SAMARINDA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda terus memperkuat penataan sektor perparkiran untuk mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun anggaran murni 2026, Dishub Samarinda dibebani target PAD dari sektor parkir sebesar Rp200 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan target tersebut menjadi tantangan yang harus dijawab melalui penataan parkir yang lebih baik dan optimalisasi potensi yang ada.

“Kalau target PAD yang ditetapkan di murni 2026 ini Rp200 miliar. Itu dari Dishub saja, dari sisi parkir saja,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).

Meski target yang diberikan cukup besar, Manalu mengaku optimistis karena realisasi pendapatan sektor parkir dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan.

“Kalau kita bicara data dari 2022 waktu saya duduk, itu sudah selalu meningkat. Tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025 selalu mengalami peningkatan,” katanya.

Untuk memaksimalkan potensi yang ada, Dishub Samarinda saat ini tengah berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna memperoleh data kendaraan yang beroperasi di Kota Samarinda.

Data tersebut akan digunakan sebagai dasar pemetaan potensi parkir berdasarkan jenis kendaraan, mulai dari roda dua hingga kendaraan angkutan berat.

“Kalau terkait potensi parkir, kami juga sedang meminta data ke Bapenda karena data kendaraan ada di sana,” jelas Manalu.

Namun demikian, ia mengakui terdapat sejumlah faktor yang dapat memengaruhi capaian target tersebut. Salah satunya adalah kondisi ekonomi masyarakat yang mendorong efisiensi penggunaan kendaraan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurutnya, perubahan pola mobilitas masyarakat secara langsung berdampak terhadap tingkat aktivitas kendaraan di jalan dan potensi retribusi parkir.

“Sekarang masyarakat melakukan efisiensi. Yang dulu mungkin menggunakan beberapa kendaraan sekaligus, sekarang cukup satu kendaraan saja. Itu tentu menjadi pertimbangan dalam evaluasi target,” ujarnya.

Selain mengejar pendapatan, Dishub Samarinda juga terus melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir sembarangan dan memanfaatkan badan jalan.

Manalu menegaskan bahwa penyediaan lahan parkir merupakan tanggung jawab pelaku usaha, bukan pemerintah daerah.

“Fungsi utama jalan adalah untuk lalu lintas, bukan untuk tempat parkir. Pelaku usaha wajib menyediakan lahan parkir bagi konsumennya,” tegasnya.

Ia mengingatkan agar pelaku usaha tidak menjadikan badan jalan sebagai area parkir karena dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan menimbulkan kemacetan.

Sebagai langkah penegakan aturan, Dishub Samarinda telah berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Samarinda dan berbagai pihak terkait untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran parkir di sejumlah kawasan usaha dan pergudangan.

“Kalau ada parkir di badan jalan tentu kami tindak. Kami sudah berkoordinasi dengan Satlantas untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar,” katanya.

Menurut Manalu, penertiban tersebut juga menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak memilih lokasi usaha atau tempat usaha yang memiliki fasilitas parkir memadai.

Dengan langkah penataan, pengawasan, dan penindakan yang terus dilakukan, Dishub Samarinda berharap target PAD sektor parkir dapat tercapai sekaligus menciptakan lalu lintas yang lebih tertib dan lancar di Kota Tepian. (MK)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menggelar Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Samarinda dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kutai Barat.

Forum tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan indikator kesehatan daerah melalui penguatan ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta optimalisasi akses dan mutu layanan kesehatan di Kabupaten Kutai Barat.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Diklat Lantai III Kantor Bupati Kubar, Rabu (10/6/2026), dibuka langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kubar, Ali Sadikin.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), manajemen RSUD Harapan Insan Sendawar (HIS), serta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kutai Barat.

Dalam sambutannya, Ali Sadikin menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus membangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan Program JKN di Kubar.

Ia menekankan lima fokus utama yang menjadi prioritas penguatan JKN di Kubar, yakni pemerataan layanan kesehatan di wilayah yang sulit dijangkau, peningkatan mutu fasilitas kesehatan, penguatan data kepesertaan JKN, percepatan digitalisasi layanan, serta pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“Melalui forum ini, saya berharap lahir rekomendasi dan komitmen bersama untuk mendukung keberlanjutan program JKN dan penyusunan program pembangunan kesehatan Kubar tahun 2027,” ujarnya.

Menurut Ali, keberhasilan program JKN tidak hanya bergantung pada satu institusi, tetapi membutuhkan sinergi seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga masyarakat.

Karena itu, forum komunikasi dan kemitraan ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Kutai Barat.

Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Pemkab Kubar berharap implementasi Program JKN semakin optimal, kualitas layanan kesehatan meningkat, serta derajat kesehatan masyarakat Kutai Barat terus membaik dari tahun ke tahun. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

SENDAWAR – Pemerintah Kampung Empakuq, Kecamatan Melak, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2026 kepada warga penerima manfaat. Penyaluran berlangsung di Kantor Petinggi Kampung Empakuq, Kamis (11/6/2026).

Sebanyak 26 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan untuk periode April hingga Juni 2026. Masing-masing KPM memperoleh Rp300 ribu per bulan atau Rp900 ribu untuk tiga bulan, dengan total anggaran yang disalurkan mencapai Rp23,4 juta.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Camat Melak, Martoyosan, dan Petinggi Kampung Empakuq, Bernadus.

Bernadus mengatakan penyaluran BLT DD dilakukan sesuai regulasi yang berlaku dan berdasarkan hasil musyawarah kampung. Seluruh penerima merupakan warga kurang mampu yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial.

“BLT DD ini bentuk kepedulian pemerintah kampung untuk membantu meringankan beban ekonomi warga. Saya minta bantuan ini digunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan pokok keluarga, bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat,” ujarnya.

Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjaga ketahanan ekonomi keluarga di tengah berbagai tantangan yang dihadapi warga.

Sementara itu, Sekcam Melak Martoyosan mengapresiasi Pemerintah Kampung Empakuq yang dinilai konsisten menyalurkan BLT DD secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Menurutnya, bantuan yang diberikan pemerintah harus dimanfaatkan secara bijak agar benar-benar memberikan manfaat bagi keluarga penerima.

“Manfaatkan bantuan ini dengan baik untuk kebutuhan yang prioritas sehingga bisa membantu ketahanan ekonomi keluarga,” pesannya.

Pemerintah Kampung Empakuq menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan BLT DD Tahun 2026 agar berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) bersama BPJS Kesehatan menggelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan di Ballroom Lantai III Kantor Bupati Mahulu, Selasa (9/6/2026). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Mahulu, Suhuk.

Forum ini menjadi wadah koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Mahulu.

Dalam sambutannya, Suhuk menegaskan bahwa Program JKN bukan hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, melainkan program strategis nasional yang membutuhkan dukungan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.

“Program JKN merupakan wujud nyata komitmen negara memberikan jaminan perlindungan kesehatan sebagai hak dasar warga negara. Keberhasilan program ini membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak,” ujarnya.

Suhuk juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Mahulu meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Kategori Utama Tahun 2026.

“Penghargaan UHC Kategori Utama yang diraih Mahulu merupakan bukti komitmen kuat pemerintah daerah memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Ini hasil kerja keras bersama,” terangnya.

Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak.

Untuk mendukung keberlangsungan program tersebut, Pemkab Mahulu pada tahun 2026 mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,8 miliar guna menjamin kepesertaan JKN bagi seluruh masyarakat Mahulu.

Selain pembiayaan, pemerintah daerah juga terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Salah satunya melalui peningkatan status Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu (RSGSM) dari Rumah Sakit Tipe D Pratama menjadi Rumah Sakit Tipe D Umum pada 2025.

Hingga April 2026, RSGSM telah menambah layanan spesialis penyakit dalam dan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat. Rumah sakit tersebut juga direncanakan masuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Kementerian Kesehatan Tahun 2026.

Di sisi lain, seluruh puskesmas di Mahulu sejak tahun 2026 telah ditetapkan dan dioptimalkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna meningkatkan fleksibilitas dan kemandirian pelayanan kesehatan primer.

Suhuk juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) turut berperan aktif mempertahankan capaian UHC Kategori Utama dengan memastikan seluruh aparatur, baik PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, maupun aparat kampung telah terdaftar sebagai peserta JKN aktif.

Selain itu, Disdukcapil Mahulu diminta memperkuat pendataan dan sinkronisasi data kependudukan dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Disdukcapil membantu memastikan validitas data masyarakat yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pelayanan bisa maksimal, tepat sasaran, dan tidak ada warga yang terlewat dari haknya,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan para pelaku usaha dan tenaga kerja sektor swasta di Mahulu agar memenuhi kewajiban mendaftarkan seluruh pekerja sebagai peserta JKN.

“Mempertahankan UHC bukan hanya tugas pemerintah daerah atau BPJS Kesehatan, tetapi tanggung jawab bersama. Saya mengajak OPD, dunia usaha, dan masyarakat terus mendukung JKN demi pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh warga Mahulu,” pungkasnya.

Forum tersebut diharapkan semakin memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan Program JKN sekaligus mempertahankan status UHC Kategori Utama di Kabupaten Mahakam Ulu. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

UJOH BILANG – Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Suhuk, resmi menutup rangkaian kegiatan budaya Omin Atun Onam Adet yang berlangsung selama empat hari di Kampung Long Bagun Ilir, Kecamatan Long Bagun, Selasa (9/6/2026).

Dalam sambutan Bupati Mahulu yang dibacakannya, Suhuk menyampaikan apresiasi kepada panitia, tokoh adat, perangkat kampung, serta seluruh masyarakat yang telah bergotong royong menyukseskan kegiatan budaya tersebut.

Menurutnya, pelaksanaan Omin Atun Onam Adet menjadi bukti bahwa semangat masyarakat Dayak dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur masih sangat kuat.

“Kegiatan ini bukti nyata nilai kebersamaan, gotong royong, dan kecintaan terhadap tradisi masih terus hidup di tengah masyarakat,” ujarnya.

Suhuk menilai Omin Atun Onam Adet telah menjadi salah satu identitas penting Kabupaten Mahakam Ulu. Bahkan, sejumlah daerah lain mulai melirik dan mencontoh pelaksanaan kegiatan budaya serupa karena melihat kuatnya pelestarian adat yang dilakukan masyarakat Mahulu.

Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus mendukung berbagai upaya pelestarian budaya, termasuk memperjuangkan pembangunan lamin atau balai adat di Kampung Long Bagun Ilir yang selama ini menjadi harapan masyarakat dan tokoh adat setempat.

“Kita akan berjuang bersama-sama. Mudah-mudahan cita-cita pembangunan lamin Long Bagun Ilir bisa terlaksana dalam masa pemerintahan ini,” ungkapnya.

Pada penutupan kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada kampung yang berpartisipasi dalam kegiatan budaya, penghargaan bagi pemenang lomba tari solo dan tari berkelompok, serta penyerahan cinderamata.

Berdasarkan hasil undian yang telah ditetapkan dalam rangkaian kegiatan adat, pelaksanaan Omin Atun Onam Adet tahun 2027 direncanakan berlangsung di Kampung Long Kerioq, Kecamatan Long Apari.

Pemkab Mahulu berharap kegiatan budaya ini terus menjadi wadah memperkuat persatuan masyarakat, menjaga warisan leluhur, serta memperkenalkan kekayaan budaya Mahakam Ulu kepada generasi muda. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.