Beranda blog Halaman 241

Kunjungi IKN, Ketua MPR Pastikan Progres Pembangunan

0
Jajaran MPR datang langsung ke lokasi pembangunan gedung MPR di KIPP IKN. (Atmaja Riski/Media Kaltim)

NUSANTARA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menyatakan optimisme bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mulai berfungsi sebagai ibu kota negara pada 2028.

Hal itu disampaikan usai jajaran MPR melakukan kunjungan langsung ke kawasan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Senin (20/4/2026).

Menurut Muzani, pembahasan terkait IKN di tingkat pusat masih terus berlangsung, terutama menyangkut waktu pemindahan aparatur sipil negara (ASN) serta keberlanjutan pembangunan kawasan tersebut.

“Tapi kapannya ini yang menjadi persoalan. Hari ini kami datang untuk memastikan dan semakin yakin bahwa kepastian pemindahan itu makin jelas,” ujarnya.

Keyakinan tersebut diperoleh setelah pihaknya melihat langsung perkembangan pembangunan serta paparan dari Otorita IKN, termasuk terkait desain kawasan legislatif dan yudikatif.

“Tadi kami sudah melihat data yang disampaikan. Semuanya jelas,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan MPR meninjau sejumlah lokasi, mulai dari Kantor Otorita IKN hingga kawasan pembangunan legislatif. Mereka juga mendapatkan informasi bahwa desain gedung legislatif dan yudikatif telah memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto dan kini memasuki tahap pembangunan.

Muzani menegaskan bahwa keberadaan IKN sudah tidak dapat diperdebatkan lagi karena telah memiliki dasar hukum melalui undang-undang.

Ia pun berharap target 2028 menjadi momentum bagi IKN untuk mulai berfungsi sebagai ibu kota negara secara penuh, seiring kesiapan kawasan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Dengan progres yang ada, kami optimistis 2028 menjadi waktu yang tepat bagi IKN untuk difungsikan sebagai ibu kota negara,” pungkasnya.

Penulis: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Ribuan Jemaah Hadiri Halalbihalal dan Wisuda Santri di IKN

0
Ribuan jamaah berbagai kalangan memadati silaturahmi dan halalbihalal PGRI Cabang Sepaku bersama Otorita IKN di Masjid Negara, Senin (20/4/2026). (Dok. Otorita)

NUSANTARA — Sekitar 3.000 jemaah dari berbagai daerah memadati Masjid Negara IKN dalam kegiatan halalbihalal dan silaturahmi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Sepaku yang digelar bersama Otorita Ibu Kota Nusantara, Senin (20/4/2026).

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi penutup rangkaian Wisuda Santri ke-XXII se-Kecamatan Sepaku yang sebelumnya telah dilaksanakan.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, mengajak seluruh peserta menjadikan momentum halalbihalal sebagai sarana mempererat kebersamaan.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin

“Selamat datang di Ibu Kota Nusantara untuk Kyai dan seluruh jemaah, termasuk para guru. Mari kita jadikan momentum ini sebagai wadah untuk saling menguatkan kebersamaan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, pendakwah kondang Kyai Anwar Zahid turut menyampaikan tausiah mengenai pentingnya menjaga semangat Ramadan dalam kehidupan sehari-hari.

“Ramadan itu bulan pelatihan, bulan pendidikan. Apa yang kita dapatkan harus kita lanjutkan pada bulan-bulan berikutnya,” pesannya di hadapan jemaah.

Turut hadir Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Waris Muin, yang menekankan pentingnya peran guru dalam memperkuat kualitas pendidikan.

“Nilai-nilai Ramadan harus diwujudkan dalam dunia pendidikan. PGRI harus menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan persatuan guru demi mencerdaskan anak bangsa,” katanya.

Selain silaturahmi, kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi dari Sekretariat Kerja Bersama Bank Indonesia IKN terkait pemahaman uang rupiah serta pengenalan digitalisasi keuangan melalui penggunaan QRIS kepada para jemaah.

Penulis: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Tenggelam Saat Mandi, Bocah 9 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa

0
Saat korban dibungkus dalam kantung jenazah di danau TKP korban tenggelam. (Dimas/Media Kaltim)

SAMARINDA — Upaya pencarian terhadap Azka Ardendra Pratama (9), bocah yang tenggelam di danau bekas galian di Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Sambutan, akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Senin (20/4/2026) sekitar pukul 22.00 WITA.

Jasad korban ditemukan di dasar danau oleh warga yang juga merupakan anggota BPBD Kota Samarinda, Dede Jumadi. Ia mengungkapkan momen saat menemukan tubuh korban di tengah proses penyisiran manual.

“Awalnya saya menginjak sesuatu yang padat. Saya belum yakin itu korban karena mirip batang pisang. Tapi setelah saya pegang dan sisir perlahan, saya pastikan itu korban,” ujarnya di lokasi kejadian.

Dede menjelaskan, pencarian dilakukan dengan cara menyelam dan menyisir dasar danau menggunakan alat sederhana. Kondisi air yang mulai surut membantu proses pencarian, meski kedalaman danau masih cukup menyulitkan.

Saat ditemukan, korban dalam kondisi tidak mengenakan pakaian, sesuai dengan keterangan awal saat dilaporkan tenggelam.

Anggota Tim SAR Gabungan Samarinda, Munaji, menambahkan bahwa posisi korban berada sekitar 50 meter dari titik awal saat terakhir terlihat berenang.

“Korban ditemukan di dasar danau dengan jarak cukup jauh dari lokasi awal. Saat dievakuasi, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia,” jelasnya.

Setelah berhasil diangkat ke daratan, jasad korban langsung dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dibawa menggunakan ambulans menuju rumah duka untuk diserahkan kepada keluarga.

Penemuan ini sekaligus menutup operasi pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan. Suasana duka menyelimuti lokasi saat keluarga menyambut kedatangan jenazah, mengakhiri peristiwa tragis yang bermula dari aktivitas mandi di danau bekas galian.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

Kamius Junaidi Tegaskan Komitmen Lindungi Pekerja Rentan

0
(Duduk kedua kiri) Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, Kamius Junaidi saat mengikuti pembukaan nasional asistensi dan monev melalui zoom meeting di ruang rapat koordinasi lantai III Setkab Kubar. (Istimewa)

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menegaskan komitmennya dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan.

Hal tersebut disampaikan Pj Sekretaris Daerah Kutai Barat, Kamius Junaidi, saat mengikuti pembukaan nasional asistensi dan monitoring evaluasi (monev) percepatan capaian universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan, yang digelar secara daring melalui zoom meeting, Senin (20/4/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Koordinasi lantai III Kantor Sekretariat Daerah Kutai Barat dan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung program pemerintah pusat melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Kamius Junaidi menyampaikan bahwa Pemkab Kubar terus berupaya memastikan pekerja rentan yang masuk dalam data desil atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSN) dapat memperoleh jaminan perlindungan keselamatan kerja.

“Melalui BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Dinas Sosial, kami akan membahas lebih lanjut secara teknis, khususnya dalam penyiapan dan pemutakhiran data yang masuk dalam data desil,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengakomodasi seluruh tenaga kerja, baik formal maupun informal, agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Menurutnya, pekerja rentan merupakan kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan, sehingga kehadiran jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan di daerah.

“Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya penurunan angka kemiskinan di Kutai Barat,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Pj Sekda turut didampingi Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Welsi, Kepala Dinas Sosial Adolfus Edhardus Pontus, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kutai Barat Fajar Mahda Akhmad.

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

Jual BBM Subsidi di Atas Harga, Polisi Amankan Pelaku

0
Tersangka bersama barang bukti yang berhasil diamankan polisi (Istimewa)

TENGGARONG — Praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kembali terungkap di Kabupaten Kutai Kartanegara. Seorang perempuan berinisial B (50) diamankan polisi setelah kedapatan membawa puluhan liter Pertalite yang diduga akan dijual kembali dengan harga di atas ketentuan.

Pengungkapan terjadi di Dusun Makarti, Kelurahan Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Jumat (17/4/2026) malam. Polisi menghentikan kendaraan yang melaju mencurigakan di jalan poros Jonggon.

Saat diperiksa, petugas menemukan 10 jerigen berisi BBM subsidi jenis Pertalite di dalam mobil tersebut. Masing-masing jerigen berkapasitas sekitar 35 liter.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku BBM tersebut dibeli dari SPBU di wilayah Jahab, kemudian dikumpulkan untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

“BBM tersebut rencananya dijual dengan harga Rp12.500 per liter,” ungkap pelaku.

Kapolsek Loa Kulu AKP Hari Supranoto menjelaskan, pembelian BBM dilakukan dalam jumlah besar dengan total nilai mencapai Rp3,5 juta.

Dalam pengungkapan ini, polisi juga mengamankan kendaraan yang digunakan serta sejumlah peralatan seperti selang, corong, dan alat pompa yang diduga digunakan untuk memindahkan BBM.

Seluruh barang bukti bersama pelaku kini diamankan di Polsek Loa Kulu untuk proses hukum lebih lanjut.

Kasus ini dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Migas terkait penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi.

“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan atau niaga BBM subsidi dapat dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku,” tegasnya. (MK)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Agus S

Posko Dipadati Donasi, Massa Aksi Siap Kepung DPRD Kaltim

0
Ilustrasi massa aksi di depan kantor gubernur Kaltim. (Gemini.ai)

SAMARINDA — Persiapan aksi besar yang dimotori Aliansi Rakyat Kaltim mencapai puncaknya. H-1 menjelang aksi pada Selasa (21/4/2026), posko di Jalan S Parman dipenuhi dukungan dari berbagai lapisan masyarakat.

Humas Aliansi Rakyat Kaltim, Bela Monika, menyebut dukungan tidak hanya bersifat moril, tetapi juga materiil. Hingga Senin (20/4), donasi yang terkumpul mencapai Rp31 juta.

“Dukungan benar-benar membeludak. Selain uang, bantuan berupa minuman, makanan, hingga perlengkapan medis sangat banyak,” ujarnya.

Ia menegaskan, aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Dukungan bahkan datang dari kalangan sederhana.

“Ada pemulung yang menyumbang Rp5 ribu, ada juga pedagang kecil hingga penyandang disabilitas. Ini menunjukkan keresahan dirasakan semua lapisan,” katanya.

Berbeda dari aksi sebelumnya, kali ini massa diperkirakan mencapai 3.000 hingga 5.000 orang dari lebih 70 elemen masyarakat sipil. Massa dijadwalkan berkumpul di Islamic Center pukul 08.00 WITA sebelum bergerak ke DPRD Kaltim.

Target utama aksi adalah mendorong DPRD menggulirkan hak angket untuk mengaudit kebijakan pemerintah provinsi.

“Jika tuntutan tidak dipenuhi, kami akan bertahan di DPRD. Jika dipenuhi, baru kami bergeser ke kantor gubernur,” tegas Bela.

Aliansi juga mengimbau peserta untuk mengutamakan keselamatan selama aksi, termasuk menyiapkan perlengkapan pribadi dan tetap mengikuti arahan koordinator lapangan.

“Kami minta massa tetap rasional dan tidak mudah terprovokasi,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Dimas
Editor: Agus S

Mahasiswa Kaltim Kepung DPRD dan Kantor Gubernur, Soroti Kinerja Pemerintah

0
Jendral Lapangan, Kamarul Azwan (Abi/Mediakaltim)

SAMARINDA — Gelombang demonstrasi besar diprediksi akan memadati Kota Samarinda pada Selasa, 21 April 2026. Aliansi mahasiswa dari berbagai wilayah di Kalimantan Timur menyatakan kesiapan untuk turun ke jalan menyuarakan kritik terhadap kondisi pemerintahan provinsi.

Jenderal lapangan aksi, Kamarul Azwan, yang juga mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, menyebut jumlah massa diperkirakan mencapai lebih dari seribu orang dari berbagai kampus di Samarinda, Kutai Kartanegara, hingga Balikpapan.

“Jumlah massa dari mahasiswa kami estimasikan lebih dari 1.000 orang. Kami sudah berkoordinasi lintas kampus, termasuk dengan teman-teman di Kukar dan Balikpapan,” ujarnya.

Aksi ini akan difokuskan di dua titik utama, yakni Kantor DPRD Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kaltim. Namun, mahasiswa menegaskan lebih memprioritaskan tekanan kepada DPRD untuk mendorong langkah konkret.

“Kami tidak perlu bertemu gubernur. Kami akan fokus ke DPRD untuk mendorong komitmen melalui pakta integritas terkait hak angket,” tegasnya.

Desakan utama dalam aksi ini adalah mendorong DPRD Kaltim menggulirkan hak angket guna melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Kami akan meminta kesepakatan agar hak angket dikeluarkan, sehingga bisa mengaudit seluruh kinerja Pemprov,” jelas Azwan.

Selain itu, mahasiswa juga mengajak masyarakat untuk tidak takut menyuarakan aspirasi. Mereka menilai kondisi Kaltim saat ini membutuhkan kontrol publik yang lebih kuat, terutama terkait ketimpangan antara kontribusi daerah terhadap pusat dengan kondisi di lapangan.

“Silakan bersuara, jangan takut. Kami pastikan aksi ini berjalan aman selama mengikuti komando di lapangan,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Abika Ramadhan
Editor: Agus S

POGI Kaltim Siap Tingkatkan Layanan KIA di Ibu Kota Baru

0
Pengurus POGI Kaltim dilantik di IKN, Deputi Alimuddin tegaskan OIKN terbuka kolaborasi. (Dok.Otorita)

NUSANTARA — Pengurus Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Kalimantan Timur periode 2025–2028 resmi dilantik di Ibu Kota Nusantara, Sabtu (18/4/2026).

Pelantikan digelar di Ruang Multifunction Hall Kemenko 4 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dan menjadi momentum penguatan layanan kesehatan ibu dan anak (KIA), khususnya di kawasan IKN.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, menyampaikan bahwa kepengurusan baru POGI Kaltim diharapkan mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan berstandar global.

“Pintu kerja sama antara Otorita IKN dengan organisasi profesi seperti POGI terbuka lebar. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal kolaborasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pemerataan akses layanan kesehatan reproduksi di seluruh wilayah Kaltim, termasuk penguatan inovasi dan edukasi sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan.

Ketua POGI Kaltim, dr. Noviana Indarti, menyampaikan apresiasi atas dukungan Otorita IKN. Ia berharap kepengurusan baru dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“POGI Kaltim tidak hanya menjadi organisasi profesi, tetapi juga hadir memberikan kontribusi langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP POGI, Prof. Budi Wiweko, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan sistem kesehatan di IKN.

Menurutnya, konsep pembangunan IKN yang terintegrasi membuka peluang kerja sama tanpa sekat antar lembaga, sehingga dapat mempercepat peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Pelantikan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan peran organisasi profesi dalam mendukung pembangunan ekosistem kesehatan yang berkelanjutan di IKN dan Kaltim secara luas. (MK)

Penulis: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Aksi 21 April Dijaga 1.700 Personel, Warga Diminta Hindari Titik Ini

0
Personil Polresta Samarinda melakukan apel di Mapolresta Samarinda. (Dimas/Media Kaltim)

SAMARINDA — Kepolisian Daerah Kalimantan Timur memastikan kesiapan penuh dalam mengawal aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 21 April 2026. Sebanyak 1.700 personel gabungan disiagakan untuk menjaga kondusivitas di dua titik utama, yakni Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.

Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, menegaskan bahwa pengamanan akan mengedepankan pendekatan humanis melalui langkah preemtif dan preventif.

“Upaya represif tidak akan dilakukan sepanjang tidak ada gangguan ketertiban umum atau tindakan pidana,” ujarnya saat ditemui di Mapolresta Samarinda, Jumat (17/4/2026).

Personel yang disiagakan merupakan gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, serta didukung tim kesehatan dan pemadam kebakaran. Berdasarkan informasi, massa aksi akan mulai bergerak pukul 10.00 WITA menuju dua titik tersebut.

Untuk mengantisipasi kemacetan, Satlantas Polresta Samarinda menyiapkan skema rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama.

Di kawasan Kantor DPRD Kaltim (08.00–12.00 WITA), arus dari Jalan MT Haryono menuju Rapak Indah dialihkan melalui Jalan Tengkawang, Ulin, Kahoi, Teuku Umar, hingga Rapak Indah. Sebaliknya, dari Rapak Indah menuju MT Haryono dialihkan melalui Jalan Teuku Umar, Perum Citra Griya, Adam Malik, Slamet Riyadi, Meranti, Ulin, hingga Tengkawang.

Sementara di kawasan Kantor Gubernur Kaltim (12.00 WITA hingga selesai), arus dari Jalan Yos Sudarso menuju Slamet Riyadi dialihkan melalui Jalan Niaga Timur, Pulau Sebatik, Imam Bonjol, Basuki Rahmat, KH Abdul Rasyid, Bhayangkara, Pahlawan, Dr Sutomo, Letjen Suprapto, Juanda, hingga Antasari.

Untuk arah sebaliknya, dari Slamet Riyadi menuju Yos Sudarso dialihkan melalui Jalan RE Martadinata, Gunung Cermai, Gunung Merbabu, Gunung Arjuna, Jenderal Sudirman, KH Khalid, Pangeran Diponegoro, hingga Perniagaan.

Polisi juga mengantisipasi penutupan total di Jalan Gajah Mada, tepat di depan Kantor Gubernur, apabila jumlah massa membludak. Pengalihan arus akan dilakukan dari Simpang Kerang hingga Simpang Muara, termasuk jalur menuju pelabuhan.

Kasat Lantas Polresta Samarinda, Kompol La Ode Prasetyo Fuad, mengimbau masyarakat untuk menghindari ruas jalan terdampak.

“Kami sarankan masyarakat menggunakan jalur alternatif dan berangkat lebih awal agar tidak terjebak kemacetan,” pungkasnya. (Dim)

Penulis: Dimas
Editor: Agus S

Komitmen Pemkot: Beasiswa UKT & Wajibkan Perusahaan Rekrut 75 Persen Tenaga Kerja Lokal

0

Pembaca Setia Radar Bontang!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com

👉 Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb20apr2026/mobile/