PASER – Sebanyak 355 calon haji asal Kabupaten Paser menjalani vaksinasi meningitis dan poliomielitis sebagai bagian dari persiapan keberangkatan ibadah haji tahun 2026.

Vaksinasi ini dilakukan guna menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) sekaligus mencegah penularan penyakit menular selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

Kepala Kantor Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Abdurrahman, menyebutkan total calon haji asal Paser tahun ini mencapai 547 orang yang terbagi dalam tiga kelompok terbang (kloter).

“Kloter pertama sebanyak 355 orang, gelombang kedua 34 orang, dan gelombang ketiga 157 orang,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Untuk tahap awal, vaksinasi difokuskan pada kloter pertama yang akan diberangkatkan lebih dahulu. Kegiatan vaksinasi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan selama dua hari, mulai 1 hingga 2 April 2026 di Kantor PHU.

Abdurrahman menjelaskan, kloter pertama dijadwalkan akan masuk embarkasi Balikpapan pada 29 April mendatang.

“Ini persiapan bagi calon haji kloter pertama yang akan masuk embarkasi Balikpapan pada 29 April,” katanya.

Ia menegaskan bahwa vaksinasi merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap calon jemaah haji sebelum keberangkatan. Langkah ini penting untuk menjaga kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.

Meski telah mendapatkan vaksin, Abdurrahman tetap mengingatkan agar jemaah menjaga kondisi fisik. Hal ini mengingat padatnya aktivitas ibadah serta kondisi cuaca ekstrem di Mekkah yang dipenuhi jutaan jemaah dari berbagai negara.

“Kesehatan adalah hal utama demi kelancaran ibadah haji,” tegasnya.

Dengan pelaksanaan vaksinasi ini, diharapkan seluruh jemaah haji asal Paser dapat menjalankan ibadah dengan aman, sehat, dan lancar tanpa kendala kesehatan yang berarti. (MK)

Pewarta: Nash
Editor: Agus S

PENAJAM PASER UTARA – Musibah kebakaran menghanguskan satu unit rumah warga di RT 1 Jalan Jangkar, Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, Kamis (2/4/2026) jelang siang. Rumah milik Sholikin tersebut ludes terbakar, diduga akibat korsleting listrik.

Peristiwa ini langsung direspons cepat oleh personel Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) Sepaku setelah menerima laporan sekitar pukul 10.34 Wita. Tim segera bergerak ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman.

Setibanya di lokasi, petugas mendapati api sudah membesar dan melalap bangunan rumah berukuran sekitar 4×10 meter. Proses pemadaman dilakukan bersama personel Polsek Sepaku, Bhabinkamtibmas, serta dukungan dari pihak PLN.

Api yang diduga berasal dari arus pendek listrik tersebut akhirnya berhasil dipadamkan total dalam waktu sekitar satu setengah jam.

Dalam proses penanganan, Damkar Sepaku mengerahkan unit Kajama Water Supply dan Brandweer untuk menjinakkan kobaran api agar tidak merambat ke bangunan lain di sekitarnya.

Tidak terdapat korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Namun, kondisi rumah korban dilaporkan hampir habis terbakar hingga rata dengan tanah.

Sejumlah warga sekitar turut membantu proses pemadaman, menunjukkan solidaritas dalam menghadapi musibah tersebut. Aparat pemerintah desa juga terlihat berada di lokasi untuk membantu penanganan awal.

Salah seorang warga, Riana, menyampaikan harapan agar korban diberikan ketabahan dan rezeki pengganti atas musibah yang dialami.

“Semoga Allah mengganti rezeki yang lebih,” ujarnya.

Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dalam pendalaman, meski dugaan awal mengarah pada korsleting listrik. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap instalasi listrik di rumah tinggal guna mencegah kejadian serupa. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap berjalan efektif tanpa mengurangi produktivitas maupun kualitas pelayanan publik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Yuli Fitriyanti, menegaskan bahwa pengawasan terhadap ASN kini dilakukan secara ketat melalui sistem digital, salah satunya aplikasi e-SAKIP.

Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan pemantauan kehadiran sekaligus kinerja ASN secara real time.

“Absensi dilakukan secara online dan terintegrasi. Selain itu, laporan kinerja juga diinput setiap hari melalui sistem, sehingga semua aktivitas pegawai tetap terpantau,” ujarnya.

Aplikasi e-SAKIP menjadi platform utama dalam pengelolaan kinerja ASN, mulai dari perencanaan, pengukuran, hingga evaluasi. Seluruh aktivitas kerja tercatat dalam satu sistem yang transparan dan terukur.

Dalam penerapannya, ASN diwajibkan melakukan absensi online sesuai jam kerja, mengisi laporan kinerja harian, serta tetap responsif terhadap komunikasi dari atasan.

“Jika ada pimpinan menghubungi bawahan dan tidak diangkat sampai tiga kali, pimpinan bisa memberikan penilaian langsung,” jelas Yuli.

Meski bekerja dari rumah, ASN tidak dibatasi harus selalu berada di tempat tinggal. Namun, kewajiban kerja tetap harus dipenuhi, termasuk menyelesaikan tugas dan siap dihubungi kapan saja.

“Tidak harus selalu di rumah. Yang penting tugas selesai, absensi dilakukan, dan tetap responsif saat dibutuhkan,” tambahnya.

Pemprov Kaltim juga menegaskan tidak ada pemotongan tunjangan secara umum akibat kebijakan WFH. Namun, sanksi tegas akan diberikan bagi ASN yang tidak disiplin.

Sanksi tersebut berupa pemotongan insentif bagi pegawai yang tidak melakukan absensi, tidak melaporkan kinerja, atau tidak merespons atasan.

“Kalau tidak absen, tidak bekerja, atau tidak merespons atasan, tentu ada konsekuensi,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemprov memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal. Sektor vital seperti rumah sakit dan sekolah tetap beroperasi seperti biasa dan tidak terdampak kebijakan ini.

Kebijakan WFH ini juga merupakan bagian dari transformasi budaya kerja ASN yang diperkuat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ yang mulai berlaku sejak 1 April 2026.

Aturan tersebut menetapkan skema WFH setiap hari Jumat yang akan dievaluasi secara berkala, sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan mempercepat digitalisasi layanan.

Dengan sistem pengawasan berbasis teknologi, Pemprov Kaltim optimistis kebijakan kerja fleksibel ini mampu menjaga kinerja ASN tetap optimal tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 yang dirangkai dengan penandatanganan Berita Acara (BA) sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), kompleks perkantoran Pemkab Kubar, Rabu (1/4/2026), secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani.

Dalam sambutannya, Wabup menegaskan bahwa Musrenbang harus mampu menghasilkan rumusan prioritas pembangunan yang realistis, terukur, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

“Melalui Musrenbang ini, kita harus menghasilkan prioritas yang benar-benar mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antar wilayah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa RKPD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, seluruh program yang dirumuskan harus mampu menjawab isu strategis yang dihadapi daerah.

Dalam arahannya, Wabup menyampaikan enam poin penting sebagai pedoman penyusunan RKPD 2027. Pertama, pentingnya sinergi antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan strategis daerah, dengan tema pembangunan yang berfokus pada tata kelola pemerintahan dan infrastruktur pendukung ekonomi serta investasi berbasis industri.

Kedua, ia menegaskan agar tidak ada lagi program yang bersifat “copy paste” atau hanya memenuhi kepentingan sektoral. Setiap anggaran harus memberikan dampak nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Ketiga, perlunya sinkronisasi program dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJP, Renstra, dan Renja agar pembangunan berjalan konsisten dan berkelanjutan.

Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas, khususnya melalui penguatan layanan pendidikan dan kesehatan guna mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kelima, program pembangunan harus berdampak langsung pada stabilitas ekonomi, peningkatan investasi, serta penguatan ekonomi lokal, termasuk dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Keenam, Wabup menekankan pentingnya keterpaduan lintas sektor agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja secara terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Ia juga mengingatkan agar setiap usulan program yang tidak mampu menjawab isu strategis dan tidak berkontribusi terhadap program unggulan daerah harus dieliminasi.

“Kalau tidak relevan dan tidak berdampak langsung, harus kita berani hapus. Perencanaan ini harus benar-benar menjadi bukti kehadiran pemerintah,” tegasnya.

Wabup turut mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Musrenbang, termasuk Bappedalitbang Kutai Barat serta para narasumber dan peserta forum.

Ia berharap seluruh proses perencanaan ini mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Barat.

“Perencanaan ini adalah tanggung jawab bersama. Kita harus pastikan setiap program tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kutai Barat, Sulhendi, menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026 menjadi tahapan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Hal tersebut disampaikan Sulhendi saat memberikan sambutan dalam kegiatan Musrenbang yang digelar di Gedung Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), kompleks perkantoran Pemkab Kubar, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, Musrenbang merupakan bagian penting dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang harus dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

“Musrenbang ini adalah tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah agar berjalan sistematis, terukur, dan akuntabel,” ujarnya.

Sulhendi menjelaskan, sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, telah dilakukan sejumlah tahapan perencanaan mulai dari tingkat kampung, kelurahan, hingga kecamatan. Dari proses tersebut, tercatat sebanyak 2.082 usulan yang masuk melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Selanjutnya, usulan tersebut diselaraskan melalui Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada 24 hingga 26 Februari 2026 untuk memastikan kesesuaian dengan Rencana Kerja (Renja) masing-masing perangkat daerah.

Ia juga menambahkan, Musrenbang Kabupaten dilaksanakan dalam dua tahap, yakni pra Musrenbang pada 26 Maret 2026 dan forum utama pada 1 April 2026. Tahapan ini bertujuan untuk menyelaraskan usulan dengan prioritas pembangunan, melakukan verifikasi teknis, serta memastikan kesiapan dokumen pendukung seperti status lahan dan dokumen teknis.

“Penajaman pagu indikatif juga dilakukan agar belanja daerah fokus pada program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap indikator kinerja utama,” jelasnya.

Peserta Musrenbang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, camat, hingga tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, serta kelompok perempuan, anak, dan disabilitas.

Sulhendi menekankan bahwa penyusunan RKPD 2027 harus mampu menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, hingga daerah agar tercipta kesinambungan program.

Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif dalam proses perencanaan, termasuk dalam penerapan SIPD yang dinilai mampu meningkatkan keterlacakan program.

“Dengan SIPD, setiap usulan dapat ditelusuri sehingga proses perencanaan tetap berada dalam koridor prioritas dan pagu anggaran,” katanya.

Lebih lanjut, ia memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus dalam penyusunan RKPD 2027, di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan kemiskinan dan pengangguran, transformasi ekonomi, penguatan infrastruktur, serta reformasi tata kelola pemerintahan.

Sulhendi menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pihak agar setiap program yang dirancang benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Perencanaan bukan hanya tugas Bappedalitbang, tetapi tanggung jawab bersama untuk memastikan pembangunan tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S