BONTANG – Penghentian sementara operasional di sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Bontang menuai perhatian serius.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menilai langkah tersebut seharusnya dapat diantisipasi sejak awal, melalui pengawasan yang lebih ketat. Menurutnya, seluruh persyaratan teknis, terutama terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), harus dipastikan terpenuhi sebelum dapur program dijalankan.

“Sejak awal mestinya sudah diperketat. Kalau memang IPAL-nya belum sesuai standar, jangan diberikan izin beroperasi,” ucapnya, Rabu (8/4/2026).

Terlebih lagi, Agus Haris menyayangkan kondisi yang terjadi saat ini, dimana sejumlah SPPG telah lebih dulu beroperasi, merekrut karyawan, menjalin kemitraan, hingga memberikan layanan kepada masyarakat, namun akhirnya harus dihentikan sementara.

“Kasihan buat yang sudah jalan, menerima karyawan, punya mitra, tiba-tiba harus berhenti. Pastinya bakal terganggu. Maunya dipastikan terlebih dahulu sebelum semuanya jalan,” tegasnya.

Selain itu, Agus Haris juga menegaskan apabila ia tidak ingin menyalahkan pihak tertentu. Ia menyebut kejadian ini sebagai pelajaran penting, agar ke depannya proses peresmian dan operasional fasilitas serupa tidak dilakukan secara terburu-buru tanpa kesiapan matang.

Dirinya juga meminta koordinasi lebih lanjut, terkait membantu percepatan pemenuhan seluruh persyaratan bagi sembilan SPPG tersebut, agar segera mungkin dapat beroperasi kembali.

“Kami minta segera diurus apa saja syarat yang harus dipenuhi. Kalau bisa dipercepat, lakukan saja agar bisa kembali normal semuanya yang terkendala,” paparnya.

Kepada para karyawan SPPG yang terdampak, Agus Haris mengimbau untuk tetap bersabar dan mengikuti arahan dari pengelola maupun pihak terkait, selama masa penghentian berlangsung.

Perlu diketahui, saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang telah berkomitmen bakal mendirikan sebanyak 31 unit SPPG di Bontang, sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

“Sejauh ini sudah ada 19 yang dibangun, dan masih ada 12 lagi yang akan direalisasikan dari 31 unit,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Regional Bontang, resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara terhadap sembilan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bontang.

Dimana setelah hasil inspeksi dilakukan, telah ditemukan sejumlah dapur yang belum memenuhi standar teknis, khususnya terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Kepala SPPG Regional Bontang, Surya Dwi Saputra, menjelaskan bahwa seluruh penyedia layanan dalam program MBG, sangat diwajibkan untuk bisa memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan, termasuk dalam pengelolaan limbah dapur.

Terlebih lagi, semua penyedia layanan harus memenuhi standar teknis, termasuk dalam pengelolaan limbah. Akan tetapi saat dilakukannya inspeksi di lapangan, masih saja ditemukan dapur yang belum sesuai spesifikasi.

“Iya ada sebanyak 9 dapur di Bontang yang harus ditutup sementara terkait dengan IPAL,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (8/4/2026).

Untuk sanksi penutupan sementara, bakal diberlakukan selama 14 hari. Selama menjalani masa penutupan dapur tersebut, para pengelola dapur sangat diminta agar segera melakukan pembenahan, terutama dengan penggunaan biofiller sesuai standar yang ditentukan.

“Dapur MBG yang belum memenuhi ketentuan, tidak diperkenankan untuk kembali beroperasi sebelum seluruh perbaikan dilakukan dan dinyatakan lolos verifikasi. Pastinya kami sudah memberikan waktu,” tambahnya.

Langkah ini menjadi pemantauan yang kuat, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di Bontang, akan semakin diperketat guna menjamin kualitas layanan dan keamanan lingkungan.

“9 dapur itu tersebar di 3 kecamatan. Sebanyak 4 dapur di Kecamatan Bontang Utara, 3 dapur di Bontang Selatan dan 2 dapur di Bontang Barat,” paparnya.

Berikut sembilan dapur yang diberhentikan sementara, meliputi:

1. Bontang Utara, Kelurahan Gunung Elai 2, yang dikelola oleh Yayasan Ceria Mandiri Bontang.
2. Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah, yang dikelola Yayasan Langit Biru Borneo.
3. Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut, di kelola Yayasan Pembinaan Pendidikan Islam.
4. Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah 2, dikelola Yayasan Pendidikan Ibnu Abbas Kota Bontang.
5.  Bontang Barat, Kelurahan Gunung Telihan, dikelola Yayasan Pendidikan Ibnu Abbas Kota Bontang.
6. Bontang Utara, Kelurahan Bontang Baru 2, yang dikelola Yayasan Pembinaan Pendidikan Islam.
7. Bontang Utara, Kelurahan Bontang Baru 3, dikelola Yayasan Manunggal Kartika Jaya.
8. Bontang Barat, Kelurahan Gunung Telihan 2, dikelola Yayasan Tunas Bangsa Dua,
9. Serta di Bontang Utara, Kelurahan Loktuan, dikelola Yayasan Pengusaha Warteg Bahari.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh SMA Yayasan Pupuk Kaltim (YPK) Bontang. Sebanyak 39 siswa siswi berhasil lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026, dan diterima di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ternama di Indonesia.

Pengumuman resmi SNBP disampaikan 31 Maret 2026 lalu, sekitar pukul 16.00 Wita. Keberhasilan ini menjadi capaian penting bagi SMA YPK Bontang, dalam mengantarkan peserta didiknya melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Berdasarkan dari data sekolah, sebaran siswa yang diterima cukup merata di sejumlah kampus unggulan. Ada sebanyak 10 siswa siswi diterima di Universitas Gadjah Mada (UGM), 5 siswa siswi di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, 4 siswa siswi di Institut Teknologi Sepuluh (ITS) Nopember, 4 siswa di Universitas Brawijaya (UB), serta 4 siswa siswi di Universitas Airlangga (UNAIR).

Selain itu, ada dua siswa yang diterima di Universitas Negeri Malang dan Universitas Jember (UNEJ). Sementara itu, satu siswa diterima di Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, serta Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.

Kepala SMA YPK Bontang, Budiriyanto, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut, dan dirinya turut mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pendidikan anak didiknya.

“Kami sangat bersyukur atas prestasi yang diraih siswa SMA YPK. Terima kasih kepada para siswa yang sudah belajar dengan penuh kesungguhan, serta kepada guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua, YPK, dan Pupuk Kaltim yang terus mendukung peningkatan mutu pendidikan,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Salah seorang siswa yang lolos SNBP, Keira, juga mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian yang telah berhasil dirinya raih. Selain keterima di tempat kuliah impiannya, ia juga berhasil membuat orang tua beserta keluarganya menjadi bangga.

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada SMA YPK Bontang, khususnya bapak dan ibu guru yang telah membimbing dan mendukung kami hingga bisa lolos SNBP tahun ini,” tuturnya.

Pihak sekolah berharap, pada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, semakin banyak siswa SMA YPK Bontang yang kembali meraih kelulusan di perguruan tinggi negeri.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kebijakan penyesuaian tarif air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Taman menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah Kota Bontang menegaskan, bahwa peningkatan tarif harus diimbangi dengan kualitas layanan yang baik.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyatakan, kenaikan tarif pada prinsipnya mengikuti regulasi yang berlaku. Namun, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi hal utama yang harus diperhatikan.

“Kalau tarif naik, kualitas juga harus bagus. Itu yang paling penting,” ujarnya.

Ia mengakui, keluhan masyarakat sebagian besar muncul akibat kualitas air yang belum merata di beberapa wilayah. Karena itu, PDAM diminta melakukan pembenahan, baik dari sisi distribusi maupun kebersihan instalasi.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menggunakan air secara bijak mengingat ketersediaan air bersih yang terbatas. “Kita juga harus sama-sama menjaga. Gunakan air seperlunya,” katanya.

Pemerintah berharap, dengan perbaikan layanan, kebijakan tarif dapat diterima masyarakat tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Sejumlah proyek pembangunan di Kota Bontang terpaksa ditunda sebagai dampak penyesuaian anggaran daerah. Pemerintah memprioritaskan program yang lebih mendesak di tengah keterbatasan keuangan.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengungkapkan, salah satu proyek yang ditunda adalah pengembangan kawasan Waduk Kanaan yang sebelumnya dirancang sebagai destinasi wisata baru dengan skema multi years.

“Konsepnya memang untuk pertumbuhan ekonomi, tapi karena anggarannya berat, kita tunda dulu,” katanya.

Selain Waduk Kanaan, beberapa program lain yang ikut ditangguhkan antara lain pembangunan fasilitas mini soccer serta rencana pembelian mess di Jakarta.

Untuk mess tersebut, pemerintah memilih tetap menyewa dengan biaya yang lebih efisien, dibandingkan harus membeli aset baru di tengah kondisi anggaran yang terbatas.

“Kita cari yang lebih murah saja. Yang penting pelayanan untuk masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.

Ia menegaskan, keputusan penundaan ini bukan berarti pembangunan dihentikan sepenuhnya. Pemkot tetap membuka peluang agar proyek-proyek tersebut dapat dilanjutkan, melalui dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat.

Langkah ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah, agar tidak menimbulkan beban di kemudian hari.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang memastikan program pendidikan gratis tetap berjalan, meski kondisi keuangan daerah tengah mengalami tekanan.

Wali Kota Bontang menyampaikan, sejumlah program yang langsung menyentuh masyarakat tidak akan terdampak penyesuaian anggaran. Di antaranya penyediaan seragam sekolah, sepatu, tas, buku, hingga pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

“Pendidikan itu prioritas. Apa yang langsung dirasakan masyarakat seperti baju, sepatu, tas, buku, termasuk UKT tetap kita jalankan,” ujarnya.

Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari transformasi sosial yang menjadi fokus pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan daya saing masyarakat ke depan.

Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah memilih menunda sejumlah program lain yang dinilai belum mendesak, agar alokasi anggaran tetap terjaga untuk sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, program seragam gratis juga memberikan dampak ekonomi dengan melibatkan ratusan penjahit lokal dalam proses produksinya.

“Kurang lebih ada 500 penjahit yang terlibat. Jadi bukan hanya membantu masyarakat, tapi juga menggerakkan ekonomi lokal,” jelasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam