SANGATTA – Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dipastikan tidak lagi sekadar mengejar fisik. Pemerintah menegaskan, setiap proyek harus memberi dampak nyata terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Januar Bayu Irawan, menekankan bahwa di tengah kondisi APBD yang mengalami penurunan, pemerintah tidak punya ruang untuk membangun secara serampangan.

“Bukan asal bangun. Infrastruktur harus tepat sasaran, terutama yang menunjang mobilisasi barang,” tegasnya.

Ia menyebutkan, pihaknya menargetkan alokasi anggaran infrastruktur berada di kisaran 30 hingga 40 persen. Namun, angka tersebut tetap menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.

Di sisi lain, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama dengan alokasi minimal 20 persen, sesuai ketentuan yang bersifat wajib. Sementara sektor lain, termasuk penguatan sumber daya manusia (SDM), disusun berdasarkan skala prioritas.

“Kalau pendidikan sudah jelas mandatory 20 persen. Nah, yang lain kita sesuaikan berdasarkan evaluasi dan kebutuhan daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Januar menjelaskan bahwa arah pembangunan infrastruktur kini difokuskan pada kawasan yang mampu mendorong aktivitas ekonomi, khususnya distribusi barang.

“Dengan kondisi anggaran seperti sekarang, kita harus pilih yang benar-benar berdampak. Infrastruktur yang bisa menggerakkan ekonomi itu yang diprioritaskan,” tambahnya.

Tak hanya mengandalkan APBD, pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program tersebut akan diselaraskan dengan hasil Musrenbang agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Program perusahaan harus sinkron dengan perencanaan daerah. Jadi apa yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Saat ini, skema kerja sama tersebut masih dalam tahap perumusan dan akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan resmi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan.

Selain infrastruktur, penguatan SDM juga menjadi perhatian serius. Pemerintah menilai kualitas SDM menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Kalau SDM kita kuat, kreatif, otomatis pergerakan ekonomi juga ikut tumbuh,” katanya.

Untuk itu, program peningkatan kapasitas SDM akan diarahkan pada pemberian beasiswa serta pelatihan industri hilir, terutama bagi sektor pertanian.

“Ke depan, kita dorong masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, tapi juga produk olahan yang punya nilai tambah,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Laju pertumbuhan ekonomi di Kutai Timur (Kutim) tengah menjadi sorotan. Meski sejumlah indikator sosial menunjukkan tren positif, kondisi di lapangan justru memperlihatkan perputaran ekonomi yang belum optimal.

Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menegaskan bahwa kondisi ini bukan disebabkan oleh meningkatnya angka kemiskinan. Ia menyebut, persoalan utama terletak pada melemahnya daya beli masyarakat serta lambatnya perputaran uang di daerah.

“Ini bukan berarti masyarakat kita makin miskin. Tapi daya beli dan kemampuan menjual yang perputarannya sedang melemah,” ujarnya usai mengikuti Musrenbang, Selasa (7/4/2026).

Menurut Jimmi, salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah ketergantungan daerah terhadap aliran dana dari pemerintah pusat, seperti APBD, Dana Bagi Hasil (DBH), hingga pembayaran kurang salur.

Ia menjelaskan, ketika aliran dana tersebut meningkat, dampaknya langsung terasa pada aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kalau dana dari pusat bertambah, otomatis uang di daerah juga meningkat. Daya beli naik, aktivitas usaha ikut bergerak,” jelasnya.

Namun sebaliknya, ketika aliran dana tersebut tersendat, ekonomi daerah ikut melambat. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi sulit terdorong secara signifikan.

Di sisi lain, Jimmi menilai masih banyak pandangan yang terlalu menyederhanakan persoalan dengan hanya melihat APBD sebagai satu-satunya faktor penentu.

“Kalau menilai hanya dari APBD, itu seperti tebak-tebakan. Harus dianalisis lebih dalam faktor mana yang paling dominan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti besarnya pengaruh faktor global terhadap ekonomi Kutim. Sebagai daerah yang bertumpu pada sektor sumber daya alam, pergerakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar internasional.

“Kita sangat bergantung pada kondisi global. Produk kita banyak dimanfaatkan negara lain, jadi kalau di luar terganggu, kita juga ikut terdampak,” tambahnya.

Lebih lanjut, Jimmi memaparkan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen saja, dibutuhkan perputaran dana dalam jumlah besar.

Ia mencontohkan, setidaknya diperlukan sekitar 4.000 orang dengan pendapatan Rp320 juta per tahun untuk mendorong kenaikan tersebut.

“Nilainya bisa mencapai Rp1,2 triliun untuk naik satu persen. Kalau dana sebesar itu tidak berputar di daerah, tentu pertumbuhan akan tertahan,” ungkapnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas perputaran ekonomi di daerah, tidak hanya bergantung pada suntikan dana pemerintah, tetapi juga memperkuat sektor riil.

“Intinya, bagaimana uang itu berputar di daerah. Kalau perputaran lancar, ekonomi pasti ikut bergerak,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

NUSANTARA — Harga komoditas pangan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya di Kecamatan Sepaku, masih mengalami fluktuasi pasca Lebaran 2026. Sejumlah bahan pokok bahkan masih tergolong mahal meski sebagian sudah mulai turun.

Harga cabai yang sempat menembus Rp200 ribu per kilogram saat Lebaran kini turun menjadi sekitar Rp110 ribu per kilogram pada pekan kedua April. Meski turun cukup signifikan, harga tersebut masih dianggap tinggi oleh sebagian masyarakat.

Namun, penurunan harga cabai tidak diikuti oleh komoditas lain. Tomat dan bawang merah justru mengalami kenaikan. Harga tomat yang sebelumnya Rp15 ribu per kilogram kini melonjak menjadi Rp32 ribu hingga Rp35 ribu. Sementara bawang merah naik dari Rp20 ribu menjadi Rp32 ribu per kilogram.

Salah seorang pedagang di Pasar Segar Sepaku, Eko, menyebut kenaikan harga tomat dan bawang merah terjadi secara bertahap.

“Tomat yang mahal, sama bawang merah sekarang. Kalau cabai Lebaran Rp200 ribu, tapi sehari saja habis itu turun terus,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Hal serupa disampaikan Acil Imah, pedagang lainnya di pasar tersebut. Ia menilai harga cabai masih tinggi, sementara beberapa sayuran lain justru mengalami kenaikan.

“Cabai masih mahal. Sayuran sebagian malah sudah naik harganya,” katanya.

Selain itu, komoditas jahe juga mengalami lonjakan harga cukup tajam. Dari sebelumnya sekitar Rp35 ribu hingga Rp36 ribu per kilogram, kini mencapai Rp65 ribu per kilogram.

Kenaikan harga jahe turut dirasakan pedagang angkringan di Sepaku. Mereka mengaku terbebani dengan lonjakan harga bahan baku, meski untuk saat ini belum menaikkan harga jual minuman seperti Susu Telur Madu Jahe (STMJ).

Pedagang berharap harga komoditas dapat segera stabil agar aktivitas usaha tetap berjalan normal tanpa harus membebani konsumen. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mengoptimalkan pelaksanaan program bantuan pendidikan Gratispol dengan memperkuat sosialisasi di lingkungan kampus.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama perwakilan perguruan tinggi untuk mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.

Menurutnya, meski telah dibentuk tim Satgas dan media center di masing-masing kampus, peran keduanya dinilai belum berjalan maksimal dalam menyampaikan informasi kepada mahasiswa.

“Karena itu, kami mendorong kampus agar lebih aktif menjadi pusat informasi bagi mahasiswa terkait program Gratispol,” ujarnya, Selasa (6/4/2026).

Sebagai langkah konkret, Pemprov Kaltim meminta kampus mengaktifkan nomor hotline sebagai saluran informasi resmi. Selain itu, konsep tutor sebaya juga akan dikembangkan, dengan melibatkan mahasiswa sebagai agen penyebar informasi di lingkungan kampus.

“Harapannya program ini benar-benar membumi, sehingga seluruh mahasiswa memahami hak dan mekanisme yang ada,” jelas Dasmiah.

Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan penyisiran ulang data penerima bantuan guna memastikan tidak ada mahasiswa yang memenuhi syarat namun belum terakomodasi.

“Kami ingin tidak ada yang tertinggal. Semua yang memenuhi kriteria harus terakomodasi,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemprov tetap menerapkan batasan masa studi sebagai bagian dari pengendalian program. Mahasiswa yang melewati batas semester tertentu tidak lagi mendapatkan bantuan.

Menurut Dasmiah, aturan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan program agar tetap tepat sasaran dan akuntabel.

“Ini penting karena program ini menggunakan anggaran negara, sehingga harus ada aturan yang jelas,” tutupnya. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SAMARINDA — Program bantuan pendidikan Gratispol yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menunjukkan progres signifikan. Hingga saat ini, sekitar 49 ribu mahasiswa telah menerima manfaat program tersebut.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, menyebut total anggaran yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp227,6 miliar.

“Selama data dari kampus sudah lengkap dan clear, pencairan pasti kami lakukan. Tidak ada istilah terlambat,” ujarnya.

Ia menegaskan, mahasiswa baru yang masuk melalui berbagai jalur seleksi, termasuk jalur prestasi, juga akan langsung diproses pembiayaannya begitu diajukan oleh pihak kampus.

Pemprov Kaltim bahkan menargetkan pada tahun ajaran 2026–2027 tidak ada lagi mahasiswa yang membayar biaya pendidikan.

“Semua harus gratis. Tidak ada lagi mahasiswa baru yang membayar,” tegasnya.

Meski demikian, pelaksanaan program ini tetap memiliki sejumlah persyaratan. Salah satunya terkait status domisili dan kepemilikan KTP Kalimantan Timur. Program diprioritaskan bagi warga Kaltim, sementara mahasiswa dari luar daerah tetap dapat mengakses dengan syarat telah berdomisili minimal tiga tahun.

Terkait target, Pemprov sebelumnya mengalokasikan anggaran untuk sekitar 126 ribu mahasiswa dengan nilai mencapai Rp1,3 triliun. Namun, realisasi penerima akan disesuaikan dengan jumlah mahasiswa yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Pemprov berharap program ini tidak hanya meringankan beban biaya pendidikan, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur.

“Harapannya, seluruh mahasiswa yang memenuhi syarat bisa terakomodasi dan turut berkontribusi dalam pembangunan Kalimantan Timur,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SAMARINDA — Program pendidikan gratis atau Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan minat pelajar untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Hal itu disampaikan Dr. Abdul Rozak Fahrudin, M.Pd, Wakil Rektor III IKIP PGRI Kalimantan Timur. Ia menyebut program tersebut sangat membantu mahasiswa, khususnya yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.

“Program Gratispol ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa kami. Sebagian besar mahasiswa berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, sehingga bantuan UKT sangat meringankan,” ujarnya.

Menurutnya, dampak program tidak hanya dirasakan dari sisi pembiayaan, tetapi juga terlihat nyata pada peningkatan jumlah mahasiswa baru di berbagai program studi.

Ia menjelaskan, sebelum adanya program Gratispol, jumlah mahasiswa di program studi pendidikan olahraga hanya sekitar 150 orang. Kini, jumlah tersebut meningkat menjadi hampir 200 mahasiswa.

“Minat pelajar untuk melanjutkan ke jenjang kuliah jelas bertambah. Ini terlihat dari peningkatan jumlah mahasiswa di beberapa jurusan,” katanya.

Lonjakan juga terjadi di program studi lain. Jurusan pendidikan otomotif mengalami peningkatan hingga sekitar 30 persen dengan kapasitas kelas yang kini terisi penuh. Sementara itu, program studi pendidikan ekonomi mencatat kenaikan sekitar 20 hingga 30 persen.

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah mahasiswa di kampus tersebut dinilai cukup signifikan di berbagai bidang.

Selain itu, pihak kampus juga membuka pendaftaran mahasiswa baru lebih awal, termasuk melalui jalur prestasi. Sistem penerimaan yang lebih fleksibel membuat calon mahasiswa dapat langsung mendaftar tanpa harus menunggu hasil kelulusan.

“Alhamdulillah, untuk pendidikan olahraga saja sudah terpenuhi satu kelas, meskipun hasil kelulusan siswa belum diumumkan. Ini menunjukkan motivasi mereka untuk kuliah semakin tinggi,” tambahnya.

Dengan tren positif ini, pihak kampus optimistis program Gratispol akan terus mendorong peningkatan akses pendidikan tinggi di Kaltim serta membuka peluang lebih luas bagi generasi muda untuk meraih pendidikan yang lebih baik. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SAMARINDA — Kebakaran menghanguskan sebuah bangunan di kawasan Perumahan Rapak Binuang III, Blok BH, RT 28, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Rabu (8/4/2026) pagi. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun proses pemadaman sempat terkendala akses yang sulit.

Api pertama kali diketahui warga usai salat subuh. Salah seorang saksi, Sakti, mengaku melihat kobaran api sudah cukup besar saat melintas di depan bangunan tersebut.

“Awalnya saya melihat ada api dari dalam rumah itu pas pulang dari masjid habis sholat subuh. Apinya memang sudah besar. Saya langsung bangunkan tetangga dan telepon damkar,” ujarnya.

Sebelum petugas tiba, warga sempat berupaya memadamkan api secara manual menggunakan ember. Namun, upaya tersebut tidak mampu mengendalikan kobaran yang terus membesar.

Kendala utama justru dialami petugas pemadam kebakaran saat menuju lokasi. Banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan serta keberadaan portal di tiap blok membuat armada kesulitan masuk.

Narahubung Disdamkar Samarinda, Herry, menjelaskan laporan diterima sekitar pukul 05.30 WITA. Namun, medan menuju lokasi cukup menyulitkan.

“Kondisi di lapangan memang agak susah karena Blok BH ini di ujung perumahan. Banyak portal dan jalan sempit, sehingga unit harus menggelar selang hingga tiga roll dari depan gang,” jelasnya.

Meski menghadapi kendala, petugas bersama relawan berhasil mengendalikan api dalam waktu kurang dari satu jam 30 menit.

Berdasarkan pemeriksaan awal, bangunan yang terbakar merupakan rumah kosong yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik.

“Rumah ini sudah lama kosong dan hanya digunakan sebagai gudang. Dugaan sementara dari arus pendek listrik,” tambah Herry.

Saat ini, petugas masih melakukan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada sisa titik api yang berpotensi memicu kebakaran lanjutan. Sementara itu, kerugian material masih dalam tahap pendataan. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S