JAKARTA – Guna percepatan pembangunan daerah khususnya dalam urusan infrastruktur jalan di Kalimantan Utara (Kaltara), Pemprov Kaltara gandeng perusahan ikut berkontribusi lewat dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Silaturahmi dan Deklarasi Gubernur Kaltara Bersama Para Pemimpin Perusahaan yang digelar di Lumire Hotel, Jakarta, belum lama ini.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kaltara.

Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, menegaskan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan dunia usaha dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah dan dunia usaha punya tujuan yang sama, yaitu membangun Kalimantan Utara yang lebih maju dan berkembang,” kata Zainal.

Ia menjelaskan, sejumlah kebutuhan prioritas masyarakat khususnya perbaikan jalan, perlu segera ditangani karena berdampak luas terhadap distribusi hasil bumi dan pemenuhan kebutuhan pokok.

Beberapa ruas jalan yang menjadi perhatian di antaranya Tanjung Selor – Tanah Kuning yang kondisinya cukup parah, serta jalur Gunung Seriang menuju Kecamatan Peso yang menjadi akses utama masyarakat di wilayah Hulu Sungai Kayan.

Selain itu, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan juga menjadi perhatian, sebagaimana disampaikan oleh kepala daerah masing-masing.

Zainal mengajak seluruh pimpinan perusahaan, untuk berkomitmen dan berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing dalam mendukung pembangunan daerah.

“Melihat kondisi tersebut, selain kita bersilaturahmi, saya mengajak pimpinan perusahaan untuk berdiskusi, berkomitmen, berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing kepada masyarakat Kalimantan Utara,” bebernya.

Ia juga mengingatkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajak daerah, serta menempatkan modal pada bank yang beroperasi di Kaltara.

Dalam forum itu, masing-masing perwakilan sektor usaha seperti perkebunan, pertambangan, dan kehutanan menyampaikan program CSR yang telah berjalan. Mereka juga menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan pemerintah daerah.

Diskusi yang dipandu oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan itu menjadi ruang terbuka untuk menyatukan gagasan dan rencana ke depan.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kaltara berencana membentuk Forum CSR tingkat provinsi. Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi yang lebih terarah, dalam mendukung pembangunan, terutama pada sektor layanan dasar masyarakat.(*)

Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam

SANGATTA — Polemik Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT PAMA KPCS kian mengemuka. Klarifikasi resmi digelar bersama mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutai Timur (Kutim).

Pihak manajemen PT Pamapersada Nusantara (PAMA) Site KPCS hadir untuk memberikan penjelasan atas aduan yang disampaikan pekerja.

Human Capital Department Head PAMA Site KPCS, Tri Rahmat Soleh, menegaskan agenda tersebut bukan mediasi, melainkan klarifikasi.

“Ini masih tahap klarifikasi, bukan mediasi,” ujarnya Tri Rahmat kepada awak media, Selasa (21/4/2026).

Dalam forum itu terungkap, lima karyawan telah resmi di-PHK. Statusnya dinyatakan final setelah penandatanganan dokumen pemutusan hubungan kerja.

Sementara itu, enam karyawan lain yang sempat disebut terdampak masih dalam tahap verifikasi. Perusahaan masih menunggu data lengkap dari mediator untuk memastikan status mereka.

Manajemen menegaskan, keputusan PHK tidak diambil secara mendadak. Ada evaluasi menyeluruh yang menjadi dasar.

Mulai dari performa individu—seperti kemampuan kerja, pengetahuan, hingga sikap hingga kondisi perusahaan yang tengah melakukan penyesuaian.

“Ini bagian dari normalisasi sumber daya. Penilaian dilakukan menyeluruh,” jelas Tri.

Dalam klarifikasi tersebut juga disinggung dampak kebijakan nasional terkait Rencana Kerja dan Biaya (RKB).

Meski PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebagai pemilik konsesi tidak terdampak langsung, kontraktor di lapangan justru merasakan penurunan kapasitas kerja.

“Customer mungkin tidak terdampak, tapi kami sebagai kontraktor terdampak. Itu yang memaksa kami melakukan penyesuaian,” ungkapnya.

Dalam skema efisiensi ini, perusahaan menegaskan bahwa karyawan kontrak menjadi prioritas untuk dilepas.

Pertimbangannya adalah status hubungan kerja yang memang berbeda dengan karyawan tetap.

“Secara praktik umum, karyawan kontrak didahulukan. Tidak mungkin langsung ke karyawan tetap,” tegasnya.

Sebaliknya, karyawan tetap justru dimobilisasi dari area lain yang juga mengalami penyesuaian.

PAMA memastikan seluruh hak karyawan yang terkena PHK tetap dipenuhi sesuai ketentuan.

Mulai dari sisa kontrak hingga kompensasi lainnya dijamin dibayarkan.

“Secara compliance kami pastikan berjalan. Hak karyawan tetap dipenuhi,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Gelombang penolakan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan lokal mencuat di wilayah Kutai Timur (Kutim). Masyarakat setempat bersama sejumlah pekerja terdampak, menyuarakan keberatan atas kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada warga sekitar lingkar tambang.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan, warga menilai PHK yang dilakukan perusahaan, termasuk PT Pamapersada Nusantara site KPCS telah menambah beban ekonomi masyarakat lokal. Alasannya, kebijakan tersebut disebut menggunakan dalih efisiensi dan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

“Tanah ini bukan sekadar lahan, tapi sumber hidup kami. Ketika kami justru disingkirkan, ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi soal keadilan,” tegas Kevin Prayogo, perwakilan masyarakat lokal sekaligus karyawan terdampak PHK yang ditemui, Selasa (21/4/2026).

Ironisnya, di tengah pengurangan tenaga kerja lokal, warga mengaku masih melihat adanya perekrutan tenaga kerja dari luar daerah. Kondisi ini memicu kekecewaan dan dinilai sebagai bentuk ketimpangan.

“Saudara-saudara kami dirumahkan, tapi tenaga dari luar justru masuk. Ini melukai rasa keadilan kami sebagai masyarakat lokal,” lanjutnya.

Warga pun menyampaikan empat tuntutan utama. Pertama, menghentikan PHK terhadap tenaga kerja lokal. Kedua, mempekerjakan kembali karyawan yang telah dirumahkan. Ketiga, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat sekitar sesuai regulasi daerah. Dan keempat, menghentikan mobilisasi tenaga kerja dari luar sebelum hak pekerja lokal terpenuhi.

Menurut mereka, kehadiran perusahaan di daerah semestinya membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar, bukan sebaliknya. Mereka juga mendesak adanya transparansi dalam pengambilan kebijakan ketenagakerjaan.

“Kami tidak ingin hanya jadi penonton di tanah sendiri,” tandas Kevin.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai merapikan arah pembangunan infrastruktur dengan fokus utama pada penyelesaian konektivitas antarwilayah yang belum tuntas.

Hal ini disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kukar 2027, Senin (20/4/2026).

Ia menegaskan, hingga saat ini masih terdapat dua kecamatan yang belum terhubung dengan jaringan jalan utama kabupaten, yakni Muara Muntai dan Muara Wis.

“Kita ingin menghubungkan antar kecamatan. Ibu kota kecamatan di 20 kecamatan harus terhubung. Sekarang masih ada dua kecamatan yang belum terhubung,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan ini tidak bisa terus dibiarkan karena menyangkut pemerataan pembangunan dan akses masyarakat. Pembangunan jalan, kata dia, harus berbasis kebijakan yang jelas agar tidak menimbulkan ketimpangan antarwilayah.

“Kalau kita bicara infrastruktur, harus ada kerangka kebijakan yang jelas supaya tidak ada wilayah yang tertinggal,” tegasnya.

Selain membuka konektivitas antarwilayah, pembangunan jalan juga diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan peternakan.

“Kita ingin jalan ini menjawab kebutuhan distribusi dari pusat produksi ke pasar,” katanya.

Tak hanya itu, akses menuju fasilitas pelayanan publik seperti puskesmas, sekolah, dan tempat ibadah juga menjadi prioritas. Infrastruktur jalan dinilai berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

Pemerintah daerah juga akan menyasar pembangunan jalan lingkungan serta menuntaskan ruas jalan yang belum selesai secara bertahap.

Akses dari desa menuju jalan poros utama turut menjadi perhatian, mengingat perannya sebagai jalur utama mobilitas masyarakat.

Dengan penyusunan kerangka kebijakan yang lebih terarah, Pemkab Kukar berharap pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih terukur dan tidak lagi memicu polemik terkait pemerataan.

“Kita tidak ingin lagi berdebat soal wilayah mana yang didahulukan. Tinggal bagaimana konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan,” pungkasnya.

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Pokja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menggelar lomba peragaan busana tingkat anak PAUD dalam rangka memperingati Hari Kartini 2026.

Kegiatan yang diikuti peserta dari 16 kecamatan se-Kutai Barat itu berlangsung di Gedung PKK Kubar, Jalan Sendawar Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Senin (20/4/2026).

Lomba secara resmi dibuka Bunda PAUD Kutai Barat, Maria Christina Mozes Edwin pada pagi hari, dan ditutup oleh Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin pada siang harinya.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk menanamkan semangat perjuangan emansipasi perempuan kepada generasi muda sejak usia dini dengan meneladani nilai-nilai R.A. Kartini.

Bunda PAUD Kutai Barat, Maria Christina Mozes Edwin, menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perjuangan Kartini serta peran perempuan dalam pembangunan.

“Melalui momentum ini, kita diingatkan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan, termasuk dalam pendidikan anak usia dini,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap program PAUD, baik dari sisi program maupun penganggaran.

Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar layanan pendidikan anak usia dini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya menanamkan nilai perjuangan Kartini sejak dini.

“Peringatan Hari Kartini bukan sekadar mengenakan busana adat, tetapi menjadi momentum meneladani semangat emansipasi dan pendidikan,” tegasnya.

Menurutnya, kegiatan peragaan busana juga menjadi sarana bagi anak-anak untuk melatih kepercayaan diri serta mengenal kekayaan budaya bangsa melalui busana tradisional.

Ia juga memberikan apresiasi kepada para guru PAUD yang dinilai sebagai “Kartini modern” dalam membentuk generasi masa depan.

Bupati turut menekankan pentingnya layanan PAUD yang holistik dan integratif, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan, hingga pencegahan stunting.

“Keberhasilan pendidikan anak usia dini sangat bergantung pada sinergi antara Bunda PAUD kabupaten dan kecamatan,” ujarnya.

Pemkab Kutai Barat berharap semangat Kartini terus menjadi inspirasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membangun daerah yang lebih sejahtera, adil, dan beradat.

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang secara resmi dibuka Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, Senin (20/4/2026).

Kegiatan bertema “Mewujudkan Penataan SDM Aparatur yang Efektif, Efisien dan Profesional” itu berlangsung di Gedung Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), kompleks perkantoran Pemkab Kutai Barat.

Bimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola kepegawaian dalam melakukan analisis dan perencanaan sumber daya manusia, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemerintahan daerah.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setkab Kutai Barat, Agung Sugara, menegaskan bahwa perencanaan kebutuhan ASN harus disesuaikan dengan keahlian dan beban kerja, baik untuk jabatan struktural, pelaksana, maupun fungsional.

“Hal ini penting untuk memastikan setiap satuan organisasi memiliki jumlah dan mutu ASN yang memadai, kompeten, dan sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan Anjab dan ABK.

Sementara itu, Bupati Frederick Edwin menegaskan bahwa penataan organisasi dan pemetaan kebutuhan ASN merupakan langkah strategis, bukan sekadar rutinitas administratif.

“Analisis yang akurat menjadi fondasi utama dalam membangun birokrasi yang responsif terhadap tuntutan pelayanan publik,” tegasnya.

Menurutnya, pelaksanaan Anjab dan ABK yang valid sangat diperlukan untuk menjamin kejelasan tugas dan tanggung jawab, sekaligus memastikan kesesuaian antara jumlah SDM dan beban kerja riil di lapangan.

Ia juga menyoroti sejumlah tantangan teknis dalam penyusunan Anjab dan ABK, seperti perbedaan pemahaman metodologi dan keterbatasan data kepegawaian yang akurat.

Melalui Bimtek ini, pemerintah menargetkan adanya penyamaan metodologi penyusunan, keseragaman format dokumen hingga tingkat kecamatan, serta peningkatan kapasitas pengelola kepegawaian berbasis data.

“Hasil analisis ini nantinya akan menjadi dasar dalam berbagai kebijakan strategis kepegawaian, mulai dari formasi CASN, mutasi, rotasi, hingga perencanaan anggaran,” ujarnya.

Pemkab Kutai Barat berharap kegiatan ini mampu menghasilkan uraian jabatan dan perhitungan beban kerja yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan, guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penulis: Ichal
Editor: Agus S