BONTANG – Guna meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bontang Selatan menggelar Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Kamis (27/10/2022).

Kegiatan itu dibuka Camat Bontang Selatan Kamsal. Sebanyak 60 peserta merupakan perwakilan pembina UKS sekolah tingkat SD, SMP/sederajat dan SLTA se-Kecamatan Bontang Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Pertemuan Umum Kecamatan Bontang Selatan.

Dalam sambutannya, Camat Bontang Selatan Kamsal menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bersama bahwa keberadaan UKS sangatlah penting di sekolah, terutama peserta didik dalam penerapan pola hidup bersih dan sehat di sekolah.

“Saya berharap tim pembina UKS benar-benar melaksanakan tugas sesuai tupoksinya dan bertanggungjawab dalam memberikan pembinaan dan pengembangan pendidikan kesehatan serta pelayanan kesehatan, khususnya kepada peserta didik, sehingga pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah berjalan dengan baik untuk dapat mewujudkan sekolah sehat,” harapnya.

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber dari UPTD Puskesmas Bontang Selatan 1, UPTD Puskesmas Bontang Selatan 2, dan UPTD Puskesmas Bontang Lestari. (adv/sya)

BONTANG – Penampilan peserta Bontang City Carnival (BCC) masih hangat diperbincangkan. Acara yang diadakan, Minggu (23/10/22) di pertigaan Ramayana Bontang itu berlangsung meriah dengan mengusung tema Nusantara.

Kecamatan Bontang Barat terdiri beragam suku, dan selalu identik dengan adat Toraja. Sehingga Kecamatan Bontang Barat menggunakan tema mengenalkan suku serta adat lain. Salah satunya adat dari Nusa Tenggara Timur, yaitu ada suku Bajawa dan suku Sikka yang berada di Maumere.

1 dari 5

“Penampilan saat BCC kemarin, kami membawakan tarian Hegong yang merupakan tarian kebesaran di Maumere. Biasanya sering ditampilkan di acara adat atau penyambutan tamu penting,” jelas Camat Bontang Barat, Anwar Sadat.

Ikon yang ditonjolkan di barisan pertama dalam pawai adalah ikon Burung Enggang sebagai ikon yang eksotis di bumi Kalimantan yang melambangkan perdamaian dan persatuan. (adv/sya)

BONTANG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berupaya membangun Kota Bontang agar menjadi lebih rapi. Yakni, dengan membangun Tempat Pembuang Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS 3R) di 11 titik.

Titik-titik TPS 3R tersebut kemungkinan masih akan bertambah. Namun ada kendala di beberapa tempat tidak tersedia lahan untuk pembangunannya, serta adanya warga yang tidak setuju karena dianggap akan menimbulkan aroma tak sedap.

“Padahal dengan adanya TPS 3R, kami menjamin tidak akan ada bau. Karena kita akan atur jam buangnya mulai dari jam 7 pagi sampai 11 siang. Selama itu sampah akan diproses, nanti jam 3 sore sampah itu akan di buang ke TPA,” jelas Syakhruddin, penyuluh DLH Bontang.

Di TPS 3R akan ada pemilahan dan pengurangan. Residunya nanti yang akan dibuang ke TPA. TPS 3R juga sedang dibangun oleh PT Badak NGL di Berbas Tengah, tepatnya di depan Aini Rasyfa. Kemudian di Guntung dibangun PT Pupuk Kalimantan Timur.

“Nantinya bekas Pasar Citra Mas Loktuan dan bekas Pasar Rawa Indah juga akan dibangun, serta masih terdapat beberapa titik lagi,” jelasnya.

Menurutnya, dengan adanya TPS 3R pemilahan sampah bisa lebih terpantau dan nantinya pemulung akan diarahkan ke sana serta mereka tidak perlu berkeliling, sehingga tidak ada lagi sampah yang berceceran di pinggir jalan. TPS 3R sudah dimulai dan dilakukan secara bertahap.

“Kita harus siapkan tempat dahulu, yang daerahnya sudah dibangun TPS 3R maka tempat sampah disekitar situ akan segera ditarik, di jalan Bontang Kuala juga sudah dilakukan bertahap,” jelasnya.

Dari target 11 titik yang akan dirampungkan, sebagian sudah ada yang dibangun. Seperti di Kelurahan Satimpo, Guntung, Tanjung Laut, dan Berbas Tengah. Target tahun depan TPS 3R sudah selesai pembangunannya.

“Harapannya ke depan tidak ada lagi tempat sampah di pinggir jalan. Karena penggunaan tempat sampah di pinggir jalan sudah tidak bagus di sebuah kota. Apalagi Kota Bontang sudah sering mendapatkan Adipura,” jelasnya. (adv/sya)

BONTANG – Salah satu tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah melakukan pengawasan terhadap perusahaan atau pelaku usaha, khususnya yang telah memiliki izin. Hal ini sesuai dengan peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Khusus untuk DPMPTSP Kota Bontang, perusahaan yang diawasi sekitar 30 unit. Sudarmi selaku Kasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kota Bontang yang ditemui pada Senin 24 Oktober 2022 di kantor DPMPTSP Kota Bontang menyampaikan bahwa hal-hal yang ditinjau dalam pengawasan tersebut meliputi izin usahanya, apakah usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan izin yang ada, lokasi usaha, luasnya, jenis KBLInya, foto proyek kegiatan usahanya, dll.

“Jadi hal-hal yang kami awasi itu mengenai jenis-jenis izinnya. Seperti apakah izin dan usaha yang dilakukan itu sama. Semisal dia izinnya kontruksi ternyata yang dijalani itu usaha ikan. Nah kalau sudah begitu nanti kita tegur. Tapi selama ini alhamdulillah tidak ada yang seperti itu,” ujarnya.

Pengawasan juga dilakukan untuk melihat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), perusahaan yang sudah memiliki izin diwajibkan untuk membuat LKPM. Hal ini dikarenakan tujuan dari adanya LKPM adalah untuk meningkatkan realisasi investasi Kota Bontang.

Bila pada saat pengawasan perusahaa atau pelaku usaha terbukti tidak membuat laporan kegiatan maka perusahaan tersebut akan dijatuhi sanksi.

Adanya pengawasan juga ditujukan untuk melihat perkembangan dari perusahaan yang ada. Seperti, apakah perusahaan tersebut mengalami kendala dalam usahanya, atau apakah ada masalah dalam usaha maupun dalam pembuatan LKPM-nya. (adv/sc)

BONTANG – Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang tahun ini menargetkan empat kali pembinaan terhadap perusahaan yang telah memiliki izin usaha.

Pembinaan ini dilakukan sesuai dengan peraturan baru mengenai OSS RBA. Yaitu UU Nomor 11 Tahun 2022, di mana penyelenggara perizinan berusaha berbasis risiko secara online, sehingga dapat memberikan layanan kepada pelaku usaha. Seperti Usaha Mikro Kecil (UMK), Non-Usaha Mikro Kecil (Non UMK) dan mempermudah pelaku usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Sudarmi selaku Kasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kota Bontang menyampaikan bahwa sampai saat ini, pembinaan atau sosialisasi terhadap perusahaan yang memiliki izin telah dilaksanakan dua kali.

Sosialisasi pertama membahas mengenai implementasi pengawasan perizinan berbasis resiko dan sosialisasi kedua membahas mengenai implementasi perizinan berbasis resiko.

“Kita sudah melakukan dua kali pembinaan atau sosialisasi dimana terakhir kami melakukan pembinaan di Hotel Grand Mutiara dengan peserta sebanyak 200-an orang. Sosialisasi tersebut membahas mengenai implementasi perizinan berbasis resiko, jadi implementasinya kami itu,” ujarnya.

Dalam kegiatan sosialisasi, Sudarmi juga menekankan mengenai pentingnya laporan kegiatan oleh masing-masing perusahaan yang telah memiliki izin.

“Tugas kami setelah orang punya usaha kami melakukan pembinaan untuk membuat laporan kegiatan. Jika semua perusahaan yang memiliki izin usaha aktif dalam membuat laporan kegiatan, maka hal tersebut akan meningkatkan realisasi investasi Kota Bontang. Tujuan kita itu,” ujarnya.

Pembinaan atau sosialisasi akan kembali dilakukan oleh DPMPTSP pada Senin, 7 November 2022 di Pendopo Walikota Bontang, Jalan Awang Long Bontang Utara. (adv/sc)