BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus mendorong upaya merealisasikan sebagai “Gas City” atau kota berbasis energi gas di Indonesia.
Komitmen ini diperkuat melalui pertemuan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas), di Jakarta, Selasa (31/3/2026) kemarin.

Dalam pertemuannya, Pemkot Bontang telah berhasil memperoleh tambahan 2.000 sambungan Jaringan Gas (Jargas) rumah tangga untuk di 2026, dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Program ini merupakan bagian, dari percepatan pemerataan energi gas untuk masyarakat.

Berdasarkan draf usulan Pemkot Bontang yang telah tercatat, masih ada sebanyak 4.034 rumah tangga di wilayah Bontang yang masih belum teraliri oleh jargas.

Salah satunya kawasan yang menjadi perhatian adalah Bontang Lestari (Bonles). Sebab, wilayah ini sebelumnya belum terjangkau jaringan gas, akibat kendala jarak geografis serta keterbatasan anggaran daerah.

Dari hasil kunjungan dan koordinasi yang dilakukan, Bontang memperoleh tambahan kuota pemasangan jargas sebanyak 2.000 sambungan untuk 2026. Sementara itu, di sisa kebutuhannya sebanyak 2.034 sambungan lainnya, bakal ditargetkan terealisasi di 2027 mendatang.

“Dengan adanya tambahan kuota tersebut, total sebanyak 12.533 sambungan jaringan gas. Dipastikan bakal terpasang di 2026,” paparnya.

Langkah ini menjadi momentum penting bagi Bontang untuk mencatatkan sejarah di tingkat nasional. Hingga saat ini, belum ada kota di Indonesia yang seluruh wilayahnya teraliri jaringan gas secara menyeluruh.

Dengan sisa kekurangan yang hanya berkisar di angka 4.000 sambungan, peluang Bontang untuk menjadi pelopor kota dengan cakupan jargas penuh terbuka lebar.

Maka jika terwujud, hal ini akan menjadi kebanggaan tersendiri, khususnya bagi masyarakat Bontang, yang nantinya berpotensi mendeklarasikan diri sebagai “City Gas”.

“Program jargas di Bontang sendiri telah dimulai sejak 2011 lalu, melalui dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi hingga sampai saat ini, masih ada sekitar 4.034 rumah tangga yang belum teraliri gas. Termasuk wilayah Bonles sekitar 900 sambungan,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Terjadi kecelakaan lalu lintas, di Jalan Cipto Mangunkusumo, tepatnya di Simpang Tiga Lampu Merah BSD. Kecelakaan ini melibatkan dua sepeda motor saling bertabrakan, Rabu (1/4/2026), sekitar pukul 13.11 Wita.

Kronologi terjadinya tabrakan tersebut terdapat dua pengendara yang diketahui sama-sama hendak menuju kawasan Perumahan BSD dari arah kota. Akan tetapi terjadi benturan di persimpangan lampu merah, hingga menyebabkan salah satu pengendara mengalami luka cukup serius.

“Satu korban mengalami vulnus laceratum atau luka robek besar pada bagian telapak kaki. Jadi warga dan relawan yang kebetulan ada di lokasi kejadian, langsung memberikan pertolongan pertama sebelum mengevakuasi,” ucap Hendra, salah satu relawan Indonesia Escorting Ambulance (IEA) Bontang.

Selanjutnya, korban langsung dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Taman Husada Bontang menggunakan ambulans relawan, untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti apa penyebab dari kecelakaan tersebut. Maka pengguna jalan sangat diimbau untuk lebih lebih berhati-hati lagi, terutama saat melintas di persimpangan lampu merah guna menghindari kejadian serupa.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mengklaim angka kemiskinan di daerahnya berada di kisaran 3,21 persen atau sekitar 7.000 jiwa. Angka tersebut dinilai relatif rendah dan menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat yang cukup baik.

Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menyebut, capaian ini tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor UMKM, nelayan, dan pedagang.

Ia bahkan mengungkapkan, pemerintah tengah mencoba pendekatan baru dalam membaca kondisi sosial ekonomi masyarakat, dengan menggabungkan berbagai indikator di luar data formal.

“Kalau kita hitung dari pekerja, UMKM, nelayan, dan lainnya, ternyata banyak masyarakat yang sebenarnya sudah mandiri,” jelasnya.

Dari hasil penghitungan sementara, terdapat puluhan ribu warga yang masuk dalam kategori produktif dan memiliki penghasilan, termasuk pelaku usaha kecil yang meskipun belum sepenuhnya berkembang, sudah mampu menopang kehidupan mereka.

Ia juga menyinggung daya beli masyarakat yang dinilai cukup tinggi, dengan rata-rata mencapai sekitar Rp2 juta per bulan. Angka ini berada di atas standar kelompok ekonomi bawah yang berkisar antara Rp700 ribu hingga Rp900 ribu per bulan.

Meski demikian, pemerintah mengakui masih membutuhkan data yang lebih rinci untuk memastikan intervensi kebijakan tepat sasaran.

Data tersebut mencakup klasifikasi pekerjaan masyarakat, mulai dari aparatur sipil negara, pekerja swasta, pelaku UMKM, hingga sektor informal seperti nelayan dan pedagang.

“Kami butuh data yang lebih detail supaya bisa menentukan intervensi yang tepat dalam pengentasan kemiskinan,” katanya.

Melalui penguatan data dan integrasi dengan sistem digital seperti aplikasi Teman Naker, pemerintah berharap kebijakan ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif ke depan.

“Kita ingin teman-teman yang ekonominya ke bawah bisa lebih diprioritaskan dalam aplikasi Teman Naker yang baru saja di launching oleh Disnaker,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang berupaya untuk menghapus praktik titipan atau “orang dalam” (ordal) dalam proses rekrutmen tenaga kerja melalui aplikasi Teman Naker.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris memastikan, seluruh kebutuhan tenaga kerja perusahaan akan dipublikasikan secara terbuka melalui sistem tersebut.

“Tidak ada lagi cerita titipan. Semua kita buka. Kebutuhan perusahaan akan kita tampilkan di aplikasi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, sejak November tahun lalu pemerintah telah meminta seluruh perusahaan di Bontang untuk menyerahkan rencana kebutuhan tenaga kerja mereka untuk tahun berjalan. Data tersebut kemudian akan ditampilkan secara transparan di platform digital.

Langkah ini diambil untuk menjawab keresahan masyarakat yang selama ini menilai proses rekrutmen kerap tidak terbuka.

Agus bahkan mengaku telah menghentikan praktik membantu secara personal, dalam memasukkan tenaga kerja ke perusahaan.

Menurutnya, transparansi ini sekaligus menjadi dorongan bagi pencari kerja untuk meningkatkan kemampuan diri, karena persaingan akan berlangsung secara terbuka dan berbasis kompetensi.

“Kalau sudah terbuka, berarti yang dibutuhkan adalah skill. Ini jadi tanggung jawab pemerintah juga untuk menyiapkan pelatihan,” tambahnya.

penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dinas Ketenagakerjaan resmi meluncurkan aplikasi Teman Naker sebagai upaya mempermudah akses informasi antara pencari kerja dan perusahaan.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengatakan aplikasi ini menjadi langkah konkret menghadapi tuntutan era digital, sekaligus mempercepat proses penyerapan tenaga kerja di daerah.

“Sekarang ini eranya digital, kita tidak boleh tertinggal. Aplikasi ini memudahkan dua belah pihak, baik perusahaan maupun pencari kerja,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Melalui aplikasi tersebut, perusahaan dapat menyampaikan kebutuhan tenaga kerja secara terbuka, sementara pencari kerja bisa langsung mengakses informasi lowongan yang tersedia.

Ia menyebut, keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan dunia usaha. Hingga saat ini, sekitar 80 persen perusahaan di Bontang telah mulai terbuka dan memberikan data kebutuhan tenaga kerja kepada pemerintah.

Dengan data tersebut, Disnaker dapat menyesuaikan ketersediaan sumber daya manusia sesuai kebutuhan lapangan kerja, mulai dari tenaga teknis seperti tukang las hingga sektor jasa seperti security, rider, dan sebagainya.

“Kalau perusahaan terbuka, kami akan lebih mudah menyiapkan SDM sesuai kebutuhan mereka,” jelasnya.

Ia menambahkan, aplikasi ini diharapkan menjadi pusat informasi pasar kerja yang terintegrasi di Bontang, menggantikan sistem manual yang selama ini dinilai kurang efektif.

“Aplikasi ini sudah ada di Play store dan App Store, semua dapat mengakses,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Kota Taman. Termasuk dalam penanganan terkait dengan banjir rob yang masih sering terjadi di Bontang Kuala (BK).

Sebelumnya, ia telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) untuk penambahan jaringan gas (jargas) di wilayah Bontang. Hingga sampai saat ini, ia melanjutkan untuk menyambangi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Saat pertemuan berlangsung, dirinya menekankan akan urgensi perbaikan akses jalan nasional sepanjang 900 meter menuju destinasi wisata BK, yang kerap terendam banjir rob.

“Kami melaporkan kondisi infrastruktur jalan nasional, yang saat ini menjadi kendala utama bagi mobilitas masyarakat dan sektor pariwisata. Fenomena banjir rob terjadi setiap sore hingga malam hari, yang tidak hanya mengganggu aktivitas warga tetapi juga berdampak pada fasilitas pendidikan di sekitar lokasi,” jelasnya saat pertemuan.

Selain itu, Neni juga turut menjelaskan bahwa dengan adanya keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang akibat perubahan regulasi hubungan keuangan antara pusat dan daerah, menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.

Mengingat status jalan tersebut merupakan akses vital menuju kawasan strategis pariwisata. Intervensi dari pemerintah pusat melalui Kementerian PU dinilai sangat krusial.

Secara teknis, kondisi badan jalan saat ini terindikasi berada di atas tanah dengan daya dukung yang rendah, karena berada di kawasan muara sehingga sangat rentan terdampak pasang air laut.

“Bontang telah memberikan kontribusi besar bagi negara, khususnya melalui sektor migas. Kami berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan perhatian khusus pada perbaikan jalan ini,” katanya.

Sebab, penanganan jalan sepanjang 900 meter tersebut sangat berarti bagi keselamatan dan kenyamanan warga Bontang, agar tidak ada lagi masyarakat yang terdampak risiko saat melintasi jalur tersebut.

Upaya ini menegaskan langkah proaktif Pemkot Bontang dalam menjemput bola ke pemerintah pusat, guna memastikan infrastruktur daerah tetap mumpuni di tengah keterbatasan anggaran.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menyoroti masih kurangnya sosialisasi dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), khususnya terkait persyaratan administrasi yang dinilai belum dipahami oleh sebagian masyarakat.

Hal ini terungkap saat anggota dewan melakukan kunjungan lapangan, untuk memastikan kondisi penerima bantuan. Dalam peninjauan tersebut, pihaknya telah menemukan sejumlah warga yang belum mengakses bantuan, karena terkendala pembuatan Virtual Account (VA) di Bank Kaltim.

“Ini mungkin karena kurangnya sosialisasi dan kurang diarahkan. Dalam artian, peran ketua RT dan lurah sangat penting untuk menggerakkan warganya, agar bisa ke kantor Bank Kaltim. Karena salah satu syaratnya harus membuat VA,” ucap Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, Rabu (1/4/2026).

Selain menyoroti adanya kendala administratif, para rombongan juga menemukan sejumlah kondisi rumah warga yang sangat memprihatinkan. Beberapa di antaranya dinilai tidak layak huni, bahkan ada yang sudah dalam kondisi rapuh.

“Kami tadi sudah turun langsung ke lapangan dan melihat kondisi rumah warga penerima bantuan. Ada beberapa yang akan kami diskusikan, seperti rumah tidak layak huni. Ini tentu menjadi perhatian bersama,” tambahnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan verifikasi terkait penerimaan bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya tumpang tindih terkait penerimaan bantuan.

“Kami juga memastikan apakah mereka sudah menerima PKH. Karena tidak mungkin bantuan itu tumpang tindih. Kalau sudah menerima PKH, seharusnya tidak lagi mendapatkan BLT,” tegasnya.

Hasil temuan di lapangan ini akan dibahas lebih lanjut di internal DPRD, untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk validasi data penerima bantuan agar penyalurannya tepat sasaran.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, melakukan peninjauan lapangan terkait data kemiskinan, dimana masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus tepat sasaran.

Anggota Komisi A meninjau secara langsung di RT.24, Kampung Mandar, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Rabu (1/4/2026).

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menyampaikan bahwa dari hasil peninjauan secara langsung di lapangan, telah menunjukkan data bagi penerima bantuan telah sesuai. Warga yang mendapatkan bantuan seperti disabilitas, fakir miskin, dan sebagainya, sesuai dengan perwali yang ada.

“Kami bersama Komisi A dan pimpinan telah melakukan peninjauan lapangan dengan data-data bagi penerima BLT, benar telah sesuai sebagai penerima manfaat. Alhamdulillah semua penerima di wilayah RT.24 telah sesuai,” ucapnya saat ditemui.

Selain itu, dirinya turut menekankan akan pentingnya pengawasan dan pembaruan data secara berkala. Hal itu sangat diperlukan, agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh warga yang berhak mendapatkannya.

Saat peninjauan lapangan berlangsung, Andi Sofyan juga membeberkan bahwa selama ini terkait bantuan, kendalanya bukan terdapat di pemerintahnya, akan tetapi tingkat kehadiran penerima yang masih sangat minim.

“Seharusnya seperti ini harus bisa berkoordinasi yang baik antara pihak kelurahan dan RT, untuk bisa memastikan warga yang menerima manfaat itu bisa hadir ke Bank Kaltim untuk pencairan,” ungkapnya.

Sebab sampai sejauh ini, tepat di hari kedua penerima bantuan masih berada di 50 persen, terhitung sejak Jumat lalu. Karena bagi penerima bantuan, harus membuat Virtual Account (VA) secara langsung di Bank Kaltim.

“Maka kita meminta ke Dinas Sosial untuk bisa berkoordinasi lagi dengan lurah-lurah, agar bisa memastikan Ketua RT-nya menggiring warga untuk segera mendapatkan manfaat dari program prioritas,” bebernya.

Kegiatan ini didampingi oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM), Toetoek Pribadi Ekowati, Lurah Loktuan, Deden Supriadi, serta para ketua RT setempat.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam