BALIKPAPAN – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan memperketat pengawasan terhadap operasional Tempat Hiburan Malam (THM) dan arena biliar selama Ramadan hingga Idulfitri. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Wali Kota Balikpapan terkait pembatasan jam operasional usaha hiburan.

Kepala Satpol PP Kota Balikpapan, Boedi Liliono, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan rutin di sejumlah titik yang menjadi lokasi usaha hiburan, termasuk arena bola sodok yang masih beroperasi di luar ketentuan.

“Dalam beberapa hari terakhir, kami masih mendapati arena biliar yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan jam operasional sebagaimana diatur dalam surat edaran. Terhadap pelanggaran itu, kami memberikan sanksi administratif sebagai bentuk pembinaan,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).

Ia menjelaskan, pendekatan yang diterapkan tetap persuasif dan humanis. Namun kepatuhan terhadap regulasi tetap menjadi prioritas. Apabila ditemukan pelanggaran berulang, tindakan lebih tegas akan diberlakukan sesuai peraturan daerah.

“Kami tidak serta-merta melakukan tindakan tegas tanpa proses. Pendekatan persuasif tetap dikedepankan. Tetapi apabila terjadi pelanggaran berulang, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan peraturan daerah yang berlaku,” jelasnya.

Dalam operasi tersebut, petugas juga menyita 49 botol minuman beralkohol dari salah satu lokasi yang terjaring razia. Penyitaan itu merupakan bagian dari penegakan peraturan daerah terkait pengendalian peredaran minuman beralkohol, khususnya selama bulan suci.

Boedi menegaskan, langkah penertiban bukan untuk menghambat usaha, melainkan menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan nilai sosial keagamaan masyarakat.

“Ramadan adalah momentum untuk memperkuat toleransi dan saling menghormati. Kami berharap seluruh pemilik usaha dapat memahami dan mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan,” tambahnya.

Satpol PP memastikan pengawasan akan terus digelar secara berkala hingga Hari Raya Idulfitri guna menjaga ketertiban dan menciptakan suasana Ramadan yang aman serta kondusif di Kota Balikpapan. (MK)

Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Memasuki Ramadan 1447 Hijriah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan memperkuat langkah pencegahan kebakaran di kawasan permukiman. Peningkatan aktivitas warga saat sahur dan berbuka dinilai berpotensi memicu risiko kebakaran jika tidak diimbangi kewaspadaan.

BPBD melakukan sosialisasi dengan berkeliling menggunakan kendaraan operasional ke sejumlah titik padat penduduk. Melalui pengeras suara, petugas menyampaikan imbauan sekaligus berdialog langsung dengan warga mengenai langkah-langkah antisipasi.

Kepala BPBD Kota Balikpapan, Usman Ali, menyebut penggunaan peralatan listrik dan aktivitas memasak cenderung meningkat selama Ramadan, terutama pada dini hari dan menjelang magrib.

“Selama Ramadan, pemakaian listrik dan kompor meningkat cukup signifikan. Kami mengingatkan warga agar memastikan instalasi listrik aman dan tidak meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).

Ia menjelaskan, sebagian besar kasus kebakaran di kawasan padat penduduk dipicu kelalaian, seperti korsleting listrik maupun kebocoran tabung gas. Karena itu, warga diminta rutin memeriksa kondisi kabel, stop kontak, serta menghindari penggunaan terminal listrik bertumpuk pada satu sumber daya.

Selain memastikan kompor dan tabung gas dalam kondisi layak, masyarakat juga dianjurkan menyiapkan alat pemadam api ringan (APAR) atau minimal ember berisi air sebagai langkah awal penanganan jika muncul percikan api.

Menurut Usman, pencegahan adalah kunci utama menekan angka kebakaran selama bulan suci. Ia berharap kesadaran bersama dapat menciptakan suasana ibadah yang aman dan kondusif bagi seluruh warga.

BPBD Balikpapan memastikan patroli dan sosialisasi akan terus dilakukan secara berkala sepanjang Ramadan 2026 guna meminimalkan potensi musibah dan menjaga keselamatan masyarakat. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Sekitar 20 warga pemilik lahan di kawasan Batu Besaung, Jalan Ring Road Outher 4, RT 41 dan RT 21, menggelar pertemuan konsolidasi untuk menyikapi polemik klaim penguasaan lahan yang muncul belakangan ini. Pertemuan tersebut turut dihadiri kuasa hukum warga, Irwan Saputra Pajerih SH.

Irwan menjelaskan, keresahan warga bermula dari pemasangan spanduk di lokasi yang berisi klaim sepihak atas tanah. Dalam spanduk itu tertulis larangan memasuki lokasi tanpa izin dengan mencantumkan nama Mappa Bengnga serta mencatut nama dan gelar yang diduga merujuk pada institusi kepolisian.

“Secara hukum, tidak ada kewenangan bagi seseorang memasang klaim sepihak seperti itu, apalagi jika mengatasnamakan institusi. Jika benar mencatut nama aparat, itu persoalan serius,” tegas Irwan.

Menurutnya, klaim yang disebut-sebut mencakup lahan seluas kurang lebih 3.000 x 1.000 meter tersebut justru berada di area yang telah dimiliki sejumlah warga secara sah. Di dalamnya terdapat pemilik yang mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan dokumen pendukung lainnya.

Irwan menambahkan, warga sempat bertemu langsung dengan pihak yang mengklaim lahan. Dalam pertemuan itu, warga disebut dilarang melakukan aktivitas di atas tanah yang mereka kuasai.

“Padahal banyak warga memiliki dokumen legal lengkap. Jika ada klaim, seharusnya dibuktikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan pemasangan spanduk yang membuat masyarakat resah,” ujarnya.

Keberadaan spanduk tersebut membuat warga memilih menahan diri untuk sementara waktu guna menghindari potensi konflik di lapangan. Mereka khawatir gesekan sosial bisa terjadi jika persoalan tidak segera diluruskan.

Irwan memastikan pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum guna memperoleh kepastian dan perlindungan hak kepemilikan warga. Konsolidasi yang dilakukan menjadi tahap awal sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada nomor telepon yang tercantum di spanduk telah dilakukan sejak Minggu (22/2) pukul 07.00 hingga 13.00 Wita, namun belum mendapat tanggapan.

Warga berharap penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh secara terbuka dan berdasarkan bukti hukum yang sah agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Isu tanggul tambang kembali mencuat. Temuan pengawasan di sektor lingkungan yang disebut-sebut berkontribusi terhadap banjir membuat persoalan ini kembali disorot publik.

Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menegaskan kejadian tersebut harus menjadi catatan serius bagi semua pihak. Terlebih, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.

“Memang ini terdampak langsung pada masyarakat kita. Tapi untuk penanganan dan pengawasannya itu kewenangannya ada di atas kita, baik provinsi maupun pusat,” ujarnya saat ditemui usai melaksanakan buka puasa bersama keluarga besarnya, Sabtu (21/2/2026).

Meski kewenangan teknis berada di tingkat provinsi dan pemerintah pusat, DPRD tetap menaruh perhatian karena menyangkut keselamatan warga dan lingkungan. Ia meminta perusahaan memperketat sistem antisipasi, khususnya pada aspek pengamanan tanggul.

Sorotan publik mengarah pada PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebagai salah satu perusahaan tambang besar di Kutim. DPRD menilai perusahaan memiliki kapasitas profesional untuk menangani persoalan tersebut, namun penguatan mitigasi tetap diperlukan.

“Kita percaya perusahaan sebesar KPC tentu punya standar operasional yang baik. Saya kira ini bukan sesuatu yang disengaja. Tapi tetap harus ada langkah antisipasi yang lebih kuat agar tidak terulang,” tegasnya.

Ditemui di tempat yang berbeda, Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mengaku belum menerima laporan resmi terkait dugaan temuan pengawasan lingkungan yang dikaitkan dengan banjir.

“Terkait itu memang belum ada laporan ke saya, tentu saya belum bisa memberikan analisa. Hal-hal urgen seperti itu tidak bisa disimpulkan hanya dari analisa pribadi,” katanya.

Mahyunadi menambahkan, pemerintah daerah akan menunggu laporan formal sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi.

“Kalau nanti sudah ada laporan resmi, tentu akan kita koordinasikan sesuai ketentuan. Prinsipnya, semua harus berdasarkan data dan hasil pengawasan yang jelas,” tandasnya.

Di tengah sorotan publik, penguatan pengawasan dan transparansi dinilai menjadi kunci agar aktivitas pertambangan tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Sebuah masjid keluarga tengah dibangun di kawasan tepi pelabuhan. Hingga kini, rumah ibadah tersebut masih dalam tahap pengerjaan dan belum memiliki nama resmi.

Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menyebut masjid ini merupakan inisiatif keluarga yang ingin menghadirkan fasilitas ibadah di lokasi strategis, meski jauh dari permukiman padat.

“Ini memang masjid keluarga, tapi terbuka untuk masyarakat. Siapa pun boleh datang dan beribadah di sini,” ujarnya saat diwawancara, Sabtu (21/2/2026).

Pembangunan telah berjalan. Sejumlah fasilitas utama masih diselesaikan, mulai dari lantai yang akan dicor, tempat wudu, toilet, hingga rumah imam. Karena itu, salat lima waktu belum difungsikan secara penuh dan rutin.

“Kalau fasilitasnya sudah siap dan representatif, tentu akan dimaksimalkan. Kita tidak ingin terburu-buru sementara sarana pendukung belum lengkap,” jelasnya.

Masjid tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 300 jemaah. Meski berada di tepi pelabuhan dan relatif jauh dari permukiman, lokasi itu dipilih dengan pertimbangan jangka panjang.

Ke depan, kawasan pelabuhan diproyeksikan semakin aktif. Kehadiran masjid diharapkan menjadi tempat singgah bagi masyarakat yang hendak bepergian, para pemancing, hingga anak-anak muda yang biasa berkumpul di sekitar lokasi.

“Jangan sampai orang kesulitan mencari tempat ibadah. Minimal ada tempat untuk salat Magrib atau Isya sebelum berangkat,” katanya.

Di sekitar lokasi tercatat sekitar 60 kepala keluarga. Namun akses jalan menuju masjid masih belum sepenuhnya baik, terutama saat hujan yang membuat area menjadi becek.

Nama masjid sendiri masih dalam tahap perumusan bersama keluarga. Jika seluruh pengerjaan rampung, tidak menutup kemungkinan masjid ini sudah bisa digunakan untuk pelaksanaan salat berjemaah secara rutin, bahkan salat Ied.

“Kita ingin masjid ini hidup dan bermanfaat untuk masyarakat luas,” pungkas Jimmi.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Memasuki Ramadan, Polres Kutai Timur (Kutim) meningkatkan patroli subuh di sejumlah titik rawan, khususnya kawasan Tikungan Sahara yang kerap dijadikan arena adu kecepatan.

Jam-jam menjelang hingga selepas sahur dinilai sebagai waktu paling rawan. Suasana jalan yang relatif lengang kerap dimanfaatkan sejumlah remaja untuk memacu kendaraan tanpa memikirkan risiko.

Kasat Lantas Rezky Nur Harismeihendra menegaskan, pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku balap liar selama Ramadan.

“Kami menyasar lokasi-lokasi yang terindikasi rawan digunakan untuk aksi balap liar, salah satunya di kawasan Tikungan Sahara. Terutama pada jam-jam subuh guna mencegah aksi yang meresahkan masyarakat,” tegasnya saat dikonfirmasi, Minggu (22/2/2026).

Menurut Rezky, balap liar bukan sekadar pelanggaran lalu lintas. Lebih dari itu, aksi tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal yang bisa merenggut nyawa, baik pelaku maupun pengguna jalan lainnya.

Kapolres Kutim Fauzan Arianto menambahkan, patroli subuh merupakan bagian dari komitmen menjaga keamanan masyarakat selama bulan suci.

“Kami ingin memastikan masyarakat bisa menjalankan sahur, salat Subuh, dan aktivitas pagi hari dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Selain patroli, kepolisian juga mengingatkan peran penting orang tua untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam kegiatan berisiko.

“Kami minta Mmasyarakat tak ragu melapor melalui layanan 110 jika menemukan potensi gangguan kamtibmas,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Rumah sakit (RS) di wilayah pelosok Kutai Timur (Kutim) masih berjibaku dengan persoalan klasik, minim dokter spesialis. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada kualitas layanan kesehatan masyarakat, khususnya di rumah sakit tipe D yang berada jauh dari pusat kota.

Ketua IDI Kutim, dr Faturrahman, menegaskan pemerintah perlu menghadirkan terobosan nyata agar distribusi dokter spesialis tidak terus timpang.

“RS di daerah terpencil sangat membutuhkan dokter spesialis. Tapi sampai sekarang masih banyak kendala, baik dari sisi regulasi maupun kesejahteraan,” ujar dr Faturrahman kepada Media Kaltim, Minggu (22/2/2026).

Menurut dr Faturrahman, sebelumnya ada opsi memanfaatkan dokter senior Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) semester akhir untuk membantu pelayanan di daerah. Secara kompetensi, mereka dinilai sudah mampu bertindak mandiri.

Namun, kebijakan BPJS Kesehatan yang hanya mengakui dokter berstatus spesialis penuh membuat langkah tersebut tak bisa lagi ditempuh.

“Secara kemampuan mereka sudah layak. Tinggal menunggu wisuda. Tapi karena belum resmi menyandang gelar spesialis, layanan mereka tidak bisa diklaim ke BPJS. Ini jadi hambatan besar,” jelasnya.

Dampaknya, beberapa rumah sakit tipe D seperti di Muara Bengkal kesulitan mempertahankan tenaga spesialis.

Tak hanya regulasi, persoalan kesejahteraan juga menjadi tantangan. Ia menyebut terdapat kesenjangan cukup lebar antara dokter kontrak program pusat dan dokter ASN daerah.

“Dokter kontrak dari pusat bisa menerima hingga Rp65 juta per bulan. Sementara ASN daerah rata-rata sekitar Rp20 juta. Selisihnya sangat jauh,” katanya.

Dengan fasilitas terbatas dan beban kerja tinggi di wilayah terpencil, kondisi itu dinilai memengaruhi minat dokter untuk bertugas.

Sebagai pembanding, ia mencontohkan Kabupaten Berau yang memberikan tunjangan khusus bagi dokter spesialis di rumah sakit tipe D. Kebijakan tersebut dinilai mampu menekan kecemburuan dan menjaga stabilitas pelayanan.

“Kalau ada afirmasi atau insentif khusus, dokter merasa diperhatikan. Pemerintah perlu memikirkan langkah konkret seperti itu,” tegasnya.

Selain itu, sistem pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) yang kini terpusat juga membuat organisasi profesi di daerah kesulitan melakukan pendataan dan pendampingan jika muncul persoalan etik.

Menurut dr Faturrahman, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama menyinkronkan kebijakan agar pelayanan kesehatan di daerah tidak terus terkendala aturan administratif.

“Jangan sampai masyarakat di pelosok yang jadi korban. Yang kita inginkan sederhana, pelayanan spesialis tetap tersedia dan berjalan optimal,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

BALIKPAPAN – Dinas Perhubungan Kota Balikpapan memperkuat pengawasan lalu lintas selama Ramadan 2026 dengan menyiagakan empat Pos Pantau Wahana di titik-titik strategis. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat menjelang berbuka puasa, salat tarawih, hingga aktivitas dini hari.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, menyampaikan bahwa kesiapsiagaan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan dan ketertiban berlalu lintas selama bulan suci.

“Selama Ramadan kami siagakan empat Pos Pantau Wahana bekerja sama dengan Polresta Balikpapan. Pos ini bukan hanya untuk memantau arus lalu lintas, tetapi juga menjadi tempat pengaduan masyarakat apabila terjadi kecelakaan atau gangguan lainnya,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).

Empat pos tersebut ditempatkan di Kilometer 13 Karang Joang, Batu Ampar Jalan Pati Mura, Gedung Parkir Klandasan, serta Jalan MT Haryono. Keempat lokasi ini dinilai sebagai jalur dengan tingkat kepadatan tinggi, terutama saat sore menjelang berbuka dan malam hari.

Menurut Fadli, sedikitnya tiga regu personel diterjunkan secara bergantian untuk melakukan pemantauan dan pengaturan arus kendaraan. Mereka juga berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas jika terjadi kepadatan atau insiden di lapangan.

“Keberadaan pos ini memudahkan koordinasi di lapangan sehingga pengawasan lebih terpadu dan respons terhadap gangguan lalu lintas bisa lebih cepat,” jelasnya.

Pembentukan Pos Pantau Wahana telah melalui rapat koordinasi lintas sektor dan menjadi bagian dari skema pengamanan Ramadan 2026. Peningkatan aktivitas di pusat perbelanjaan, pasar Ramadan, dan ruas jalan utama menjadi perhatian utama Dishub.

Dengan langkah ini, pemerintah kota berharap situasi lalu lintas selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri tetap tertib dan terkendali. (MK)

Editor: Agus S