Pembaca Setia Radar Bontang!
Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:
E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com
Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb20apr2026/mobile/
BALIKPAPAN – Persekutuan Rohani Kristen (Perokris) PLN Group Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra) menyalurkan bantuan tali kasih diakonia Paskah 2026 kepada sejumlah panti asuhan di Kota Balikpapan, Sabtu (18/4/2026).
Kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas unit PLN, yakni PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT), PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UID Kaltimra), PLN Icon Plus, PLN UIP3B Kalimantan, PLN Nusantara Power, serta PLN Nusa Daya.
Kegiatan yang dipimpin General Manager PLN UIP Kalimantan Bagian Timur (Kalbagtim), Basuki Widodo, turut diinisiasi panitia perayaan keagamaan PLN Group Kaltimra yang diketuai Teddy Kristianto selaku Ketua Panitia Natal 2025 dan Paskah 2026. Pelaksanaan kegiatan mengusung tema Paskah 2026, yakni “Kristus Bangkit Membarui Kemanusiaan Kita”, yang diwujudkan melalui aksi berbagi dan kepedulian terhadap sesama.
Bantuan disalurkan kepada Panti Asuhan Kasih Marturia, Panti Asuhan Tabita Putri, dan Panti Asuhan Kasih Bapa. Ketiga panti tersebut menampung puluhan anak asuh dengan latar belakang ekonomi beragam serta menghadapi keterbatasan fasilitas dan kebutuhan operasional.
Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dasar anak asuh, meningkatkan kelayakan fasilitas, serta menjaga keberlangsungan operasional panti. Dukungan ini juga diharapkan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi tumbuh kembang anak, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun pembinaan karakter.
Basuki mengatakan kegiatan diakonia menjadi wujud kepedulian insan PLN dalam memaknai Paskah melalui aksi nyata berbagi kepada sesama.
“Kegiatan diakonia ini menjadi refleksi nilai kasih dalam Paskah. Kami ingin hadir tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, tetapi juga melalui kepedulian sosial yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Basuki.
Ia menambahkan, keberadaan panti asuhan berperan penting dalam membentuk masa depan generasi muda sehingga membutuhkan dukungan berkelanjutan.
“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan kebutuhan operasional panti serta memberikan semangat bagi anak-anak untuk terus belajar dan meraih cita-cita. PLN berkomitmen untuk terus berkontribusi tidak hanya dalam penyediaan listrik beserta infrastrukturnya, tetapi juga dalam pembangunan sosial di wilayah kerja,” jelasnya.
Suster Yohana Magdalena dari Panti Asuhan Tabita Putri Balikpapan menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan.
“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kepedulian PLN. Bantuan ini sangat berarti bagi kami dalam memenuhi kebutuhan anak-anak serta mendukung keberlangsungan operasional panti,” ujarnya.
Kegiatan ini sekaligus mempererat hubungan PLN dengan masyarakat serta memperkuat nilai kebersamaan di lingkungan perusahaan. Melalui program diakonia, Perokris PLN Group Kaltimra menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat secara berkelanjutan. (Bom)
BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menyambut hangat bantuan mobil donor darah dari PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI), yang dinilai sangat strategis dalam memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di wilayah Bontang.
Saat sambutan, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan bahwa kehadiran fasilitas tersebut tidak hanya membantu operasional donor darah saja, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung target pembangunan yang berkelanjutan.
“Bantuan mobil donor darah dari PT KNI ini sangat strategis dalam mendukung layanan kesehatan, sekaligus menegaskan bahwa sektor kesehatan menjadi bagian penting dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),” ucapnya, Senin (20/4/2026).
Kesempatan yang sama, Perwakilan PT KNI, Budi Santoso, menegaskan bahwa peringatan Hari Kesehatan Dunia menjadi momentum, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat serta kepedulian sosial.
Menurutnya, adanya aksi kegiatan donor darah tersebut merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup, sekaligus membangun budaya empati di tengah masyarakat yang sejalan dengan tema “The Heart of Giving” dan “KNI Care – Solidarity for Life”.
Sementara itu, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bontang, Aji Erlynawati, mengungkapkan bahwa di sepanjang 2025 lalu, telah tercatat ada sekitar 4.560 pendonor darah di Kota Bontang.
Sehingga dirinya berharap dengan kehadiran mobil unit donor darah, dapat memperluas jangkauan layanan serta membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat.
“Maka dengan adanya mobil donor darah ini, kami optimistis pelayanan donor darah bisa menjangkau lebih banyak wilayah dan masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Di kegiatan ini tidak hanya donor darah dan penyerahan mobil ambulans saja, akan tetapi di kegiatan tersebut dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada para pendonor yang telah mendonorkan darahnya.
Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam
SANGATTA – Harapan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kutai Timur (Kutim) untuk mendapatkan dana hibah tahun ini harus pupus. Tak sedikit yang mengaku “gigit jari” setelah proposal yang diajukan tak kunjung berbuah hasil.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim, Tejo Yuwono, menegaskan bahwa pihaknya bukan penentu dalam penyaluran hibah tersebut.
“Kesbangpol itu hanya menerima data penerima, bukan yang menentukan siapa yang dapat. Yang menentukan itu tim TAPD,” ujarnya, tegas kepada awak media, Senin (20/4/2026).
Ia menjelaskan, peran Kesbangpol sebatas menghimpun serta memverifikasi usulan dari ormas. Setelah itu, keputusan akhir sepenuhnya berada di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Karena itu, ia menyarankan agar pihak yang mempertanyakan hasil seleksi hibah dapat langsung mengonfirmasi ke TAPD sebagai pihak pengambil keputusan.
Di sisi lain, kondisi fiskal daerah yang tengah mengalami penurunan signifikan juga menjadi faktor utama seretnya penyaluran hibah. Dari sebelumnya sekitar Rp14 triliun, kini anggaran daerah hanya berada di kisaran Rp4 triliun.
“Dengan kondisi seperti ini, tentu tidak semua usulan bisa diakomodasi. Apalagi untuk 2027, yang mengajukan sudah banyak,” jelasnya.
Efisiensi anggaran juga berdampak pada kegiatan internal. Dengan alokasi operasional yang terbatas, sejumlah program terpaksa dipangkas.
Salah satunya adalah kegiatan anjangsana bagi anggota Paskibraka setelah menjalani pelatihan. Program yang sebelumnya rutin dilakukan itu kini harus dihapus demi menyesuaikan kemampuan anggaran.
“Memang kasihan anak-anak, tapi kita harus realistis. Yang tidak terlalu prioritas terpaksa kita hilangkan,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan utama tetap menjadi prioritas.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
SANGATTA – Kenaikan harga BBM non-subsidi belum langsung mengguncang harga bahan pokok dan penting (bapoktim) di Kutai Timur (Kutim). Namun, pemerintah daerah mulai bersiap menghadapi dampak lanjutan yang diperkirakan muncul dalam beberapa hari ke depan.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Timur (Kutim) menegaskan, hingga saat ini harga sembako masih relatif stabil. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh distribusi yang masih menggunakan stok lama sebelum kenaikan harga diberlakukan.
“Masih dua hari sejak kenaikan, jadi belum terlihat dampaknya. Biasanya dalam waktu sekitar satu minggu baru terasa, saat stok baru mulai beredar,” ujar Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadani saat ditemui, Senin (20/4/2026).
Meski demikian, dampak awal sudah mulai dirasakan di sektor transportasi, khususnya jasa travel yang menggunakan BBM non-subsidi seperti Dexlite. Kenaikan tarif mulai terjadi seiring meningkatnya biaya operasional.
Disperindag menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam penentuan harga maupun tata kelola BBM. Seluruh kebijakan berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Pertamina.
“Bahkan bupati dan gubernur tidak dilibatkan. Kami di daerah hanya bisa memantau dan mengawasi kondisi di lapangan,” tegasnya.
Kondisi ini membuat pemerintah daerah tidak bisa mengambil langkah langsung terkait pengaturan distribusi atau penyesuaian harga, meski keluhan masyarakat mulai bermunculan.
Di sisi lain, persoalan distribusi BBM di Kutim masih terkendala minimnya jumlah SPBU di sejumlah kecamatan. Beberapa wilayah bahkan harus bergantung pada satu SPBU untuk melayani beberapa kecamatan sekaligus.
Seperti di Muara Bengkal, satu SPBU harus melayani hingga wilayah Muara Ancalong, Busang, hingga Batu Ampar. Kondisi ini memicu antrean panjang dan keterbatasan pasokan di lapangan.
“Ini bukan masalah baru. Dari dulu memang terbatas, tapi tetap terlayani meski dengan kondisi apa adanya,” jelasnya.
Kelangkaan yang sempat terjadi di wilayah Muara Wahau sebelumnya juga dipicu gangguan distribusi, termasuk insiden kebakaran, bukan semata karena kenaikan harga BBM.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk mendorong pembangunan SPBU di kecamatan yang belum terjangkau.
Namun, pembangunan SPBU tidak dilakukan langsung oleh pemerintah, melainkan melalui skema investasi pihak ketiga.
Selain itu, Disperindag juga mendorong pembangunan SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) guna memenuhi kebutuhan BBM bagi sektor perikanan.
Disperindag mengingatkan, dampak signifikan terhadap harga bahan pokok biasanya terjadi jika BBM subsidi mengalami kenaikan.
Sebaliknya, kenaikan BBM non-subsidi saat ini dinilai hanya berdampak pada segmen tertentu.
“Kalau yang naik BBM subsidi, itu efeknya luas sampai ke harga sayur di pasar. Tapi ini non-subsidi, jadi lebih ke sektor tertentu seperti transportasi,” pungkasnya.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
BONTANG – Pengungkapan kasus narkotika oleh Polres Bontang selama triwulan pertama 2026, memetakan pola sebaran yang cukup mencolok. Wilayah Bontang Selatan tercatat sebagai daerah dengan jumlah tersangka terbanyak, sekaligus menjadi salah satu titik rawan peredaran.
Wakapolres Bontang, Kompol Ropiyani, mewakili Kapolres AKBP Widho Anriano, mengungkapkan bahwa dari total 24 tersangka yang diamankan, sebanyak 11 orang berasal dari Bontang Selatan.
Tak hanya itu, mayoritas tersangka ternyata bukan sekadar pengguna. Sebanyak 23 orang atau hampir seluruhnya berstatus sebagai pengedar.
“Ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika di Bontang masih didominasi oleh jaringan distribusi, bukan hanya konsumsi,” tegasnya
Selain jumlah tersangka, aparat juga mencatat adanya wilayah dengan permintaan tinggi. Berdasarkan keterangan pelaku, kawasan Tanjung Laut Indah menjadi salah satu wilayah dengan tingkat pemesanan narkoba yang paling tinggi.
Temuan ini memperkuat indikasi bahwa peredaran narkotika tidak hanya tersebar, tetapi juga memiliki titik-titik konsentrasi yang perlu mendapat perhatian khusus.
Di sisi lain, pengungkapan kasus juga menunjukkan variasi jenis barang bukti, mulai dari sabu, pil double L, hingga tembakau sintetis. Namun, sabu masih menjadi narkotika yang paling dominan beredar di wilayah ini.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
BONTANG – Kepolisian Resor (Polres) Bontang mengungkap 17 kasus penyalahgunaan narkotika sepanjang Januari hingga Maret 2026. Dari pengungkapan tersebut, aparat mengamankan 24 tersangka yang seluruhnya berjenis kelamin laki-laki.
Kapolres Bontang, AKBP Widho Anriano melalui Wakapolres Bontang Kompol Ropiyani menjelaskan, para tersangka berasal dari sejumlah wilayah. Rinciannya, 11 orang berdomisili di Bontang Selatan, 5 orang di Bontang Utara, 3 orang di Bontang Barat, serta 5 orang lainnya dari Marangkayu.
“Mayoritas tersangka berada pada usia produktif, antara 21 hingga 50 tahun. Sebagian besar tidak memiliki pekerjaan tetap,” ungkapnya.
Dari total tersangka, 23 orang dikategorikan sebagai pengedar, sementara satu orang lainnya merupakan pengguna dengan barang bukti ganja. Penetapan status tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan dan barang bukti yang diamankan.
Untuk barang bukti, polisi menyita total 67,95 gram sabu dari seluruh lokasi pengungkapan. Selain itu, ditemukan pula 345 butir pil double L, tembakau sintetis seberat 2,32 gram, serta dua batang tanaman yang diduga ganja.
Secara wilayah, pengungkapan terbanyak terjadi di Bontang Utara dengan 8 kasus, disusul Bontang Selatan 5 kasus, Marangkayu 3 kasus, dan Bontang Barat 1 kasus.
Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara hingga seumur hidup, serta denda hingga Rp10 miliar.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
BONTANG – Kasus dugaan investasi bodong kembali mencuat di Kota Bontang. Kali ini, puluhan warga menjadi korban setelah menanamkan dana pada skema investasi emas digital, yang ditawarkan melalui sebuah toko emas di kawasan Simpang Tiga, Kelurahan Berbas Tengah.
Pada Minggu (19/4/2026) malam, belasan warga mendatangi toko tersebut untuk menuntut kejelasan pengembalian dana. Aksi itu merupakan representasi dari sekitar 60 korban yang hingga kini mengaku belum menerima uang mereka kembali.
Salah satu korban, Muhammad Nasir Setiawan, menjelaskan bahwa investasi tersebut mulai ditawarkan pada pertengahan Oktober 2025. Pemilik toko disebut memperkenalkan skema investasi melalui aplikasi dengan janji keuntungan mencapai 2,5 persen per hari.
Dana yang ditanamkan para korban pun bervariasi, mulai dari Rp1 juta hingga ratusan juta rupiah. Seluruh transaksi dilakukan melalui transfer ke rekening pribadi pemilik usaha.
Namun, dalam waktu kurang dari satu bulan, para korban mulai curiga setelah muncul informasi bahwa aplikasi tersebut tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan diduga merupakan investasi ilegal. Sejak saat itu, upaya penagihan dilakukan, tetapi tidak membuahkan hasil.
Korban mengaku kesulitan menemui pemilik toko. Setiap kali didatangi, pegawai hanya menyampaikan bahwa yang bersangkutan sedang berada di luar kota. Kondisi tersebut mendorong para korban melaporkan kasus ini ke Polres Bontang pada 11 Januari 2026.
Kasus ini juga menyeret keluarga pejabat daerah. Istri Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, turut menjadi korban dengan nilai investasi mendekati Rp130 juta. Sahib berharap proses hukum dapat segera memberikan kepastian.
“Sampai saat ini belum ada kejelasan, padahal laporan sudah lama masuk,” katanya.
Sementara itu, pihak kepolisian menyatakan penanganan kasus masih berjalan. Anggota Reskrim Polres Bontang, Basri, mengungkapkan bahwa pemilik toko emas dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik pada Kamis (23/4/2026) untuk dimintai keterangan.
Ia mengatakan keluarga pemilik masih menunggu pendampingan hukum, sebelum yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan tersebut.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
BONTANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bontang mulai menunjukkan dua sisi sekaligus: manfaat nyata bagi siswa, namun di sisi lain menyisakan catatan serius dalam aspek teknis dan pengawasan.
Hingga awal April 2026, tercatat sebanyak 16 dapur layanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dan menyalurkan makanan ke siswa sekolah. Angka ini menjadi indikator percepatan implementasi program yang digagas pemerintah untuk menjawab persoalan gizi dan konsentrasi belajar anak.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dalam Rapat Paripurna DPRD terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025, menegaskan bahwa program ini telah memberi dampak langsung.
Anak-anak yang sebelumnya datang ke sekolah tanpa sarapan, kini memiliki asupan makanan yang cukup sehingga lebih fokus mengikuti proses belajar.
Tak hanya menyasar sektor pendidikan, MBG juga membuka ruang ekonomi baru. Sejumlah dapur melibatkan pemasok lokal, mulai dari pedagang sayur, telur, hingga bahan pokok lainnya. Perputaran ekonomi mikro pun ikut terdorong.
Namun, di balik capaian tersebut, kualitas pelaksanaan menjadi isu krusial yang tidak bisa diabaikan.
Evaluasi Ketat, 9 Dapur Disetop
Evaluasi lapangan yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui SPPG Regional Bontang menjadi titik balik penting. Dari hasil inspeksi, sembilan dapur MBG harus dihentikan sementara operasionalnya.
Temuan utama berkaitan dengan belum terpenuhinya standar teknis, khususnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Padahal, aspek ini menjadi syarat mutlak dalam operasional dapur skala layanan publik.
Kepala SPPG Regional Bontang, Surya Dwi Saputra, menegaskan bahwa standar teknis tidak bisa ditawar.
Seluruh penyedia layanan diwajibkan memenuhi spesifikasi, termasuk pengelolaan limbah dapur yang ramah lingkungan dan sesuai ketentuan.
“Semua penyedia layanan harus memenuhi standar teknis, termasuk dalam pengelolaan limbah. Namun saat inspeksi di lapangan, masih ditemukan dapur yang belum sesuai spesifikasi,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Sebanyak sembilan dapur tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara selama 14 hari. Dalam periode itu, pengelola diminta melakukan pembenahan, terutama pada sistem IPAL, termasuk penggunaan biofiller sesuai standar.
SPPG menegaskan, dapur yang belum memenuhi ketentuan tidak diperkenankan kembali beroperasi sebelum seluruh perbaikan rampung dan dinyatakan lolos verifikasi ulang.
Langkah ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap program MBG tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek teknis di lapangan.
Sebaran dan Risiko Lingkungan
Sembilan dapur yang disetop tersebar di tiga kecamatan, yakni Bontang Utara, Bontang Selatan, dan Bontang Barat. Distribusi ini menandakan bahwa persoalan tidak terpusat di satu wilayah, melainkan bersifat sistemik.
Masalah IPAL bukan sekadar isu teknis, tetapi berkaitan langsung dengan potensi pencemaran lingkungan. Limbah dapur yang tidak dikelola dengan baik berisiko mencemari tanah dan saluran air, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan masyarakat.
Di sisi lain, penghentian sementara dapur juga berpotensi mengganggu distribusi makanan kepada siswa. Artinya, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara penegakan standar dan keberlanjutan layanan.
Ujian Konsistensi Program
Kasus ini menjadi ujian bagi konsistensi pemerintah dalam menjalankan program strategis. Di satu sisi, MBG membawa manfaat nyata. Namun di sisi lain, kualitas pelaksanaan harus dijaga agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Penghentian sembilan dapur sekaligus mengirim pesan tegas: program ini tidak boleh berjalan dengan standar setengah-setengah.
Ke depan, penguatan pengawasan, pendampingan teknis, dan seleksi penyedia layanan menjadi kunci agar program MBG tidak hanya cepat berjalan, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan.
Penulis: Dwi S – Syakurah
Editor: Yusva Alam
SAMARINDA — Unit Jatanras Satreskrim Polresta Samarinda berhasil mengungkap kasus pengeroyokan yang terjadi di kawasan pelelangan ikan, Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Selili, Samarinda Ilir. Satu pelaku telah diamankan, sementara dua lainnya masih dalam pengejaran hingga ke luar pulau.
Peristiwa ini terjadi pada Rabu pagi, 31 Desember 2025, dan dipicu oleh perselisihan terkait dugaan hilangnya suku cadang (sparepart) mobil.
Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar melalui Kasat Reskrim AKP Agus Setyawan menjelaskan, korban awalnya dipanggil untuk mengklarifikasi persoalan tersebut. Namun situasi berubah menjadi aksi kekerasan.
“Korban dipukul secara berulang-ulang oleh beberapa orang di lokasi. Akibatnya mengalami luka memar di bagian mata kanan serta cedera di bagian kepala belakang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (19/4/2026).
Setelah menerima laporan, Unit Jatanras bergerak cepat melakukan penyelidikan. Hasilnya, seorang pelaku berinisial A (22) berhasil diamankan beserta sejumlah barang bukti.
“Kami menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara cepat dan profesional. Saat ini satu pelaku sudah diamankan, dan proses pengembangan terus dilakukan,” tegasnya.
Meski demikian, dua pelaku lainnya telah teridentifikasi dan kini masih dalam pengejaran. Berdasarkan informasi yang dihimpun, keduanya diduga melarikan diri ke wilayah Sulawesi Selatan.
Polisi memastikan akan terus memburu para pelaku hingga tertangkap. Para pelaku dijerat dengan pasal pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
“Kami berkomitmen menuntaskan kasus ini hingga seluruh pelaku diamankan. Kami mengimbau masyarakat agar menyelesaikan persoalan melalui jalur hukum, bukan dengan cara kekerasan,” pungkasnya. (Dim)
Penulis: Dimas
Editor: Agus S
RADARBONTANG.com dipayungi PT RADAR MEDIA MEGATAMA, Berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0065806.AH.01.01 tahun 2021, dengan aktivitas Perusahaan Pers, Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, Majalah, Buletin, dan Terbitan Lainnya. Email: redaksi@radarkukar.com
