BONTANG – Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prastya menanggapi ringan terkait gugatan yang dilayangkan terhadap dirinya oleh seorang pengacara bernama Ngabidin.

“Iya benar, kami telah menerima surat pra peradilan itu,” ujarnya membalas pesan whatsApp dari Radarbontang.com (jaringan Mediakaltim.com), Rabu (25/1/2023).

Saat ditanya bagaimana tanggapan kapolres terhadap gugatan tersebut, dirinya hanya menjawab “Terkait dengan surat tersebut, silahkan saja karena praperadilan diatur dalam undang undang,” singkatnya membalas pesan.

Diinformasikan sebelumnya, seorang pengacara bernama Ngabidin Nurcahyo, Anggota Advokasi Peradi Suara Advokat Indonesia Kalimantan Timur bersama kuasa hukumnya, Abd Rahman mengajukan permohonan pra peradilan terhadap Kapolri, Kapolda Kaltim, Kapolres Bontang, dan Aipda Herman Aidil selaku penyidik, Jumat (21/1/2023) di PN Bontang.

Permohonan pra peradilan ini didasarkan pada penetapan tersangka kepada Ngabidin Nurcahyo oleh Polres Bontang.

Menurut penafsiran pihak Ngabidin, dirinya ditetapkan tersangka lantaran dianggap “memaksa” pihak perbankan untuk membuka rahasia nasabah. Padahal menurutnya, pihaknya dalam mengajukan permohonan ke pihak perbankan tersebut sudah sesuai prosedur yang  berlaku. Ditambah lagi, menurutnya profesi advokat memiliki imunitas dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Ngabidin menegaskan, sebagai advokat dirinya dilindungi UU No 18 tahun 2003 . “Ini namanya kriminalisasi terhadap profesi. Kalau kami menjalankan tugas sebagai advokat dan dikriminalisasi seperti ini, maka tidak akan ada lagi orang yang mau menjadi Advokat,” ungkapnya. (al)

BONTANG – Wali Kota Bontang Basri Rase menekankan kepada penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk tidak mengikuti politik praktis yang memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.

Ia juga minta, penyelenggara pemilu, dapat menyampaikan secara berjenjang hingga tingkat kota apabila menemukan adanya penyelenggara atau aparatur pemerintahan yang melakukan politik praktis.

“Aturan sudah jelas mengatur, PNS dan penyelenggara tidak boleh ikut serta membantu calon-calon, melakukan politik praktis, termasuk di sarana media sosial,” kata Basri Rase. “Apalagi kita (penyelenggara) membantu atau bahkan menjadi tim sukses suatu calon. Kalau ada ikut dan terbukti maka akan dikenakan sanksi,” tambah Basri.

Ia juga mengatakan ketika ada oknum melakukan pelanggaran, maka itu akan menjadi cikal bakal rusaknya citra dalam pelaksanaan Pemilu. (yah)

BONTANG – Kementerian Agama (Kemenag) Bontang hingga kini masih menunggu keputusan sah dari pemerintah pusat, mengenai kenaikan biaya haji pada tahun 2023 ini. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Kemenag Bontang, Izzat Solihin.

Diketahui kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah diusulkan pemerintah sebesar Rp 69,1 juta untuk tahun 2023. Hal ini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat.

Kemenag Bontang hingga kini masih menunggu hasil dari biaya haji secara resmi, setelah pemerintah melalui Kemenag RI melakukan rapat bersama DPR RI, hingga pengesahannya oleh Presiden Indonesia.

“Usulan itu masih akan dirapatkan di DPR RI. Kami (kantor Kemenag) masih menunggu,” kata Izzat Solihin saat dikonfirmasi Mediakaltim.com (jaringan Radarbontang.com), Rabu (25/1/2023).

Dirinya menyebutkan, tiap embarkasi juga akan memiliki biaya berbeda terkait jaraknya untuk keberangkatan haji.

“Ada 13 embarkasi se-Indonesia, maka bisa juga ada perbedaan biayanya. Kami tetap menunggu dari pusat,” kata Izzat.

Untuk masyarakat yang telah terdaftar, Izzat mengimbau agar mempersiapkan perjalanan ibadah haji pada tahun 2023.

“Persiapkan kondisi fisik. Persiapkan biaya ongkos haji apabila benar-benar alami kenaikan. Persiapkan manasik haji secara mendetail dan menjaga kesehatan, karena ibadah haji bukan hanya fisik tapi juga ibadah amaliah,” jelas Izzat. (yah)

BONTANG – Kampung Pintar Bontang Baru menghadirkan ruang literasi digital. Ruang literasi ini sudah launching sejak Oktober 2022 dan dioperasikan Karang Taruna Satya Taru.

“Ruang Literasi berlokasi di Kampung Jawa. Sebagai mitra Kelurahan Baru kami dipercaya mengelola Kampung Pintar,” jelas Pika Mandasari, Ketua Karang Taruna Satya Taru.

Ruang Literasi berkolaborasi dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PKT. Terdapat dua komputer yang disediakan untuk mengakses literasi digital, yang telah diinstal software edukasi Balai Pustaka (Edu BP) milik BUMN.

“Kerjasama Edu BP dengan BUMN dan PKT ini baru satu-satunya di Bontang. Berisi 1000 sampai 3000 literasi. Komputer hanya bisa digunakan untuk literasi dengan aplikasi Edu BP tersebut, tidak ada internet, youtube, bahkan ngetik juga tidak bisa,” lanjut Pika.

Pika mengatakan, butuh proses untuk bisa diterima masyarakat. Pihaknya turun ke masyarakat untuk bertanya apa saja kebutuhan warga sekitar Kampung Jawa.

“Budaya di sana kental, begitu juga religiusnya. Kami mendekatkan diri saat Bulan Ramadhan, dan ternyata warga sangat antusias dengan kegiatan ini. Awalnya kami buat kegiatan pesantren kilat, kemudian Kampung Jawa Cup dan masih banyak lagi.” Ungkapnya.

Untuk saat ini, Rumah Literasi aktif saat akhir pekan. Karang Taruna mengadakan pengajaran kepada anak SD kelas satu hingga enam.

“Tiap minggu kami mengajar 30 sampai 70 anak. Kalau kami cuma ngajar di ruang literasi hanya 30 sampai 40 anak. Kami belajar misalnya ke pura atau di luar bisa sampai 70 anak. Bosan juga kalau monoton di ruangan,” lanjutnya.

Tenaga pengajar ruang literasi dari para anggota karang taruna sendiri, mereka berkonsultasi kepada teman-teman guru agar bisa mempelajari materi untuk anak SD. Kadang mereka juga mengirim surat untuk sekolah-sekolah agar bisa mengajar sukarela.

“Kami berharap semakin tahun Ruang Literasi ini bisa berkembang, karena para pengurus juga kerja semua, jadi kami tidak bisa buka terus-terusan saat weekday, untuk anak-anak SD yang mau datang bisa langsung aja ikut belajar,” pungkasnya. (sya)