SANGATTA – Proses pencocokan objek sengketa lahan atau constatering yang dilakukan Pengadilan Negeri Sangatta di Desa Pulung Sari, Kecamatan Rantau Pulung, mendapat pengamanan ketat dari jajaran Polsek Rantau Pulung.

Pengamanan dipimpin langsung Kapolsek Rantau Pulung IPTU Herianto dengan melibatkan sejumlah personel kepolisian guna memastikan kegiatan berjalan aman dan kondusif. Proses tersebut merupakan bagian dari tahapan hukum sengketa lahan antara Maria Yasinta Klau dengan Don Simon Sir alias Jeri.

Selain aparat kepolisian, kegiatan turut dihadiri unsur Badan Pertanahan Nasional, pihak pengadilan, kuasa hukum Maria Yasinta, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Situasi sempat memanas lantaran kedua pihak sama-sama mempertahankan klaim atas lahan yang disengketakan. Aparat kepolisian pun melakukan pengamanan terbuka dan tertutup guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun gesekan di lapangan.

Petugas juga aktif memberikan imbauan kepada seluruh pihak agar tetap menahan diri dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Namun dalam pelaksanaannya, pihak BPN belum dapat melakukan pengukuran lahan karena tidak ditemukan patok maupun batas tanah yang jelas di lokasi sengketa.

Kegiatan tersebut juga dihadiri sekitar tujuh orang dari kelompok Jeri. Meski demikian, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan terkendali hingga selesai.

Kapolsek Rantau Pulung IPTU Herianto menegaskan, kehadiran polisi dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri menjaga keamanan serta mendukung kelancaran proses hukum di tengah masyarakat.

“Kami hadir untuk memastikan kegiatan constatering berjalan aman dan lancar. Kami juga mengimbau seluruh pihak agar tetap menjaga kondusivitas dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Ia menambahkan, Polri akan terus hadir dalam setiap proses penyelesaian konflik masyarakat guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama Pemerintah Kabupaten Kutim menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis dalam Rapat Paripurna ke-XXI Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026, Rabu (6/5/2026).

Dua regulasi yang disahkan tersebut yakni Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Tahun 2025-2045 serta Raperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Utama DPRD Kutim itu dipimpin Ketua DPRD Kutim Jimmi dan dihadiri 28 anggota dewan. Pemerintah daerah diwakili Wakil Bupati Kutim Mahyunadi.

Raperda RPIK 2025-2045 diproyeksikan menjadi arah kebijakan pembangunan sektor industri Kutim selama dua dekade ke depan. Regulasi tersebut disusun untuk memastikan pertumbuhan ekonomi daerah berjalan lebih terukur, berkelanjutan, dan mampu mendorong transformasi ekonomi daerah.

Selain sektor industri, DPRD Kutim juga mengesahkan Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan yang diharapkan menjadi landasan penguatan pembinaan atlet dan pembangunan infrastruktur olahraga di daerah.

Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menegaskan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

“Sinergi dan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya saat menyampaikan pendapat akhir pemerintah.

Mahyunadi juga mengapresiasi kerja panitia khusus (pansus) yang dinilai mampu menuntaskan pembahasan tepat waktu. Menurutnya, regulasi yang disepakati menjadi langkah nyata dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Kutim.

Dalam agenda yang sama, DPRD Kutim turut menetapkan struktur Panitia Khusus (Pansus) perubahan Tata Tertib DPRD agar aturan internal lembaga legislatif lebih adaptif terhadap dinamika kerja yang berkembang.

Tak hanya itu, DPRD Kutim juga mengesahkan Rencana Kerja (Renja) DPRD Tahun 2027 sebagai pedoman pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan pada periode mendatang.

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan naskah persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kutim terkait Raperda RPIK 2025-2045. Seluruh rangkaian agenda berlangsung tertib dan menjadi penanda penguatan regulasi pembangunan di Kutai Timur.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tak hanya diisi seremoni. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam GMNI Kutim, BEM STIPER, dan PMII Kutim justru turun ke jalan menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Kutim, yang sebelumnya menggelar aksi di Halaman Kantor Disdikbud Kutim.

Massa aksi membawa sejumlah tuntutan. Mulai dari transparansi pengadaan bus sekolah listrik hingga pemerataan anggaran pendidikan di wilayah pedalaman.

Secara bergantian, mahasiswa menyampaikan orasi di depan kantor bupati. Mereka mempertanyakan rencana pengadaan bus listrik yang dinilai memiliki nilai anggaran cukup besar.

Koordinator lapangan aksi, Deodatus Frans Kacaribu, mengatakan mahasiswa tidak menolak kemajuan teknologi. Namun, pemerintah diminta terbuka terkait arah kebijakan pengadaan bus listrik tersebut.

Apalagi, saat ini baru tersedia satu unit bus sebagai percontohan.

“Kalau memang untuk menunjang pendidikan di 18 kecamatan, bagaimana realisasinya ke depan? Kami meminta transparansi. Bahkan ada tuntutan dari teman-teman untuk membatalkan pengadaan bus listrik,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Tak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti alokasi anggaran sekitar Rp20 miliar yang disebut berkaitan dengan program sekolah rakyat. Mereka menilai program tersebut belum tepat sasaran meski disebut berasal dari pemerintah pusat melalui Dinas Sosial.

Dalam aksinya, massa juga mendesak pemerintah daerah benar-benar merealisasikan amanat anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD secara adil dan merata.

Menurut mereka, masih banyak sekolah di wilayah pedalaman yang minim fasilitas dan terkendala akses infrastruktur.

Salah satunya di Kampung Longjok, Desa Long Betoq, Kecamatan Busang. Hingga kini, akses menuju sekolah disebut masih sulit lantaran belum adanya jembatan penghubung.

“Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan harus menjadi prioritas, mulai SD sampai perguruan tinggi,” tegas Deodatus.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menegaskan pengadaan bus listrik merupakan bagian dari 50 program unggulan kepala daerah yang telah disampaikan sejak masa kampanye.

Menurutnya, pemerintah baru menghadirkan satu unit sebagai tahap uji coba sebelum nantinya dievaluasi untuk pengembangan lebih lanjut.

“Bus listrik ini bagian dari komitmen program unggulan kami. Kalau ke depan dinilai baik, tentu akan dikembangkan,” jelasnya.

Mahyunadi mengatakan penggunaan bus listrik dipilih sebagai solusi mengurangi potensi penyalahgunaan BBM sekaligus menciptakan biaya operasional yang lebih stabil.

Dia juga memastikan pengadaan kendaraan tersebut tidak menggunakan porsi anggaran pendidikan.

“Pengadaan mobil listrik itu dari anggaran Dinas Perhubungan, bukan dari anggaran pendidikan 20 persen,” tegasnya.

Terkait pemerataan fasilitas pendidikan, Mahyunadi mengakui masih ada keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah pedalaman. Namun, pemerintah daerah disebut telah mengalokasikan anggaran pembangunan penunjang, termasuk jembatan gantung yang ditargetkan terealisasi tahun ini.

Sementara mengenai program sekolah rakyat, dia menilai program tersebut justru ditujukan membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama yang memiliki keterbatasan akses pendidikan akibat kondisi ekonomi.

“Sekolah rakyat ini tidak hanya memberikan pendidikan, tapi juga pengasuhan, makan, dan asrama,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA – Dinamika politik di tubuh DPRD Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian publik setelah enam fraksi menyatakan persetujuan terhadap penggunaan hak angket. Pengamat sekaligus akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Warkhatun Najidah, menegaskan pentingnya menjaga independensi lembaga legislatif dari intervensi partai politik.

Najidah mempertanyakan potensi keterlibatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai dalam dinamika internal DPRD Kaltim. Menurutnya, campur tangan dari struktur partai justru dapat mengganggu proses demokrasi yang sedang berjalan di daerah.

“Ngapain lah DPP-nya ikut intervensi. Biarkan daerah ini berdinamika,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Ia menilai, ketika seseorang telah duduk sebagai anggota dewan, maka posisi dan kewenangannya sudah memiliki dasar hukum tersendiri yang tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendali partai politik.

“Dewan dan partai sudah berdiri berbeda. Kalau sudah menjadi dewan, dia punya legalitas hukum sendiri. Ini sudah murni urusannya DPRD Kaltim,” tegasnya.

Menurut Najidah, DPRD sebagai lembaga representasi rakyat harus diberi ruang untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan secara mandiri tanpa tekanan dari pihak luar.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga dinamika politik daerah agar tetap sehat dan tidak didominasi kepentingan eksternal yang berpotensi memengaruhi independensi lembaga legislatif.

Pernyataan tersebut muncul di tengah mencuatnya dinamika internal Partai Amanat Nasional (PAN) terkait hak angket DPRD Kaltim. Ketua DPW PAN Kaltim, Erwin Izharuddin, disebut mengindikasikan penarikan dukungan terhadap hak angket yang sebelumnya telah ditandatangani.

Dari unsur PAN, hanya Baharuddin Demmu yang diketahui menandatangani dukungan hak angket. Sementara dua anggota lainnya, yakni Sigit Wibowo dan M. Darlis Pattalongi, tidak ikut membubuhkan tanda tangan.

Situasi tersebut menambah panas dinamika politik di DPRD Kaltim yang belakangan menjadi sorotan publik, terutama terkait komitmen fraksi-fraksi dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui hak angket. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S