TENGGARONG – Dugaan pungutan liar (pungli) dalam layanan kesehatan di Puskesmas Pembantu (Pusban) Desa Semayang, Kecamatan Kenohan, mendapat perhatian serius dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutai Kartanegara (Kukar).

Dinkes memastikan akan menelusuri keluhan warga dan tidak segan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran di lapangan.

Keluhan mencuat setelah sejumlah warga mengaku dimintai biaya dalam pengurusan administrasi kesehatan, khususnya surat rujukan. Padahal, layanan tersebut seharusnya diberikan secara gratis.

Salah satu warga menyebut nominal pungutan tidak seragam dan berbeda antar pasien. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait transparansi pelayanan.

“Kalau memang ada aturan nominalnya tidak masalah, asal sama rata. Ini berbeda-beda. Mertua saya dimintai Rp15 ribu, saya Rp20 ribu, sementara keluarga lain tidak dimintai,” ujarnya.

Keluhan lain juga muncul terkait biaya pendampingan berobat yang disebut mencapai ratusan ribu rupiah dan terjadi lebih dari satu kali.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kukar, Waode Nuraida, menegaskan tidak ada dasar bagi tenaga kesehatan untuk menarik biaya dari masyarakat dalam layanan pengobatan.

“Tidak boleh. Tidak ada alasan pustu meminta bayaran. Mereka sudah digaji, apalagi sekarang sudah ada program berobat gratis bagi warga Kukar yang menggunakan KTP,” tegasnya.

Ia menjelaskan, seluruh layanan kesehatan di puskesmas maupun pustu pada prinsipnya gratis bagi warga yang memiliki KTP Kukar dan terdaftar dalam BPJS Kesehatan.

Selain itu, sistem rujukan juga telah berbasis digital dan mengikuti standar operasional prosedur, sehingga tidak seharusnya ada biaya tambahan.

“Rujukan itu harus melalui dokter di puskesmas dan sekarang sudah berbasis online, itu gratis selama menggunakan BPJS,” jelasnya.

Meski demikian, Dinkes mengakui ada beberapa layanan di luar pengobatan, seperti pemeriksaan kesehatan untuk keperluan administrasi kerja, yang memang dapat dikenakan biaya.

Namun, pungutan di luar ketentuan tetap tidak dibenarkan. Dinkes memastikan akan memanggil pihak terkait untuk melakukan klarifikasi.

“Kalau terbukti ada pelanggaran, tentu akan kami tegur. Bahkan jika berulang, bisa dilakukan tindakan lebih tegas,” pungkasnya. (MK)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Agus S

SAMARINDA — Komite Olahraga Nasional Indonesia Kalimantan Timur (KONI Kaltim) mulai memanaskan tahapan menuju Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) 2026 dengan membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) calon Ketua KONI Kaltim periode 2026–2030.

Pembentukan TPP diputuskan dalam rapat jajaran pimpinan yang digelar di Kantor KONI Kaltim, Jalan Kesuma Bangsa, Selasa (31/3/2026). Tahapan ini menjadi pintu awal dalam proses pemilihan ketua baru, menyusul kepastian Ketua KONI Kaltim, Rusdiansyah Aras, yang tidak kembali maju pada periode berikutnya.

Rusdiansyah menegaskan bahwa pembentukan TPP merupakan langkah penting untuk memastikan proses penjaringan berjalan sesuai mekanisme organisasi. Musorprov sendiri direncanakan berlangsung pada akhir April 2026, meski tanggal pastinya masih menunggu kesediaan Gubernur Kaltim untuk membuka agenda tersebut.

“TPP bertugas membuka pendaftaran, menerima berkas, serta menyeleksi persyaratan calon ketua sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Dalam struktur yang dibentuk, Ego Arifin dipercaya sebagai Ketua TPP, didampingi Ashari sebagai sekretaris, serta tujuh perwakilan pemerintah provinsi sebagai anggota.

Seiring terbentuknya TPP, bursa calon Ketua KONI Kaltim mulai menghangat. Sejumlah nama dari kalangan politisi, pengusaha, hingga penggiat olahraga mulai mencuat sebagai kandidat potensial.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menjadi salah satu figur yang secara terbuka menyatakan kesiapan maju. Ia mengaku mendapat dorongan dari sejumlah pengurus cabang olahraga (cabor) dan telah mengantongi dukungan awal.

Sementara itu, nama pengusaha sekaligus General Manager Borneo FC Samarinda, Anderiy Syachrum, juga mencuat. Dukungan terhadapnya bahkan diklaim telah datang dari delapan kabupaten/kota.

Di sisi lain, anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Syahariah Mas’ud, turut masuk radar kandidat. Ia menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan kinerja nyata.

“Jangan hanya mau dibilang Ketua KONI, tapi kinerjanya nol,” tegasnya.

Adapun politisi senior Sapto Setyo Pramono membantah isu pencalonannya, meskipun disebut memiliki kapasitas yang cukup untuk maju.

Figur lain yang juga mencuat adalah Rusman Ya’qub yang menawarkan gagasan pembinaan olahraga berbasis sport science sebagai upaya meningkatkan prestasi atlet.

Dengan tahapan penjaringan yang segera dibuka, dinamika kandidat saat ini masih berada pada fase komunikasi awal. Peta persaingan diperkirakan akan semakin mengerucut setelah jadwal Musorprov ditetapkan secara resmi oleh KONI Kaltim.

Penulis: Hadi Winata
Editor: Agus S

SAMARINDA – Dugaan malpraktik mencuat di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) setelah seorang balita berusia tiga bulan mengalami kondisi mengkhawatirkan usai menjalani perawatan. Kasus ini kini tengah didalami Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

Balita tersebut awalnya dirawat karena gejala muntah. Namun, perhatian muncul setelah tindakan pemasangan infus diduga tidak berjalan sesuai prosedur. Akibatnya, tangan pasien dilaporkan membengkak dan berubah warna menjadi kehitaman.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menyampaikan pihaknya telah menerima informasi awal terkait kejadian tersebut dan saat ini masih melakukan pendalaman.

“Saya masih mendalami kasus ini. Informasi awal sudah ada, namun detailnya masih kami kumpulkan. Yang jelas, ini harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pihak rumah sakit,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Ia mengungkapkan, laporan awal diterima dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA). Meski demikian, hingga kini pihaknya belum menerima laporan resmi dari RSUD AWS.

Berdasarkan dokumentasi awal yang diterima, terlihat adanya luka pada bagian tangan balita yang diduga merupakan bekas tindakan infus. Kasus ini pun dikategorikan sebagai kejadian tidak diinginkan dalam pelayanan kesehatan.

Jaya menegaskan, mutu layanan dan keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama. Setiap tindakan medis wajib dilakukan sesuai standar operasional prosedur guna mencegah risiko yang merugikan pasien.

“Kejadian yang tidak diinginkan dalam pelayanan kesehatan seharusnya nol persen. Tidak boleh ada, apalagi sampai menimbulkan dampak serius,” tegasnya.

Terkait dugaan malpraktik, ia menekankan bahwa hal tersebut merupakan ranah hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran. Sementara itu, Dinas Kesehatan akan fokus pada evaluasi mutu pelayanan di fasilitas kesehatan.

Ia juga mengimbau media dan masyarakat untuk mengawal kasus ini secara proporsional berdasarkan fakta di lapangan.

“Sampaikan sesuai fakta, jangan dilebihkan atau dikurangi, agar bisa menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan layanan,” katanya.

Saat ini, Dinas Kesehatan Kaltim masih menunggu laporan resmi dari pihak rumah sakit sebagai dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Evaluasi menyeluruh diharapkan dapat mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SANGATTA – Wacana pembatasan penggunaan mobil dinas hingga 50 persen belum berlaku di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Hingga kini, kendaraan operasional pemerintah masih digunakan normal oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa mobil dinas memang diperuntukkan menunjang aktivitas kerja dan pelayanan publik. Karena itu, penggunaannya dinilai masih relevan selama sesuai fungsi.

“Mobil dinas itu kita berikan kepada ASN untuk dipelihara, dijaga, dan digunakan sebagaimana mestinya. Jadi, itu hal yang wajar,” ujarnya kepada awak media, Rabu (2/4/2026).

Terkait isu pemangkasan hingga 50 persen, Ardiansyah memastikan belum ada kebijakan tersebut di Kutim. Salah satu pertimbangannya adalah kondisi armada yang sebagian besar sudah berusia tua.

“Mobil dinas kita ini banyak yang sudah tua-tua. Sementara ini kita juga belum ada pengadaan baru, jadi masih aman,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, Pemkab Kutim memilih mempertahankan pola penggunaan yang ada. Mobil dinas pun tetap menjadi andalan ASN dalam mendukung mobilitas dan kelancaran tugas pemerintahan sehari-hari.

“Yang penting dipakai sesuai kebutuhan tugas dan tetap dijaga dengan baik,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam