BALIKPAPAN — Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Balikpapan. Seorang tersangka berinisial NF diamankan pada Selasa (6/5/2026) sekitar pukul 13.30 WITA.

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan maraknya peredaran narkotika di wilayah Balikpapan. Menindaklanjuti informasi itu, tim yang dipimpin Hendri Sidabutar langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan tersangka.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 1 kilogram. Barang haram tersebut diduga akan diedarkan di wilayah Balikpapan dan sekitarnya.

Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romy Tamtelahitu, mengatakan tersangka akan dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan pidana lain yang berlaku.

“Pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Kami akan terus bertindak tegas terhadap para pelaku,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Ia menambahkan, pemberantasan narkoba menjadi perhatian serius Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro. Karena itu, jajaran Direktorat Reserse Narkoba terus menggencarkan operasi dan pengungkapan kasus secara masif di seluruh wilayah hukum Kalimantan Timur.

Menurutnya, peran masyarakat juga sangat penting dalam membantu aparat kepolisian mengungkap peredaran narkotika yang meresahkan.

Polda Kaltim mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan setiap aktivitas mencurigakan melalui layanan kepolisian 110 maupun kanal pengaduan resmi lainnya.

“Dengan pengungkapan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di wilayah Kalimantan Timur,” tutupnya. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA – Menjelang akhir tahun ajaran 2025/2026, isu biaya perpisahan sekolah kembali menjadi perhatian publik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda menegaskan larangan pungutan dalam bentuk apa pun untuk kegiatan perpisahan siswa.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Disdikbud Samarinda, Ibnu Araby, meminta seluruh kepala sekolah tidak membebani orang tua murid dengan iuran acara kelulusan maupun perpisahan.

Menurutnya, momen kelulusan seharusnya menjadi ajang syukur dan apresiasi atas pencapaian siswa, bukan malah menjadi tekanan ekonomi bagi keluarga.

“Saya hanya mengingatkan dengan para kepala sekolah, bahwa tidak dilarang perpisahan. Tapi itu dilaksanakan di sekolah dengan suasana yang sangat sederhana,” tegas Ibnu usai hearing bersama DPRD, Selasa (5/5/2026).

Ia menegaskan larangan tersebut berlaku untuk semua bentuk pengumpulan dana, termasuk yang dikemas atas nama kesepakatan bersama, arisan, urunan, paguyuban maupun komite sekolah.

“Yang tidak dibenarkan adalah memungut uang perpisahan dengan cara apa pun. Apakah itu melalui arisan, apakah itu melalui urunan, apalagi itu edaran seperti itu, apakah itu melalui paguyuban atau komite nah itu tidak dibenarkan. Itu pesan saya,” lanjutnya.

Pernyataan itu sekaligus menutup celah praktik pungutan berkedok sumbangan sukarela yang selama ini kerap terjadi menjelang kelulusan siswa.

Ibnu menilai sekolah tetap bisa menggelar kegiatan perpisahan tanpa harus membebani wali murid, salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas sekolah secara sederhana dan khidmat.

Selain memberikan instruksi kepada sekolah, Disdikbud Samarinda juga menggandeng Inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap kemungkinan pelanggaran di lapangan.

Pengawasan tersebut dilakukan di tengah persiapan agenda pendidikan lainnya, termasuk Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026.

Disdikbud berharap penegasan ini mampu menciptakan suasana kelulusan yang lebih sehat dan tidak lagi memunculkan keresahan di kalangan orang tua siswa akibat pungutan yang dinilai memberatkan.

Ibnu juga berharap seluruh sekolah mematuhi instruksi tersebut demi menjaga integritas dunia pendidikan di Kota Samarinda.

“Kita ingin suasana kelulusan berjalan baik, sederhana, dan tidak ada lagi orang tua yang merasa terbebani oleh pungutan-pungutan yang tidak semestinya,” tutupnya. (MK)

Penulis: Abdi
Editor: Agus S

SAMARINDA – Tabir gelap kasus pembunuhan disertai mutilasi di kawasan Gunung Planduk, Kelurahan Sempaja Selatan, mulai tersingkap. Polsek Sungai Pinang menggelar rekonstruksi dengan memperagakan 39 adegan penting yang mengarah pada dugaan kuat pembunuhan berencana.

Rekonstruksi yang digelar di Mapolsek Sungai Pinang itu dilakukan untuk mencocokkan keterangan para tersangka dengan fakta di lapangan. Seluruh adegan diperagakan secara rinci, mulai dari komunikasi awal antar pelaku, proses eksekusi, hingga pembuangan jasad korban.

Kanit Reskrim Polsek Sungai Pinang, Iptu Rizky Tovas, mengungkapkan bahwa hasil rekonstruksi memperlihatkan adanya komunikasi intensif antar tersangka sejak Januari 2026.

“Secara gamblang, dari bulan Januari hingga 18 Februari, kedua tersangka melakukan komunikasi dan bahkan mengecek lokasi yang akan digunakan untuk membuang korban,” ujarnya kepada awak media.

Menurut Rizky, fakta tersebut menjadi dasar kuat bagi penyidik untuk menerapkan pasal pembunuhan berencana selain pasal pembunuhan biasa.

Ia menilai adanya tahapan komunikasi dan survei lokasi menunjukkan aksi tersebut tidak dilakukan secara spontan, melainkan telah dipersiapkan sebelumnya.

Pihak Kejaksaan Negeri Samarinda yang turut hadir dalam rekonstruksi juga melihat adanya unsur kesepahaman jahat antar pelaku. Kasubsi Pra Penuntutan Bidang Tindak Pidana Umum Kejari Samarinda, Stefano, menyebut terdapat indikasi “meeting of mind” dalam kasus tersebut.

“Dari rekonstruksi ini mulai tergambar adanya kesamaan niat antara pelaku satu dan dua. Unsur perencanaan terlihat jelas dari adanya tahapan sebelum kejadian, termasuk rencana pembuangan jasad,” katanya.

Meski demikian, pihak kejaksaan masih menunggu kelengkapan sejumlah dokumen penting sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, salah satunya hasil visum resmi.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka, Surtini, mengatakan pihaknya akan tetap mendampingi klien selama proses hukum berjalan dan memastikan hak-hak hukum mereka terpenuhi.

“Kami akan mendampingi dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Tim advokat akan berupaya memberikan pembelaan terbaik dan mengupayakan hal-hal yang dapat meringankan bagi yang bersangkutan di persidangan nanti,” ujarnya.

Kasus mutilasi ini menjadi perhatian besar masyarakat Samarinda karena dinilai sangat sadis dan terencana. Kepolisian memastikan proses penyidikan terus dikebut agar perkara segera mendapatkan kepastian hukum melalui persidangan. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur menggelar jumpa pers guna memberikan klarifikasi atas sejumlah isu yang tengah viral di masyarakat, khususnya terkait pengelolaan aset dan anggaran pemerintah daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Samarinda, Selasa (5/5/2026) ini menghadirkan Kepala Diskominfo Kaltim, H. Muhammad Faisal, serta Plt. Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany sebagai narasumber.

Jumpa pers tersebut digelar sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi informasi publik sekaligus meluruskan berbagai persepsi yang berkembang akibat informasi yang dinilai belum utuh di ruang publik.

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, mengatakan sejumlah isu yang mencuat di media sosial mulai dari pengadaan mobil dinas, renovasi rumah jabatan, pengadaan kursi pijat hingga layanan laundry perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak memunculkan kesalahpahaman di masyarakat.

“Informasi yang beredar di media sosial seringkali terpotong dan tidak utuh. Karena itu, kami hadir untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan berbasis data,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Astri Intan Nirwany untuk pertama kalinya tampil langsung di hadapan awak media guna menjelaskan tugas dan fungsi Biro Umum sekaligus memaparkan detail pengelolaan anggaran di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim.

“Ini pertama kalinya saya duduk di depan teman-teman media. Mohon pengertian jika dalam penyampaian masih ada kekurangan,” ucapnya.

Ia menjelaskan Biro Umum memiliki tugas strategis dalam mendukung operasional pimpinan daerah, mulai dari gubernur, wakil gubernur hingga sekretaris daerah. Tugas tersebut mencakup pelayanan kerumahtanggaan pimpinan, pengelolaan keuangan serta pengelolaan aset pemerintah.

Aset yang dikelola meliputi Kantor Gubernur, gedung perkantoran, rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur, ruang pertemuan seperti Odah Etam, guest house, masjid hingga convention hall.

“Semua ini kami kelola untuk memastikan pelayanan kepada pimpinan dan tamu pemerintah berjalan optimal, sekaligus tetap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” jelasnya.

Astri juga meluruskan isu terkait anggaran rehabilitasi rumah jabatan gubernur senilai Rp25 miliar yang sempat viral. Ia menegaskan angka tersebut merupakan total dari 57 paket kegiatan, bukan satu proyek tunggal.

“Dari total itu, hanya sekitar Rp3 miliar yang dialokasikan untuk rehabilitasi rumah jabatan gubernur. Sisanya untuk perbaikan gedung lain dan pengadaan sarana prasarana,” tegasnya.

Ia menyebut, dari 57 paket kegiatan tersebut terdapat dua paket yang tidak dilaksanakan sehingga tersisa 55 paket kegiatan. Selain itu, angka Rp25 miliar yang tercantum dalam sistem merupakan pagu perencanaan, bukan nilai realisasi akhir.

“Dalam pelaksanaan ada proses negosiasi dan efisiensi, sehingga realisasinya tidak sebesar pagu yang tercantum,” tambahnya.

Lebih lanjut, Astri menjelaskan bahwa rencana rehabilitasi sebenarnya telah disusun sejak 2024 untuk kebutuhan tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari kesiapan fasilitas bagi pimpinan daerah yang akan menjabat.

Ia mengungkapkan kondisi sejumlah fasilitas rumah jabatan sebelumnya cukup memprihatinkan, mulai dari instalasi listrik rusak, sistem air yang tidak berfungsi optimal hingga atap bocor.

“Bahkan saat cuaca ekstrem, ada bagian bangunan yang terdampak cukup parah. Ini kami lihat langsung di lapangan,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi dasar perlunya rehabilitasi, terlebih saat ini intensitas kegiatan di rumah jabatan meningkat cukup tinggi.

“Sekarang hampir setiap hari ada kegiatan, sehingga fasilitas harus siap dan representatif,” katanya.

Melalui jumpa pers ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

“Kami terbuka terhadap kritik dan masukan. Yang terpenting, informasi yang diterima masyarakat harus utuh dan tidak menyesatkan,” tutup Faisal. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SENDAWAR — Tim Unit Reskrim Polsek Bentian Besar berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah hukum Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Minggu (3/5/2026) lalu.

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan seorang pemuda berinisial S (28) beserta barang bukti sebanyak 13 poket narkotika jenis sabu.

Kapolsek Bentian Besar, Iptu Nelson Eddy Bojoh, mengatakan saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 12 poket sabu yang dibungkus plastik klip bening ukuran sedang dan satu poket lainnya berukuran kecil.

Seluruh barang bukti langsung diamankan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

“Dari hasil interogasi awal, tersangka mengakui barang tersebut miliknya yang akan diedarkan di wilayah Kecamatan Bentian Besar,” ujar Kapolsek kepada pewarta, Selasa (5/5/2026).

Nelson menjelaskan, pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan intensif yang dilakukan tim Reskrim selama beberapa hari terakhir.

Menurutnya, pihak kepolisian tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Bentian Besar.

“Pengungkapan ini adalah bukti bahwa kami tidak memberi ruang bagi peredaran narkoba di wilayah kami,” tegasnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 609 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Tersangka terancam hukuman pidana penjara paling singkat lima tahun karena diduga tanpa hak menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, hingga memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Kapolsek juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang telah membantu memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

Ia mengajak seluruh masyarakat Bentian Besar untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam memerangi peredaran narkoba.

“Ini perang kita bersama. Selamatkan generasi muda dari bahaya narkotika. Jika ada informasi sekecil apa pun, segera laporkan ke kami,” pungkasnya.

Saat ini tersangka dan barang bukti telah diamankan di Polsek Bentian Besar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Komando Distrik Militer (Kodim) 0912 Kutai Barat bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan kegiatan penanaman bibit pohon secara serentak di kawasan Taman Kota Sendawar, kompleks perkantoran Pemkab Kutai Barat, Senin (4/5/2026).

Kegiatan bertema “Teruslah Menanam, Menyatu Dengan Alam, Menebar Kebaikan” itu menjadi bentuk sinergi lintas sektor dalam mendukung pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim di wilayah Kutai Barat.

Sedikitnya 5.900 bibit pohon ditanam dalam kegiatan tersebut. Bibit yang ditanam terdiri dari pohon keras dan endemik seperti Ulin sebanyak 1.000 batang, Meranti 1.000 batang, Mahoni 200 batang, Kapur 200 batang, dan Gaharu 100 batang.

Selain itu, turut ditanam berbagai jenis pohon buah seperti Rambai 1.200 batang, Matoa 300 batang, Jambu Air 200 batang, Mata Kucing 200 batang, Rambutan 200 batang, Sawo 200 batang, Sirsak 150 batang, Pete 100 batang, hingga Cempedak sebanyak 50 batang.

Dandim 0912 Kutai Barat, Letkol Inf Doni Fransisco, mengatakan kegiatan penghijauan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menghadapi dampak perubahan iklim.

“Menanam pohon berarti kita sedang menitipkan kehidupan bagi generasi masa depan. Ini bentuk komitmen kami bersama pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus menciptakan ruang terbuka hijau serta menjaga kelestarian lingkungan di Kutai Barat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan penghijauan serentak tersebut merupakan bagian dari program Kodam VI/Mulawarman Tahun 2026.

Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah nyata dalam menghadapi ancaman perubahan iklim yang semakin terasa.

“Ini adalah langkah konkret menghadapi perubahan iklim yang semakin nyata. Kita tidak hanya menanam, tetapi juga harus merawat agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” katanya.

Menurut Frederick, keberhasilan program penghijauan membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah hingga masyarakat.

Ia juga menyoroti potensi ekonomi dari tanaman produktif yang ditanam, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat di masa mendatang. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun masa depan daerah dan generasi penerus di Mahakam Ulu.

Hal itu disampaikannya usai memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Lapangan Cor Ujoh Bilang, Senin (4/5/2026).

Menurut Angela, pendidikan bukan hanya sekadar proses belajar di dalam ruang kelas, tetapi juga menjadi jalan untuk membentuk karakter, memuliakan manusia, serta membuka kesempatan bagi setiap anak agar dapat berkembang dan memiliki masa depan yang lebih baik.

“Peringatan Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum penting bagi kita untuk kembali meneguhkan bahwa pendidikan adalah kunci dalam membangun masa depan Mahakam Ulu,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendidikan juga menjadi sarana untuk memastikan anak-anak tumbuh dengan harapan dan tidak dibatasi oleh kondisi maupun keterbatasan yang ada.

“Pendidikan adalah jalan untuk memastikan anak-anak kita tumbuh dengan harapan, bukan dibatasi oleh keadaan,” katanya.

Angela mengakui bahwa tantangan geografis masih menjadi salah satu hambatan utama dalam pemerataan akses pendidikan di Mahakam Ulu. Namun demikian, pemerintah daerah berkomitmen memastikan layanan pendidikan tetap hadir secara adil, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

“Di Mahakam Ulu, kami memahami bahwa tantangan geografis seringkali menjadi hambatan dalam akses pendidikan,” ungkapnya.

Karena itu, Pemkab Mahulu terus mendorong penguatan kualitas guru, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

“Kami terus mendorong penguatan kualitas guru, peningkatan sarana prasarana, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman,” tegasnya.

Angela berharap seluruh anak di Mahakam Ulu dapat tumbuh menjadi generasi yang kuat, mandiri, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

“Mari kita bersama-sama menghadirkan pendidikan yang benar-benar bermakna bagi masyarakat,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Mahakam Ulu mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di wilayah tersebut.

Sekretaris Diskominfostandi Mahulu, Evodius Awang, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional untuk memperoleh data yang akurat dan terpercaya mengenai kondisi serta perkembangan ekonomi, termasuk di Kabupaten Mahakam Ulu.

Menurutnya, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Data ini menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Evodius, Selasa (5/5/2026).

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, mulai dari pelaku usaha, pelaku ekonomi, hingga masyarakat umum.

Karena itu, Evodius mengajak seluruh masyarakat Mahakam Ulu untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus di lapangan.

“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing,” ungkapnya.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi daerah, sehingga pemerintah dapat merancang program pembangunan yang lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S