BALIKPAPAN — Upaya penyelundupan kayu ulin ilegal berhasil digagalkan aparat gabungan di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Sebanyak 116 batang kayu dengan volume sekitar 6,6 meter kubik diamankan dari sebuah truk yang diduga akan membawa muatan tersebut keluar Kalimantan Timur.

Operasi ini melibatkan tim gabungan dari Lanal Balikpapan, Satgas Operasi Samurai 26.1 Pusintelal, Satgas Intelmar 2026, Balai Penegakan Hukum KLHK Wilayah Kalimantan, serta Ditreskrimsus Polda Kaltim.

Komandan Lanal Balikpapan, Kolonel Laut (P) Topan Agung Yuwono, menjelaskan bahwa penindakan dilakukan setelah adanya laporan masyarakat terkait aktivitas pengiriman kayu dengan dokumen mencurigakan.

“Ada indikasi kuat dokumen yang digunakan tidak sah, terlihat dari perbedaan data asal muatan, jenis kayu, hingga identitas pengirim,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Dari hasil pemeriksaan di lapangan, aparat mengamankan dua orang berinisial FR (24) dan MF (18) yang diduga terlibat dalam pengangkutan kayu tersebut.

Pengembangan kasus kemudian dilakukan hingga ke sebuah gudang di kawasan Loa Janan. Di lokasi ini, petugas kembali menemukan tambahan kayu ulin, satu unit mobil pick up, serta mengamankan seorang kepala gudang berinisial R.

“Seluruh barang bukti kini telah disita untuk kepentingan penyidikan. Kami masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan jaringan yang lebih luas,” jelasnya.

Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, menegaskan bahwa pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

“Ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar,” tegasnya.

Kasus ini memperkuat indikasi adanya jaringan terorganisir dalam distribusi kayu ilegal di Kalimantan Timur yang kini tengah diburu aparat.

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

SAMARINDA – Aksi 21 April 2026 di Samarinda mendorong DPRD Kalimantan Timur merespons tuntutan politik massa. Sejak pagi, ribuan peserta aksi memadati halaman depan Gedung DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar.

Massa berkumpul di depan pagar gedung dewan dengan membawa spanduk dan poster tuntutan. Orasi disampaikan secara bergantian dari atas mobil komando. Sejumlah peserta aksi terlihat mendekat hingga ke pagar utama sambil menyuarakan tuntutan audit kebijakan Pemprov Kaltim, penghentian praktik KKN, serta penguatan fungsi pengawasan DPRD.

Aparat keamanan berjaga di sekitar pagar untuk mengantisipasi eskalasi. Meski sempat terjadi dorong-dorongan di barisan depan, aksi secara umum berlangsung terkendali.

1 dari 4

Tekanan massa mendapat respons dari pimpinan DPRD. Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel menyatakan usulan penggunaan hak angket akan ditindaklanjuti melalui mekanisme internal.

“Yang pertama, kita bersepakat atas usulan adik-adik mahasiswa. Tentu setelah ini akan kita rapatkan,” ujarnya di lokasi aksi.

Ia menyebut dukungan unsur pimpinan dan fraksi telah terbentuk.
“Selain wakil ketua, unsur ketua fraksi sepertinya terpenuhi semua. Tujuh fraksi. Amanlah,” katanya.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim Husni Fahruddin juga menyampaikan permintaan maaf kepada publik.

“Kami merasa bersalah karena fungsi budgeting dan pengawasan kami tidak berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, polemik yang berkembang menunjukkan lemahnya kepekaan terhadap kondisi masyarakat.
“Secara hukum mungkin benar, tapi aspek empati yang belum terbangun dengan baik,” tegasnya.

Ia juga menyinggung komunikasi yang dinilai tidak berjalan efektif.
“Banyak hal bisa selesai lewat dialog, tapi justru membesar karena komunikasi yang tidak tepat,” katanya.

Sementara itu, Fraksi Gerindra masih menunggu pembahasan internal. Akhmed Reza Fachlevi menyatakan sikap fraksi akan ditentukan kemudian.

“Kami akan diskusikan tergantung arahan fraksi,” ujarnya.

Di tengah aksi, DPRD Kaltim juga menandatangani pakta integritas sebagai respons awal atas tuntutan massa. Massa menyatakan akan terus mengawal proses tersebut hingga ada keputusan resmi terkait penggunaan hak angket.

Di sisi lain, aksi ini juga memunculkan catatan terkait pembatasan peliputan media. Sejumlah wartawan dilaporkan tidak dapat masuk ke area dalam Kantor Gubernur saat hendak melakukan peliputan lanjutan.

Pembatasan tersebut berlangsung sejak sekitar pukul 11.00 Wita hingga siang hari tanpa penjelasan terbuka, sehingga peliputan hanya dilakukan dari luar area kantor.

Aksi juga diwarnai kehadiran kelompok perempuan. Komunitas Wanita Peduli Kaltim membagikan bunga mawar kepada peserta aksi sebagai simbol damai.

“Aksi kali ini bertepatan dengan Hari Kartini,” ujar Mei.

Sementara itu, Radika Darmawan menyampaikan kritik dalam orasinya.

“Hari ini kami berdiri untuk menyuarakan keadilan dan kebebasan berpendapat,” ujarnya.

Ia juga menyinggung soal pemblokiran akun media sosial.
“Karena saudara-saudara saya masih diblok oleh ibu gubernur kita, tanpa ada alasan yang jelas,” tegasnya.

Radika mengaku telah berupaya membuka komunikasi.
“Saya tag terus, saya pengen tabayun. Tapi nggak bisa. Saya diblok,” ungkapnya.

Aksi di depan DPRD Kaltim menjadi titik awal sebelum massa bergerak ke Kantor Gubernur pada siang hari (Tim MKN)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Aksi besar yang menyorot Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud pada 21 April 2026 berujung ricuh di depan Kantor Gubernur Kaltim. Demonstrasi yang membawa tuntutan audit kebijakan Pemprov, penghentian praktik KKN, dan penguatan fungsi pengawasan DPRD itu semula berlangsung tertib sebelum memanas menjelang malam.

Usai menyampaikan aspirasi di DPRD Kaltim, ribuan massa bergerak ke Kantor Gubernur sekitar pukul 14.00 Wita setelah isoma di kawasan Islamic Center Samarinda. Setibanya di lokasi, massa langsung menggelar orasi dari atas mobil komando dengan tiga tuntutan utama.

Ketegangan mulai terlihat saat massa berhadapan dengan barikade kawat berduri yang dipasang di sekitar kantor gubernur. Mahasiswa di barisan depan kemudian menggulung pagar tersebut.

“Ini bukan hanya soal pagar, tapi tentang keterbukaan pemerintah dalam menerima suara rakyat. Kami ingin didengar, bukan dihalangi,” tegas salah satu orator.

Aparat keamanan tetap mengimbau massa menjaga ketertiban. Namun massa tidak kunjung mendapat respons langsung dari gubernur.

Sehari sebelumnya, Rudy Mas’ud menyatakan siap menerima massa.
“Kami siap menerima tamu-tamu yang akan hadir, besok kami juga berkantor seperti biasanya,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Di lapangan, massa yang tiba pukul 14.21 Wita tidak ditemui hingga aksi berakhir. Mereka sempat membentangkan banner bertuliskan “Kaltim Darurat KKN”.

Di tengah aksi, seorang oknum menyalakan smoke bomb dan mengarahkannya ke barisan aparat. Peserta aksi langsung mengamankan oknum tersebut dan menyerahkannya ke polisi.

Situasi kembali memanas menjelang malam. Sekitar pukul 18.40 Wita, massa mulai melemparkan benda ke arah gerbang kantor gubernur. Botol, batu, dan kayu dilaporkan beterbangan.

Satu anggota Polri terluka akibat lemparan batu dan dievakuasi untuk mendapat perawatan. Aparat tetap bertahan sambil mengimbau massa membubarkan diri secara tertib.

Gubernur tidak menemui massa hingga aksi dibubarkan. Rudy Mas’ud baru keluar dari kantor sekitar pukul 19.50 Wita, atau setelah massa dibubarkan sekitar pukul 19.40 Wita. Saat berjalan menuju Rumah Jabatan Lamin Etam di bawah pengamanan aparat, ia sempat ditanya wartawan, namun tidak memberikan jawaban.

Sejak siang hingga sore, aksi berlangsung tertib, termasuk penyerahan oknum pembawa smoke bomb ke polisi. Namun menjelang malam, situasi berubah ricuh dan terjadi bentrokan terbatas.

Aksi ini merupakan lanjutan dari protes sebelumnya terkait kebijakan anggaran Pemprov Kaltim yang menjadi sorotan publik, di antaranya rencana pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar yang dibatalkan, serta anggaran renovasi rumah jabatan yang mencapai puluhan miliar rupiah. (Tim MKN)

Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Upaya menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan gardu induk, jaringan transmisi, maupun infrastruktur ketenagalistrikan lainnya. Di balik setiap pembangunan strategis tersebut, terdapat proses panjang yang menuntut kepastian hukum, tata kelola yang baik, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Atas dasar itu, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pendampingan hukum di Kantor Kejati Kaltim.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh tahapan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang dikelola PLN UIP KLT berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai unit yang membawahi wilayah kerja Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, PLN UIP KLT saat ini terus mendorong penyelesaian berbagai pembangunan strategis guna memperkuat sistem kelistrikan di Pulau Kalimantan.

Dalam forum tersebut, PLN UIP KLT memaparkan perkembangan pembangunan yang tengah berjalan di lapangan, mulai dari progres konstruksi, kebutuhan pengadaan lahan, penyelesaian kompensasi Right of Way (ROW), perizinan, hingga tata kelola aset.

Selain capaian yang telah diraih, berbagai tantangan di lapangan juga disampaikan secara terbuka sebagai bagian dari upaya mencari solusi bersama.

Jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur kemudian melakukan penelaahan dari sisi yuridis terhadap berbagai proses tersebut. Pendampingan ini menjadi langkah preventif untuk mengidentifikasi potensi risiko hukum sejak dini, memitigasi kemungkinan sengketa, serta memastikan seluruh proses berjalan pada koridor hukum yang tepat.

Dengan demikian, setiap tahapan pembangunan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan memberi kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.

Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP KLT, Raditya Kuntoro, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan memiliki kompleksitas tinggi sehingga membutuhkan dukungan banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum.

“Setiap pembangunan ketenagalistrikan memiliki tantangan tersendiri, terutama pada aspek pengadaan lahan, perizinan, dan penyelesaian ROW. Karena itu, sinergi bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menjadi sangat penting agar setiap proses berjalan sesuai aturan dan pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu,” ujarnya.

Sementara itu General Manager PLN UIP KLT menegaskan bahwa keandalan listrik yang dirasakan masyarakat hari ini dan di masa depan dibangun melalui proses yang harus dijaga kualitasnya sejak awal, termasuk dari sisi tata kelola.

“PLN tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui proses kerja yang transparan, profesional, dan taat hukum. Pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menjadi energi tambahan bagi kami untuk memastikan pembangunan strategis di Kalimantan dapat berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Melalui kolaborasi yang erat antara PLN UIP KLT dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, diharapkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan semakin akseleratif.

“Pada akhirnya, kehadiran listrik yang andal tidak hanya menopang aktivitas rumah tangga, tetapi juga membuka ruang tumbuh bagi industri, investasi, layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Kalimantan,” tutupnya. (Bom)

JAKARTA – Guna percepatan pembangunan daerah khususnya dalam urusan infrastruktur jalan di Kalimantan Utara (Kaltara), Pemprov Kaltara gandeng perusahan ikut berkontribusi lewat dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Silaturahmi dan Deklarasi Gubernur Kaltara Bersama Para Pemimpin Perusahaan yang digelar di Lumire Hotel, Jakarta, belum lama ini.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kaltara.

Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, menegaskan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan dunia usaha dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah dan dunia usaha punya tujuan yang sama, yaitu membangun Kalimantan Utara yang lebih maju dan berkembang,” kata Zainal.

Ia menjelaskan, sejumlah kebutuhan prioritas masyarakat khususnya perbaikan jalan, perlu segera ditangani karena berdampak luas terhadap distribusi hasil bumi dan pemenuhan kebutuhan pokok.

Beberapa ruas jalan yang menjadi perhatian di antaranya Tanjung Selor – Tanah Kuning yang kondisinya cukup parah, serta jalur Gunung Seriang menuju Kecamatan Peso yang menjadi akses utama masyarakat di wilayah Hulu Sungai Kayan.

Selain itu, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan juga menjadi perhatian, sebagaimana disampaikan oleh kepala daerah masing-masing.

Zainal mengajak seluruh pimpinan perusahaan, untuk berkomitmen dan berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing dalam mendukung pembangunan daerah.

“Melihat kondisi tersebut, selain kita bersilaturahmi, saya mengajak pimpinan perusahaan untuk berdiskusi, berkomitmen, berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing kepada masyarakat Kalimantan Utara,” bebernya.

Ia juga mengingatkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajak daerah, serta menempatkan modal pada bank yang beroperasi di Kaltara.

Dalam forum itu, masing-masing perwakilan sektor usaha seperti perkebunan, pertambangan, dan kehutanan menyampaikan program CSR yang telah berjalan. Mereka juga menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan pemerintah daerah.

Diskusi yang dipandu oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan itu menjadi ruang terbuka untuk menyatukan gagasan dan rencana ke depan.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kaltara berencana membentuk Forum CSR tingkat provinsi. Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi yang lebih terarah, dalam mendukung pembangunan, terutama pada sektor layanan dasar masyarakat.(*)

Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam

SANGATTA — Polemik Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT PAMA KPCS kian mengemuka. Klarifikasi resmi digelar bersama mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutai Timur (Kutim).

Pihak manajemen PT Pamapersada Nusantara (PAMA) Site KPCS hadir untuk memberikan penjelasan atas aduan yang disampaikan pekerja.

Human Capital Department Head PAMA Site KPCS, Tri Rahmat Soleh, menegaskan agenda tersebut bukan mediasi, melainkan klarifikasi.

“Ini masih tahap klarifikasi, bukan mediasi,” ujarnya Tri Rahmat kepada awak media, Selasa (21/4/2026).

Dalam forum itu terungkap, lima karyawan telah resmi di-PHK. Statusnya dinyatakan final setelah penandatanganan dokumen pemutusan hubungan kerja.

Sementara itu, enam karyawan lain yang sempat disebut terdampak masih dalam tahap verifikasi. Perusahaan masih menunggu data lengkap dari mediator untuk memastikan status mereka.

Manajemen menegaskan, keputusan PHK tidak diambil secara mendadak. Ada evaluasi menyeluruh yang menjadi dasar.

Mulai dari performa individu—seperti kemampuan kerja, pengetahuan, hingga sikap hingga kondisi perusahaan yang tengah melakukan penyesuaian.

“Ini bagian dari normalisasi sumber daya. Penilaian dilakukan menyeluruh,” jelas Tri.

Dalam klarifikasi tersebut juga disinggung dampak kebijakan nasional terkait Rencana Kerja dan Biaya (RKB).

Meski PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebagai pemilik konsesi tidak terdampak langsung, kontraktor di lapangan justru merasakan penurunan kapasitas kerja.

“Customer mungkin tidak terdampak, tapi kami sebagai kontraktor terdampak. Itu yang memaksa kami melakukan penyesuaian,” ungkapnya.

Dalam skema efisiensi ini, perusahaan menegaskan bahwa karyawan kontrak menjadi prioritas untuk dilepas.

Pertimbangannya adalah status hubungan kerja yang memang berbeda dengan karyawan tetap.

“Secara praktik umum, karyawan kontrak didahulukan. Tidak mungkin langsung ke karyawan tetap,” tegasnya.

Sebaliknya, karyawan tetap justru dimobilisasi dari area lain yang juga mengalami penyesuaian.

PAMA memastikan seluruh hak karyawan yang terkena PHK tetap dipenuhi sesuai ketentuan.

Mulai dari sisa kontrak hingga kompensasi lainnya dijamin dibayarkan.

“Secara compliance kami pastikan berjalan. Hak karyawan tetap dipenuhi,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam