Pembaca Setia Radar Bontang!
Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:
E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com
Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb22apr2026/mobile/
BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang menyoroti tingginya angka perceraian, sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap munculnya persoalan sosial di kalangan generasi muda.
Hal itu disampaikannya dalam sambutan peluncuran aplikasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital, Pondok Pasilan, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, kondisi keluarga yang tidak harmonis berpotensi besar memengaruhi perilaku anak, bahkan membuka celah terhadap penyimpangan seperti penyalahgunaan narkoba.
“Kalau angka perceraian tinggi, anak-anak pasti menjadi korban. Mereka sangat rentan terpengaruh lingkungan, termasuk terjerumus pada hal-hal negatif,” ujarnya.
Ia menjelaskan, anak-anak dari keluarga bermasalah cenderung kehilangan pengawasan dan perhatian, sehingga lebih mudah bergaul tanpa kontrol yang jelas.
Untuk itu, ia meminta peran aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari orang tua, RT, hingga lurah, dalam memantau kondisi lingkungan masing-masing.
“Lingkungan harus benar-benar dijaga. Data keluarga dan aktivitas warga perlu diketahui agar potensi masalah bisa dicegah sejak dini,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan persoalan tersebut, di antaranya melalui penguatan peran tokoh masyarakat, pemberian insentif bagi guru dan tokoh agama, serta rencana menghadirkan program sekolah rakyat.
Ia menekankan, bahwa ketahanan keluarga menjadi kunci utama dalam membentuk karakter anak.
“Anak itu belajar dari apa yang mereka lihat di rumah. Kalau keluarganya kuat dan harmonis, maka mereka juga akan tumbuh dengan baik,” katanya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan layanan publik, tetapi juga kualitas sumber daya manusia.
“Kalau generasi mudanya tidak kita jaga, maka pembangunan ke depan akan terhambat,” pungkasnya.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
BONTANG – Aplikasi Pondok Pasilan yang diluncurkan Disdukcapil Bontang mendapat respons positif dari masyarakat. Hal ini terlihat dari tingginya angka penggunaan selama masa uji coba.
Kepala Disdukcapil Bontang, Budiman, mengungkapkan sejak soft launching pada 30 Maret hingga 21 April 2026, tercatat 926 akun telah dibuat dan lebih dari 1.100 permohonan dokumen diajukan.
“Dokumen yang paling banyak diajukan adalah kartu keluarga, disusul akta kelahiran dan surat pindah. Bahkan, proses penerbitan bisa selesai dalam waktu 2 hingga 3 jam jika persyaratan lengkap,” katanya.
Budiman menilai capaian tersebut, menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital yang praktis dan cepat. Apalagi dengan adanya layanan online ini, penyandang disabilitas tidak perlu lagi pergi ke Kantor Disdukcapil dan mengantre.
Di sisi lain, Kepala Disdukcapil Provinsi Kaltim, Kasmawati, mengapresiasi capaian tersebut sebagai indikator keberhasilan awal transformasi digital.
“Jika konsisten dikembangkan, ini bisa menjadi model pelayanan adminduk berbasis digital yang efektif dan efisien di daerah,” ujarnya.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (21/4/2026).
Pengesahan dilakukan setelah mendapat persetujuan seluruh peserta sidang yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.
“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan, yang langsung disambut seruan setuju.
Melalui regulasi ini, pemerintah secara khusus mengatur hak-hak pekerja rumah tangga (PRT), mulai dari aspek finansial hingga operasional kerja.
Dalam Pasal 1 ayat 12, upah didefinisikan sebagai hak PRT yang diterima sebagai imbalan dari pemberi kerja, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lain, berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja.
Selain itu, Pasal 1 ayat 14 menegaskan bahwa waktu kerja harus diatur secara jelas melalui kesepakatan, sehingga tidak ada lagi praktik kerja tanpa batas waktu.
Hak istirahat juga mendapat perhatian melalui Pasal 1 ayat 15, yang memastikan PRT memiliki hak cuti sesuai perjanjian kerja.
Secara rinci, Undang-Undang ini mengatur 14 hak utama pekerja rumah tangga, di antaranya hak beribadah, waktu kerja yang manusiawi, istirahat yang cukup, upah yang layak, hingga Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan.
Selain itu, PRT juga dijamin mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, lingkungan kerja yang aman, serta hak untuk mengakhiri hubungan kerja jika terjadi pelanggaran perjanjian.
Regulasi ini juga membuka akses bagi PRT untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat, serta menjamin kebutuhan dasar seperti makanan sehat dan akomodasi layak bagi pekerja penuh waktu.
Adapun besaran upah dan THR akan diatur lebih lanjut melalui perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja, serta diperkuat dengan aturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.
Pengesahan UU PPRT ini menandai langkah penting negara dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pekerja rumah tangga, sekaligus mempertegas standar kerja yang manusiawi di sektor domestik.
Penulis: Fajri
Editor: Agus S
TENGGARONG — Kenaikan harga LPG non-subsidi yang berlaku sejak 18 April 2026 menjadi perhatian masyarakat di Kutai Kartanegara. Meski harga melonjak, ketersediaan gas elpiji dipastikan tetap aman.
Direktur Utama PT Nararya, Windi Nofriananta, menegaskan distribusi LPG di wilayah Kukar masih berjalan normal tanpa kendala.
“Alhamdulillah distribusi masih lancar, stok juga masih banyak,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Harga LPG non-subsidi mengalami kenaikan cukup signifikan. Tabung 5,5 kilogram kini berada di angka Rp114 ribu, sementara tabung 12 kilogram menembus Rp238 ribu.
Windi menjelaskan bahwa agen tidak memiliki kewenangan dalam menentukan harga secara mandiri, karena seluruh penyesuaian mengikuti kebijakan Pertamina secara nasional.
“Iya, kami mendapat email dari Pertamina, jadi harga mengikuti pusat,” jelasnya.
Kenaikan harga yang terjadi secara mendadak sempat mengejutkan masyarakat, mengingat biasanya penyesuaian dilakukan di awal bulan.
Meski demikian, potensi kelangkaan stok dipastikan tidak terjadi. Distribusi dari agen hingga pengecer tetap berjalan seperti biasa.
Untuk mengantisipasi pelanggaran, pihak agen juga memperketat pengawasan di lapangan, termasuk mencegah praktik permainan harga dan pengoplosan.
“Agen akan melakukan pengawasan kepada pengecer,” tegasnya.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak beralih ke LPG subsidi ukuran 3 kilogram, karena dapat mengganggu distribusi bagi kelompok yang berhak.
Sementara itu, untuk LPG subsidi 3 kilogram dipastikan tidak mengalami perubahan, baik dari sisi harga maupun ketersediaan.
“Iya, tidak ada perubahan. Harga tetap dan stok juga aman,” tambahnya.
Dengan kondisi ini, masyarakat diharapkan dapat menggunakan energi sesuai peruntukan agar stabilitas distribusi tetap terjaga.
Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S
PASER — Pemerintah Kabupaten Paser terus memperkuat langkah strategis dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah, salah satunya melalui kerja sama dengan Politeknik Pariwisata NHI Bandung.
Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rencana tersebut saat melakukan kunjungan ke Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Sabtu (18/4/2026), bersama jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Paser.
Salah satu langkah strategis yang diwacanakan adalah pendirian Kampus Akademi Pariwisata (AKPAR) di Kabupaten Paser guna mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul di bidang pariwisata.
“Kami mewacanakan pendirian Kampus Akademi Pariwisata di Paser sebagai upaya mencetak SDM unggul di sektor pariwisata,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemkab Paser telah memberikan Beasiswa Utusan Daerah (BUD) kepada 30 putra-putri daerah yang menempuh pendidikan di Politeknik Pariwisata NHI Bandung, termasuk pembiayaan pendidikan dan kebutuhan penunjang.
Selain penguatan pendidikan, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan sport tourism melalui berbagai event olahraga, terutama dalam mendukung kesiapan sebagai tuan rumah Porprov VIII Kaltim.
Kesiapan tersebut mencakup peningkatan standar layanan, mulai dari catering hingga akomodasi, guna memberikan pelayanan terbaik bagi peserta dan tamu.
Pemkab Paser juga merancang integrasi layanan rumah sakit dan hotel sebagai konsep medical support hospitality untuk menjamin kenyamanan dan keamanan wisatawan.
Di sisi lain, penguatan identitas daerah dilakukan melalui penyusunan buku kuliner khas Paser serta pengembangan destinasi, termasuk kerja sama pengelolaan Sultan Hill sebagai kawasan sport tourism berbasis paralayang.
“Kami juga mengembangkan konsep educational trip berbasis agrowisata serta produk unggulan daerah melalui pembinaan UMKM,” jelasnya.
Untuk mendukung keberlanjutan program, Pemkab Paser berencana menambah kuota Beasiswa Utusan Daerah pada tahun 2026, khususnya untuk program studi perhotelan dan usaha rekreasi.
Bupati Fahmi Fadli turut menyampaikan apresiasi kepada Politeknik Pariwisata NHI Bandung atas kontribusinya dalam mencetak SDM asal Paser.
Ia berharap kerja sama ini terus berlanjut, termasuk rencana kunjungan balasan dari pihak kampus ke Kabupaten Paser.
Penulis: TB Sihombing
Editor: Agus S
BALIKPAPAN — Ketersediaan air bersih di Kota Balikpapan masih berada dalam kondisi rentan dan sangat bergantung pada curah hujan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Operasional PTMB Balikpapan, Ali Rahman, dalam diskusi ilmiah yang digelar baru-baru ini.
Ia menjelaskan, secara geografis Balikpapan tidak memiliki sungai besar dan didominasi wilayah perbukitan, sehingga sumber air baku utama hanya bergantung pada Waduk Manggar dan Waduk Teritip.
“Kedua waduk ini ibarat tabungan air yang sangat dipengaruhi curah hujan. Kalau hujan berkurang, ketersediaan air ikut tertekan,” ujarnya.
Saat ini, kapasitas produksi air berada di kisaran 1.400 hingga 1.600 liter per detik. Sementara kebutuhan air ke depan diproyeksikan mencapai sekitar 3.700 liter per detik, menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar.
Kondisi tersebut juga berdampak pada distribusi air ke masyarakat yang kerap mengalami gangguan, sehingga sebagian warga masih mengandalkan tandon sebagai cadangan.
Menurut Ali, peningkatan kebutuhan air tidak hanya dipicu pertumbuhan penduduk, tetapi juga perkembangan sektor industri yang terus meningkat.
Untuk mengatasi hal tersebut, PTMB menerapkan strategi bertahap. Dalam jangka pendek, fokus pada pembenahan jaringan distribusi melalui peremajaan pipa guna menekan tingkat kebocoran.
“Tingkat kehilangan air sudah kami tekan hingga sekitar 29 persen. Pembenahan pipa menjadi prioritas,” jelasnya.
Pada jangka menengah, PTMB mengoptimalkan sumber air tambahan seperti sumur serta peningkatan kapasitas pengolahan. Sementara jangka panjang, sejumlah proyek air baku disiapkan, termasuk pemanfaatan Embung Aji Raden dan sumber air Sepaku Semoi.
Selain itu, pengembangan SPAM regional dari Sungai Mahakam serta kerja sama dengan pihak swasta melalui proyek Arsari juga tengah disiapkan, dengan target realisasi pada 2029 hingga 2030.
Ali menegaskan, solusi penyediaan air bersih tidak bisa bergantung pada satu sumber saja, melainkan harus terintegrasi dari berbagai potensi yang ada.
Ia juga menyebut teknologi sea water reverse osmosis (SWRO) sebagai opsi terakhir jika seluruh sumber air telah dioptimalkan.
“Kita butuh kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor industri untuk memastikan sistem air bersih yang berkelanjutan,” tutupnya.
Penulis: Aprianto
Editor: Agus S
BALIKPAPAN — PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan resmi mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Haji 2026 guna memastikan kelancaran penyaluran avtur dan layanan penerbangan haji di wilayah Kalimantan.
Pengaktifan satgas ditandai dengan pembukaan dan doa bersama yang digelar secara hybrid di Aviation Fuel Terminal (AFT) Sepinggan Balikpapan dan AFT Syamsudin Noor Banjarmasin, Rabu (21/4/2026), serta diikuti seluruh AFT di Regional Kalimantan.
Langkah ini sejalan dengan penetapan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan dan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sebagai embarkasi haji 2026 di wilayah Kalimantan.
Secara nasional, operasional haji dimulai pada 21 April 2026 dari Yogyakarta, sementara embarkasi Balikpapan dijadwalkan mulai 26 April 2026 dan Banjarmasin pada 24 April 2026.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, menegaskan Satgas Haji dibentuk untuk memastikan kesiapan operasional secara menyeluruh.
“Melalui Satgas Haji 2026, kami memastikan seluruh aspek operasional berjalan optimal dengan mengutamakan keselamatan, mulai dari kesiapan stok avtur hingga pengendalian distribusi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh personel untuk menjaga stamina karena operasional berlangsung selama 24 jam sepanjang periode haji.
Sementara itu, Aviation Fuel Terminal Manager Sepinggan, I Ketut Sugawa, memastikan kesiapan operasional telah dilakukan secara detail, mulai dari personel hingga sarana dan fasilitas pendukung.
“Ketahanan stok avtur kami pastikan aman dengan pola suplai normal dan koordinasi berkala,” jelasnya.
Di Kalimantan, embarkasi Balikpapan akan melayani 5.812 jamaah dari Kaltim dan 489 jamaah dari Kaltara. Sedangkan embarkasi Banjarmasin melayani 5.187 jamaah dari Kalsel dan 1.559 jamaah dari Kalteng.
Melalui pembentukan Satgas Haji ini, Pertamina menegaskan komitmennya sebagai garda terdepan dalam distribusi energi guna mendukung kelancaran ibadah haji 2026.
Penulis: Aprianto
Editor: Agus S
NUSANTARA — Pemerintah memastikan desain kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari penguatan fungsi ibu kota politik Indonesia ke depan.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan, desain tersebut mengusung filosofi karakter kelembagaan negara yang kuat, tegas, dan berwibawa.
“Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan ini akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujarnya saat mendampingi kunjungan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Senin (20/4/2026).
Basuki menjelaskan, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif ditargetkan rampung pada 2027 atau paling lambat semester I tahun 2028. Proyek ini merupakan kelanjutan dari kontrak pembangunan yang telah ditandatangani pada akhir 2025, kemudian mengalami penyesuaian desain pada awal 2026 sesuai arahan Presiden.
Dalam proses perancangannya, pemerintah melakukan studi banding ke sejumlah negara, seperti Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan konsep kawasan yang representatif, fungsional, dan mencerminkan identitas kebangsaan Indonesia.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai desain kawasan tersebut tidak hanya menghadirkan kemegahan, tetapi juga kenyamanan bagi para penyelenggara negara.
“Konsepnya sangat bagus, dengan kontur yang tinggi dan posisi strategis di dekat Istana. Ini akan memberikan kesan megah dan mencerminkan keindonesiaan yang kuat,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi perkembangan pesat pembangunan IKN yang dinilai telah bertransformasi dari tahap perencanaan menuju realisasi fisik yang dapat dirasakan langsung.
“Dulu masih sebatas rencana, sekarang sudah bisa kita lihat hasilnya, mulai dari bandara, Istana Wakil Presiden, hingga Masjid Negara,” tambahnya.
Pengesahan desain kawasan legislatif dan yudikatif ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan IKN, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia pada 2028 mendatang.
Ke depan, kawasan tersebut juga direncanakan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, termasuk helipad, guna mendukung mobilitas dan fungsi kelembagaan negara secara optimal.
Penulis: Atmaja Riski
Editor: Agus S
SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memastikan proses pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2026 dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri.
Hal tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutai Barat, Nopandel, dalam Rapat Koordinasi pembentukan panitia Paskibraka di Ruang Diklat Lantai III Kantor Sekretariat Daerah, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, seluruh tahapan seleksi harus dipersiapkan secara matang melalui koordinasi yang kuat agar menghasilkan putra-putri terbaik dari berbagai sekolah di Kutai Barat.
“Seluruh rangkaian seleksi hingga pelaksanaan harus berjalan dengan baik, lancar, dan tanpa kendala,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya menjaga soliditas panitia serta memperkuat sinergi lintas instansi selama proses seleksi hingga pelaksanaan tugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Kutai Barat juga menegaskan komitmennya untuk menghasilkan anggota Paskibraka yang berkualitas, berkarakter, serta memiliki tanggung jawab tinggi dalam menjalankan tugas.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol dan Linmas Kutai Barat, Suwito, menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk menyelaraskan teknis pelaksanaan seleksi Paskibraka sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan kesiapan panitia.
“Rakor ini penting untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai aturan dan siap dilaksanakan,” jelasnya.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama Linmas Kutai Barat, serta dihadiri perwakilan TNI-Polri dan Ketua Duta Pancasila Paskibraka Kutai Barat.
Dengan koordinasi yang matang, diharapkan seluruh proses pembentukan Paskibraka 2026 di Kutai Barat dapat berjalan optimal dan menghasilkan generasi muda yang siap mengemban tugas negara.
Penulis: Ichal
Editor: Agus S
RADARBONTANG.com dipayungi PT RADAR MEDIA MEGATAMA, Berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0065806.AH.01.01 tahun 2021, dengan aktivitas Perusahaan Pers, Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, Majalah, Buletin, dan Terbitan Lainnya. Email: redaksi@radarkukar.com
