BONTANG – Nursalam, anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, mewanti-wanti manajemen Bontang City Mall (BCM), ketika pusat perbelanjaan modern itu mulai beroperasi agar taat pajak dan peraturan daerah (perda).

Apalagi nantinya sebagian besar yang mengisi gerai atau tenant merupakan brand-brand ternama asal luar daerah. Jangan sampai mereka justru membayar pajak bukan di Kota Bontang. Padahal pelanggan mereka mayoritas warga Kota Taman.

“Jangan sampai Bontang tidak dapat apa-apa,” ujarnya.

Politisi Golkar itu juga mewanti-wanti, agar manajemen BCM taat terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang rekrutmen dan penempatan tenaga kerja. Yang mana tercantum bahwa harus memberdayakan tenaga kerja lokal sebagai prioritas minimal 75 persen.

“Tenant-tenant yang beroperasi juga harus diimbau agar memprioritaskan warga Bontang jadi karyawan,” pintanya.

Sebagai tindak lanjut, dalam waktu dekat Komisi II bakal mengundang manajemen BCM untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Bontang, sehingga permintaan mereka tersebut bisa ditaati oleh seluruh pihak yang terkait.

Sebagai informasi, saat ini pengerjaan BCM sudah rampung sekitar 85 persen. Ditargetkan, bangunan yang berlokasi di Jalan jenderal Sudirman Kelurahan Tanjung Laut itu bisa beroperasi akhir 2022.

Para Wakil rakyat juga mendorong agar di BCM nantinya dapat mengakomodasi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal. Sehingga ketika beroperasi, UMKM lokal ikut terdampak.

Sejauh ini sudah ada sejumlah brand ternama yang mendaftar. Seperti Matahari, Cinema 21, Ace Hardware, Janji Jiwa, Bata, Exelso, Ichiban, hingga berbagai wahana permainan. (adv/mk)

BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Bontang Nursalam menyoroti lampu lalu lintas (traffic light) di Simpang 3 Yabis, Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Bontang Baru. Menurutnya, waktu menyala lampu hijau di jalan tersebut sangat singkat sehingga kerap menimbulkan kemacetan.

“Itu waktu nyala lampu hijaunya tidak berimbang dengan lampu lainnya yang terpasang di pertigaan itu, apalagi pas penurunan arah HOP. Jadi sering sekali saya kena macet di situ, pas baru mau jalan beberapa detik, sudah langsung merah lagi,” ujarnya saat menyampaikan interupsi di sidang Paripurna bersama Pemkot Bontang, Senin (12/9/2022).

Ia pun meminta Pemkot melalui Dinas Perhubungan (Dishub) agar segera memperbaiki dan mengatur waktu jalan lampu lalu lintas di wilayah tersebut. Apalagi posisi tersebut dekat dengan sekolah yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kecelakaan.

“Apalagi di situ dekat sekolah Yabis, jadi tolong Dishub bisa segera benahi itu. Kalau bisa diatur waktu lampu hijaunya jangan terlalu cepat, takutnya pas kita jalan sudah merah lagi lampunya kita ditabrak dari arah lain,” timpalnya.

Menanggapi itu, Kasi Lalu Lintas Agus Sugiyanto mengatakan, waktu jeda lampu lalu lintas memiliki waktu yang berbeda-beda, tergantung dari situasi arus lalu lintas.

“Kalau siang sampai malam lampu hijaunya kami kasih 15 detik karena relatif sepi yang arah dari HOP. Tapi kalau pagi kita kasih waktu 20 detik,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Pengaturan waktu itu dijelaskan Agus lebih mengutamakan daerah-daerah yang arus lalu lintasnya padat, baik dari arah luar Kota Bontang maupun dari arah SPBU. Meski demikian, jika diperlukan penambahan waktu lampu hijau pihaknya akan segera melakukan pengaturan kembali.

“Karena kami utamakan yang padat arus lalu lintasnya. Namun, jika diperlukan akan kami evaluasi kembali,” tandasnya.

Diketahui, berdasarkan data Dishub Bontang setidaknya ada 16 titik traffic light dan 11 warning light yang dipasang di seluruh Kota Bontang. Lampu tersebut rutin dilakukan pengecekan setiap hari untuk memastikan kondisi lampu berfungsi dengan baik. (mk)

BONTANG – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah pusat pada 3 September 2022 lalu, seharusnya diimbangi dengan peningkatan pelayanan di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), khususnya di Bontang, sebagai upaya mengurai antrean panjang. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam.

Ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang sebagai lembaga eksekutif agar membuat langkah strategis sehingga antrean panjang di SPBU tidak semakin mengular, akibat kelangkaan solar dan pertalite. “Harusnya pemerintah bisa punya terobosan dan keberanian untuk memastikan siapa yang layak dapat BBM subsidi dan tidak,” ujar Andi Faiz.

Selain itu, politisi Partai Golkar ini juga mengungkapkan, perlu ketegasan pemerintah dalam mengatur jenis kendaraan apa saja yang layak mendapat BBM subsidi atau non-subsidi. Begitupun dalam mengatur kendaraan berdasarkan pendapatan atau gaji. “Jadi untuk menentukan siapa yang layak dapat BBM subsidi, diatur sesuai dengan penghasilan atau gaji,” timpalnya.

Sehingga, hal ini dinilai Faiz sebagai solusi mengurai kelangkaan BBM dan mengurai kemacetan. “Minimal pemerintah mampu tegas di lapangan. Saya rasa itu cukup membantu sebagai jalan keluar. Tapi kalau belum ada langkah tegas dari Pemerintah Kota Bontang maka selama itu juga hasilnya tetap akan sama, tidak ada solusi,” tandasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Pusat menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar pada 3 September 2022. Kenaikan harga BBM ini sejatinya untuk menekan subsidi energi pemerintah yang saat ini membengkak hingga Rp 650 triliun dari yang ditetapkan dalam APBN 2022 mencapai Rp 502,4 triliun.

Kenaikan harga BBM Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian, Solar subsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Sementara Pertamax mengalami kenaikan dari yang sebelumnya Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. (mk/adv)

BONTANG – Badan jalan banyak yang rusak di Kota Bontang, terutama di kawasan Bontang Lestari (Bonles). DPRD Kota Bontang pun menganggap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) tidak serius menangani jalan yang rusak.

Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kota Bontang bersama Dinas PUPRK dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang, belum lama ini.

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang Abdul Malik mencecar dengan mempertanyakan mengapa masih banyak jalan yang rusak dengan menanyakan soal anggaran serta kualitas perbaikan jalan pada Dinas PUPRK .

Dengan penuh selidik Abdul Malik menanyakan ke Dinas PUPRK terkait apakah sudah memiliki program perencanaan pembangunan untuk peningkatan kelas badan jalan di Bonles yang dulunya kawasan pemerintahan saat ini telah bercampur menjadi jalan industri.

”Apakah PUPRK sudah ada perencanaan program, jika tidak ada program itu sayang sekali,” sindir Abdul Malik.

Tak ingin dipojokkan soal jalan rusak, Kabid Bina Marga Dinas PUPRK Anwar Nurddin mengatakan, sejauh ini titik kerusakan di Jalan Soekarno-Hatta ada 73 titik dan yang bisa ditangani Dinas PUPRK hanya 58 titik, menggunakan desain lama dengan sistem rehab.

”Anggarannya menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp, 4 miliar dan dalam kontrak yang disetujui Rp 3,6 miliar dengan konstruksi yang ada di lokasi,” ungkap Anwar.

Abdul Malik mengatakan, DPRD ingin permasalahan jalan di Bonles jadi perhatian semua pihak yang terkait, dimana hambatan anggaran harusnya tidak lagi menjadi alasan. Bahkan Komisi III siap mengajukan Bantuan Keuangan (Bankeu) ke Kementerian PUPR jika dikatakan anggarannya kurang.

Abdul Malik mengaku ingin mempertegas dan memastikan review redesain itu nyata adanya, dan jika benar seharusnya jalan akan mulus kedepannya. ”Tapi kalau belum ada bukti perencanaan review redesain kami di Dewan masih ragu,” ucapnya.

Kabid Bina Marga Dinas PUPRK Anwar Nurddin mengatakan untuk Bontang Lestari ada dua rancang review desain jalan yang sudah dianggarkan dan untuk kendala teknis di lapangan tidak ada.

Anwar juga mengaku PUPRK tengah memerintahkan tim ahli melakukan proses pengambilan data jalan di Bonles dan kedepan kata dia ruas jalan di Bonles akan ditingkatkan kelasnya dengan mengutamakan kualitas beban, sehingga kapasitas jalannya lebih layak dilalui kendaraan.

Untuk membuktikan keterangan Dinas PUPRK tersebut Abdul Malik akan meminta jadwal presentasi perencanaan redesain review itu seperti apa. “Ini tanggung jawab kita bersama, saya minta dijadwalkan kembali presentasinya dan pastikan review redesain itu nyata, ” pungkasnya.  (mk/adv)

BONTANG – Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Faisal, meminta Pemkot bisa menangkap peluang anggaran dari Pemerintah Pusat, dalam hal penuntasan banjir di Kota Taman. Jika hanya mengharapkan APBD Kota Bontang katanya, anggaran akan sangat terbatas.

Dia mencontohkan pembangunan satu polder, anggaran yang dibutuhkan bisa mencapai Rp 300 miliar. Bontang tercatat memiliki rencana membangun dua polder, yakni di Kelurahan Kanaan dan Bontang Kuala.

“Polder ini pembangunan berskala besar, kita harus bisa membuat agar ini menjadi kewenangan pusat. Itu harus dipersiapkan dari sekarang,” pintanya saat rapat kerja belum lama ini.

Tahun depan, sambung Faisal, Pemkot menggelontorkan anggaran penanganan banjir hanya sekitar Rp 40 miliar. Sehingga peluang untuk merealisasikan pembangunan polder sangatlah kecil.

Untuk itu, Politisi Nasdem ini juga mendorong agar Pemkot bisa menyuarakan aspirasinya melalui perwakilan Kaltim di DPR RI. Sehingga mereka bisa memperjuangkan usulan itu di Pemerintah Pusat.

“Ada beberapa program dari pusat harus kita desak untuk segera direalisasikan. Sebab beberapa sudah ada perencanaannya,” pungkas Faisal.

Saat ini, permasalahan banjir masih menjadi momok bagi Kota Bontang. Sejumlah program telah dijalankan, namun belum membuahkan hasil yang maksimal. Setiap Jumat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dikerahkan secara bergantian melaksanakan kerja bakti sebagai langkah pencegahan. Untuk jangka panjang, akan disusun master plan penanganan banjir yang memuat solusi banjir, baik jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. (adv/mk)

BONTANG – Komisi III DPRD Bontang meminta Tim Percepatan Pemanfaatan Air Permukaan Bontang bergerak cepat dalam menyelesaikan permasalahan krisis air bawah tanah. Sebab semakin tahun, kondisi air baku di Kota Bontang semakin terancam habis, sehingga perlu ada alternatif pengganti.

Alternatif yang paling cepat dan memungkinkan, kata dia, yakni pemanfaatan air bekas lubang tambang (eks void). Alasannya,  pemanfaatan air waduk Marang Kayu masih terganjal permasalahan lahan. Begitu juga dengan alternatif yang lain.

“Kami minta agar tim percepatan ini bisa lebih serius lagi. Kami akan rutin undang RDP (Rapat Dengar Pendapat) untuk mengetahui progres mereka seperti apa,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang, Amir Tosina, belum lama ini.

Berdasarkan penelitian dari Institut Teknologi Bogor (ITB) pada 2006 silam, Bontang 20 tahun mendatang akan mengalami krisis air. Itu artinya, pada 2026 nanti hal itu bisa saja terjadi. Sehingga diharapkan, pemanfaatan eks void bisa terealisasi sebelum memasuki tahun tersebut.

Pihaknya juga bakal mendorong pihak terkait, terutama Pemprov Kaltim, agar ikut mempercepat berbagai regulasi yang menghambat. Sebab dalam hal ini, pemprov merupakan pucuk sektoral karena pemanfaatan air bekas tambang ini meliputi antar-wilayah di Kaltim.

“Kalau PDAM (Tirta Taman Bontang) sudah siap. Tinggal dari provinsi aja lagi. Ini yang harus dikawal juga oleh tim kota,” tandasnya. (adv/mk)