SANGATTA – Konflik antara manusia dan buaya di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) baru-baru ini kembali memakan korban. Di tengah meningkatnya kasus serangan buaya terhadap warga, program penangkaran buaya yang masuk dalam 50 Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Kutim hingga kini belum juga terealisasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, insiden warga diterkam buaya terus terjadi di sejumlah wilayah Kutim. Korban pun tidak sedikit, mulai dari luka berat hingga meninggal dunia.

Kasus terbaru terjadi di kawasan Dermaga Baru Kenyamukan, Sangatta Utara, Rabu (13/5/2026). Seorang siswa SMP dilaporkan diserang buaya saat berusaha mengambil layang-layang putus di aliran sungai kecil sekitar dermaga.

Kondisi geografis Kutim yang didominasi sungai besar, rawa, muara, hingga kawasan mangrove membuat wilayah ini menjadi habitat alami buaya muara maupun buaya air tawar. Sementara itu, aktivitas masyarakat yang masih bergantung pada sungai membuat potensi konflik dengan satwa liar tersebut sulit dihindari.

Pemerintah daerah sebelumnya mencanangkan pembangunan penangkaran buaya sebagai salah satu solusi pengendalian populasi sekaligus pengembangan sektor wisata dan ekonomi daerah. Namun hingga kini, realisasi program tersebut belum terlihat.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman mengatakan, rencana penangkaran buaya masih dalam tahap pengkajian bersama pemerintah pusat, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Penangkaran buaya sekarang sedang dalam proses pengkajian. Sambutan dari Menteri KKP cukup positif. Mereka siap membantu,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).

Menurut Ardiansyah, terdapat tiga lokasi yang sedang dikaji sebagai kawasan penangkaran, yakni Kenyamukan, Pantai Teluk Lingga, dan Muara Bengalon.

“Ada tiga tempat yang kita kaji, Kenyamukan, Pantai Teluk Lingga sama Muara Bengalon. Ini belum selesai semuanya,” katanya.

Ia menegaskan pemerintah tetap harus mematuhi aturan perlindungan satwa liar. Namun, menurutnya, tindakan penanganan tetap diperlukan apabila buaya sudah membahayakan keselamatan warga.

“Kita ini, satu sisi mengikuti aturan bahwa kita tidak bisa membunuh satwa itu secara sewenang-wenang. Tapi kalau sudah mengganggu manusia, wajib kita balas, itu saja maksudnya,” tandasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

TENGGARONG — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 yang memberi kepastian bagi guru non-ASN di sekolah negeri, termasuk di Kutai Kartanegara.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah tetap diperbolehkan memperpanjang penugasan sekaligus penggajian guru non-ASN yang telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024.

Kebijakan itu dinilai penting untuk menjaga proses belajar mengajar di sekolah agar tidak terganggu di tengah penataan tenaga kerja non-ASN secara nasional.

Pemerintah pusat juga menegaskan penataan yang dilakukan bukan menghentikan guru dari aktivitas mengajar, melainkan menghapus status non-ASN dalam sistem administrasi kepegawaian.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah mengatakan surat edaran tersebut menjadi landasan transisi agar daerah tetap dapat mempertahankan tenaga pendidik yang masih dibutuhkan sekolah.

“Ini bukan berarti guru diberhentikan. Justru melalui kebijakan ini mereka masih bisa diperpanjang sampai batas waktu yang ditentukan,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, keberadaan guru non-ASN masih sangat dibutuhkan, terutama di daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga pengajar.

Heriansyah menilai penghentian guru non-ASN tanpa solusi akan berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan di sekolah. Sebab hingga kini banyak satuan pendidikan masih bergantung pada tenaga pendidik non-ASN untuk menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan.

Secara nasional, jumlah guru non-ASN yang belum sepenuhnya masuk dalam skema penataan kepegawaian juga masih cukup besar, yakni sekitar 237 ribu orang.

Karena itu, pemerintah daerah menyambut kebijakan yang memberi ruang bagi daerah untuk tetap mempertahankan guru non-ASN selama proses transisi berlangsung.

“Kalau guru kita tidak ada, bagaimana anak-anak kita belajar. Bagaimana bangsa ini mau maju,” katanya.

Ia menyebut kebutuhan guru di daerah masih tinggi sehingga keberadaan guru non-ASN menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pendidikan.

Pemkab Kukar, lanjut Heriansyah, mendukung langkah pemerintah pusat yang tetap memberi ruang bagi daerah untuk memperpanjang penugasan guru non-ASN sambil menunggu proses penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun kebijakan kepegawaian lainnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut setidaknya memberi rasa tenang bagi guru non-ASN yang selama ini berperan besar dalam pelayanan pendidikan di sekolah negeri.

Dengan adanya surat edaran itu, pemerintah daerah kini memiliki dasar administratif untuk mempertahankan tenaga pendidik non-ASN yang sudah terdata di Dapodik.

“Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai jika kita masih kekurangan guru,” tutupnya. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

SAMARINDA — Jenderal Lapangan (Jenlap) Aliansi Rakyat Kaltim, Fathur Rahman mengungkap adanya dugaan upaya penyuapan yang menyasar dirinya menjelang aksi demonstrasi besar pada 21 April 2026 lalu di Kota Samarinda.

Ia mengaku sempat ditawari uang tunai senilai Rp50 juta agar bersedia mundur dari posisi komando lapangan dan menghentikan pergerakan aksi tersebut.

Pengakuan itu disampaikan Fathur usai menghadiri diskusi publik bertajuk “Kepung 7 Fraksi DPRD Kaltim: Menguji Keberanian dan Integritas DPRD Provinsi Kaltim dalam Melaksanakan Hak Angket” di Samarinda, Sabtu (16/5/2026).

Fathur menegaskan upaya tersebut tidak diarahkan kepada aliansi secara kelembagaan, melainkan secara personal kepada dirinya.

“Betul adanya, tapi sogokan itu bukan ke aliansi, melainkan ke diri saya sendiri, nominalnya ada di kisaran 50 juta,” kata Fathur.

Ia menceritakan dugaan upaya penggembosan gerakan massa itu terjadi sekitar tiga hari sebelum pelaksanaan “Aksi 214” di Samarinda.

Menurutnya, modus dilakukan melalui pihak ketiga yang menghubunginya untuk melakukan pertemuan.

“Kronologinya saya diminta bertemu oleh salah satu teman, dikatakan ada pesan dari seseorang yang dia nggak tahu juga siapa, dia bilang ada titipan dengan syarat mundur dari posisi jendlap,” ujarnya.

Meski demikian, Fathur menegaskan dirinya menolak tawaran tersebut karena perjuangan yang dilakukan aliansi disebut murni untuk kepentingan masyarakat.

“Saya menolak, karena apa yang kita perjuangkan hari ini murni dari rakyat, maka kepercayaan yang harus kita jaga bukan masalah materi ataupun nominal,” tegasnya. (MK)

Penulis: Abika Ramadhan
Editor: Agus S

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai menaruh perhatian serius pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sebagai kekuatan baru penggerak ekonomi daerah. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menilai potensi wisata yang dimiliki Kutim sangat besar, dan perlu dihubungkan langsung dengan pengembangan usaha kreatif masyarakat.

Menurut Ardiansyah, Dinas Pariwisata memiliki peran strategis dalam membuka peluang ekonomi baru bagi warga melalui pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi dengan sektor ekonomi kreatif.

“Dinas Pariwisata merupakan bagian dari pengembangan usaha kreatif yang dimiliki masyarakat. Kita harus memberikan ruang terbaik kepada masyarakat melalui pengembangan potensi wisata yang selalu terhubung dengan dunia kreatif,” ujarnya kepada awak media, Selasa (19/5/2026).

Ia mengatakan, wisata di Kutim tidak cukup hanya menawarkan panorama alam. Kehadiran wisatawan juga harus mampu mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga produk kreatif lokal lainnya.

“Tidak mungkin orang datang menikmati wisata di Kutim hanya sekadar melihat pemandangan. Oleh karena itu, Kutai Timur punya peluang yang besar,” katanya.

Ardiansyah menilai Kutim memiliki kekayaan alam yang dapat bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Salah satu potensi besar yang kini terus didorong yakni kawasan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat yang berada di wilayah Kutim dan Berau.

Kawasan geopark tersebut saat ini tengah dipersiapkan untuk memperoleh pengakuan di tingkat nasional hingga internasional melalui UNESCO.

“Sekarang kita dalam proses untuk bersiap-siap mendapatkan pengakuan, baik di tingkat nasional maupun UNESCO,” jelasnya.

Pengembangan kawasan itu dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur karena wilayah geopark mencakup dua kabupaten dengan karakteristik alam yang saling terhubung.

Menurut Ardiansyah, potensi besar tersebut harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar melalui pembukaan lapangan usaha dan peningkatan ekonomi lokal.

“Bagaimana mungkin potensi sebesar itu hanya kita lihat tanpa menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, dunia pariwisata merupakan sektor yang sangat strategis,” pungkasnya.

Pemkab Kutim berharap pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di tengah tantangan sektor tambang yang mulai melambat.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

PPU — PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara (PPU) guna mendukung pelaksanaan program kelistrikan yang tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Koordinasi dilakukan melalui audiensi antara PLN UPP KLT 1, PLN UP3 Balikpapan, PLN UP3 Nusantara, dan Kejari PPU di Kantor Kejaksaan Negeri PPU, Selasa (19/5/2026).

Audiensi dihadiri Manager PLN UPP KLT 1 I Made Gita Prawira, Manager PLN UP3 Balikpapan Arief Prastyanto, Manager PLN UP3 Nusantara Rakhmad Kurniawan, Manager Hukum Kaltim Surya Milpan Tambunan, beserta jajaran. Sementara dari Kejari PPU, kegiatan diterima langsung Kepala Kejaksaan Negeri PPU Harwanto, S.H., M.A.P., didampingi Kasi Datun Ferdinand Sianturi, S.H., M.H., bersama Tim Datun Kejari PPU.

General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, mengatakan koordinasi dengan stakeholder menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berjalan sesuai koridor hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“PLN terus membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Program kelistrikan harus berjalan tertib secara proses, sesuai ketentuan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Basuki.

Menurutnya, koordinasi dengan Kejari PPU juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat dukungan kelembagaan terhadap pelaksanaan proyek kelistrikan di Kalimantan Timur, termasuk kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Koordinasi ini penting untuk memperkuat kolaborasi dan memastikan setiap tahapan pelaksanaan program PLN di lapangan dapat berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan,” tambahnya.

Dalam audiensi tersebut, PLN turut menyampaikan perkembangan sejumlah agenda kelistrikan, termasuk pembangunan SUTT 150 kV Kuaro–GIS 4 IKN yang menjadi bagian penguatan sistem kelistrikan Kalimantan Timur.

Kepala Kejaksaan Negeri PPU, Harwanto, menyambut baik langkah koordinasi yang dilakukan PLN. Menurutnya, komunikasi antarinstansi menjadi hal penting dalam mendukung program yang berkaitan dengan kepentingan publik.

“Kami menyambut baik koordinasi yang dilakukan PLN. Komunikasi seperti ini penting agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai koridor hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Harwanto.

Melalui koordinasi ini, PLN UIP KLT menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan berbagai stakeholder guna mendukung pelaksanaan program kelistrikan yang andal, tertib, dan berkelanjutan di Kalimantan Timur. (Bom)