BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang akan membuka beasiswa stimulan Kota Bontang yang direncanakan dibuka pada awal Oktober 2022. Anggaran beasiswa ini dianggarkan dari APBD-Perubahan senilai Rp 1,5 miliar.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bontang, Aguswati saat ditemui Selasa (27/9/2022), mengatakan, dibanding tahun sebelumnya, nilai beasiswa kali ini lebih menurun karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemkot Bontang.

Dikatakannya, pada tahun lalu ada sisa anggaran murni dari bagian Kesra yang bisa dialihkan ke beasiswa stimulan. “Nah, tahun ini tidak ada. Jadi kemampuan selalu dapat segitu,” kata Aguswati.

Dia menjelaskan, pendaftaran  beasiswa akan dilaksanakan pada  Oktober dengan kuota 400 penerima lewat metode perangkingan, atau prosesnya sama dengan dengan tahun sebelumnya.

Melihat animo pendaftar sebelumnya, diperkirakan pendaftar dua kali lipat dari kuota atau sekitar 800 orang. “Nanti seperti biasa, kami rangking sesuai dengan IP atau IPK yang ada,” jelasnya.

Adapun kategori penerima yakni D3/D4, sarjana muda (S1), magister (S2), Tugas Akhir (TA) dan koas. “Kita umumkan di Oktober. Target saya sih di awal Oktober,” pungkasnya. (yah)

BONTANG– Satuan Samapta Polres Bontang kembali merazia penjual ilegal minuman keras (miras). Razia dilaksanakan di Kelurahan Bontang Lestari, Kelurahan Api-api, Kelurahan Gunung Telihan dan Kelurahan Tanjung Laut pada Selasa (27/9/2022) sore hingga jelang tengah malam.

Hasilnya, dari 6 lokasi yang didatangi didapatkan puluhan miras. “Melaksanakan razia Tindak Pidana Ringan di beberapa Kelurahan dengan mengamankan barang bukti dari 6 lokasi,” jelas Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prastiya melalui Plt Kasi Humas Polres Bontang Iptu Mandiyono, Rabu (28/9/2022).

Mandiyono menjelaskan, razia dilaksanakan untuk menciptakan situasi kondusif dan aman di Kota Bontang.

Disebutkannya, dari pelaku TRA di Kelurahan Bontang Lestari, polisi  menyita 2 botol bir Bintang, 1 botol bir hitam merek Guinnes. sedangkan dari pelaku R, disita  barang bukti 3 botol  bir Bintang.

Selanjutnya, dari pelaku MY disita  9 kaleng bir Bintang, sementara dari DS di Kelurahan Api-api, didapat barang bukti 4 kaleng bir Bintang.

Di Kelurahan Tanjung Laut, lanjut Mandiyono, dengan pelaku RY disita 4 kaleng bir Bintang. Adapun di Kelurahan Gunung Telihan, polisi  menyita 1 jeriken tuak dari tangan  pelaku berinisial FS.

Mandiyono menjelaskan, keenam pelaku akan dikenakan sangkaan pelanggaran tindak pidana ringan (tipiring), yakni melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1 Perda nomor 27 tahun 2002 Perda Kota Bontang tentang larangan, pengawasan, penertiban, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dengan ancaman denda Rp 1,5 juta. (yah)

BONTANG – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Kota Bontang membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran yang berbasis masyarakat. Ada 70 relawan yang disebar di 15 kelurahan di Kota Bontang.

Pembentukan relawan di Kota Bontang merupakan kelompok relawan kedua yang telah dibentuk di Kaltim setelah Balikpapan. Kepala Disdamkartan Kota Bontang, Amiluddin menyampaikan relawan pemadam kebakaran dibentuk dan dikukuhkan untuk ditugaskan di 15 kelurahan.

Pembentukan relawan ini katanya, sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri mengenai standar pelayanan minimal.  “Ini merupakan standar pelayanan minimal kita. Jadi kalau mau dikatakan standar pelayanan maka harus membentuk relawan,” kata Amiluddin, Rabu (28/9/2022).

Selain itu, dirinya menyebut relawan yang telah dibentuk di Bontang ini merupakan relawan kedua di Kaltim. “Alhamdulillah, Kota Bontang tidak pernah tertinggal dalam urusan pelayanan masyarakat,” sebutnya.

Setelah terbentuknya relawan pemadam, tambah Amiluddin, pihaknya akan melakukan pelatihan dalam pencegahan dan penanganan kebakaran bagi relawan. “Saya meminta kesediaan pada relawan untuk mengikuti pelatihan yang akan diadakan di pos-pos Damkar atau di markas pemadam kebakaran,” katanya.

Wakil Wali Kota Bontang, Najirah menyebutkan pembentukan relawan pemadam kebakaran di Kota Bontang ini merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus diberikan dari pemadam kebakaran.

“Selain pelayanan dasar penanggulangan kebakaran, juga pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang wajib diterima setiap warga negara,” kata Najirah.

Najirah mengatakan, di berbagai daerah telah terbentuk relawan pemadam kebakaran atas inisiatif masyarakat, dunia usaha dan pemerintah melalui Disdamkartan.

“Dengan membentuk relawan pemadam di setiap kelurahan sebagai implementasi Permendagri. Kalau terjadi permasalahan di tingkat kelurahan, maka relawanlah yang pertama dan cepat menangani,” ujar Najirah.

Najirah juga mengharapkan penanganan dan pencegahan kebakaran merupakan tanggung jawab bersama dengan terbentuknya relawan yang dapat menjadikan peran serta masyarakat dalam pencegahan, penanganan, dan penyelamatan dari kebakaran. (yah)

BONTANG – Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Bontang mengadakan kegiatan pembinaan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Nazhir Wakaf Se-Kota Bontang, Selasa (27/9/2022) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang. Kegiatan dihadiri Wali Kota Bontang Basri Rase.

Ketua Perwakilan BWI Bontang M Bahri dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah hal yang telah dikerjakan. “Hingga saat ini BWI Bontang telah mengukur 47 lokasi, harapan kami pada tahun ini 50% dari lokasi yang kami ukur bisa terbit sertifikatnya,” ungkap Bahri.

Ikrar wakaf sendiri adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Sementara Basri Rase menyambut baik kegiatan pembinaan bertajuk “PPAIW dan Nazhir yang Amanah dan Profesional Menuju Bontang Hebat dan Beradab” tersebut.

“Pembinaan pejabat pembuat akta ikrar wakaf ini sangat penting, karena sering terjadi permasalahan pada tanah wakaf,” ucapnya saat memberi sambutan.

Selain itu, untuk tertatanya administrasi data wakaf di Kota Bontang. Basri menghimbau agar dijalin kerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang. “Nanti kerja sama dengan (Dinas) Perpustakaan dan Kearsipan. Supaya data yang ada disusun rapi dan tertata,” ujarnya.

Ia juga berharap, dengan terselenggaranya pembinaan tersebut dapat menjaga amanah dan keamanan tanah wakaf yang ada di Kota Taman. (kmf)

BONTANG – Sebanyak 242 kepala dan bendahara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Kota Bontang mengikuti pendampingan Perencanaan Berbasis Data (PBD) PAUD di Auditorium Taman 3 Dimensi, Selasa (27/9/2022). Wakil Wali Kota Bontang Najirah bersama Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Bambang Cipto Mulyo menghadiri acara tersebut.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong kepala sekolah dan bendahara PAUD untuk mengimplementasikan perencanaan berbasis data di PAUD masing-masing,” ucap Bambang Cipto dalam laporannya, Selasa (27/9/22) pagi.

Ia juga mengatakan pendampingan tersebut untuk membangun sinergi antar guru dan organisasi PAUD serta membangun pendidikan PAUD yang berkualitas dan hebat di Kota Bontang.

Sementara, Najirah dalam sambutannya membeberkan pentingnya mensinergikan seluruh PAUD dan terus membaharui keterampilan untuk mengantarkan anak-anak Bontang menjadi anak yang hebat.

“Tiga hal yang digaungkan oleh pemerintah pusat adalah sekolah penggerak, guru penggerak dan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ialah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, dimana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi,” jelas Najirah.

Diketahui, Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).

Sedangkan, Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Guru Penggerak menggerakkan organisasi belajar bagi guru di sekolah dan di wilayahnya serta mengembangkan program kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila. Untuk menjadi Guru Penggerak, Guru harus mengikuti proses seleksi dan pendidikan Guru Penggerak selama 9 bulan.

Mengakhiri sambutannya Najirah berpesan agar para guru dapat mengikuti pelatihan tersebut dengan baik. “Saya harap setiap ilmu yang didapatkan dapat diimplementasikan di sekolah para guru masing-masing,” pungkasnya. (kmf/lusy)