BONTANG – Mal Pelayanan Publik (MPP) kurang lebih 3 bulan berjalan, sejak diresmikan Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, Selasa (11/10/2022) lalu. Namun kondisi saat ini masih tetap sepi. Evaluasi pun dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan Komisi II DPRD Bontang, Kamis (26/1/2023) kemarin, serta hasil rapat evaluasi seluruh dinas terkait yang dipimpin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) selaku leading sektor, dihasilkan beberapa usulan terobosan untuk meramaikan MPP.

Pertama, pelayanan masyarakat harus tersentral di Gedung MPP yang berlokasi di lantai 4 Pasar Taman Rawa Indah (Tamrin). Tidak ada lagi pelayanan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), semua dipusatkan di Gedung MPP.

“Kalau masih ada pelayanan di dinas-dinas percuma. Harus terpusat semua di MPP. Kalau MPP ramai akan memberikan multiplier effect kepada para pedagang,” ujar Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam di sela-sela kunjungan Komisi II ke MPP.

Kedua, pemasangan lift. Lift berfungsi untuk memudahkan pengunjung yang datang ke Gedung Pasar Tamrin, utamanya menuju MPP yang terletak di lantai paling atas.

“Anggaran sudah disiapkan kurang lebih Rp 5 M. Lift ini nantinya bisa dinikmati pengunjung MPP maupun para pembeli di pasar,” kata Rustam.

Ketiga, gerai-gerai di MPP walaupun tak ada layanan namun harus tetap buka. Setidaknya ada informasi-informasi penting yang dapat diberikan kepada masyarakat.

“Misalnya saja Dinas Perhubungan (Dishub) menginformasikan tentang jadwal-jadwal kedatangan atau keberangkatan kapal atau Dinas Pariwisata mempromosikan Kota Bontang di gerainya. Kalau seperti ini MPP akan terlihat hidup,” bebernya antusias.

Keempat, peningkatan fasilitas penunjang seperti AC atau kipas angin dan lain sebagainya untuk mengatasi panasnya ruangan. Saat ini sudah disiapkan anggaran Rp 3,2 M untuk peningkatan fasilitas tersebut.

Kelima, Pengaturan petugas jaga dan jadwal layanan. Bakal diatur sedemikian rupa agar gerai-gerai di MPP bisa tetap buka.

Keenam, sosialisasi MPP di masyarakat. Sudah dianggarkan pula dana untuk sosialisasi mengenalkan MPP ke masyarakat. Seperti misalnya pemasangan banner di beberapa titik OPD. Juga menitipkan pesan-pesan sosialisasi MPP di setiap kegiatan yang diadakan OPD.

Kepala DPMPTSP, Asdar Ibrahim didampingi Sekretaris DPMPTSP, Andi Hasanuddin Akmal menyampaikan, semua usulan sebagai bentuk terobosan meramaikan MPP itu sudah dibahas dalam rapat evaluasi perkembangan MPP 3 bulan terakhir.

“Saat ini sebagian usulan sudah berjalan dan sebagian lainnya dalam proses,” ujar Asdar.

“Sebagian OPD sudah mulai proses pemindahan layanan ke MPP. Tetapi sebagian lainnya masih ada yang evaluasi dulu. Karena beberapa OPD harus memikirkan pemindahan sistem ke MPP,” imbuh Andi. (al)

BONTANG – Kantor Pertanahan (Kantah) Bontang mendistribusikan ratusan sertifikat tanah ke masyarakat di Kelurahan Telihan, Kamis (26/1/2023) kemarin.

Pembagian sertifikat tanah yang berlangsung di Kantor Kelurahan Gunung Telihan itu terbagi dalam 2 program yaitu, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah (Redis).

Untung Widada, Kasi 3 Penataan dan Pemberdayaan Pertanahan Kantor Pertanahan Bontang menjelaskan, pembagian sertifikat tanah kali ini sebenarnya merupakan jadwal program Redis. Namun begitu pendistribusiannya digabung dengan distribusi program PTSL 2021-2022.

“Distribusi PTSL 2021-2022 masih belum kelar pembagiannya. Karena itu diselipkan di program Redis kali ini,” ujar Untung menjawab pertanyaan wartawan sembari mengawasi jalannya pendistribusian sertifikat tanah.

Di program Redis ini, Kantah Bontang membagikan 213 sertifikat tanah untuk warga RT 26 Kelurahan Guntung Telihan. Namun karena sebanyak 15 sertifikat sudah diserahkan sebelumnya saat acara simbolis oleh Wali Kota Bontang, maka yang terdistribusi saat ini sebanyak 185 sertifikat.

“Warga RT 26 Kelurahan Telihan banyak yang ketinggalan program PTSL, makanya diikutkan di program Redis ini,” ujar Yuliansyah, Kasi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Gunung Telihan menambahkan pernyataan Untung.

Sementara itu untuk program PTSL 2021-2022 dibagikan sebanyak 129 sertifikat tanah.

“Harapannya warga yang sudah terdaftar di program ini bisa mengambil sertifikatnya. Kalau pun ada yang belum mengambil bisa datang ke Kantah Bontang. Bisa juga lain waktu kami datang kelurahan lagi seperti hari ini,” beber Untung.

Dijelaskan Yuliansyah, program Redis untuk warga di Kelurahan Telihan ini meliputi 3 RT, yaitu RT 20, 25, dan RT 26. Namun khusus Kamis kemarin untuk warga di RT 26.

“Di Kelurahan Kanaan dan Telihan banyak tanah yang bekas hutan lindung. Sehingga bisa masuk ke program Redis,” kata Yuliansyah.

Sekedar informasi, yang dimaksud program redistribusi tanah adalah pembagian lahan-lahan, yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi obyek landreform, kepada para petani penggarap yang memenuhi syarat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. (Tirto.id)

Sementara itu program PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah, yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.

Program ini diadakan pemerintah supaya properti tanah milik masyarakat memiliki jaminan hukum dan hak. Prosesnya pun terbilang cepat dibandingkan proses pengurusan sertifikat tanah pada umumnya. Sementara itu, target utama dari PTSL ini adalah tanah-tanah yang sama sekali belum memiliki hak milik. (dekoruma.com). (al)

BONTANG – Curah hujan tinggi terjadi di Kota Bontang, Rabu (26/1/2023). Mengakibatkan sebagian wilayah Kota Taman, sebutan Kota Bontang tergenang air seperti di Kelurahan Guntung, Telihan, Api-api hingga ruas Jalan Ahmad Yani. Banjir terjadi akibat luapan air sungai dari kilometer 5, menuju aliran sungai yang melintasi Kota Bontang.

Kepala BPBD Kota Bontang, Zainuddin mengatakan, banjir terjadi akibat kiriman air dari hulu sungai di kilometer 5. Namun, ia menganggap banjir yang terjadi masih dalam keadaan aman.

“Sekarang air sudah naik di Jalan Ahmad Yani. Karena luapan sungai dari kilometer 5. Itulah gambaran kita. Karena sekarang juga lagi perbaikan drainase, semoga bisa lancar,” katanya. Zainuddin saat dihubungi Mediakaltim.com (jaringan Radarbontang.com), Kamis (26/1/2023).

Zainuddin menambahkan, wilayah-wilayah yang tergenang air merupakan langganan banjir, dikarenakan efek luapan air dari sungai.

Adapun upaya BPBD dalam menangani banjir saat ini, yakni dengan menurunkan personel di beberapa wilayah seperti di Guntung, Kilometer 5 dan wilayah yang terdampak banjir.

Zainuddin mengimbau agar masyarakat tetap berjaga-jaga. Walaupun saat ini hujan sudah reda namun tetap antisipasi air yang datang dari kilometer 5. “Kami tetap memantau di beberapa wilayah, memerintahkan personel bersiaga di lapangan,” pungkasnya. (yah)

BONTANG – Tim  Rajawali Satreskrim Polres Bontang meringkus seorang pria pelaku persetubuhan di bawah umur, Rabu (25/1/2023) pukul 16.30 Wita. Tersangka adalah AM (49), Ia ditangkap Tim Rajawali Satreskrim Polres Bontang di salahsatu perusahaan tambang di wilayah Kelurahan Bontang lestari.

Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prastya melalui Kasat Reskrim, Iptu Yohanes Bonar Adiguna Hutapea mengatakan, tersangka melakukan aksinya sebanyak lima kali di tempat berbeda. ”Tersangka AM menyetubuhi keponakannya sendiri yang masih berusia 12 tahun,” kata Kasat Reskrim.

Dijelaskannya, kejadian itu pertama kali pada Kamis (23/6/2023) pukul 22.00 Wita. Aksi bejatnya itu tak hanya dilakukan sekali. Tersangka menyetubuhi korban sebanyak lima kali. Terakhir Minggu (1/1/2023) pukul 01.00 Wita. “Tersangka dan korban ini tinggal berdekatan rumah,” ujarnya.

Tersangka kerap melakukan pengancaman terhadap korban, jika hendak melakukan aksinya. Agar tidak memberitahukan siapapun, jika tidak maka korban harus siap menanggung akibatnya.

Tersangka kemudian dilaporkan oleh orangtua korban pada Jumat (13/1/2023). Usai mendengar pengakuan putrinya yang masih duduk di bangku kelas 6 SD itu.

“Saat ini tersangka sudah kami amankan di Polres Bontang, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tersangka dijerat pasal 82 UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU dengan ancaman 15 tahun penjara,” beber Iptu Yohanes. (hms)

BONTANG – Sebanyak 47 usulan dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bontang Lestari (Bonles), Rabu, (25/1/2023) di Aula Kelurahan Bontang Lestari.

Kelurahan Bontang Lestari mengajukan 54 usulan dari tahun sebelumnya, yang belum terealisasi sesuai dengan kesepakatan ketua RT dan forum RT di musrenbang tingkat kelurahan.

Lurah Bontang Lestari, Andriyana mengatakan, tahun ini, sesuai dengan kesepakatan RT dan Forum RT untuk mengusulkan program yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya dengan usulan sebanyak 54 program.

“Ada 54 usulan, baru pada tahun ini akan terealisasi ada 7 program. Sehingga ada 47 usulan yang kemudian diusulkan kembali,” kata Andriyana, Rabu (25/1/2023).

Program usulan prioritas yakni bidang infrastruktur yang perlu banyak perbaikan seperti jalan, parit, dan sarana prasarana lainnya.

“Infrastruktur yang masih banyak. Paling besar pembuatan jembatan di Tihi-tihi, itu yang baru kita usulkan lagi,” katanya.

Program prioritas lainnya yakni perbaikan masjid di Lok Tunggul. “Masjid di Lok Tunggul yang sudah lama sekali tidak tersentuh,” katanya.

Untuk anggaran sendiri, Andriyana mengatakan akan menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang telah disiapkan, dengan membagi 6 jenis kegiatan.

“Maksudnya untuk tahun ini dari kota itu menganggarkan 1 kelurahan itu Rp 1 M. Kalau untuk renovasi masjid pasti tidak cukup, jadi kita bagi-bagi. Intinya untuk infrastruktur semua,” sebutnya.

Adriyana mengatakan akan meminta kepada delegasi untuk mempertahankan usulan-usulan dari kelurahan ke tingkat Kota.

“Kami memang disuruh untuk memasukkan infrastruktur, ekonomi, dan kesehatan. Tapi dengan kondisi di Bontang Lestari, memang infrastruktur masih menjadi kebutuhan mendasar selain program bidang lainnya. Untuk program kesehatan kita akan kerja sama dengan CSR perusahaan,” tandasnya. (yah)

BONTANG – Kelurahan Bontang Kuala (BK) melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Kamis (26/01/23) di Aula Kelurahan BK. Sebanyak 30 usulan dibahas dalam musrenbang tingkat kelurahan kali ini.

Suiza Ixan, Lurah BK mengatakan, Musrenbang Kelurahan BK berfokus pada tiga bidang yaitu, infrastruktur, sosial budaya dan UMKM.

“Sejauh ini infrastruktur menjadi prioritas, kami membahas bersama mitra kelurahan, organisasi masyarakat, dan juga sekolah-sekolah,” Jelas Suiza.

Infrastruktur jalan dan bangunan menjadi prioritas karena wilayah BK sering terjadi banjir rob, yang makin lama intensitasnya makin sering, begitu juga dengan kebakaran.

Untuk sosial dan budaya, demi membangkitkan tempat pariwisata di Bontang. Nantinya di BK khususnya wilayah perumahan di atas laut akan di bangun cagar budaya.

“Karena memang dari FKPD 2024 adalah peningkatan SDM unggul kemasyarakatan, selain infrastruktur kami juga tetap memperhatikan UMKM, serta pelatihan untuk warga,” lanjutnya. (sya)

BONTANG – Dari 60 usulan dikerucutkan menjadi 30 usulan yang akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Satimpo, Kamis (26/01/23) di Ruang Pertemuan Kelurahan Satimpo.

“Awalnya 60 usulan, tapi kami kerucutkan menjadi 30 yang akan diprioritaskan,” jelas Maryono, Lurah Satimpo.

Keputusan tersebut dibuat bersama tim delegasi yang melibatkan mitra kelurahan dan juga tokoh masyarakat. Kelurahan Satimpo memprioritaskan penanggulangan banjir yang terjadi di wilayah sekitar Jalan HM. Ardans, “Jadi prioritas kami adalah untuk memperbaiki, membuat dan melebarkan parit di sepanjang HM. Ardans,” lanjut Maryono.

Maryono juga mengatakan kepada perwakilan bapelitbang, agar Jalan HM. Ardans bisa dilebarkan, “Kalau di kota lagi banjir, semua orang memilih untuk melewati Jalan HM. Ardans, jadi jalan harus diperlebar, paritnya juga, karena kalau di sini banjir setengah jalan sering ketutup,” saran Maryono.

Selain itu, pembangunan UMKM di wilayah Satimpo juga turut diberdayakan. “UMKM kita sudah maju sekali, apalagi yang pembuatan sepatu, semoga tahun depan makin maju, karena anggaran pasti ke sana juga” harap Maryono.

Untuk anggaran, dalam musrenbang dikatakan dengan total dana Rp 6 M di Kecamatan Bontang Selatan. Rencananya akan dibagikan Rp 1 M per kelurahan.

“Kebijakannya memang Rp 1M per kelurahan, mungkin tahun depan bisa saja tergantung prioritas pembangunan tergantung persetujuan dari masing-masing kelurahan,” ungkapnya. (sya)