SENDAWAR — Pemerintah Kampung Linggang Purwodadi, Kecamatan Linggang Bigung, Kutai Barat, mengambil langkah strategis dengan memadukan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan pengembangan kawasan wisata desa.

Petinggi Kampung Linggang Purwodadi, Suprianto, mengatakan lokasi pembangunan KDMP sengaja dipilih berdekatan dengan kawasan wisata yang mulai dikembangkan. Tujuannya untuk menciptakan sinergi antara sektor ekonomi dan pariwisata desa.

“Wisata sudah kita mulai garap. Sekarang sudah ada kolam mainan bebek-bebekan, dan kita juga punya enam keramba di lokasi itu,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).

Menurutnya, kehadiran KDMP di kawasan tersebut diharapkan mampu saling menguatkan. Aktivitas wisata akan menarik pengunjung, sementara koperasi dapat menjadi pusat ekonomi yang menunjang kebutuhan masyarakat dan wisatawan.

“Gerai KDMP rencananya di situ, supaya dekat keramaian. Orang ke wisata bisa lihat koperasi, yang ke koperasi juga bisa lihat wisata,” jelasnya.

Ia mengakui, secara teknis lokasi tersebut belum sepenuhnya memenuhi kriteria ideal pembangunan koperasi, terutama dari sisi ketersediaan lahan datar di pinggir jalan. Namun, keterbatasan lahan strategis di kampung membuat pemerintah setempat harus beradaptasi dengan kondisi yang ada.

“Awalnya kami kesulitan mencari lahan, tetapi berkat dukungan masyarakat kami putuskan membangun di kawasan wisata yang sudah mulai dikembangkan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Suprianto menegaskan bahwa KDMP nantinya diharapkan tidak berbenturan dengan usaha masyarakat yang telah ada. Sebaliknya, koperasi harus mampu melengkapi kebutuhan ekonomi desa.

“Harapannya ada usaha yang belum ada di masyarakat, jadi bisa saling menopang. Biar kampung ini lebih lengkap dari sisi ekonomi,” tegasnya.

Sebelumnya, pembangunan KDMP di Purwodadi sempat terkendala karena tidak tersedianya lahan sesuai kriteria awal. Namun pemerintah kampung tetap mendorong realisasi program tersebut dengan menyesuaikan kondisi di lapangan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa berbasis potensi lokal, sekaligus mendorong kawasan wisata sebagai pusat aktivitas baru yang produktif dan berkelanjutan. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, secara resmi membuka Musyawarah Kabupaten (Muskab) Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Mahakam Ulu periode 2025–2030, yang digelar di Cafetaria lantai I Sekretariat Kabupaten (Setkab) Mahulu, Jumat (10/4/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Mahulu Melaju, Satu Bola Seratus Kawan” ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah organisasi olahraga tenis meja di Mahulu ke depan.

Dalam sambutannya, Suhuk menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memandang olahraga sebagai sektor strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Olahraga memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, dan berdaya saing,” ujarnya.

Ia berharap melalui Muskab ini dapat terpilih kepengurusan baru yang memiliki komitmen, integritas, dan semangat pengabdian tinggi untuk memajukan organisasi. Menurutnya, pembinaan atlet usia dini harus menjadi prioritas utama sebagai investasi jangka panjang.

Selain itu, Suhuk juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelatihan serta penyelenggaraan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan, agar mampu mencetak atlet berprestasi dari daerah.

Tak kalah penting, ia mendorong terjalinnya sinergi yang kuat antara PTMSI Mahulu dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Mahulu yang baru dilantik, guna menciptakan ekosistem olahraga yang solid dan kompetitif.

“Organisasi olahraga tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga membangun karakter, menanamkan sportivitas, serta memperkuat persatuan,” tegasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran perangkat daerah terkait, unsur KONI Mahulu, serta pengurus PTMSI Mahulu.

Melalui Muskab ini, diharapkan olahraga tenis meja di Mahulu semakin berkembang, tidak hanya dalam mencetak prestasi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan generasi muda yang berkualitas. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Meski telah berusia 12 tahun, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) masih menghadapi persoalan serius pada sektor infrastruktur, khususnya akses jalan penghubung dengan Kabupaten Kutai Barat (Kubar).

Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran, mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat sekitar 40 kilometer ruas jalan non status yang belum tersentuh pembangunan, baik oleh pemerintah provinsi maupun pusat.

“Mahulu sudah 12 tahun berdiri, tetapi akses jalan yang menghubungkan ke Kubar masih sangat ekstrem. Ini yang setiap hari dihadapi masyarakat,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).

Ia berharap pemerintah segera mempercepat penanganan ruas jalan tersebut. Dalam kunjungan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, ke Mahulu, telah disampaikan rencana lanjutan pembangunan jalan sepanjang 27 kilometer yang akan dilanjutkan 13 kilometer pada tahun berikutnya.

“Harapannya, pada 2027 jalan Kubar–Mahulu sudah mulus,” katanya.

Devung juga mengaku telah membawa aspirasi tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, termasuk bertemu anggota DPR RI Komisi V untuk mendorong percepatan pembangunan jalan di wilayah Long Bagun, Long Pahangai, hingga Long Apari.

Menurutnya, kondisi akses jalan yang sulit berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama saat musim kemarau. Distribusi kebutuhan pokok seperti sembako dan bahan bakar minyak (BBM) kerap terhambat.

“Setiap musim kemarau, masyarakat mengalami kelangkaan sembako dan BBM karena akses distribusi sulit,” ungkapnya.

Selain itu, keterbatasan akses juga berpengaruh pada layanan kesehatan, khususnya saat harus melakukan rujukan pasien dari wilayah terpencil menuju ibu kota kabupaten atau fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

Ia menegaskan, perbaikan infrastruktur jalan akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, DPRD Mahulu mendorong keterlibatan pemerintah provinsi dan pusat melalui dukungan anggaran, baik dari APBD maupun APBN.

“Kalau dua sumber anggaran ini masuk, saya yakin persoalan jalan di Mahulu bisa teratasi dan ekonomi masyarakat akan meningkat,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SAMARINDA — Aksi pencurian terhadap infrastruktur telekomunikasi kembali terjadi di wilayah Samarinda. Seorang pemuda berinisial AP (25) ditangkap saat tengah beraksi memotong kabel backbone milik Telkomsel di kawasan Jalan Poros Samarinda–Sanga-sanga, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran.

Pelaku kedapatan sedang “menguliti” kabel sepanjang kurang lebih 1.000 meter saat petugas datang ke lokasi. Aksi tersebut langsung dihentikan sebelum kabel sempat dibawa kabur.

Kapolsek Palaran, Iswanto, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan warga terhadap aktivitas pelaku yang tidak menggunakan atribut resmi teknisi.

“Pelaku ditemukan di TKP sedang mengupas kabel tersebut. Ia menggunakan peralatan manual untuk mempreteli kabel backbone yang sangat vital bagi jaringan telekomunikasi,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).

Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya gergaji besi, pisau cutter, serta sisa pembungkus kabel yang telah dikupas.

Akibat aksi tersebut, pihak perusahaan mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai Rp66.477.000. Selain itu, jaringan komunikasi di wilayah tersebut juga sempat terancam terganggu.

Pihak kepolisian turut mengapresiasi peran aktif masyarakat yang cepat melaporkan aktivitas mencurigakan. Kolaborasi tersebut dinilai sangat efektif dalam mencegah kerugian yang lebih besar.

“Kolaborasi antara warga dan polisi seperti ini sangat membantu dalam menekan angka kriminalitas,” ungkap petugas.

Saat ini, pelaku telah diamankan di Polresta Samarinda untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ia dijerat dengan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pencurian.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya menjaga infrastruktur vital yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik, khususnya layanan telekomunikasi yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA — Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo, melaksanakan kegiatan reses sekaligus sosialisasi rancangan peraturan daerah (Raperda) di kawasan Perumahan Bumi Alam Indah, RT 51, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Sabtu (11/4/2026).

Kegiatan yang dihadiri perwakilan RT 48 hingga RT 53 serta tokoh masyarakat ini dikemas dalam suasana silaturahmi dan diskusi terbuka. Forum tersebut menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan, terutama terkait rencana pengaturan sempadan sungai.

Dalam sambutannya, Arie menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat sosialisasi, tetapi juga menjadi sarana menyerap langsung aspirasi masyarakat.

“Kami tidak menutup peluang untuk mendengar langsung apa saja permasalahan yang dihadapi warga. Mudah-mudahan dengan kewenangan kami di DPRD, bisa membantu mencarikan solusi,” ujarnya.

Ia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung ke kantor DPRD guna ditindaklanjuti lebih lanjut.

Fokus utama kegiatan ini adalah Raperda inisiatif DPRD terkait sempadan sungai. Arie menjelaskan, regulasi tersebut tengah disusun untuk memberikan kepastian hukum mengenai batas wilayah sungai yang selama ini kerap menjadi persoalan di tengah masyarakat.

“Selama ini banyak masyarakat yang belum memahami batas sempadan sungai. Hal ini berdampak pada potensi pembebasan lahan rumah warga. Karena itu, kami sedang menyusun regulasi agar ada kepastian hukum,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Arie turut didampingi staf ahli Komisi III, Thomas Robert Hutauruk, yang memberikan penjelasan tambahan terkait substansi Raperda yang sedang dibahas.

Diskusi berlangsung interaktif. Warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, hingga keluhan terkait kondisi lingkungan dan dampak kebijakan sempadan sungai.

Arie berharap, melalui forum ini, masyarakat dapat berperan aktif memberikan masukan sehingga Raperda yang disusun benar-benar berpihak pada kepentingan warga.

“Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk diskusi. Semua masukan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perda ini,” tutupnya. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SAMARINDA — Upaya penataan kawasan sungai di Kota Samarinda terus diperkuat. Pemerintah bersama DPRD tengah mendorong aturan sempadan sungai agar segera ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) guna memiliki kekuatan hukum yang lebih tegas.

Hal tersebut disampaikan Thomas Robert Hutauruk saat menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi peraturan (Sosper) yang digelar oleh Arie Wibowo di Kelurahan Lempake, Sabtu (11/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman pentingnya menjaga kawasan sempadan sungai sebagai langkah pencegahan banjir dan longsor.

Thomas menjelaskan, aturan sempadan sungai mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 yang mengatur batas minimal jarak aman antara bangunan dan badan sungai.

“Aturan ini menjadi acuan nasional, dan ke depan akan diperdakan di Kota Samarinda agar memiliki kekuatan hukum yang lebih tegas di tingkat daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan, kawasan sempadan sungai harus steril dari bangunan. Selain melanggar aturan, pembangunan di bantaran sungai juga berisiko tinggi terhadap bencana.

“Ke depan akan ada penertiban. Masyarakat diimbau tidak membangun di bantaran sungai karena berisiko dan melanggar aturan,” tegasnya.

Selain itu, Thomas juga mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini lebih mengarah pada skema ganti rugi dalam bentuk uang, bukan lagi relokasi. Karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati sebelum mendirikan bangunan di kawasan rawan.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan peran DPRD yang tidak hanya menyusun regulasi, tetapi juga mengawasi pembangunan serta menyerap aspirasi masyarakat.

“DPRD bekerja atas nama masyarakat. Karena itu, setiap aspirasi harus disampaikan melalui DPRD agar bisa diperjuangkan dalam kebijakan,” jelasnya.

Sementara itu, warga yang hadir menyambut baik sosialisasi tersebut. Salah satu tokoh masyarakat, Mubin, berharap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret.

“Kami berharap apa yang menjadi usulan masyarakat bisa diperhatikan dan direalisasikan,” ujarnya.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat, sekaligus mendukung program penataan sungai yang menjadi prioritas dalam penanganan banjir di Samarinda. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S