TENGGARONG — Kenaikan harga LPG non-subsidi yang berlaku sejak 18 April 2026 menjadi perhatian masyarakat di Kutai Kartanegara. Meski harga melonjak, ketersediaan gas elpiji dipastikan tetap aman.

Direktur Utama PT Nararya, Windi Nofriananta, menegaskan distribusi LPG di wilayah Kukar masih berjalan normal tanpa kendala.

“Alhamdulillah distribusi masih lancar, stok juga masih banyak,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Harga LPG non-subsidi mengalami kenaikan cukup signifikan. Tabung 5,5 kilogram kini berada di angka Rp114 ribu, sementara tabung 12 kilogram menembus Rp238 ribu.

Windi menjelaskan bahwa agen tidak memiliki kewenangan dalam menentukan harga secara mandiri, karena seluruh penyesuaian mengikuti kebijakan Pertamina secara nasional.

“Iya, kami mendapat email dari Pertamina, jadi harga mengikuti pusat,” jelasnya.

Kenaikan harga yang terjadi secara mendadak sempat mengejutkan masyarakat, mengingat biasanya penyesuaian dilakukan di awal bulan.

Meski demikian, potensi kelangkaan stok dipastikan tidak terjadi. Distribusi dari agen hingga pengecer tetap berjalan seperti biasa.

Untuk mengantisipasi pelanggaran, pihak agen juga memperketat pengawasan di lapangan, termasuk mencegah praktik permainan harga dan pengoplosan.

“Agen akan melakukan pengawasan kepada pengecer,” tegasnya.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak beralih ke LPG subsidi ukuran 3 kilogram, karena dapat mengganggu distribusi bagi kelompok yang berhak.

Sementara itu, untuk LPG subsidi 3 kilogram dipastikan tidak mengalami perubahan, baik dari sisi harga maupun ketersediaan.

“Iya, tidak ada perubahan. Harga tetap dan stok juga aman,” tambahnya.

Dengan kondisi ini, masyarakat diharapkan dapat menggunakan energi sesuai peruntukan agar stabilitas distribusi tetap terjaga.

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

PASER — Pemerintah Kabupaten Paser terus memperkuat langkah strategis dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah, salah satunya melalui kerja sama dengan Politeknik Pariwisata NHI Bandung.

Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rencana tersebut saat melakukan kunjungan ke Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Sabtu (18/4/2026), bersama jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Paser.

Salah satu langkah strategis yang diwacanakan adalah pendirian Kampus Akademi Pariwisata (AKPAR) di Kabupaten Paser guna mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul di bidang pariwisata.

“Kami mewacanakan pendirian Kampus Akademi Pariwisata di Paser sebagai upaya mencetak SDM unggul di sektor pariwisata,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemkab Paser telah memberikan Beasiswa Utusan Daerah (BUD) kepada 30 putra-putri daerah yang menempuh pendidikan di Politeknik Pariwisata NHI Bandung, termasuk pembiayaan pendidikan dan kebutuhan penunjang.

Selain penguatan pendidikan, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan sport tourism melalui berbagai event olahraga, terutama dalam mendukung kesiapan sebagai tuan rumah Porprov VIII Kaltim.

Kesiapan tersebut mencakup peningkatan standar layanan, mulai dari catering hingga akomodasi, guna memberikan pelayanan terbaik bagi peserta dan tamu.

Pemkab Paser juga merancang integrasi layanan rumah sakit dan hotel sebagai konsep medical support hospitality untuk menjamin kenyamanan dan keamanan wisatawan.

Di sisi lain, penguatan identitas daerah dilakukan melalui penyusunan buku kuliner khas Paser serta pengembangan destinasi, termasuk kerja sama pengelolaan Sultan Hill sebagai kawasan sport tourism berbasis paralayang.

“Kami juga mengembangkan konsep educational trip berbasis agrowisata serta produk unggulan daerah melalui pembinaan UMKM,” jelasnya.

Untuk mendukung keberlanjutan program, Pemkab Paser berencana menambah kuota Beasiswa Utusan Daerah pada tahun 2026, khususnya untuk program studi perhotelan dan usaha rekreasi.

Bupati Fahmi Fadli turut menyampaikan apresiasi kepada Politeknik Pariwisata NHI Bandung atas kontribusinya dalam mencetak SDM asal Paser.

Ia berharap kerja sama ini terus berlanjut, termasuk rencana kunjungan balasan dari pihak kampus ke Kabupaten Paser.

Penulis: TB Sihombing
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Ketersediaan air bersih di Kota Balikpapan masih berada dalam kondisi rentan dan sangat bergantung pada curah hujan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Operasional PTMB Balikpapan, Ali Rahman, dalam diskusi ilmiah yang digelar baru-baru ini.

Ia menjelaskan, secara geografis Balikpapan tidak memiliki sungai besar dan didominasi wilayah perbukitan, sehingga sumber air baku utama hanya bergantung pada Waduk Manggar dan Waduk Teritip.

“Kedua waduk ini ibarat tabungan air yang sangat dipengaruhi curah hujan. Kalau hujan berkurang, ketersediaan air ikut tertekan,” ujarnya.

Saat ini, kapasitas produksi air berada di kisaran 1.400 hingga 1.600 liter per detik. Sementara kebutuhan air ke depan diproyeksikan mencapai sekitar 3.700 liter per detik, menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar.

Kondisi tersebut juga berdampak pada distribusi air ke masyarakat yang kerap mengalami gangguan, sehingga sebagian warga masih mengandalkan tandon sebagai cadangan.

Menurut Ali, peningkatan kebutuhan air tidak hanya dipicu pertumbuhan penduduk, tetapi juga perkembangan sektor industri yang terus meningkat.

Untuk mengatasi hal tersebut, PTMB menerapkan strategi bertahap. Dalam jangka pendek, fokus pada pembenahan jaringan distribusi melalui peremajaan pipa guna menekan tingkat kebocoran.

“Tingkat kehilangan air sudah kami tekan hingga sekitar 29 persen. Pembenahan pipa menjadi prioritas,” jelasnya.

Pada jangka menengah, PTMB mengoptimalkan sumber air tambahan seperti sumur serta peningkatan kapasitas pengolahan. Sementara jangka panjang, sejumlah proyek air baku disiapkan, termasuk pemanfaatan Embung Aji Raden dan sumber air Sepaku Semoi.

Selain itu, pengembangan SPAM regional dari Sungai Mahakam serta kerja sama dengan pihak swasta melalui proyek Arsari juga tengah disiapkan, dengan target realisasi pada 2029 hingga 2030.

Ali menegaskan, solusi penyediaan air bersih tidak bisa bergantung pada satu sumber saja, melainkan harus terintegrasi dari berbagai potensi yang ada.

Ia juga menyebut teknologi sea water reverse osmosis (SWRO) sebagai opsi terakhir jika seluruh sumber air telah dioptimalkan.

“Kita butuh kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor industri untuk memastikan sistem air bersih yang berkelanjutan,” tutupnya.

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan resmi mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Haji 2026 guna memastikan kelancaran penyaluran avtur dan layanan penerbangan haji di wilayah Kalimantan.

Pengaktifan satgas ditandai dengan pembukaan dan doa bersama yang digelar secara hybrid di Aviation Fuel Terminal (AFT) Sepinggan Balikpapan dan AFT Syamsudin Noor Banjarmasin, Rabu (21/4/2026), serta diikuti seluruh AFT di Regional Kalimantan.

Langkah ini sejalan dengan penetapan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan dan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sebagai embarkasi haji 2026 di wilayah Kalimantan.

Secara nasional, operasional haji dimulai pada 21 April 2026 dari Yogyakarta, sementara embarkasi Balikpapan dijadwalkan mulai 26 April 2026 dan Banjarmasin pada 24 April 2026.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, menegaskan Satgas Haji dibentuk untuk memastikan kesiapan operasional secara menyeluruh.

“Melalui Satgas Haji 2026, kami memastikan seluruh aspek operasional berjalan optimal dengan mengutamakan keselamatan, mulai dari kesiapan stok avtur hingga pengendalian distribusi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh personel untuk menjaga stamina karena operasional berlangsung selama 24 jam sepanjang periode haji.

Sementara itu, Aviation Fuel Terminal Manager Sepinggan, I Ketut Sugawa, memastikan kesiapan operasional telah dilakukan secara detail, mulai dari personel hingga sarana dan fasilitas pendukung.

“Ketahanan stok avtur kami pastikan aman dengan pola suplai normal dan koordinasi berkala,” jelasnya.

Di Kalimantan, embarkasi Balikpapan akan melayani 5.812 jamaah dari Kaltim dan 489 jamaah dari Kaltara. Sedangkan embarkasi Banjarmasin melayani 5.187 jamaah dari Kalsel dan 1.559 jamaah dari Kalteng.

Melalui pembentukan Satgas Haji ini, Pertamina menegaskan komitmennya sebagai garda terdepan dalam distribusi energi guna mendukung kelancaran ibadah haji 2026.

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memastikan proses pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2026 dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri.

Hal tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutai Barat, Nopandel, dalam Rapat Koordinasi pembentukan panitia Paskibraka di Ruang Diklat Lantai III Kantor Sekretariat Daerah, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, seluruh tahapan seleksi harus dipersiapkan secara matang melalui koordinasi yang kuat agar menghasilkan putra-putri terbaik dari berbagai sekolah di Kutai Barat.

“Seluruh rangkaian seleksi hingga pelaksanaan harus berjalan dengan baik, lancar, dan tanpa kendala,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya menjaga soliditas panitia serta memperkuat sinergi lintas instansi selama proses seleksi hingga pelaksanaan tugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Melalui rakor tersebut, Pemkab Kutai Barat juga menegaskan komitmennya untuk menghasilkan anggota Paskibraka yang berkualitas, berkarakter, serta memiliki tanggung jawab tinggi dalam menjalankan tugas.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol dan Linmas Kutai Barat, Suwito, menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk menyelaraskan teknis pelaksanaan seleksi Paskibraka sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan kesiapan panitia.

“Rakor ini penting untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai aturan dan siap dilaksanakan,” jelasnya.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama Linmas Kutai Barat, serta dihadiri perwakilan TNI-Polri dan Ketua Duta Pancasila Paskibraka Kutai Barat.

Dengan koordinasi yang matang, diharapkan seluruh proses pembentukan Paskibraka 2026 di Kutai Barat dapat berjalan optimal dan menghasilkan generasi muda yang siap mengemban tugas negara.

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bersama bidang perpustakaan se-Kabupaten Kutai Barat.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bappedalitbang Kubar, Selasa (21/4/2026) ini mengusung tema “Perpustakaan Menjawab Tantangan Zaman, Tetap Eksis dan Semangat dalam Kondisi Keterbatasan Anggaran Melalui Kolaborasi Multi Pihak”.

Rakorda dihadiri Pj Sekretaris Daerah Kutai Barat Kamius Junaidi, Kepala Disarpus Yosef Stevanson, serta Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kaltim, Marthen Rumana.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Kamius Junaidi, disampaikan bahwa sektor perpustakaan masih menghadapi tantangan mendasar, terutama keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program.

“Kondisi ini menjadi tantangan serius mengingat peran strategis perpustakaan dalam pembangunan sumber daya manusia. Perpustakaan harus terus berinovasi dan berkreasi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti keterbatasan sumber daya pustakawan, khususnya dalam menggali sumber pendanaan alternatif yang lebih modern, profesional, dan berkelanjutan.

Ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai menjadi kendala yang harus diatasi melalui pendekatan kolaboratif.

Melalui rakorda ini, pemerintah berharap tercipta ruang diskusi untuk merumuskan langkah strategis dalam memperkuat peran perpustakaan di tengah berbagai keterbatasan.

Beberapa poin penting yang ditekankan antara lain peningkatan fungsi perpustakaan sebagai pusat literasi, perlunya inovasi program yang berdampak nyata, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Perpustakaan harus menjadi ujung tombak dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kutai Barat,” tegasnya.

Rakorda ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong peningkatan literasi masyarakat secara berkelanjutan.

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kutai Barat melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) sebagai upaya penguatan organisasi dan peningkatan kualitas program PKK.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Posyandu Kecamatan Damai, Selasa (21/4/2026) ini diharapkan mampu mendorong tertib administrasi, meningkatkan inovasi, serta memperkuat sinergi antara PKK di tingkat kecamatan dan kampung.

Camat Damai, Iman Setiadi, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan menilai PKK memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah.

“PKK merupakan gerakan sosial yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan. Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi TP-PKK kabupaten,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kutai Barat, Maria Christina Mozes Edwin, menegaskan bahwa kegiatan monev memiliki peran strategis dalam memastikan program PKK berjalan optimal hingga tingkat kampung.

“Melalui monitoring dan evaluasi ini, kita berharap program PKK dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengaitkan kegiatan tersebut dengan momentum Hari Kartini yang diperingati pada hari yang sama, sebagai pengingat pentingnya peran perempuan dalam pembangunan.

“Peringatan Hari Kartini mengingatkan kita bahwa perempuan harus menjadi sosok yang kuat, cerdas, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan,” katanya.

Maria menegaskan bahwa monev bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai sarana pembinaan dan perbaikan organisasi secara berkelanjutan.

“Tujuannya adalah memberikan masukan konstruktif agar PKK semakin baik dalam menjalankan program di semua tingkatan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan program PKK di Kecamatan Damai dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di Kutai Barat.

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Komando Distrik Militer (Kodim) 0912 Kutai Barat menggelar kegiatan Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) Tahun 2026 sebagai upaya membina generasi muda agar memiliki karakter disiplin, tangguh, dan berjiwa kepemimpinan.

Kegiatan yang berlangsung pada Minggu (19/4/2026) ini diisi dengan berbagai materi pembekalan, mulai dari Peraturan Baris Berbaris (PBB), kepemimpinan, wawasan kebangsaan, hingga edukasi bahaya narkoba dan penanggulangan bencana.

Dandim 0912 Kutai Barat, Letkol Inf Doni Fransisco, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dengan penuh semangat dan tanggung jawab.

“Kegiatan KKRI merupakan salah satu wadah pembinaan generasi muda dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Ia menegaskan bahwa seluruh materi yang diberikan tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi harus mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

“Gunakan pembekalan ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah contoh yang baik bagi lingkungan sekitar,” tegasnya.

Selain itu, Dandim juga mengingatkan peserta untuk menjauhi hal-hal negatif seperti penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas yang dapat merusak masa depan.

Menurutnya, para peserta KKRI merupakan generasi penerus yang akan memegang peranan penting dalam pembangunan daerah, khususnya di Kutai Barat.

“Kalian adalah generasi penerus yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan. Persiapkan diri sejak sekarang,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, disiplin, serta jiwa nasionalisme yang tinggi.

Penulis: Ichal
Editor: Agus S