Beranda blog Halaman 1143

Menyesuaikan Perubahan Nomenklatur Nama Jabatan, Wali Kota Bontang Kukuhkan Kembali 8 Pejabat Administrator

Penulis
redaksi
-
0

BONTANG – Wali Kota Bontang Bapak Basri Rase, S.IP melakukan pengukuhan kembali terhadap 8 Pejabat Administrator pada 3 Perangkat Daerah. Yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) pada Senin, Oktober 2022 di Auditorium 3 Dimensi.

Hal ini merupakan tindaklanjut atas terbitnya 3 Peraturan Wali Kota Bontang yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi serta tata Kerja. Ketiga Perangkat daerah dimaksud adalah :

  • Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
  • Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
  • Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Bontang juga melantik 1 pejabat fungsional Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota.

Dalam sambutan dan arahannya Wali Kota Bontang Basri Rase berpesan agar seluruh pejabat yang dikukuhkan dan dilantik harus selalu memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. “Pahami aturan dan regulasi terkait yang berlaku, jaga integritas, dan harus memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semua pegawai harus berkontribusi positif dan mengambil peran yang nyata dalam mencapai Visi dan Misi Kota Bontang,” bebernya.

Sementara, Kepala BKPSDM Drs. Sudi Priyanto, M.Si menyampaikan bahwa pada pengukuhan kali ini hanya mengubah nama jabatan atau nomenklatur jabatan, sementara pejabatnya merupakan orang yang sama. Sehingga sama sekali tidak ada pergeseran, pengisian atau mutasi jabatan.

Sedangkan untuk pelantikan pejabat fungsional dilakukan atas terpenuhinya persyaratan pegawai dalam menduduki jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan. Ke 8 pejabat administrator yang dikukuhkan kembali dan 1 pejabat fungsional yang dilantik pada hari ini adalah sebagai berikut :

  1. ARIF SUPRIYADI, SSTP : Kepala Bidang Penilaian Kinerja, Penghargaan, Dokumentasi, Informasi Dan Fasilitasi Profesi Asn;
  2. MUHAJIR NOOR, S.Hut : Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayati;
  3. SYAPRIANSYAH, S.Hut : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Dan Pengelolaan Limbah B3;
  4. Hj. ERVINA SETIANINGSIH, ST,M.T : Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Dan Penegakan Hukum Lingkungan;
  5. HASMAN, SE : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah;
  6. MARTHINUS, ST, M.Si : Kepala Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
  7. ANDI ILHAM, ST, M.Si : Kepala Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan;
  8. MUHAMMAD NUR, AP : Kepala Bidang Pertanahan;
  9. DODDY SUKMA MURDANI, S.T : Penata Ruang Ahli Muda. (adv)

Jambore Nasional Green Generation, Gubernur Isran Beber Urgensi Pembangunan IKN

Penulis
redaksi
-
0

BALIKPAPAN – Gubernur Kaltim Isran Noor di berbagai kesempatan, sangat antusias berbicara mengenai rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Saat membuka Jambore Nasional Green Generation di Hotel Royal Suite Balikpapan, Senin (3/10/2022) malam, Gubernur Isran berbicara panjang lebar mengenai salah satu proyek strategis nasional di Kaltim itu.

Dihadapan puluhan peserta jambore nasional yang merupakan perwakilan pelajar dari 34 provinsi di Indonesia itu, Isran mengungkapkan latar belakang pemindahan IKN ke Kaltim tepatnya di wilayah Sepaku, Penajam Paser Utara.

“Salah satu alasan pemindahan IKN ke Kaltim, agar terjadi pemerataan ekonomi,” sebut Isran.

Alasan itu, menurut dia tidak pernah disebutkan oleh sejumlah pihak yang tidak setuju dengan adanya pemindahan IKN ke Kaltim.

Mereka ungkapnya, hanya melihat dari aspek pembiayaan dan keuangan karena proyek ini memerlukan anggaran yang cukup besar. Tetapi aspek-aspek lainnya tidak diperhatikan.

“Aspek keadilan dan pemerataan ekonomi tidak disebutkan. Saya sampaikan ini bukan karena saya berada di Kaltim, karena IKN itu milik bangsa, milik generasi kita mendatang bahkan milik bangsa-bangsa di dunia,” ucap Isran dengan tegas.

Gubernur Isran juga menepis anggapan pembangunan IKN akan merusak lingkungan, karena justru pembangunan ibu kota nantinya berkonsep forest city dengan tetap mempertahankan keanekaragaman hayati.

“Jadi kita akan bangun kota itu asli hutannya kecuali di kawasan inti pemerintahan yang sedikit pepohonannya,” tuturnya.

Saat ini, lanjut Isran, sudah dibangun pusat persemaian di Mentawir PPU, yang mampu menghasilkan sedikitnya 20 juta batang pohon endemik Kalimantan dan pohon nusantara lainnya. Nantinya akan terjadi interaksi alam dengan manusia di IKN. Burung-burung dan satwa lain akan berkembang jika banyak pohon di kawasan itu dan akan terjaga kelestariannya.

“Kenapa ini dilakukan, bukan saya atau Pak Jakowi yang menikmati, tetapi untuk kalian semua generasi muda dan kalian lah pemiliknya,” tutur mantan Bupati Kutai Timur itu.

Dalam kaitan itu, generasi hijau yang saat ini melakukan jambore nasional di Balikpapan, memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengawal proses pembangunan IKN agar dapat berjalan dengan baik. Jika nantinya, menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, mereka dapat melakukan kritik kepada pemerintah. Baik kepada presiden, gubernur ataupun anggota DPRD maupun badan otorita IKN.

Hadir dalam kegiatan, Koordinator Tim Transisi Badan Otorita IKN Wicaksono Sarosa dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim Agus Tianur. (adv/diskominfokaltim)

Diburu 5 Tahun, Bandar di Muara Badak Ditangkap dengan 44,35 Gram Sabu

Penulis
redaksi2
-
0
Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prastiya didampingi Kasat Resnarkoba Polres Bontang saat konferensi pers. (Yahya Yabo/ Media Kaltim)

BONTANG– Polres Bontang berhasil menangkap C, bandar sabu yang biasa beroperasi di  Desa Saliki, Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Rabu (28/9/2022). Penangkapan  C serta 4 anggota komplotannya, merupakan klimaks dari perburuan yang sudah berlangsung selama 5 tahun.

Dalam konferensi pers yang berlangsung di Mapolres Bontang, Senin (3/10/2022), Kapolres AKBP Yusep Dwi Prastiya mengatakan, selain menangkap 5 tersangka, anggota Resnarkoba juga menyita barang bukti sabu seberat 44,35 gram dan uang Rp 30,3 juta.

Kelima tersangka, lanjut Kapolres, memiliki peran masing-masing yakni C sebagai bandar, J sebagai kurir, V sebagai nakhoda speed boat, sementara H dan HY sebagai pengedar lokal.

“Pengungkapan kasus berkat laporan masyarakat. Dengan itu, melakukan lidik dan pengembangan. TKP tidak dapat dijangkau dengan kendaraan darat, satu-satunya cara menggunakan jalur laut atau akses tertentu,” kata Kapolres Yusep.

Diungkapkannya, saat digerebek pada Rabu subuh, polisi mendapati tersangka sedang pesta narkoba di tempat persembunyiannya.

“Saat kita tangkap, bandarnya (C) sedang pesta narkoba. Kita amankan barang bukti 44,35 gram bersih (neto), setelah mereka melakukan pesta. Kemudian barang bukti uang sebanyak Rp 30,3 juta,” jelas Yusep.

Barang bukti lainnya enam buah HP, dua alat isap atau bong dan satu unit speed boat yang digunakan sebagai alat transportasi.

Yusep mengungkapkan, sabu didapat para pelaku dari Samarinda dengan sistem jejak. “Biasanya yang bersangkutan (pelaku) memesan, kemudian pengiriman dan pembayaran diletakkan di suatu tempat. Kemudian diambil yang bersangkutan atau C,” jelas Yusep saat konferensi pers.

Saat diinterogasi, C mengaku sebagian uang yang disita polisi merupakan hasil penjualan sabu. C juga mengaku sudah melakoni bisnis haramnya selama 5 tahun.

“Untuk sementara masih melakukan pengembangan. Kita masih proses dalam pemeriksaan kita. Tentunya, akan melakukan pengembangan,” ungkapnya.

Para tersangka akan dijerat Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. (yah)

Satpol PP Tertibkan 12 Lapak Liar di Loktuan

Penulis
redaksi2
-
0
Personel Satpol PP saat melakukan penertiban di jalan Slamet Riyadi Loktuan. (Yahya Yabo/ Media Kaltim)

BONTANG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bontang membongkar 12 lapak liar yang berdiri di lahan milik pemerintah di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Senin (3/10/2022). Penertiban berjalan lancer, tanpa perlawanan dari para pedagang.

Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Kantor Satpol PP, Eko Mashudi mengatakan, penertiban sesuai Perda Nomor 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Petugas katanya, mengamankan aset daerah agar tak menjadi preseden buruk bagi yang lain.

“Ini ‘kan ada plangnya milik pemerintah. Walaupun bangun (lapak) di depan trotoar, ini merupakan garis batas lahan dan jalan. Secara perda (peraturan daerah) juga tidak diperkenankan untuk membangun (lapak),” kata Eko Mashudi saat ditemui di lokasi, Senin (3/10/2022).

Dia mengatakan, ada 12 lapak yang berdiri tanpa izin. “Kami tertibkan bangunan-bangunan tanpa izin yang masuk lahan milik pemerintah,” tambahnya. Sebelum penertiban katanya, Satpol PP telah melakukan tindakan persuasif kepada pemilik bangunan. Namun hingga batas waktu yang diberikan, tidak juga diindahkan.

Sementara, Lurah Loktuan, Hadi Jumianto mengatakan penertiban merupakan tindak lanjut untuk menertibkan bangunan liar yang tidak memiliki izin di atas lahan milik pemerintah.  “Ini merupakan tindakan akhir, sebelumnya pemerintah telah melakukan tindakan persuasif baik secara lisan maupun tertulis,” kata Hadi.

Setelah diberikan surat peringatan sebanyak dua kali katanya, ada beberapa pemilik lapak yang bersifat kooperatif. “Ada beberapa pemilik kooperatif dan ada juga yang masih melakukan aktifitas, sehingga pada hari ini dilakukan penertiban dan pemilik juga dapat menerima dan memahami,” jelas Hadi.

Kepala Satpol PP Kota Bontang, Ahmad Yani saat di lokasi mengatakan penertiban ini merupakan langkah akhir dalam menerapkan perda. Satpol PP katanya menurunkan 56 personel.

“Sebelumnya telah dilakukan langkah persuasif dan humanisnya oleh pihak kelurahan dan kecamatan, dan pemilik berjanji akan melakukan pembongkaran sendiri. Hari ini pemerintah langsung hadir (melakukan pembongkaran),” ungkap Yani. (yah)

Simpan Sabu di Dasbord Motor, Warga Santan Tengah Masuk Sel

Penulis
redaksi2
-
0

BONTANG – Unit Reskrim Polsek Marangkayu menangkap laki-laki warga Santan Tengah berinisial SU karena memiliki narkotika jenis sabu seberat 0,93 gram. SU ditangkap Minggu (2/10/2022) sekitar pukul 21.15 Wita di Simpang 3 Santan Ilir RT 01 Desa Santan Ilir Kecamatan Marang Kayu,  Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu di jalan simpang tiga Santan Ilir. Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prastiya melalui Plt Kasi Humas Polres Iptu Mandiyono mengatakan, anggota Reskrim Polsek Marangkayu lalu mendatangi lokasi dan mendapati pelaku.

“Anggota Reskrim Polsek Marangkayu mendapati seseorang berinisial SU berada di lokasi. Saat dilakukan penggeledahan di badan SU, ditemukan 1 bungkus rokok yang didalamnya terdapat 3 bungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu,” ungkap Mandiyono.

Mandiyono mengatakan, sabu seberat 0,93 gram yang dimiliki SU itu disimpan di dashboard sebelah kiri motor yang dia kendarai. Selain barang bukti 3 poket yang diduga narkotika jenis sabu, polisi mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor Honda Beat, 1 bungkus rokok, dan 1 handphone.

Pelaku telah diamankan di Polsek Marangkayu dan disangkakan pasal 112 ayat 1 dan 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman diatas 5 tahun penjara. (yah)

Dongkrak Realisasi Anggaran, Saefuddin Zuhry: Butuh Perencanaan Matang

Penulis
redaksi
-
0
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Saefuddin Zuhry

SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kaltim Saefuddin Zuhry menyatakan, untuk meningkatkan realisasi anggaran tak hanya bergantung pada Biro Barang dan Jasa Setprov Kaltim. Menurutnya, butuh perencanaan yang baik di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Politisi NasDem ini meyakini, dengan perencanaan yang baik akan sebuah pengerjaan maka realisasi anggaran akan optimal. Musababnya, selama ini Biro Barjas hanya akan melakukan lelang bila semua persyaratan terpenuhi.

“Kalau persyaratan lengkap tinggal lelang. Misal jembatan X, klir semua RAB (Rencana Anggaran Biaya), RKA (Rencana Kerja Anggaran) hingga sosialnya. Masalahnya kalau perencanaan salah ada pekerjaan tambahan, harus dari awal lagi,” terangnya, Senin (3/10/2022).

Untuk itu, ujarnya, butuh koordinasi antara semua pihak agar optimalisasi anggaran dapat terjadi. Dengan perencanaan yang matang, dan proses yang awal maka pengerjaan sebuah proyek akan memiliki kualitas baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kaltim.

“Berbeda dengan pusat, bisa lelang sejak November-Desember sebelum masuk mata anggaran baru. Kalau daerah perlu evaluasi lagi di Mendagri. Artinya memang butuh perencanaan yang baik,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim)

Seminar Wirausaha Muda Pemula, Kadispora: Pemuda Harus Manfaatkan Transformasi Digital

Penulis
redaksi
-
0

BALIKPAPAN – Transformasi digital yang saat ini merambah semua lini kehidupan, harus dapat dimanfaatkan pemuda dalam mencapai kesuksesan hidup.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Agus Tianur mewakili Gubernur Kaltim saat membuka Seminar Wirausaha Muda Pemula, Senin (3/10/2022) di Hotel Novotel Balikpapan.

“Transformasi digital yang saat ini terjadi pada semua lini kehidupan, harus dapat dimanfaatkan mencapai impian dan kesuksesan yang kalian cita-citakan,” ujar Agus dengan penuh semangat saat memberikan arahan sekaigus motivasi.

Agus mengatakan, transformasi digital membuka banyak peluang bagi pemuda untuk mengembangkan kompetensi dan kreativitas dalam berbagai platform digital.

15 tahun lalu, orang tidak berpikir menjadi youtuber, influencer bahkan buzzer sekalipun dapat menjadi profesi yang diandalkan meraih keuntungan secara finansial.

“Tidak ada dulu mata pelajaran bagaimana menjadi seorang youtuber ataupun influencer,” ucap Agus.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Agus Tianur

Tranformasi digital, lanjutnya, juga membuat masyarakat maupun pelaku usaha berpikir kreatif dalam memunculkan inovasi-inovasi baru.

Karenanya, pemuda juga jangan ketinggalan, untuk membebaskan cakrawala berpikir mereka dalam meraih kesuksesan yang diharapkan.

“Jangan hanya berpikir dengan menjadi PNS kesuksesan diraih, jangan terpenjara pikiran itu,” sebut Agus.

Agus juga mencontohkan sosok Syafruddin Pernyata yang pada kesempatan itu didapuk menjadi pembicara. Syafruddin adalah seorang pensiunan PNS yang juga menjadi pengusaha dan motivator. “Banyak kisah nanti yang akan dibagi ke kalian,” katanya.

Syafruddin Pernyata sukses menjadi pengusaha pemilik salah satu tempat wisata di Samarinda. Selain itu, sewaktu berkarir menjadi birokrat, Syafruddin menempati sejumlah jabatan strategis di Pemprov Kaltim. Kesuksesannya itu mengantar dirinya menjadi motivator yang kerap membagi pengalaman dan sukses storynya. (adv/diskominfokaltim)

Puji Setyowati Minta Kesejahteraan Guru Harus Diprioritaskan

Penulis
redaksi
-
0
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan guru di Balai Kota Samarinda. Menurutnya, demonstrasi tidak akan terjadi bila hak para guru sudah terpenuhi.

Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Samarinda ini secara tegas menyatakan, penghapusan insentif guru merupakan hal yang ironis. Justru menurutnya, guru harus diberikan kesejahteraan yang baik agar mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Pejabat sekarang bolehlah membuka diri, melihat seberapa besar bakti seorang guru. Sepanjang tuntutannya sesuai dengan peraturan, sesuai dengan kemampuan daerah dan sesuai dengan kompetensi, saya pikir tidak perlu dipermasalahkan. Ini sampai turun ke lapangan. Sangat miris sekali,” katanya, Senin (3/10/2022).

Politisi Demokrat ini menjelaskan, tidak sedikit guru yang harus menggadaikan Surat Keputusan (SK) penetapan guru, agar bisa melanjutkan hidupnya. Hal ini tentu sangat krusial bila harus dikaitkan dengan tugas guru yang dibebankan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas SDM.

“Bagaimana mereka mau menyampaikan ilmunya, kalau ada beban cicilan. Bahkan tidak sedikit guru yang jadi ojek online. Apalagi kalau insentifnya dihapus,” terang wanita yang dulunya merupakan pengajar ini.

Puji menilai guru honorer harus mendapatkan kepastian besaran gaji yang sesuai upah minimum, dan juga insentif. Hal tersebut mengingat tidak sedikit beban kerja yang harus dipikul seorang guru honorer.

Diketahui ratusan guru menggelar aksi di Balaikota menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni:

Pertama, guru ASN Pemkot Samarinda mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2023 dan seterusnya sebagaimana ASN di lingkungan Pemkot Samarinda dengan merevisi Perwali Samarinda Nomor 5/2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah khususnya Pasal 9 bagian h yang menjelaskan TPP tidak diberikan kepada pegawai yang menjabat sebagai guru/pengawas sekolah. Hal ini bertentangan dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 58 Ayat 3 bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan kepaada Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Kedua, Guru dan tenga pendidik honorer di sekolah negeri agar dibayar oleh Pemkot Samarinda sebesar upah minimum Samarinda.

Ketiga, Pembuatan regulasi hukum yang jelas mengenai pemberian insentif bagi guru swasta dengan tujuan mensejahterakan guru.

Keempat, Membatalkan surat edaran dari Sekda Samarinda tanggal 16 September 2022 Nomor 420/9128/100.01 tentang Penyelarasan Insentif Guru dan Tenaga Pendidikan.

Kelima, Insentif bagi semua guru tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda agar tetap dibayar selama 12 bulan (Januari-Desember ) 2022. (adv/dprdkaltim)

Cek Sapras, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Kunjungi 2 Sekolah di Kukar 

Penulis
redaksi
-
0

SAMARINDA – Mengawali kegiatan pekan pertama di Oktober 2022 ini, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim H Akhmed Reza Fachlevi S.Sos melakukan kunjungan ke dua sekolah di Kutai Kartanegara. Masing-masing SMK Negeri 2 Tenggarong dan SMK Negeri 1 Tenggarong Seberang.

Di SMK Negeri 2 Tenggarong, Reza, sapaan akrab wakil rakyat dari dapil Kutai Kartanegara ini, disambut kepala sekolah, Sumiarsih.

Dalam kesempatan itu, Reza melihat langsung sarana prasarana (sapras) 108 set meja kursi untuk sekolah ini, yang merupakan hasil dana aspirasinya sebagai wakil rakyat dari Fraksi Partai Gerindra. “Alhamdulillah, meja kursi yang dikirim untuk sekolah ini sudah dimanfaatkan,” kata Reza. Tak hanya meja dan kursi untuk siswa, bantuan juga diberikan untuk meja dan kursi guru, lemari, hingga papan tulis.

Tak hanya melihat meja dan kursi kelas, Reza juga sempat diajak berkeliling di sekolah yang memiliki luas 2 hektare ini. Sekolah yang memiliki 10 program keahlian ini jelas sangat menarik untuk dikunjungi.

“Hasil karyanya bagus-bagus. Mudah-mudahan semua siswa sudah siap di dunia kerja begitu lulus,” kata Reza melihat hasil kerajinan gerabah dari siswa jurusan seni kriya. Saat berada di kelas desain komunikasi visual, Reza juga sempat menantang para siswa agar membuat gambar karikatur wajah dan logo. “Nanti serahkan hasil desainnya ke kepala sekolah. Yang terbaik nanti saya berikan hadiah,” kata Reza.

Sementara di kelas lain, misalnya di program keahlian musik, Reza juga sempat mengajak para siswa tanya jawab. Tentunya, hadiah hiburan pun diberikan kepada para siswa di sela kegiatan tersebut.

“Kami berterima kasih atas dukungan yang diberikan melalui pak Reza. Kami berharap, ke depan ada dukungan serupa lagi. Masih ada 6 kelas lagi yang meja dan kursinya perlu perbaikan,” sebut Sumiarsih, kepala SMK Negeri 2 Tenggarong.

Sumiarsih mengakui, sudah cukup lama tidak mendapatkan dukungan dari Pemprov Kaltim. “Dengan bantuan ini, siswa dan para guru pun senang. Semoga sama sama berkah,” sambungnya.

Ditambahkan Sumiarsih, sekolah yang dipimpinnya memiliki 1.227 siswa dengan jumlah guru lebih 70 orang dan 43 di antaranya adalah guru ASN. Guna mendukung siswa yang tidak mampu, sekolah ini bahkan memberikan voucher makan di kantin untuk 30 siswa. Masing-masing siswa mendapatkan voucher senilai Rp 200 ribu per bulan.

Usai dari SMK Negeri 2 Tenggarong, Reza langsung bergeser ke SMK Negeri 1 Tenggarong Seberang, tepatnya di Desa Embalut, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara. Di sekolah yang dipimpin Agus Purnama ini, Reza juga meninjau meja dan kursi siswa yang diberikan melalui dana aspirasinya.

“Alhamdulillah, meja dan kursi untuk siswa, serta untuk guru bisa dimanfaatkan dengan baik di sekolah ini,” sebut Reza. Di sela kunjungan itu, Reza juga menerima usulan dan masukan demi kemajuan pendidikan di desa ini.

Di sekolah yang memiliki program keahlian asisten keperawatan serta teknik dan bisnis sepeda motor ini, Reza sempat melihat ruang praktik untuk program asisten keperawatan. Ia pun mengakui, sekolah ini memerlukan dukungan lebih maksimal, karena masih terbatasnya ruang kelas, termasuk ruang guru.

“Sebagian siswa, menumpang di gedung SD 003 Tenggarong Seberang,” sebut Agus Purnama, kepala SMK Negeri 2 Tenggarong Seberang. Dengan jumlah 133 siswa, sekolah ini memiliki 5 rombongan belajar. Harapannya, ke depan sekolah ini memiliki tambahan ruang kelas, juga bisa memiliki lapangan untuk upacara bendera. Menanggapi berbagai usulan itu, Reza meminta pihak sekolah untuk segera menyampaikan usulan, agar bisa segera ditindaklanjuti.

Di sela kunjungan tersebut, Reza juga sempat berdialog dan tanya jawab dengan para siswa sekolah tersebut. Tak lupa, hadiah berupa cokelat sudah disiapkan bagi siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan tepat. (adv/dprdkaltim)

Seluruh OPD Pemprov Kaltim Diminta Arahkan Rekanan untuk Gunakan E-Katalog

Penulis
redaksi
-
0

SAMARINDA – Dalam rangka meningkatkan transaksi melalui elektronik, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kaltim meminta seluruh OPD Pemprov Kaltim untuk mengarahkan pihak rekanan kerja sama menggunakan transaksi pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog atau toko daring.

Penggunaan e-katalog atau toko daring ini menurut Plt Karo Pengadaan Barang dan Jasa Setprov Kaltim Buyung Dodi Gunawan, bagian dari transparansi pemerintah dalam bertransaksi dengan rekanan.

“Jika memang OPD di lingkungan Pemprov Kaltim biasa melakukan kerja sama atau kontrak dengan rekanan, maka silahkan diajak rekanannya bertransaksi melalui e-katalog lokal maupun toko daring,” pesan Buyung Dodi Gunawan usai mendampingi Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menghadiri pertemuan pengarahan Presiden RI Joko Widodo, di Ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis 29 September 2022.

Selanjutnya, apabila OPD di lingkungan Pemprov Kaltim menilai rekanan mereka merasa kesulitan, maka dipersilahkan berkonsultasi kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

“Bahkan, Biro PBJ siap mendampingi hingga penyelesaian produk,” ujarnya.

Karena itu, komitmen Pemprov Kaltim dalam rangka meningkatkan pengembangan cinta produk dalam negara atau bangga buatan Indonesia (BBI) akan lebih mudah terlaksana dan sukses. Asalkan transaksi tersebut terus meningkat.

“Jadi, pelayanan melalui e-katalog maupun toko daring ini sangat memudahkan para rekanan untuk bertransaksi dengan pemerintah. Artinya, tidak perlu tatap muka lagi dalam bertransaksi,” jelasnya. (adv/diskominfokaltim)

1...1,1421,1431,144...1,284Halaman 1,143 dari 1,284