JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima laporan akhir Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari tiga jam dan membahas arah besar reformasi institusi kepolisian ke depan.

Ketua KPRP, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan bahwa seluruh hasil kerja komisi sejak awal pembentukan telah dilaporkan secara menyeluruh kepada Presiden.

Proses penyusunan rekomendasi dilakukan melalui dialog dengan berbagai pihak, mulai dari lembaga negara, organisasi masyarakat, hingga unsur internal kepolisian. Tim KPRP juga melakukan kunjungan ke sejumlah daerah untuk menyerap langsung aspirasi publik terkait reformasi Polri.

Seluruh hasil kajian dan rekomendasi tersebut dirangkum dalam 10 buku laporan yang memuat arah kebijakan reformasi kepolisian secara komprehensif.

“Kami laporkan tadi sebanyak 10 buku, yaitu menyangkut keseluruhan policy reform, policy alternative untuk dijalankan oleh pemerintah maupun oleh Polri secara internal,” ujar Jimly.

Ia menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut tidak hanya mencakup pembenahan internal institusi, tetapi juga usulan revisi Undang-Undang Polri serta penyusunan aturan turunan untuk memperkuat implementasi reformasi.

Program reformasi ini dirancang sebagai agenda jangka menengah yang ditargetkan berjalan hingga tahun 2029.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah arahan terhadap poin-poin rekomendasi yang disampaikan KPRP, termasuk menolak wacana pembentukan kementerian baru di bidang keamanan.

“Kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru. Tapi Presiden juga tanya, kita jelaskan yang kesimpulan kami manfaatnya dibandingkan mudharat-nya, mudharat-nya lebih banyak maka ya sudah kita tidak usulkan itu,” jelas Jimly.

Selain itu, Presiden memutuskan mekanisme pengangkatan Kapolri tetap menggunakan sistem yang berlaku saat ini, yakni diangkat Presiden dengan persetujuan DPR.

“Setelah berdiskusi plus-minusnya, Bapak Presiden memberi arahan ya sudah seperti sekarang saja. Jadi Kapolri tetap diangkat oleh Presiden atas persetujuan dari DPR seperti praktik sekarang ini,” ungkapnya.

Presiden juga memberikan perhatian terhadap penguatan fungsi pengawasan eksternal melalui Kompolnas agar lebih independen dan memiliki kewenangan yang lebih kuat.

“Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas. Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat dan keanggotaannya tidak lagi ex-officio seperti sekarang tapi disepakati dia independen,” tutur Jimly.

Selain itu, pemerintah juga akan memperjelas batasan jabatan bagi anggota Polri di luar institusi melalui regulasi yang lebih tegas dan terbatas.

Pertemuan ini sekaligus menjadi penutup masa tugas KPRP setelah menjalankan mandat sejak dilantik pada November 2025. Seluruh rekomendasi tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis guna memperkuat institusi Polri yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. (MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) merekomendasikan agar posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berada langsung di bawah Presiden tanpa ditempatkan di bawah kementerian mana pun.

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rangkaian pembahasan reformasi kepolisian saat pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa struktur kelembagaan Polri tidak perlu diubah.

“Mengenai kedudukan Polri tetap seperti sekarang. Polri langsung berada di bawah Presiden dan tidak dibentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian atau meletakkan kepolisian di bawah kementerian yang ada sekarang,” ujarnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan hasil kajian KPRP yang tidak merekomendasikan pembentukan kementerian baru di sektor keamanan.

Ketua KPRP, Jimly Asshiddiqie, menyebut opsi pembentukan kementerian baru sebelumnya memang sempat dibahas secara mendalam. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan, usulan itu akhirnya tidak dimasukkan dalam rekomendasi resmi.

“Kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru,” ujarnya.

Menurut Jimly, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan efektivitas kelembagaan serta potensi dampak kebijakan terhadap stabilitas institusi kepolisian.

Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sempat meminta penjelasan terkait alasan di balik kesimpulan tersebut.

“Tadi Presiden juga tanya, kita jelaskan yang kesimpulan kami manfaatnya dibandingkan mudaratnya, mudaratnya lebih banyak. Maka ya sudah kita tidak usulkan itu,” katanya.

KPRP menilai mempertahankan struktur Polri seperti saat ini lebih tepat untuk menjaga stabilitas kelembagaan sekaligus memastikan reformasi kepolisian berjalan efektif dan berkelanjutan.

Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari agenda besar pembenahan Polri yang tengah disusun pemerintah secara komprehensif.

Sebelumnya, tim KPRP telah menyusun dan menyerahkan 10 buku rekomendasi reformasi Polri kepada Presiden. Dokumen tersebut mencakup berbagai aspek pembenahan, mulai dari struktur kelembagaan, penguatan pengawasan, hingga pembaruan regulasi untuk mendukung reformasi institusi kepolisian ke depan. (MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

JAYAPURA — Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Komite Publisher Rights) bersama komunitas pers di Papua dan para pemangku kepentingan pers menghasilkan “Deklarasi Jayapura” dalam rangkaian penutupan World Press Freedom Day (WPFD) atau Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 di Jayapura, Papua, Selasa (5/5/2026).

Deklarasi tersebut menjadi hasil utama dari stakeholder meeting yang digelar pada Senin (4/5/2026) malam dan dihadiri unsur Dewan Pers, organisasi pers nasional dan Papua, jurnalis, perusahaan media, Forkopimda Papua, hingga Bappenas.

Anggota Komite Publisher Rights, Sasmito, menjelaskan Deklarasi Jayapura menegaskan dua substansi utama, yakni komitmen terhadap keberlanjutan media dan penguatan kebebasan pers di tingkat lokal maupun nasional.

“Deklarasi Jayapura Tentang Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil setidaknya memuat komitmen semua pihak untuk keberlanjutan dan kebebasan pers,” ujarnya saat membacakan deklarasi di Kantor Gubernur Papua.

Sasmito berharap deklarasi tersebut tidak berhenti sebagai dokumen seremonial, tetapi benar-benar ditindaklanjuti kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga komunitas pers.

Ketua Komite Publisher Rights, Suprapto, juga menekankan pentingnya pengawalan implementasi deklarasi tersebut, termasuk oleh platform digital.

“Yang lebih penting adalah komitmen para pemangku kepentingan, termasuk platform digital, untuk melaksanakan deklarasi tersebut. Pers juga harus terus mengawal implementasinya,” katanya.

Ketua Panitia WPFD 2026, Jean Bisay, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan di Papua, khususnya Pemerintah Provinsi Papua.

Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan mampu meningkatkan profesionalisme jurnalis serta memperkuat keberlanjutan dan kebebasan pers di Indonesia, terutama di Papua.

Adapun rangkaian kegiatan WPFD 2026 meliputi seminar nasional tentang keberlanjutan dan kebebasan pers, workshop perempuan adat dan lingkungan, pelatihan keamanan digital dan AI untuk jurnalis, workshop investigasi, hingga bazar media dan talkshow pers bebas tanpa intimidasi.

“Kita berharap berbagai rangkaian kegiatan ini dapat meningkatkan profesionalisme jurnalis. Dan berbagai rekomendasi terkait keberlanjutan dan kebebasan pers dapat ditindaklanjuti pihak terkait,” ujar Jean Bisay.

Sementara itu, Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menilai tema “Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil” sangat relevan dengan arah pembangunan Papua.

Menurutnya, pers memiliki posisi strategis sebagai penyampai informasi yang kredibel, penguat literasi publik, serta pengawal transparansi pembangunan.

“Pelaksanaan WPFD di Papua menegaskan bahwa kebebasan pers harus dirasakan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Papua. Hal ini merupakan wujud komitmen kita terhadap demokrasi, keterbukaan, dan keadilan informasi bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat profesionalisme dan integritas jurnalistik, menjamin perlindungan terhadap jurnalis, serta membangun kolaborasi harmonis antara pemerintah, media, dan masyarakat.

WPFD 2026 di Jayapura sekaligus menjadi momentum penting untuk mempertegas posisi pers sebagai salah satu fondasi demokrasi, sekaligus penjaga ruang publik yang sehat dan berkeadilan di Indonesia. (MK)

Editor: Agus S