BALIKPAPAN – Gubernur Kalimantan Timur H Isran Noor menghadiri acara Expose dan Press Conference Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan pada skema Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di Provinsi Kalimantan Timur yang diadakan oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim di Hotel Gran Senyiur Balikpapan pada Selasa (8/11/2022).

Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan dengan skema Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di Kalimantan Timur dilaksanakan tahun 2020 – 2024 yang akan mendapat insentif dari World Bank atas kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menemui titik terang.

Setelah sebelumnya World Bank menyetujui permintaan pembayaran advance payment (pembayaran diawal) melalui surat Sekretaris Jenderal KLHK Nomor S.981/SETJEN/ROKLN/KLN/2022 tanggal 26 September 2022, dan telah setujui pembayaran advance payment sebesar USD 20,9 juta atau sebesar Rp320 miliar dan akhirnya pada tanggal 7 November 2022 Indonesia menerima insentif tersebut.

Gubernur Kalimantan Timur H Isran Noor mengungkapkan rasa syukurnya karena Indonesia telah menerima pembayaran awal insentif tersebut.

“Ini bisa menjadi percontohan karena yang pertama di Asia Tenggara bahkan Asia Pasifik, apalagi Kaltim juga yang pertama di Indonesia,” ujar Gubernur Isran.

Lanjut Gubernur Isran begitu besar kontribusi Kaltim untuk dunia, inilah mengapa Kaltim sangat memenuhi syarat menjadi ibu kota negara RI.

“Ini merupakan perjalanan panjang tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan,” tandasnya.

Satu Khaone selaku Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste mengucapkan terima kasih untuk Kalimantan Timur karena sudah ikut berkontribusi dalam program penurunan emisi.

“Terima kasih, semoga program ini berjalan semakin baik kedepannya dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kaltim dan dunia,” ucapnya.

Tampak hadir mendampingi Gubernur Kaltim, Asisten Administrasi Umum Riza Indra Riadi, Plt Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kaltim Munawar, Kepala Dinas Kehutanan Joko Istanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Encek Ahmad Rafidin Rizal, Kepala BPKAD Fahmi Prima Laksana, Karo Administrasi Pimpinan Setda Prov Kaltim Syarifah Alawiyah dan Karo Perekonomian Iwan Darmawan. (adpim/adv/diskominfokaltim)

SAMARINDA – Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindag) dan UKM Provinsi Kaltim HM Sa’duddin meresmikan pengoperasian Sistem Informasi Layanan Kalibrasi atau Silakas. Silakas merupakan inovasi aksi perubahan (akper) yang digagas oleh Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Disperindagkop dan UKM Kaltim Nazly.

“Saya sangat mengapresiasi dan mendukung aksi perubahan ini. Tapi saya perlu ingatkan agar aksi perubahan ini jangan hanya asal jadi atau sekadar formalitas. Harus benar-benar bisa memberikan manfaat dalam fungsi pelayanan kita,” kata Sa’duddin saat meresmikan Silakas di Ruang Pertemuan Lantai 3 UPTD BPSMB di Jalan MT Haryono Samarinda, Selasa (8/11/2022).

Sebab kata Sa’duddin, konsep terbaik dari sebuah pelayanan adalah kepastian. Terutama kepastian menyangkut urusan harga dan waktu. Setiap konsumen yang dilayani harus diberikan kepastian waktu dan harga, agar tidak menimbulkan banyak pertanyaan dan bermacam praduga.

Menurutnya, Silakas akan lebih bagus lagi jika diintegrasikan dengan sistem pengaduan. Sehingga selain bisa memantau progress usulan kalibrasi yang sudah diajukan secara online melalui website UPTD BPSMB, konsumen juga bisa segera menyampaikan keluhan ketika mengalami keterlambatan atau kejanggalan lain yang patut dipertanyakan.

“Cuma sistem pengaduannya itu jangan ditaruh di tempat yang sulit. Misalnya ada di web, tapi kecil sekali atau di ujung paling bawah, sehingga sulit dilihat. Taruh di atas atau di depan, jadi mudah dilihat dan terintegrasi,” tegas Sa’duddin.

Dia lantas mencontohkan keberhasilan salah satu maskapai di Singapura yang ratingnya terus melambung, karena tingginya pengaduan dari sistem pengaduan yang mereka siapkan.

“Jangan beranggapan banyak pengaduan itu jelek. Justru itu membuka diri agar kita bisa terus melakukan perbaikan agar layanan semakin baik,” tutup Sa’duddin.

Coach aksi perubahan yang juga widyaiswara di BPSDM Kaltim Salman Lumoindong juga mengingatkan agar kreativitas ini bisa terus dipertahankan dan disempurnakan di masa depan.

Coach aksi perubahan yang juga widyaiswara di BPSDM Kaltim Salman Lumoindong juga mengingatkan agar kreativitas ini bisa terus dipertahankan dan disempurnakan di masa depan.

“Jangan setelah tidak menjabat atau pindah tugas, sistem ini tidak jalan. Hasil evaluasi kami banyak seperti itu. Makanya, jangan terpaku ke bidang, tapi dinas. Jangan bermain hanya di mikro, tapi makro. Tapi untuk aksi perubahan ini, saya bangga dengan Bu Nazly,” puji Salman Lumoindong yang mantan Kepala Dinas Perhubungan Kaltim itu.

Sementara itu, Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Disperindagkop dan UKM Kaltim Nazly menjelaskan Silakas dihadirkan untuk membantu masyarakat pengguna jasa kalibrasi. Sebab  berbagai layanan dalam sistem ini   dirancang untuk memudahkan konsumen.

“Silakas ini memberikan akses informasi yang lebih cepat kepada pelanggan. Silakas juga mendukung keterbukaan informasi publik. Sebelumnya, pelanggan tidak punya sarana untuk mengecek kemajuan proses dari usulan mereka. Semua dilakukan secara manual dengan menghubungi petugas kami. Sekarang, pelanggan cukup membuka website kami di  https://bpsmb-kaltimprov.com/,”  beber Nazly.

“Standar waktu pelayanan kami 30 hari kerja,” imbuhnya.

Keberadaan Silakas sekaligus akan menjadi fungsi kontrol   masyarakat terhadap pelayanan UPTD BPSMB. Misal, dalam kurun waktu hampir 30 hari proses kalibrasi yang diusulkan belum banyak bergerak, maka pelanggan bisa melakukan pengaduan, sehingga petugas bisa segera melakukan evaluasi terkait hambatan yang dihadapi agar bisa segera mempercepat proses pelayanan kalibrasi tersebut.

Konsumen atau pengguna jasa kalibrasi ini antara lain perusahaan pertambangan, perhotelan, klinik kecantikan, laboratorium, rumah sakit, minyak dan gas, industri makanan dan minuman, institusi pendidikan dan lainnya. Kalibrasi dilakukan kepada alat-alat produksi dan pengujian produk-produk mereka.

Jumlah layanan kalibrasi tahun ini meningkat dari tahun lalu. Tahun lalu sebanyak 200 konsumen, sementara tahun ini sudah mencapai 288 konsumen.

Sementara untuk  sertifikat jumlah tahun 2021 sebanyak 2.150 sertifikat dan tahun 2022 sudah mencapai 2.487 sertifikat. (adv/diskominfokaltim)