SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi meluncurkan bus sekolah listrik gratis untuk pelajar.

Program ini menjadi salah satu langkah konkret Pemkab dalam meningkatkan akses pendidikan, sekaligus masuk dalam daftar 50 program unggulan kepala daerah yang mulai direalisasikan tahun ini.

Peluncuran bus ramah lingkungan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim.

Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menegaskan bahwa tahap awal program masih dalam fase uji coba dengan satu unit armada.

“Pada tahap awal, kami operasikan satu unit sebagai uji coba untuk memastikan kesiapan teknis dan operasional di lapangan,” ujar Mulyono kepada Media Kaltim, Rabu (6/5/2025).

Bus listrik ini sementara melayani pelajar di kawasan Sangatta Utara, dengan rute prioritas menuju SMA Negeri 2 Sangatta Utara.

Menurut Mulyono, sekolah tersebut dipilih karena masih banyak siswa yang menghadapi kendala transportasi harian.

“Masih banyak pelajar yang kesulitan menjangkau sekolah. Ini yang menjadi perhatian utama kami,” tambahnya.

Rute bus meliputi kawasan Hotel Pinang, Jalan APT Pranoto, hingga SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Penentuan jalur ini disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas pelajar di wilayah tersebut.

Uji coba operasional dimulai sehari setelah peluncuran. Sementara layanan penuh akan diberlakukan setelah evaluasi awal rampung.

Seluruh biaya operasional ditanggung oleh Dishub Kutim, sehingga pelajar dapat menikmati layanan ini secara gratis.

Sementara, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, menegaskan program ini hadir untuk membantu pelajar yang selama ini kesulitan akses transportasi, khususnya dari keluarga yang tidak memiliki kendaraan pribadi.

“Bus sekolah ini kami hadirkan agar anak-anak tidak lagi terkendala transportasi untuk berangkat ke sekolah,” tegas Ardiansyah.

Ia berharap keberadaan bus listrik ini dapat meningkatkan tingkat kehadiran siswa.

“Ke depan, kami ingin tidak ada lagi alasan siswa terlambat atau tidak masuk sekolah karena masalah kendaraan,” sambungnya.

Meski baru tersedia satu unit, Pemkab Kutim memastikan akan menambah armada secara bertahap. Bahkan, sejumlah wilayah di luar Sangatta telah mengusulkan program serupa.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengkaji penggunaan jenis armada lain yang sesuai dengan kondisi geografis masing-masing wilayah.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Foto: Ilustrasi Bus Listrik Gratis di Kutim. (AI)

Tingkatkan Akses Pendidikan, Pemkab Kutim Luncurkan Bus Listrik Gratis

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi meluncurkan bus sekolah listrik gratis untuk pelajar.

Program ini menjadi salah satu langkah konkret Pemkab dalam meningkatkan akses pendidikan, sekaligus masuk dalam daftar 50 program unggulan kepala daerah yang mulai direalisasikan tahun ini.

Peluncuran bus ramah lingkungan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim.

Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menegaskan bahwa tahap awal program masih dalam fase uji coba dengan satu unit armada.

“Pada tahap awal, kami operasikan satu unit sebagai uji coba untuk memastikan kesiapan teknis dan operasional di lapangan,” ujar Mulyono kepada Media Kaltim, Rabu (6/5/2025).

Bus listrik ini sementara melayani pelajar di kawasan Sangatta Utara, dengan rute prioritas menuju SMA Negeri 2 Sangatta Utara.

Menurut Mulyono, sekolah tersebut dipilih karena masih banyak siswa yang menghadapi kendala transportasi harian.

“Masih banyak pelajar yang kesulitan menjangkau sekolah. Ini yang menjadi perhatian utama kami,” tambahnya.

Rute bus meliputi kawasan Hotel Pinang, Jalan APT Pranoto, hingga SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Penentuan jalur ini disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas pelajar di wilayah tersebut.

Uji coba operasional dimulai sehari setelah peluncuran. Sementara layanan penuh akan diberlakukan setelah evaluasi awal rampung.

Seluruh biaya operasional ditanggung oleh Dishub Kutim, sehingga pelajar dapat menikmati layanan ini secara gratis.

Sementara, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, menegaskan program ini hadir untuk membantu pelajar yang selama ini kesulitan akses transportasi, khususnya dari keluarga yang tidak memiliki kendaraan pribadi.

“Bus sekolah ini kami hadirkan agar anak-anak tidak lagi terkendala transportasi untuk berangkat ke sekolah,” tegas Ardiansyah.

Ia berharap keberadaan bus listrik ini dapat meningkatkan tingkat kehadiran siswa.

“Ke depan, kami ingin tidak ada lagi alasan siswa terlambat atau tidak masuk sekolah karena masalah kendaraan,” sambungnya.

Meski baru tersedia satu unit, Pemkab Kutim memastikan akan menambah armada secara bertahap. Bahkan, sejumlah wilayah di luar Sangatta telah mengusulkan program serupa.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengkaji penggunaan jenis armada lain yang sesuai dengan kondisi geografis masing-masing wilayah.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA — Jajaran kepolisian memperketat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya subsidi. Polres Kutai Timur (Kutim) menegaskan akan menindak tegas praktik penimbunan hingga penyalahgunaan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Kapolres Kutim, Fauzan Arianto, memberi peringatan keras kepada oknum yang mencoba memainkan distribusi BBM. Ia menegaskan, aparat tidak akan ragu menjatuhkan sanksi hukum bagi pelanggar.

“Penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi adalah pelanggaran hukum. Kami pastikan akan ditindak tegas,” tegasnya,Selasa (5/5/2026).

Di sisi lain, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak terpancing melakukan pembelian berlebihan atau panic buying. Menurutnya, tindakan tersebut justru berpotensi memicu kelangkaan di lapangan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak panik. Distribusi BBM terus kami awasi agar tetap lancar,” ujarnya.

Kapolres juga menyoroti peran penting pengelola SPBU. Ia meminta seluruh operator menjalankan tugas secara profesional dan mematuhi aturan, termasuk penerapan sistem barcode dalam penyaluran BBM subsidi.

“SPBU harus tertib dan profesional. Sistem barcode wajib dijalankan agar distribusi tepat sasaran,” tambahnya.

Sebagai langkah pencegahan, Polres Kutim terus menggencarkan patroli dan pengawasan di sejumlah SPBU, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Polisi juga mengajak masyarakat ikut berperan aktif dengan melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan distribusi BBM.
“Dengan sinergi semua pihak, diharapkan distribusi BBM di Kutai Timur tetap aman, lancar, dan adil,” tutupnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Kegelisahan guru honorer di Kutai Timur (Kutim) akhirnya mendapat jawaban. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kutim menegaskan, tidak ada kebijakan pemberhentian guru non-aparatur sipil negara (non-ASN), meski muncul kekhawatiran pasca terbitnya Surat Edaran (SE) Kemendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026.

Penegasan itu disampaikan menyusul aksi solidaritas sejumlah guru honorer di halaman Kantor BKPSDM Kutim, Senin (4/5/2026) kemarin. Aksi tersebut dipicu kekhawatiran atas ketentuan dalam SE yang menyebut penugasan guru non-ASN di sekolah negeri hanya sampai 31 Desember 2026.

Kadisdik Kutim, Mulyono menjelaskan, redaksi dalam surat edaran tersebut memang menimbulkan multitafsir di lapangan. Namun, ia memastikan tidak ada kalimat yang menyebut penghentian atau penghapusan tenaga honorer.

“Banyak yang memaknai seolah-olah setelah Desember 2026 tidak ada lagi guru non-ASN. Padahal, tidak ada istilah pemberhentian dalam surat edaran itu,” tegasnya saat dikonfirmasi, Selasa (5/5/2026).

Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Klarifikasi terhadap substansi SE tersebut bahkan telah dibahas dalam forum sarasehan pendidikan di Samarinda yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Dari forum tersebut, muncul pandangan bahwa kemungkinan besar akan ada kebijakan lanjutan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan. Artinya, batas 31 Desember 2026 tidak serta-merta menjadi akhir bagi keberadaan guru non-ASN di sekolah negeri.

Di sisi lain, kebutuhan tenaga pendidik di Kutim masih tinggi. Keterbatasan jumlah ASN membuat peran guru honorer tetap menjadi penopang utama proses belajar mengajar di banyak sekolah.

Berdasarkan data Pemkab Kutim, jumlah tenaga honorer di sektor pendidikan mencapai 1.076 orang. Namun, tidak semuanya dapat diusulkan menjadi ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sekitar 200 orang di antaranya tidak memenuhi kualifikasi jabatan karena bukan tenaga pendidik formal. Dari sisanya, sebanyak 795 orang telah memenuhi analisis jabatan (anjab). Meski demikian, keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala utama.

“Tahun ini kami hanya mampu mengusulkan sekitar 251 orang. Ini sudah melalui perhitungan matang, mengingat kondisi APBD yang menurun,” jelas Mulyono.

Usulan tersebut telah disampaikan BKPSDM kepada pemerintah pusat dengan harapan memperoleh prioritas dalam proses pengangkatan. Di tengah keterbatasan itu, Pemkab Kutim juga tengah mengkaji berbagai alternatif agar tenaga honorer tetap memiliki ruang pengabdian.

Salah satu opsi yang sempat mengemuka adalah skema alternatif penyerapan tenaga kerja. Namun, hingga kini belum ada regulasi yang mengatur skema outsourcing bagi tenaga guru.

“Masih dalam tahap kajian dan belum bisa diterapkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mencari solusi terbaik tanpa melanggar ketentuan hukum. Arahan Bupati Kutim pun jelas: membuka ruang agar guru honorer tetap bekerja, namun tetap berada dalam koridor regulasi.

“Kami sudah tegaskan, kepala sekolah dilarang mengangkat tenaga pendidik maupun kependidikan baru,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam