggu pelayanan kepada pelanggan,” ungkap Jalil.

Salah satu insiden terbaru terjadi di kawasan Patok 90 Kiri, bekas Masjid Lama Desa Tengin Baru. Pipa distribusi berdiameter 4 inci yang tertanam di dalam tanah rusak setelah terkena bucket excavator yang beroperasi di lokasi tersebut sehingga air bersih terbuang dan jaringan mengalami kerusakan.

Untuk mencegah kejadian serupa, Perumda Air Minum Danum Taka Unit Sepaku mengimbau masyarakat maupun kontraktor agar berkoordinasi terlebih dahulu sebelum mengoperasikan alat berat di sekitar jalur pipa.

Dengan demikian, petugas dapat menunjukkan posisi jaringan pipa sehingga pekerjaan dapat dilakukan tanpa merusak infrastruktur distribusi air bersih.

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Polemik Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP di Kota Samarinda terus bergulir. Sejumlah orang tua siswa melayangkan protes setelah anak mereka gagal diterima di sekolah negeri melalui jalur domisili, meski rumah mereka berada di sekitar sekolah yang dituju. Bahkan, terdapat calon siswa yang dilaporkan ditolak hingga sembilan sekolah.

Gelombang keberatan itu akhirnya dibawa ke Dinas Pendidikan Kota Samarinda melalui audiensi yang difasilitasi Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP), Inspektorat Kota Samarinda, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur.

Persoalan yang mencuat bukan hanya soal titik koordinat dalam sistem domisili, tetapi juga menyangkut akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu, transparansi seleksi, hingga komitmen Pemkot Samarinda menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB.

PERTANYAKAN SISTEM DOMISILI

Keluhan pertama datang dari para orang tua yang menilai mekanisme seleksi tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.

Mutiara, salah seorang wali murid, mengaku bingung karena anaknya tahun lalu diterima melalui jalur domisili di sekolah tujuan. Namun tahun ini, dengan alamat rumah yang sama, anaknya justru gagal memperoleh kursi di sekolah negeri.

“Anak saya tahun lalu melalui jalur domisili diterima di sekolah yang dituju. Tahun ini, dengan jarak rumah yang sama, anak saya justru tidak diterima. Bukannya sekadar terlempar, tapi kami benar-benar tidak mendapatkan sekolah. Apakah maksudnya anak kami tidak perlu sekolah?” keluhnya.

Menurutnya, sistem penghitungan berdasarkan titik koordinat membuat persaingan menjadi jauh lebih ketat sehingga calon siswa yang tinggal dekat sekolah pun dapat tergeser.

Kondisi lebih berat dialami Susiana. Ia mengaku anaknya telah mencoba mendaftar ke sembilan sekolah negeri, namun seluruhnya berakhir dengan penolakan.

TRC PPA SOROTI HAK ANAK UNTUK SEKOLAH

Keluhan para orang tua kemudian diterima Ketua TRC PPA Kalimantan Timur, Rina Zainun. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar lolos atau tidak lolos seleksi, melainkan menyangkut hak anak memperoleh pendidikan.

Ia mencontohkan adanya orang tua tunggal yang tidak memiliki kendaraan pribadi dan tidak mampu membiayai sekolah swasta apabila anaknya gagal masuk sekolah negeri.

“Ada orang tua yang single mom dan tidak memiliki kendaraan pribadi. Terkendala jarak yang jauh membuat mereka kesulitan. Jika tidak bisa masuk sekolah negeri, apakah anak-anak ini harus berhenti sekolah dan tidak meneruskan pendidikannya?” tegasnya.

Rina juga mengungkapkan pihaknya menerima laporan adanya calon siswa yang sudah mencoba mendaftar ke tiga, enam, bahkan sembilan sekolah negeri tetapi tetap tidak diterima.

Selain itu, muncul pula keluhan mengenai siswa yang memiliki nilai Surat Keterangan Lulus (SKL) maupun Tes Kemampuan Akademik (TKA) cukup tinggi, namun tetap gagal lolos seleksi. Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan keresahan besar di tengah masyarakat.

AUDIENSI DENGAN PEMKOT SAMARINDA

Persoalan tersebut kemudian dibahas dalam audiensi bersama Dinas Pendidikan, TWAP, Inspektorat, dan Diskominfo Kota Samarinda.

Salah seorang perwakilan orang tua, Junaidi, mengatakan anaknya ditolak di tiga sekolah negeri meski rumahnya berada dalam radius yang dinilai dekat.

“Kami mewakili orang tua siswa jalur domisili yang di beberapa sekolah justru tertolak. Anak saya berada di zonasi yang jaraknya tidak jauh dari radius sekolah, tapi tetap tidak diterima. Begitu juga saat mencoba ke ring kedua yang jaraknya lebih jauh, hasilnya tetap sama,” katanya.

Menurut Junaidi, para orang tua bukan hanya mempertanyakan hasil seleksi, tetapi juga menginginkan transparansi sistem serta kepastian bagi anak-anak mereka sebelum tahun ajaran baru dimulai.

Ia juga meminta komitmen Pemkot Samarinda mengenai kebijakan zero tolerance benar-benar diterapkan apabila ditemukan pelanggaran.

“Kami mendukung penuh pernyataan Pak Wali Kota terkait zero tolerance dalam penerimaan siswa baru, asalkan benar-benar diterapkan. Namun pada kenyataannya masih ada temuan-temuan di lapangan yang tidak sesuai aturan,” ujarnya.

Para orang tua juga telah menyerahkan surat pengaduan resmi kepada pemerintah.

INSPEKTORAT: TIDAK ADA LAGI PRAKTIK TITIPAN

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Kota Samarinda, Firdaus Akbar, memastikan Wali Kota Samarinda telah memberi mandat kepada Inspektorat untuk mengoordinasikan Tim Pengawasan SPMB.

Ia menegaskan seluruh proses penerimaan peserta didik baru harus berlangsung transparan dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.

“Bapak Wali Kota menegaskan tidak ada lagi praktik-praktik masa lalu. Pelaksanaan SPMB harus sesuai ketentuan, berintegritas, berkeadilan, dan tidak ada diskriminasi,” katanya.

Firdaus juga meminta masyarakat tidak ragu melapor apabila menemukan dugaan pelanggaran. Menurutnya, setiap laporan akan diproses dengan batas waktu maksimal tujuh hari kerja sepanjang data dan bukti yang disampaikan lengkap.

“Semakin cepat datanya masuk, semakin cepat kami proses. Standar maksimal penyelesaian laporan adalah tujuh hari kerja, dengan catatan data dan fakta yang dilampirkan lengkap. Identitas pelapor akan kami lindungi,” tegasnya.

TWAP: APLIKASI MENGHITUNG TITIK TERDEKAT

Sementara itu, anggota TWAP Kota Samarinda, Suwar Wiguno, menilai sebagian besar polemik muncul akibat perbedaan pemahaman mengenai mekanisme jalur domisili.

Ia menjelaskan sistem menghitung titik koordinat rumah menuju sekolah secara otomatis sehingga hasil seleksi tidak dapat dimanipulasi.

“Sebenarnya ini masalah penafsiran. Jalur domisili itu menghitung titik koordinat terdekat dari sekolah. Aplikasi tidak bisa bohong. Setelah kami jelaskan mekanismenya kepada para orang tua, mereka akhirnya memahami posisi mereka,” jelasnya.

Suwar juga membantah adanya perlakuan khusus terhadap pihak tertentu agar dapat diterima di sekolah favorit. Menurutnya, seluruh proses harus mengikuti petunjuk teknis yang berlaku.

“Tidak ada istilah anak orang hebat harus diterima di sekolah tertentu. Semua harus sesuai juknis. Kami di TWAP hanya memberikan pendampingan dan memastikan Dinas Pendidikan sebagai pelaksana teknis berjalan di koridor yang benar,” tegasnya.

Ia memastikan seluruh laporan masyarakat akan diverifikasi bersama Tim Pengawas dan Satgas dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Hingga kini, para orang tua masih menunggu langkah konkret Pemkot Samarinda untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Mereka berharap evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB tidak hanya menyelesaikan kasus yang telah muncul, tetapi juga memastikan setiap anak memperoleh hak yang sama untuk mengakses pendidikan negeri tanpa terhambat persoalan sistem, jarak, maupun kemampuan ekonomi.

Penulis: Dimas
Editor: Nicha R./Agus S.